Foto, infopublik
Jakarta, penasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan kerja sama operasi (KSO) bersama perusahan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif menyatakan, KSO itu sebagai langkah lanjutan memastikan tersedianya suplai sinyal 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).
“BAKTI Kominfo sedang melalui proses penetapan kerja sama operasi dengan perusahan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia. Seleksi penyedia layanan seluler untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kualitas layanan seluler yang menjangkau hingga pelosok nusantara menjadi ujung tombak hajat besar percepatan transformasi digital nasional,” jelasnya dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Layanan Seluler pada BTS 4G di Wilayah 3T, dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Menurut Dirut Anang, proses penetapan KSO itu merupakan bagian dari tugas Kementerian Kominfo untuk memastikan hak masyarakat Indonesia mendapatkan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan terjamin keberlangsungannya. “Dan juga memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal ketika proses transformasi digital berjalan di republik ini,” tandasnya.
Dirut BAKTI Kominfo memaparkan mengenai mekanisme seleksi yang akuntabel dan transparan dilakukan agar mendapatkan mitra KSO yang andal serta kompeten.
“Dalam skema KSO ini, BAKTI Kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk di dalamnya menyediakan lahan. Sementara, mitra operator seluler bertanggung jawab menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk di dalamnya melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan,” jelasnya.
Dirut Anang menyatakan penyelenggaraan KSO tersebut memiliki dasar hukum pelaksanaan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dan Peraturan Direktur Utama BAKTI Kominfo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset BAKTI Kominfo dan Aset Pihak Lain di Lingkungan BLU BAKTI Kominfo.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, pembangunan BTS 4G di 7.904 lokasi 3T menggenapi upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama sebagian besar ada di wilayah Indonesia timur. Setidaknya 5.204 dari total lokasi berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau sekitar 65% pekerjaannya.
“Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Pilar Transformasi Digital
Dirut Anang menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata merupakan pilar penting percepatan transformasi digital. “BAKTI Kominfo selaku executing agency di bawah arahan Kementerian Kominfo menggelar berbagai prasarana, salah satunya BTS 4G yang melayani daerah 3T,” jelasnya.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di 3T, BAKTI Kominfo telah menyelesaikan atau upgrading BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan selama periode 2019- 2020.
“Ini menggunakan sumber pembiayaan dari kontribusi operator telekomunikasi atau kami namakan PNBP USO,” ujarnya.
Selanjutnya, pada periode tahun 2021-2022, pembangunan BTS di 3T dilakukan dengan sumber pembiayaan APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP Kominfo Non-BLU. Menurut Dirut BAKTI Kominfo BTS 4G dibangun di total 7.904 lokasi wilayah 3T.
“Pembangunan ini dilakukan dalam dua tahap, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada tahun 2021 ini, dan dilanjutkan 3.704 dilakukan di tahun 2022. Sehingga harapannya setelah proyek ini selesai, seluruh wilayah desa dan kelurahan di wilayah 3T dapat mengakses sinyal 4G untuk mendapatkan layanan internet,” jelasnya.
Dirut Anang menyatakan, hingga saat ini proses pembangunan terus berjalan. Menurutnya, pada tanggal 26 Februari 2021, BAKTI Kominfo telah menyelanggarakan penandatanganan lima paket proyek kontrak payung dengan para penyedia infrastruktur terpilih.
“Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Selanjutnya, kami pun sudah menggelar kick-off meeting implementasi infrastruktur dan model bisnis BTS 4G bersama Menteri Kominfo beserta jajarannya di Denpasar, Bali, tanggal 25 Maret 2021 lalu,” ungkapnya.
Dirut BAKTI Kominfo menjelaskan pada tanggal 23 April 2021 di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Menteri Kominfo telah melakukan prosesi peletakan batu pertama yang menandai dimulainya rangkaian pembangunan masif 7.904 BTS 4G di wilayah 3T.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut Anang juga menegaskan selain proyek BTS 4G, BAKTI Kominfo juga bertugas menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan pemberdayaan ekosistem digital.
“Di antaranya melalui penyediaan Akses Internet atau Wi-Fi gratis di titik pelayanan public, pemanfaatan jaringan kabel serat optik Palapa Ring, serta satelit multi-fungsi (SMF) SATRIA 1 yang kini sedang dalam tahap konstruksi,” imbuhnya.
Konferensi pers yang berlangsung virtual itu juga dihadiri Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dan Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha BAKTI Kominfo, Dhia Anugrah Febriansa.(Elvira/infopublik)
Sumber: Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
