Senin, September 15, 2025
Beranda blog

Electric Vibes Run 2025 Sukses, Diikuti 1300 Pelari

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Pelepasan peserta Electric Vibes Run 2025, yang berlangsung di kawasan Grand City, Balikpapan, Minggu (14/9/2025)

Penasatu.com, Balikpapan – Suasana penuh semangat tampak di kawasan Grand City, Balikpapan, pada Minggu (14/9). Ribuan masyarakat berkumpul untuk mengikuti Electric Vibes Run 2025 (EV Run), sebuah ajang lari yang digelar oleh Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (SP PLN UIP KLT).

Kegiatan yang diikuti oleh 1.300 peserta ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia sekaligus perayaan Ulang Tahun Serikat Pekerja PLN ke-26. Momentum tersebut juga dipadukan dengan semangat Hari Pelanggan Nasional, sehingga acara tidak hanya mengedepankan olahraga, tetapi juga mengajak masyarakat lebih dekat dengan layanan, inovasi, dan transformasi energi bersih dari PLN.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa EV Run menjadi simbol semangat PLN dalam menghubungkan energi, pelanggan, dan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur melihat antusiasme masyarakat pada EV Run 2025. Acara ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kebersamaan, semangat kemerdekaan, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus menjadi wadah silaturahmi, kebugaran, sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ajang ini semakin semarak dengan hadirnya berbagai tenant menarik dari mitra dan sponsor, di antaranya layanan cek kesehatan gratis, pameran kendaraan listrik, gerai UMKM binaan PLN, hingga promo khusus Hari Pelanggan PLN Grup. Berbagai aktivitas tersebut menjadikan EV Run tidak hanya sebagai kegiatan sportainment, tetapi juga sebagai ruang interaksi pelanggan.

Ketua Umum SP PLN, Muhammad Abrar Ali, mennyampaikan bahwa kehadiran acara ini merupakan bukti nyata kebersamaan insan PLN dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Serikat Pekerja tidak hanya berperan dalam memperjuangkan aspirasi pegawai, tetapi juga hadir membawa energi positif melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. EV Run 2025 adalah bukti nyata kolaborasi, kebersamaan, dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik, baik bagi anggota maupun lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Staf Ahli Walikota, Adamin Siregar, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, EV Run bukan hanya mendukung gaya hidup sehat, tetapi juga sejalan dengan program kota hijau dan kota sehat yang tengah digalakkan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kami menyambut baik langkah PLN yang mampu menghadirkan kegiatan yang bermanfaat luas, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Balikpapan sangat tepat menjadi tuan rumah acara besar seperti ini,” ujarnya.

Dengan antusiasme ribuan peserta dan dukungan penuh dari PLN Grup, mitra, sponsor, serta pemerintah daerah, Electric Vibes Run 2025 sukses menjadi perayaan kemerdekaan, penghormatan bagi pelanggan, dan langkah bersama menuju masa depan energi hijau. Acara ini menegaskan komitmen PLN untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik.(*)

Pemkot Balikpapan Hapus Tenaga Honor, 776 Pegawai Beralih ke Skema PPPK Paruh Waktu

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo.

Penasatu.com, Balikpapan – Sistem tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi berakhir. Mulai 1 Oktober 2025, sebanyak 776 pegawai dipastikan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dihubungi awak media ini, Sabtu (13/9/2025). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, menjelaskan kebijakan ini menjadi bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Mereka yang diangkat merupakan calon PPPK kategori 1 dan 2 yang pernah ikut seleksi, namun tidak lolos formasi reguler.

“Mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian baru, karena sebelumnya sudah masuk database dan memenuhi kriteria,” jelas Purnomo.

Meski begitu, sekitar 1.000 tenaga dengan masa kerja kurang dari dua tahun masih belum terakomodasi. Menurut Purnomo, penyelesaiannya akan menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, tidak ada lagi rekrutmen tambahan,” tegasnya.

Dari sisi kesejahteraan, PPPK Paruh Waktu memiliki skema berbeda dibanding PPPK reguler. Jika PPPK reguler digaji berdasarkan grade, maka PPPK Paruh Waktu dipastikan menerima gaji minimal setara dengan honor terakhir yang mereka terima.

“Gajinya PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih kecil dari gaji honor sebelumnya, karena mereka tidak ada daftar penggajiannya,” ujarnya.

Lanjut Purnomo, perbedaan juga terlihat dari masa kontrak. PPPK reguler mendapat kontrak lima tahun, sedangkan PPPK Paruh Waktu hanya satu tahun dengan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

Kontrak tersebut bisa diperpanjang ataupun dihentikan, tergantung hasil evaluasi kinerja setiap bulannya. Sedangkan jam kerja PPPK Paruh Waktu tidak berbeda jauh dengan jam kerja sebelumnya.

“Jam kerjanya seperti biasa, tidak ada perubahan,” bebernya.

Purnomo menegaskan, kebijakan ini menandai berakhirnya era tenaga honor di Pemkot Balikpapan.

