foto, istimewa.
Penajam, Penasatu.com – Bupati Hamdam membuka langsung kegiatan Koordinasi Pimpinan Membahas Permasalahan Rakyat (Kopi Darat) dengan mengangkat topik Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan serta Pemantauan Capaian Kinerja Triwulan I Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, di Aula Aula lantai I Kantor Bupati PPU, Penajam, Rabu (03/05/2023)
Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Aswad sebagai narasumber, serta pimpinan Perangkat Daerah PPU.
Kegiatan bertujuan untuk menerapkan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan yang langsung dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Selain itu, agar capaian pemantauan kinerja perangkat daerah dapat terkendali secara efektif dan efisien.
Dalam kesempatan ini Bupati PPU, Hamdam menyampaikan apresiasi yang tingi kepada pihak-pihak terkait atas turunnya angka kemiskinan di tahun 2022 dari 2,10% menjadi 1,13 % pada tahun 2021.
“Saya berharap hasil pencapaian ini tidak serta merta membuat kita berbangga diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di PPU,” ujar nya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan sesuai dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri, bahwa mulai tahun 2023 pemerintah akan lebih fokus pada aspek hilir. Dimana lebih mengukur dampak kinerja yang dirasakan masyarakat, yang disebut sebagai reformasi birokrasi tematik.
Karena dengan berfokus pada dampak evaluasi reformasi birokrasi tidak lagi menyita banyak waktu untuk proses konsultasi dan penyusunan. Seperti pelaksanaan rapat berkali-kali, penyusunan dokumen yang banyak, hingga mendatangkan konsultan.
“Oleh karena itu, penyederhanaan melalui keberadaan reformasi birokrasi tematik ini akan menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah,” imbuh mantan Wakil Bupati PPU.
Ia pun meminta dukungan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mensukseskan reformasi birokrasi tematik. Selain itu, lanjut Hamdam, dirinya meminta agar segera menindaklanjuti Pemantauan Capaian Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga dapat terus memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya.
Lanjutnya, untuk setiap program yang dibuat oleh masing-masing SKPD agar dapat terkoordinasikan dengan baik terhadap program SKPD lainnya, dengan harapan semua program pembangunan yang dimaksud dapat tepat sasaran.
Kepala Bagian Oganisasi dan Tata Laksana Setda PPU Yunita Liliyana Damayanti selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyebutkan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi lincah dan cepat (agile).
“Sehingga perlu upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret,” jelasnya.
Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020 – 2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Empat tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik telah ditetapkan yaitu, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden.
“Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi,” pungkasnya.(*/Diskominfo PPU)
