penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja (kungker) di DPRD kota Balikpapan.
Kedatangan rombongan diterima langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle SS, di ruang Komisi IV Gedung DPRD, Jl Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (2/11/2020).
Kunker DPRD Parepare ke kota Balikpapan dalam rangka melakukan sharing terkait Smart City, Kesehatan dan Pengelolaan Anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang penyusunn APBD 2021.
Dijelaskan Ketua DPRD Parepare Andi Nur Hatina, kunjungannya kali ini ke Balikpapan merupakan kunjungan gabungan, baik Komisi I, Komisi II dan Komisi III.
“Sejauh ini, kami melihat terlebih dulu potensi apa yang dimiliki kota Balikpapan, untuk nantinya menjadi pembanding dengan kota Parepare,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nur Hatina menjelaskan di kota Parepare saat ini tengah melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.
Untuk itulah DPRD Parepare melakukan kunjungan ke kota Balikpapan untuk melakukan study banding sebagai acuan perbandingan karena adanya Permendagri Nomor 64 tersebut.
Yang mana didalam penyusunan APBD 2021 masih terfokus dengan penanganan masalah kesehatan ditengah pandemi covid-19 serta Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pare-Pare Kamaluddin Kadir kepada media ini, jika Komisi II Parepare berkunjung ke Balikpapan khusus melakukan sharing informasi penyusunan APBD 2021 berdasarkan Permendagri 64, karena didalam Permendagri tersebut memfokuskan ada tiga hal, yakni Kesehatan, JPS dan Pemulihan Ekonomi.
“Kami melihat secara spesifik di Balikpapan fokus dibidang kesehatan, namun untuk penanganan anggarannya akan coba kita terapkan dikota Parepare,”
“Saya melihat perbandingan antara Balikpapan dan Parepare hanya dari segi anggaran, sedangkan untuk pelaksanaannya kurang lebih saja dengan apa yang ada di Parepare,”
Balikpapan sendiri untuk Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) cukup besar hingga mencapai 600 Miliar, sedangkan APBD Balikpapan mencapai 2.2 Triliun.
Sedangkan di Parepare APBDnya saja hanya sebesar 900 miliar lebih, sedangkan PAD nya hanya 164 Miliar lebih.
Melihat besarnya perbedaan anggaran, namun apa yang dilakukan Balikpapan dalam pengelolaan anggaran yang terfokus pada kesehatan, maka DPRD Parepare akan berusaha semaksimal mungkin akan mencoba memfokuskan anggaran untuk kesehatan, meskipun anggaran yang dimiliki sangat kecil dibandingkan Balikpapan.
Dirinya berharap, apa yang diterapkan dikota Balikpapan dapat kita gunakan dan diaplikasikan dikota Parepare.
“Tidak semuanya, apa yang didapatkan di Balikpapan akan diaplikasikan di Parepare, karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki kota Parepare,”pungkasnya.*
Wartawan : Riel Bagaa.
Editor : penasatu.com
