Pilkada di Tengah Pandemi Corona, KPU Balikpapan Koordinasi Bersama Pihak Terkait

0
53

PENASATI.COM, BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi terkait fasilitas pemeriksaan kesehatan tenaga badan adhoc dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020.

Dihadiri beberapa stakeholder terkait, yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Balikpapan, BPBD Balikpapan, Dinas Kesehatan (Dinkes), BPKD, Bapeda dan Setdakot Balikpapan di Aula Kantor KPU, Jln Jenderal Sudirman, Prapatan, Balikpapan Kota (Balkot), Rabu (8/7/2020).

Noor Thoha Ketua KPU Balikpapan

“Rapat koordinasi ini dilakukan bersama pihak stakeholder untuk membahas ketika tenaga adhoc harus diwajibkan Rapid Test,” jelas Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha.

Pasalnya, biaya rapid test itu sendiri jumlahnya sangat besar, karena petugas KPU ditingkat adhoc ada sekitar 14 ribu petugas (PPK, PPS, Sekretariat, KKPS dan PPDP), tentu saja biaya untuk semua anggota adhoc sangat berat.

Karena itu, KPU meminta pandangan kepada Dinkes dan meskipun biaya rapid test diberikan secara gratis, pastinya Dinkes juga akan cukup kewalahan untuk menyiapkan tenaga medisnya.

Terlebih lagi kota Balikpapan yang masuk dalam zona merah, tentunya penanganan penyebaran covid-19 biayanya juga sangat besar, sehingga Dinkes tidak bisa untuk melakukan rapid test secara gratis lagi.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bapeda, mengatakan untuk jatah bantuan dari pemerintah pusat yakni Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Balikpapan dipangkas. Otomatis kemampuan finansial dan fiskalnya semakin sulit, sehingga pemkot akan semakin sulit juga untuk membantu KPU dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Disisi lain, Bawaslu sendiri mengatakan penggunaan APD di tengah pandemi saat pelaksanaan pilkada merupakan hal yang wajib dilakukan dan itu menjadi obyek pengawasan Bawaslu nantinya.

Maka dengan itu KPU melakukan koordinasi bersama pihak terkait untuk mencarikan formula yang terbaik agar menemukan jalan keluar, karena tidak mungkin dengan kesulitan seperti ini pemilu akhirnya tidak dilaksanakan.

“Kami dari KPU melakukan koordinasi untuk mencari solusi terbaik bagaimana mengatasi permasalahan ini,” pungkas Thoha.*

Wartawan Riel Bagas
Editor: HTBS/penasatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here