Balikpapan, Penasatu.com – Kegiatan Serap Aspirasi (Reses) masa sidang III Tahun 2023 kembali digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan bekerja diluar gedung dengan bersilaturami bersama warga guna mendengarkan aspirasi konstituen di Dapil masing masing.
Seperti yang dilaksanakan Anggota DPRD Balikpapan Syarifuddin Oddang di kawasan Perum PGRI RT 13 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Kamis (26/10/2023).
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, UMKM hingga terkait dengan masalah mangrove. Begitupun mengenai pembentukan Pokdarwis di lokasi wisata bambu, karena warga disana tidak sinkron.
Pada kesempatan ini, warga RT 64 Graha Indah, Masrianur mempertanyakan perihal perbaikan drainase yang diusulkan dalam musrembang belum kunjung terealisasi.
“Jadi kami hanya dijanji akan segera diperbaiki, tetapi sampai sekarang belum terealisasi juga,” keluhnya.
Hal itu juga dikeluhkan warga RT 49 Suwardi, yang mempertanyakan perihal perbaikan jembatan dan drainase.
Menanggapi hal ini, Oddang mengatakan, bahwa RT telah mengajukan proposal usulan ke rakorbang kelurahan, kemudian dikirim ke kecamatan. Setiap kelurahan dijatah lima usulan untuk dilanjutkan ke tingkat kota.
“Berarti sudah diajukan lurah, sehingga di SIPD tidak dimasukkan anggaran. Ternyata pengerjaan tidak muncul. Berarti ada miss,” akunya.
Sementara untuk masalah banjir saat air pasang di RT 11 Graha Indah, dirinya memberikan solusi agar jalan tersebut dapat ditinggikan dan bisa dibuatkan saluran drainase yang besar.
“Ada salah satu alternatifnya yakni ditingkatkan jalan dengan peninggian badan jalan,” imbuhnya.
Sedangkan untuk destinasi wisata mulai RT 13, 11, 12 menuju RT 14 dan 8, tembus RT 4, 5 dan 1. Ini sebenarnya salah satu penyangga Mangrove Center, inilah yang mau dimanfaatkan UMKM oleh warga dengan pendampingan dari Dinas Pariwisata.
Hal ini dilakukan, agar lokasi tidak semerawut dan ada penataan di wilayah tersebut. Mengingat di area ini ada mangrove center, dan setiap hari digunakan masyarakat jogging, tetapi tidak dipenuhi penataan UMKM-nya misalnya penjual minuman.
“Maka kami gandeng Disperindakop untuk penaataan UMKM,” terangnya.
Ia pun meminta Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga (Disporapar) dapat melakukan pelatihan dan pendampingan mengenai desa wisata mangrove, apalagi ia akan membantu subsidi modal.
