PENASATU.COM, BALIKPAPAN – Covid-19 atau virus corona dampaknya sungguh telah memporak-porandakan kehidupan dunia. Korbannya terus bertambah dalam setiap detik. Tak pandang bulu.
Kota Balikpapan pun telah terpapar, dimana ada sejumlah warganya yang terjangkit virus mematikan ini. Kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bukan hanya disibukkan dengan penanganan virus corona yang belum juga mereda. Pemberian bantuan ke lapisan masyarakat pun kini mulai dilakukan dengan menggunakan rasionalisasi dana APBD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Fadlianoor angkat bicara mengenai hal ini, dirinya mengatakan secara tegas, bahwa pemkot Balikpapan harus secara terbuka dan transparan terkait penggunaan dana rasionalisasi APBD yang akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
Pastinya dana apa saja yang akan di pangkas, serta dari dinas mana saja yang mengalami pemangkasan tersebut, agar publik mengetahui, tegas politisi PDIP dapil utara ini.
Fadlianoor secara tegas meminta pemkot Balikpapan, jika suatu saat nanti di berlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), maka dalam pengalokasian bantuan, dirinya meminta kepada Pemkot Balikpapan terkhusus walikota untuk transfaran dan terbuka.
“Umumkan saja ke publik tentang data penerima bantuan, kemudian skema pembagian dan besaran bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat berapa,” katanya.
“Pemkot Balikpapan harus transparan dan terbuka terhadap segala bentuk bantuan, baik dari perusahaan swasta, BUMN, pengusaha, organisasi dan Koperasi.”
Politisi Partai PDI Perjuangan ini sangat mengapresiasi kepada pihak swasta serta BUMN yang melakukan kegiatan pembagian bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat virus corona.
“Saya pribadi sangat mengapresiasi pada para pelaku usaha swasta ataupun perusahaan BUMN, yang mau ikut tergerak dalam melakukan kegiatan sosial dalam bentuk pembagian sembako kepada ojek online atau yang lainnya.”
Namun dirinya melihat dalam kegiatan bantuan sosial yang ada saat ini dinilai belum dilakukan secara merata dan hanya memerhatikan pada satu titik saja, yakni hanya terfokus pada driver ojek online.
Sementara itu masih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah, seperti UKM, pedagang keliling, guru-guru swasta, seniman bahkan sampai ketua RT pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Hampir seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan terkena dampaknya baik dari pedagang keliling yang hanya menerima persen, musisi yang kerap mendapatkan job ketika ada acara, namun setelah adanya Covid-19 tidak bisa lagi mengambil job akibat Social distancing (jarak sosial).”
Belum lagi para tenaga pengajar swasta merekapun ikut merasakan terdampak covid -19, sekarang ini kalau bukan pemerintah kota, siapa lagi yang harus membantu mereka semua.”
“Seharusnya perusahaan swasta maupun BUMN yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, baik berupa sembako maupun dana, sebaiknya dilakukan satu pintu, agar data yang diterima benar-benar akurat, sehingga saat pembarian bantuan tersebut tidak terjadi double,” sarannya.
Fadlianoor juga menilai apa yang saat ini dilakukan juga masih belum efektif, mengingat hanya dapat dirasakan sebagian masyarakat saja.
“Kalau pemkot mau merata dalam pemberian bantuannya, seharusnya pemkot bisa melibatkan RT, karena RT yang lebih mengetahui kehidupam warganya”.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang sudah bekerja keras untuk mendata, namun alangkah baiknya tentang Covid -19 ini, RT harus ikut dilibatkan untuk pendataan agar dalam penyaluran bantuan nantinya bisa merata dan tepat sasaran.
Disamping itu, masyarakat saat ini juga tengah dibebani dengan sejumlah pembayaran yang harus tetap dibayar. Namun warga harus tetap di rumah sampai saatnya nanti wabah berakhir.*
Wartawan: Riel Bagas
Editor: HTBS/Penasatu.com
