Penasatu.com, Balikpapan – Sidang Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/7), fraksi-fraksi dewan tidak hanya menyoroti sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan orangtua murid. Namun juga menyoroti masih belum maksimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena masih banyaknya potensi-potensi daerah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaannya guna lebih meningkatkan PAD Kota Balikpapan. Misalnya saja ladang parkir yang bertebaran di banyak sudut kota ini belum dimanfaatkan secara maksimal, hingga lebih dimanfaatkan oleh jukir-jukir ilegal.
Menurut Abdulloh, dari penyampaian fraksi-fraksi tadi persoalan yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah Kota Balikpapan memang mengenai PPDB agar cepat bisa diselesaikan agar ditahun-tahun berikutnya masalah bisa berkurang.
Mengenai usulan fraksi untuk subsidi bagi calon siswa yang masuk sekolah swasta, dirinya menambahkan bahwa mengenai subsidi sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2017 dimana besaran subsidi tersebut tidak sepenuhnya melainkan hanya 30% bahkan 50% saja.
“Soal subdsidi tersebut sudah dilakukan pada dua tahun yang lalu,” pungkas Abdulloh, politisi Partai Golkar.*
Wartawan: Riel Bagas
Editor: BS
