Blok Mahakam (foto.Ist)
Oleh : Herry Trunajaya BS
Penasatu.com, Balikpapan – ZAMAN telah berubah. Indonesia yang dinakhodai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, juga terus berubah semakin baik dan semakin baik. Sejumlah infrastruktur dibangun di berbagai daerah, tak lagi hanya fokus di Pulau Jawa saja.
Seiring dengan itu, jumlah penduduk dunia akan terus bertambah dengan pesat. Populasi dunia saat ini, menurut laporan United Nation per April 2020, tercatat mencapai 7,7 miliar orang. Populasi itu akan terus bertambah dalam 10 tahun mendatang atau pada 2030, akan tembus angka 8,5 miliar jiwa yang didominasi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
Ada beragam efek domino yang akan timbul, bukan hanya karena angka semata. Seperti konsumsi energi yang diperkirakan akan meningkat hingga 36 persen pada 2030 tersebut. Peningkatan itu berdasarkan World Energy Outlook 2019 yang dirilis oleh Badan Energi Internasional (IEA).
Indonesia sebagai negara berkembang, konsumsi energi juga diprediksi akan melonjak dan melebihi rata-rata secara global pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan mencapai sekitar 2,3 juta barel minyak per hari (bopd). Hal itu didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya beli masyarakat.
Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Target produksi minyak 1 juta bopd pada 2030 dicanangkan lewat Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), agar kebutuhan energi di tengah masyarakat tetap terpenuhi.
Apakah Indonesia sedang bermimpi dan mimpi itu dibebankan pada SKK Migas? Tidak, target 1 juta barel minyak per hari bukan mimpi atau mustahil untuk diwujudkan. Meski akan banyak tantangan untuk merealisasikannya, seperti investasi yang besar, regulasi tumpang tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir.
Tidak itu saja tantangannya, karena dunia sejak beberapa bulan terakhir dihantam wabah pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi produksi migas dan harga minyak dunia. “Tidak ada yang mustahil, seperti juga target 1 juta barel minyak per hari yang harus diwujudkan pada tahun 2030 mendatang,” tegas Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, seraya mengajak jajaran lembaga yang dipimpinnya untuk melakukan perubahan, agar mampu mengatasi segala tantangan yang akan mengadang.
Namun juga, SKK Migas mengharapkan dukungan dan sinergi dari pemangku kepentingan atau semua pihak, terutama terkait ketetapan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap visi SKK Migas ini menjadi visi nasional yang mendapat dukungan dari semua pihak, hingga target 1 juta barel minyak per hari tidak hanya berupa mimpi, namun dapat terwujud menjadi kenyataan dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Dwi Soetjipto dengan adan optimis.
Meski diakuinya, visi jangka panjang SKK Migas tersebut terkesan ambisius. Tapi SKK Migas punya keyakinan, karena dalam perhitungannya, negeri ini memiliki potensi cadangan sebesar 783 billions of barrel of oil equivalent (Bboe). Indonesia juga mempunyai 128 cekungan yang menyimpan kandungan minyak, dan 50 cekungan diantaranya telah digarap dengan 20 cekungan menghasilkan produksi migas.
Sejak Jokowi memimpin negara ini, iklim kemudahan berbisnis di Indonesia pun semakin membaik. Dan tentu saja itu menjadi peluang besar bagi SKK Migas menarik investor mau menanamkan modal di sektor hulu migas. SKK Migas pun telah menyiapkan sederet strategi demi memuluskan jalan mencapai target 1 juta barel minyak per hari pada 2030.
Yakni, memangkas proses perizinan investasi kerja sama sektor hulu migas yang semula memakan waktu 15 hari menjadi hanya dalam waktu tiga hari kerja saja dengan meluncurkan layanan One Door Service Policy pada awal 2020.
Tidak itu saja, tiga tahun lalu atau pada 2017 pembenahan juga dilakukan dalam urusan bagi hasil dimana pemerintah telah menetapkan skema gross split dalam kerja sama investasi di sektor hulu migas. Pada skema gross split, laba yang diterima kontraktor berdasarkan akumulasi dari beberapa variabel, seperti besaran bagi hasil dasar, komponen pembagian sesuai kondisi lapangan dan komponen yang nilainya terus berubah.
