Balikpapan, penasatu.com – Badan Penangulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana Kalimantan Timur tahun 2022 guna mengurangi resiko bencana untuk mendukung Ibukota Negara (IKN).
Rakor ini dibuka secara langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto yang dihadiri oleh kepala BPBD seKaltim, Seksama BNPB, Hadir Kadiskominfo provinsi Kaltim, HM Faisal, S.Sos., M.Si, Anggota DPRD provinsi Kaltim, berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, kamis (15/6/2022).
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto mengucapkan selamat datang kepada peserta Rakorda penanggulangan bencana yang diikuti BPBD se Kaltim sukses menghasilkan rumusan terbaik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana di Kaltim.
Berdasarkan amanat peraturan menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi penngulangan bencana dalam rangka penyelarasan perencanaan, maka kewajiban pemerintah perangkat daerah untuk melaksanakan rakorda penangulanggan bencana.
“Tentunya perlu ada penyelarasan rencana kerja, dengan lembaga badan instansi terkait, dalam rangka menuju ke arah pembangunan yang terpadu,” jelasnya.
Dalam kesempatan sambutann ini juga, dirinya mengucapkan, selamat kepada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) BPBD telah terbentuk pada April Tahun 2022 lalu.
Yudha berharap seluruh peserta rakorda ini dapat meningkatkan koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, kolaborasi dan evaluasi program kegiatan sehingga dapat mencapai rumusan untuk mendukung penanggulangan bencana mewujudkan masyarkat Kaltim yang tangguh menghadapi bencana dan mengurangi bencana dukung IKN.
Sementara selaku tuan rumah pelaksana Rakorda Penanggulan Bencana, Sekda Kubar Ayonius menyampaikan, sebagai
penyelenggaraan rakorda penanggulangan bencana yang diwakil oleh peserta BPBD sekaltim berharap Rakorda ini bisa memperoleh solusi dalam mengatasi penanggulangan bencana yang ada dalam wilayah Kalimantan Timur.
Ayonius berharap Rakorda ini juga sebagai upaya pengurangan risiko bencana untuk mendukung penanggulangan bencana, termasuk melakukan sinkronisasi integritas pelaksanaan program kegiatan ditahun 2022, baik anggaran APBD dan APBN BPBD, setiap kabupaten/kota di Kaltim.
Sementara itu, Seketaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menyampaikan adanya Rakorda ini mensinergikan bagaimana konsep kerjasama antar wilayah bisa terjalin.
Lilik memapaparkan lima hal yang harus diperhatikan dalam penanggulangan resiko bencana antara lain dengan memperkuat BPBD sekabupaten kota, melakukan investasi khusus pengelolaan struktur daerah seperti IKN, melakukan kerjasama antar wilayah seperti ada bencana di wilayah lain perlu didukung kabupaten/kota lainnya, dan melibatkan semua pihak yang terkait penanganan bencana.
“Adanya kerjasama dengan tetangganya, antara kabupaten/kota terdekat, yang dapat melibatkan semua pihak yang terkait, dalam penanggulangan bencana,” jelasnya.
Lilik menjelaskan, adanya bencana merupakan urusan bersama, tidak hanya dari BPBD saja melainkan seluruh stakholder juga berperan sebagai bagian solusi untuk menangani bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Rakorda ini juga dapat memperkuat kebijakan dan urusan bersama, sehingga dapat diatur, terkait dengan masalah penanggulangannya, juga dapat berkontribusi dengan tim kebijakan dalam penanggulangan serta, pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (APBD).
Lilik mengingatkan, jangan sampai adanya pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara di Kaltim, akan menambah risiko bencana.
” Kami sampaikan kaitannya dengan IKN wanti-wanti diawal jangan sampai kemudian pembangunan yang kita lakukan, lingkungan kita yang ujungnya adalah bencana,” paparnya.
“Pada saat kita membangun, dukungan dari semua pihak untuk memahami dan hati-hati masalah lingkungan. Tempat pemukiman dan pengembangan pembangunan yang ada, perlu dukungan dari bawah, untuk mengatasi terjadinya bencana,” tutupnya.(EDS/ADV/Kominfo Kaltim)
