Teks foto: Fraksi PKS diwakili H.Slamet Iman Santoso saat menyerahkan padangan umum Fraksi PKS atas Nopen LPj Walikota Balikpapan Tahun anggaran 2023
Balikpapan, penasatu.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang diadakan pada Jumat (7/6/2024), berbagai fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Walikota Balikpapan mengenai Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2023.
Salah satu fraksi yang mengemukakan pandangannya adalah Fraksi PKS, diwakili oleh H. Slamet Iman Santoso.
Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan atas perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2023. Namun, mereka juga menyoroti sejumlah isu yang membutuhkan perhatian lebih.
Adapun beberapa isu yang menjadi sorotan Fraksi PKS termasuk diantaranya adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan beberapa isu lainya seperti,
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PKS mencatat bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 3,73 triliun, realisasi yang dicapai adalah Rp. 3,63 triliun (97,32%).
Khusus untuk PAD, dari target Rp. 985,5 miliar, realisasi hanya mencapai Rp. 966,2 miliar (98,04%), dengan kekurangan sekitar Rp. 19,3 miliar. Mereka mempertanyakan alasan di balik tidak tercapainya target PAD ini.
Penggunaan Alat Perekam Pajak. Fraksi PKS meminta Pemkot Balikpapan untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan alat perekam pajak dan penetapan nilai pajak reklame, guna meningkatkan transparansi dan akurasi pendapatan pajak.
Temuan BPK-RI. Ada temuan dari BPK-RI mengenai penganggaran belanja modal dan belanja jasa di 16 SKPD yang tidak sesuai dengan substansi anggaran. Fraksi PKS menuntut penjelasan dan tindakan perbaikan dari Pemkot terkait temuan ini.
Pengadaan Seragam Sekolah Gratis. Fraksi PKS menilai bahwa program pengadaan seragam sekolah gratis tidak terencana dengan baik. Mereka mengharapkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini untuk masa depan.
Perusahaan Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Fraksi PKS menyoroti kinerja PTMB yang dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka meminta Pemkot Balikpapan untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah ini.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pencapaian positif Pemkot Balikpapan namun juga menekankan perlunya perbaikan di berbagai aspek untuk mencapai target yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.(*)