“Dengan skema ini, sistem honor resmi dihapus dan digantikan PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.(*/adv)

Wawali Balikpapan: Transparansi Wujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Baik

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, saat mewakili Wali Kota Balikpapan saat Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan di Aula Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025) kemarin.

Dalam rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus pengumuman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagus menekankan bahwa transparansi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.

“Ini merupakan bentuk transparansi. Jadi jangan berpikir pemerintah tidak terbuka. Silakan masyarakat mengunduh, memantau, bahkan memberi masukan, tapi dengan cara yang terstruktur dan konstruktif,” ujarnya.

Bagus menambahkan, Pemkot kini telah mengembangkan berbagai saluran informasi publik yang bisa diakses dengan mudah.

Dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan, kata dia, sudah memiliki website resmi masing-masing. Bahkan, sejumlah layanan informasi kini dilengkapi barcode digital untuk mempercepat akses masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus mendukung konsep smart city yang tengah digalakkan Pemkot. Dengan digitalisasi informasi, warga tidak hanya lebih mudah mendapatkan data, tetapi juga bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan kota.

“Keterbukaan informasi bukan hanya soal akuntabilitas, tapi juga peluang untuk meraih prestasi positif bagi Pemkot Balikpapan,” tambah Bagus.

Ia berharap, masyarakat memanfaatkan kemudahan akses ini untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberi masukan yang membangun. Dengan begitu, transparansi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

“Kami optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Balikpapan sebagai kota yang semakin berprestasi,” pungkasnya.(*)

Balikpapan Segera Miliki Taman Baru di Tiap Kecamatan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, Ada sembilan Detail Engineering Design (DED) taman kota yang tengah disiapkan. Tahun ini, tiga ditargetkan selesai, sementara enam lainnya akan dirampungkan hingga 2026.

Penasatu.com, Balikpapan – Pembangunan ruang terbuka hijau terus digencarkan di Balikpapan. Tahun ini, tiga desain taman ditargetkan selesai, sementara enam lainnya akan dirampungkan hingga 2026.

Diwawancarai awak media, Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, menyebutkan ada sembilan Detail Engineering Design (DED) yang tengah disiapkan. Tiga di antaranya ditargetkan rampung tahun ini, sementara sisanya menyusul pada 2026.

“Dari sembilan DE yang tengah disiapkan, tiga yang kita targetkan rampung di tahun ini,” bebernya.

“Harapannya, mulai tahun depan sebagian sudah bisa langsung dieksekusi,” sambungnya.

Menariknya kata Bagus, konsep taman yang ditawarkan bukan sekadar ruang hijau biasa. Setiap lokasi akan dilengkapi jalur jogging, area pertemuan kecil, kawasan tanaman langka, fasilitas ramah disabilitas dan lansia, hingga tempat latihan fisioterapi bagi penderita stroke.

“Jadi bukan hanya untuk jogging saja, nanti ada fasilitas ramah penyandang disabilitas, lansia dan ada tempat untuk penderita stroke melakukan terapi,” akunya.

Ia menuturkan, salah satu proyek yang sudah mendapat alokasi anggaran adalah pembangunan taman di Balikpapan Barat, tepatnya di bekas pasar loak. Rencana serupa juga akan menyusul di Balikpapan Utara, Tengah, dan Selatan.

Masih Bagus, selain menghadirkan taman baru, Pemkot juga mulai menata kawasan strategis seperti sekitar Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome).

“Trotoar kami lebarkan, pagar dibersihkan, agar masyarakat lebih nyaman jogging maupun berjalan kaki,” tambah Bagus.

Ia menekankan, langkah ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tapi juga bagian dari visi menjadikan Balikpapan sebagai kota ramah anak.

“Kami ingin ruang terbuka hijau menjadi ikon kota, tempat warga bisa sehat sekaligus bahagia bersama keluarga,” tegasnya.

“Kita berharap Balikpapan tak hanya tampil lebih indah, tapi juga menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya, dari anak-anak hingga lansia,” pungkasnya. (*)

Electrifying Marine: PLN Angkat Rumput Laut Jadi Produk Unggulan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Bontang– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melaksanakan pelatihan workshop pengelolaan rumput laut menjadi minuman serat di Kampung Tihi-Tihi, Kota Bontang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Electrifying Marine yang fokus pada pengembangan budidaya rumput laut di wilayah pesisir.

Pelatihan yang digelar pada Selasa (2/9) ini menggandeng Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kaltim sebagai fasilitator. Para peserta yang merupakan warga Kampung Tihi-Tihi dibekali keterampilan untuk mengolah komoditas utama mereka, yakni rumput laut, menjadi produk turunan bernilai tambah berupa minuman serat yang sehat, praktis, dan berdaya jual tinggi.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Rumput laut adalah potensi besar di Kampung Tihi-Tihi. Melalui pelatihan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga mampu menciptakan produk olahan yang bisa menjadi kebanggaan kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Rumput laut yang diolah menjadi minuman serat diketahui memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, menjaga berat badan, serta menjadi sumber antioksidan alami. Dengan semakin meningkatnya tren gaya hidup sehat, produk ini dinilai berpeluang besar menembus pasar yang lebih luas.

