Oleh: Hana Zaenab Hafra
Ilmu Administrasi Negara A. Universitas Terbuka
Penasatu.com, Grogot – Dalam rangka meningkatkan penyaluran bantuan sosial oleh Kementrian Sosial, pemerintah yang sebelumnya menjalankan program subsidi beras Rastra yang dinilai kurang tepat sasaran dan tepat waktu dalam penyalurannya, kini digantikan dengan progam non tunai dengan sistem perbankan dalam penyalurannya sehingga dinilai lebih efektif dan memudahkan pemerintah mencapai tujuan 6T dalam menyalurkan bantuan sosial, yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas,Tepat harga, dan Tepat administrasi.
Program ini dikenal dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Secara ringkas BPNT ini disalurkan melalui Kartu Eletronik (KKS) senilai Rp. 110.000 perbulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat ditukarkan di e- warong (mitra kerja sama program BPNT salah satunya BRilink) untuk memperoleh beras dan telur.
Di Kabupaten Paser, program ini dimulai secara bertahap mulai bulan Agustus 2019 dan terdapat 14.608 KPM yang mendapatkan BPNT. Untuk mendapatkan kartu KKS, diawali dengan pendataan oleh Dinas Sosial yang di validasi oleh desa dan di monitoring oleh kecamatan yang selanjutnya data tersebut dilanjutkan ke Kementrian Sosial untuk dilakukan verifikasi, pendataan ini di evaluasi pertahun.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPM ialah agen mitra yang tidak menjangkau desa-desa terpencil.
Salah satu contoh KPM dari Desa Sunge Batu yang tidak dapat menukarkan KKS karena tidak adanya e-warung di desa tersebut, sehingga mereka harus pergi dengan menempuh jarak 59 KM selama kurang lebih 2 jam ke tempat e-warung terdekat yaitu agen BRilink di Desa Paser Belengkong.
Harapan saya adanya pengevaluasi dalam hal perluasan lokasi penyaluran bantuan sehingga bantuan non tunai ini mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.*
