Ormas Tuntut BPJS Gratis, Dewan Belum Bisa Putuskan

0
268
Gabungan ormas, diantaranya Komite Penyelamat Ekonomi Hak Rakyat (LSM KPEHR), Presidium TIM 11, Barisan Rakyat Melawan (BRM) dan LSM FKPKB disambut langsung Ketua Komisi IV Muhammad Taqwa dan sejumlah anggota Komisi IV di ruang kerjanya.

PENASATU.COM, BALIKPAPAN – Tuntutan menggratiskan iuran BPJS kesehatan disampaikan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10).

Kedatangan puluhan anggota gabungan ormas diantaranya Komite Penyelamat Ekonomi Hak Rakyat (LSM KPEHR), Presidium TIM 11, Barisan Rakyat Melawan (BRM) dan LSM FKPKB disambut langsung Ketua Komisi IV Muhammad Taqwa dan sejumlah anggota Komisi IV di ruang kerjanya.

Muhammad Taqwa Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan

Sejumlah tuntutan disampaikan Ketua Presidium Tim 11 Andin Syamsir, salah satunya menuntut agar BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan bisa digratiskan, seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan juga di Mamuju.

“Padahal di wilayah tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kotanya sangat kecil dibandingkan APBD Kota Balikpapan,” kata Andin Syamsir.

“Seharusnya BPJS masyarakat Balikpapan bisa gratis tanpa harus ditentukan kelas berapa yang akan digratiskan, tapi harus digratiskan semua, baik kelas 3 bahkan sampai kelas 1,” tegasnya.

Andin Syamsir juga menyoroti masalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang dirasa belum tepat sasaran yang diberikan perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini.

Diharapkan ke depan mereka (Presedium Tim 11) bisa ikut terlibat didalam pembentukan Tim CSR yang akan dibentuk DPRD Balikpapan seusai pertemuan beberapa waktu lalu.

Terkait beberapa tuntutan yang disampaikan beberapa ormas, Ketua Komis IV Muhammad Taqwa menjelaskan apa yang disuarakan oleh masyarakat yang meminta agar BPJS Kesehatan digratiskan itu merupakan hal yang wajar, jika masyarakat berkaca pada daerah lain yang sudah menggratiskan BPJS Kesehatan.

Namun menurutnya itu tidak bisa disamakan “Apple to Apple” (membandingkan buah apel dengan buah apel) dengan daerah lain, karena banyak faktor yang membedakan, salah satunya jumlah penduduk.

“Akan tetapi yang terpenting bahwa ini merupakan sebuah suara dari masyarakat dan DPRD akan berusaha mencarikan jalan dan titik temu, kemudian mencarikan solusi,” kata Muhammad Taqwa.

Karena jika ini dibiarkan terus menerus akan menjadi masalah dikemudian hari, dan Komisi IV hari ini tidak bisa memberikan keputusan apa-apa, karena butuh keterlibatan banyak pihak.*

Wartawan: Riel Bagas
Editor: BS/Penasatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here