foto, Rahmad Mas’ud Wali Kota Balikpapan
Balikpapan, penasatu.com – Sosok yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akhirnya jelas. Dan ternyata bukan seperti yang digembar gemborkan selama ini.
Bambang Susantono dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita IKN dan Donie Raharjoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/3/2022)
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, ini merupakan keputusan presiden memilih Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Donie Rahadjoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara.
“Tidak menjadi masalah, siapapun yang terpilih sebagai kepala Otorita IKN, yang terpenting mempunyai komitmen,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Kamis (10/3/2022).
Penunjukan ini merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Kepala IKN Nusantara pastinya memiliki kompeten dan sesuai dengan standar yang diinginkan.
“Kita mengamini siapapun yang ditunjuk. Kita tidak boleh ada kontra terhadap pemilihan yang dilakukan oleh Bapak Presiden,” ucapnya.
Rahmad mendukung Kepala Otorita IKN yang terpilih walaupun tidak berasal dari putra daerah. Meskipun demikian, Walikota akan tetap mensosialisasikan Kepala Otorita IKN terpilih untuk mewujudkan pembangunan IKN.
“Apabila ada kekurangan nanti bisa dikoordinasikan,” terangnya.
Secara pribadi, Wali Kota Balikpapan menginginkan Kepala Otorita IKN adalah putra daerah. Namun, semua keputusan itu yang mempunyai kewenangan adalah Presiden sehingga keputusan yang telah ditetapkan harus didukung.
Memang sebelum adanya penetapan ini, Presiden Jokowi sudah bertemu secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan saat berkunjung ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meninjau IKN. “Kita akan tetap mensuksekan pembangunan IKN di Kaltim,” serunya.
Setelah penetapan Kepala Otorita IKN beserta Wakil Otorita IKN, rencana selanjutnya adalah letak kantor Kepala Otorita IKN akan berada di Balikpapan.
Rahmad pun mendukung jika akan berkantor di Kota Balikpapan. Pasalnya, diwilayah IKN belum ada tempat yang bisa dijadikan tempat tinggal. Akan tetapi, Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN meminta dukungan dari Pemerintah pusat untuk menyiapkan fasilitas yang belum tersedia.
“Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat. Melalui regulasinya Pemerintah pusat bisa membantu fasilitas yang belum ada di Kota Balikpapan termasuk secara infrastruktur,” terangnya.
Dengan pemindaan IKN di Kaltim, tentunya penduduk akan bertambah di Kota Balikpapan sehingga berpengaruh pada infrastruktur. Hal itu dikarenakan lokasi IKN masih belum ada tempat tinggal tentunya masyarakat yang datang dari Jakarta atau daerah lainnya akan bertempat tinggal di Balikpapan.
“Kita akan berkoordinasi terus dengan Pemerintah pusat untuk bisa menyiapkan. Walaupun kita mempunyai anggaran namun anggaran yang kita siapkan, tapi khusus untuk warga kita dulu warga pendatang belum kita perhitungkan. Mudah-mudahan Pemerintah pusat memikirkan itu,” pungkasnya.
