Keterangan foto: Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos saat menghadiri kegiatan Rakorembang di Kelurahan Graha Indah Balikpapan Utara.
Balikpapan, Penasatu.com – Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorembang) kelurahan Graha Indah, kecamatan Balikpapan Utara (Balut), Kamis (12/1/2023) menjadi kegiatan safari di awal Tahun 2023 Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos di Balikpapan Utara. Pasalnya beberapa hari yang lalu, Bang Doel sapaan Ketua DPRD ini juga telah menghadiri kegiatan serupa di Kelurahan Karang Joang.
Kegiatan yang digelar di Aula Kelurahan Graha Indah ini juga dihadiri tiga anggota DPRD, dari Dapil Balikpapan Utara Sarifuddin Oddang dari Partai Hanura, Puryadi NasDem, dan Hj. Kasmah Partai Golkar. Turut mendampingi Camat Balikpapan Utara Muhammad Idris, Lurah Graha Indah Satrio, Staf Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Staf Bappeda, Staf Dinas Pendidikan, Staf Dishub, Kabag Humas PDAM, Kepala BPN Balikpapan Suherman, Ketua LPM serta puluhan Ketua RT.
Sejumlah usulan kegiatan fisik menjadi topik Rakorembang awal Tahun 2023 ini, baik yang akan di biayai APBD Kota Balikpapan, dana SPGRM maupun dana Kelurahan. Guna menampung aspirasi warga terkait persoalan dilingkungannya, maka digelar diskusi terkait hal tersebut.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga digelar diskusi guna menampung aspirasi warga terkait persoalan dilingkungan mereka masing-masing.
Dalam Rakorembang di kelurahan Graha Indah ini ada 110.usulan yang akan dibiayai dari APBD Kota Balikpapan, jelas Lurah Graha Indah, Satrio usai kegiatan Rakorembang.
Dia menambahkan, selain 110 usulan oleh APBD kota Balikpapan, ada 3 item yang masuk dalam anggaran SPGRM, sementara yang oleh dana kelurahan ada 6 item kegiatan.
Lanjut Satrio, dari 110 usulan itu, terdapat 18 program kegiatan prioritas. Ini sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Bappeda Litbang. Untuk kegiatan prioritas ini didominasi oleh pengerjaan drainase dan jembatan guna mengurangi dampak banjir.
“Pengerjaan drainase jadi prioritas, ini sebagai langkah utama untuk mengurangi dampak dari banjir. Hal itu juga sebagai upaya melaksanakan RPJMD (Rancangan Program Jangka Menengah Daerah) Wali Kota Balikpapan yang salah satunya pengendalian banjir,” bebernya
Pasalnya, lanjut Lurah Satrio, Graha Indah ini termasuk dataran rendah, sehingga kita prioritaskan pengerjaan drainase.
Di Rakorembang kali in, sejumlah Ketua RT juga mengeluhkan tidak adanya fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) di kelurahan Graha Indah, tepatnya di Perumahan Bukit Batuah.
Pasalnya, perumahan yang di huni oleh sekitar 1000 kepala Keluarga (KK) itu hingga saat ini belum ada fasilitas pendidikan. Sehingga warga di Perumahan itu merasa kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Ketua DPRD kota Balikpapan, Abdulloh langsung merespon keluhan ini dengan langsung menanyakan kepada pengembang perumahan yang turut hadir.
Andulloh juga meminta pihak pengembang untuk berdiskusi lebih lanjut sekaligus membawa dokumen lahan yang akan diserahkan guna membangun sekolah dasar di lahan Perumahan Bukit Batuah ke Kantor DPRD.
” Kami tunggu Jum’at, (13/1) besok pada pukul 10.00 Wita,” pinta Politisi Partai Golkar ini.
“Janji pengembang ini mau menyerahkan lokasi untuk dibangun sekolah, maka dari itu besok dari Dinas Permukiman, Dinas Pendidikan, Bagian Aset dan pengembang saya undang ke DPRD untuk menyerahkan dokumen-domumennya. Sehingga tidak ada lagi alasan besok-besok,” tegas Bang Doel.
Dan lanjut Bang Doel, besok itu juga akan saya tegaskan soal keawajiban-kewajiban yang harus diserahkan, berapa luasannya akan di kumpulkan jadi satu untuk bisa dibangun sekolah dan fasilitasnya.
“Kalau cuma luas lahannya 1600 meter persegi seperti yang disampaikan oleh pengembang mana cukup. Kewajiban untuk fasilitas sosial kan juga ada, itu bisa dijadikan satu. Minimal untuk bangun sekolah itu luasnya 2000 meter,” beber Ketua DPRD Balikpapan.
Selain sarana pendidikan, di wilayah kami juga tidak mendapatkan aliran air bersih dari PDAM Balikpapan, ujar Ketua RT lainnya.
Dijelaskannya, dimana, untuk masalah ini pihak PDAM meminta warga untuk membiayai pemasangan pipa induk, agar air bersih PDAM bisa mmasuk mengaliri ke saluran rumah (SR) warga.
Disini, Ketua DPRD menegaskan, PDAM tidak bisa membebankan warga soal pemasangan pipa induk. Karena hal itu merupakan investasi PDAM.
Pemasangan pipa induk tidak bisa dibebankan kepada masyarakat, karena itu merupakan investasi perusahaan PDAM Balikpapan.. Kalau tidak ada uangnya, minta sama pemerintah. Yang penting masyarakat dilayani dan bisa menikmati air bersih, ujar Bang Doel.
” Saya juga ingatkan ke PDAM, jangan masyarakat di suruh bayar tiap bulan, tapi airnya cuma ngalir sekali dalam satu minggu”, tegasnya. (at/eds)