Namun seiring waktu, skema groos split dirasakan memberatkan pihak investor, sehingga penetapan bagi hasil kembali diubah. Pemerintah memberikan peluang bagi Kontraktor Kontraktor Kerja Sama (KKKS) untuk memilih skema yang sesuai dengan kondisi investor, yakni recovery split atau groos split. Dwi Soetjipto menegaskan, perubahan skema tersebut jangan dianggap sebagai kemunduran, akan tetapi lebih pada penyesuaian kasus-kasus tertentu di lapangan.
Sepuluh tahun ke depan bukan waktu yang panjang. Karena itu, SKK Migas berencana melanjutkan keseluruhan proyek existing untuk mengejar dan mencapai produksi target siap jual minyak dan gas bumi 1 juta barel per hari. Pada Juni 2020 lalu, produksi minyak tercatat 720 ribu bopd dan produksi gas 6.830 juta standar kubik kaki per hari (mmscfd). Sedangkan lifting (siap jual) migas mencapai 1,7 juta barel equavalen minyak per hari. Sementara aktivitas yang berjalan mencakup pengeboran 134 sumur pengembangan, 320 Work Over (WO), dan 13.415 Well Services (WS).
Selain mendorong agar KKKS dapat melaksanakan komitmen produksi dan lifting sesuai target yang telah disepakati, SKK Migas juga secara khusu menekan Pertamina untuk dapat melakukan hal yang sama, karena kinerja Pertamina EP yang masih berada di bawah target. “Ya, kami mendorong KKSS dapat melaksanakan komitmen yang telah kami sepakati bersama, begitu pula dengan Pertamina EP, agar mimpi kita tentang target satu juta barel minyak per hari, tidak hanya sekadar mimpi di siang bolong,” tandas Dwi Soetjipto.
Tak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini dan mungkin tiga dekade ke depan, industri migas tetaplah seksi. Dan SKK Migas sebagai pengambil kebijakan di sektor hulu migas harus mendapatkan dukungan, antara lain masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh dan ikut mengontrol kinerja lembaga tersebut melalui berbagai media dan forum yang ada, agar SKK Migas mampu menjalankan tugasnya dengan baik. DPR memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan dan penetapan undang-undang yang “clean and clearance” (bersih dan besih) terkait migas yang dijadikan acuan bagi SKK Migas untuk mengambil kebijakan di lapangan.
Pemerintah melalui kementrian terkait memberikan ruang yang luas bagi SKK Migas untuk bekerja dan memastikan bahwa pengelolaan sektor hulu migas berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi kepentingan bangsa dan negara. SKK Migas pun fokus menggenjot seluruh kemampuan blok migas potensial yang ada saat ini. Capaian lifting tahun ini hingga 31 Agustus 2020 mencapai 707 ribu barel minyak per hari (bopd). Angkanya setara 103% dari target anggaran dan pendapatan belanja negara perubahan atau APBN-P 2020.
Dwi Soetjito juga berharap perekonomian global tahun depan dapat pulih, sehingga memacu kontraktor melakukan pengeboran sumur. “Kami akan menjaga tingkat produksi dengan usaha maksimal,” tegasnya. Salah satu langkah antisipasi mencegah penurunan produksi adalah SKK Migas akan mempertahankan lifting pasca-alih kelola blok migas.
Dwi Soetjipto menyebut produksi minyak bakal meningkat seiring dengan bertambahnya program pengeboran. Per 25 September 2020 pengeboran sumur pengembangan mencapai 268 sumur dan bakal naik menjadi 618 sumur di 2021, dan terus bertambah menjadi 760 sumur di 2022. Produksi blok besar akan sangat menentukan angka lifting nasional. Di lapisan teratas saat ini adalah Blok Cepu, Blok Rokan, Blok Mahakam, Blok Tangguh dan Blok Corridor. Juga Blok ONWJ, Blok Southeast Sumatera (SES), dan Blok Natuna. Produksi di semua wilayah operasi Pertamina EP juga penting kontribusinya, karena porsinya bisa mencapai 10 – 15 persen dari produksi nasional.*
