Oleh : Reni Aliah
Mahasiswi ilmu pemerintahan (7A), Universitas Terbuka Tanah Grogot
Penasatu.com, Grogot – Berkurangnya jatah alokasi beras miskin (Raskin) untuk Kabupaten Paser mendapat reaksi dari para Kepala Desa yang mengkhawatirkan telah menjadi perbedaan data rumah tangga sasaran penerimaan raskin antara data yang dimiliki Desa dengan data Pemerintah.
Masalah-masalah umum yang sering dihadapi diantaranya seperti penyaluran raskin yang sering tersendat-sendat dan juga pembagian raskin yang tidak merata dan tidak sesuai dengan sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak mendapatkan raskin.
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan.
Agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan program subsidi raskin.
Hendaknya semua masyarakat Desa dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program raskin agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penerimaan informasi tentang raskin yang kurang tepat.
Hendaknya pemerintah meminta daftar nama-nama yang terdaftar secara resmi sebagai penerima beras agar dapat diketahui apakah nama-nama tersebut masih termasuk masyarakat miskin atau tidak sehingga aparat desa dapat menentukan rumah tangga tersebut masih berhak menerima ataukah harus diganti dengan rumah tangga lain.*