Program TJSL Electrifying Marine ini juga sejalan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bontang, yakni proyek pembangunan Gardu Induk (GI) Bontang Lestari. Kehadiran GI tersebut akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Bontang dan sekitarnya, mendukung pertumbuhan industri, serta membuka jalan bagi pengembangan potensi ekonomi lokal.

Melalui kolaborasi antara PLN, PLUT Kaltim, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong terciptanya produk unggulan berbasis potensi lokal, sekaligus menghadirkan energi berkeadilan yang tidak hanya menerangi tetapi juga menyejahterakan masyarakat.(*)

Tahun 2026 Disdik Terapkan Skema Kontrak Kerja Individu atasi Kekurangan Guru

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar di Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penggajian tenaga pendidik (tendik) dan tenaga buruh sekolah mulai tahun 2026. Skema penggajian tersebut akan menggunakan pola kontrak kerja individu.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan saat ini Balikpapan masih mengalami kekurangan sekitar 400 hingga 500 guru di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP.

“Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini sekaligus untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar yang kita hadapi, jumlahnya sekitar 400 sampai 500 orang,” ujar Irfan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, kondisi saat ini belum optimal karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan menambah jumlah guru PNS. Untuk sementara, solusi yang ditempuh adalah dengan menambah jam mengajar bagi guru yang ada, serta memperbantukan guru ke beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

“Bukan mengakali, tapi ini langkah yang bisa kita ambil. Ada guru yang harus kita tambah jam mengajarnya atau diperbantukan ke sekolah lain. Idealnya memang kita masih kekurangan ratusan guru,” jelasnya.

Irfan menambahkan, untuk tahun 2026 pemerintah juga telah merencanakan rekrutmen guru baru dengan pola serupa seleksi PPPK. Tes diperkirakan dilaksanakan pada akhir November hingga Desember 2025 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Prinsipnya, syaratnya tetap harus linear. Misalnya, guru Bahasa Indonesia harus sesuai dengan bidangnya, begitu juga guru Bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya,” ujarnya.

Terkait sistem penggajian, Irfan menegaskan bahwa pola kontrak individu ini berbeda dengan pola sebelumnya yang berbasis kegiatan.

“Kalau dulu sifatnya honor kegiatan, sekarang benar-benar gaji besaran yang jelas, bahkan termasuk hak jaminan kesehatan,” tuturnya.

Ia berharap langkah ini bisa memperkuat kualitas pendidikan di Balikpapan. “Fokus kita bukan hanya pada jumlah, tapi juga peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan agar pelayanan pendidikan lebih optimal,” pungkasnya.(*/adv)

Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Daerah 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Foto, istimewa.

Balikpapan, Penasatu.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi.”

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., serta jajaran Forkopimda Kaltim.

Dalam sambutannya, Ketua KPK mengapresiasi langkah yang diinisiasi Gubernur Kaltim melalui Inspektorat bersama seluruh kepala daerah.

“Menurut saya, pertemuan ini sangat bermanfaat. Saya bersyukur bisa hadir. Penghargaan kepada Pak Gubernur karena mengadakan kegiatan ini dan semua kepala daerah turut hadir. Artinya, dari sisi kekompakan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, semangatnya sama. Tinggal implementasinya yang harus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam sesi Sharing Session bertema “Memimpin dengan Integritas Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pencegahan selain penindakan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas slogan, tetapi harus menjadi komitmen nyata yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan jajarannya.

“Ini persoalan mentalitas. Semua sudah tahu dan paham, tinggal kemauan untuk menjalankan. Kita harus hindari sikap permisif, intervensi, dan jangan memanfaatkan situasi atau keadaan,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(*)

DPRD Balikpapan Umumkan Pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, secara resmi mengumumkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Alwi menjelaskan, pengesahan ini dilakukan setelah Raperda tersebut melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.15.1/15595/BPKAD-2025 tentang Raperda Kota Balikpapan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 serta peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dengan telah diundangkannya perda ini dalam Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2025 pada tanggal 28 Agustus 2025, maka Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 sah ditetapkan sebagai Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2025,” ujar Alwi dalam sidang.

Ia menegaskan, pengesahan perda ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, perda ini juga menjadi dasar pijakan untuk perencanaan dan penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Perda pertanggungjawaban ini sekaligus menjadi evaluasi atas pelaksanaan APBD 2024. DPRD akan memastikan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan,” tambah Alwi.(*)

Pemkot Balikpapan Sampaikan Nota Keuangan APBD 2026, Wawali: Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, mewakil Wali Kota Balikpapan H.Rahmad Masud, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud SE, diwakili Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

“Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk membacakan nota keuangan, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib kami kelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama,” tegas Bagus di hadapan jajaran DPRD dan tamu undangan.

APBD 2026 Balikpapan disusun dengan tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema ini, menurut Bagus, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi pendapatan, Pemkot menargetkan Rp3,83 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, transfer pemerintah pusat dan antar daerah Rp2,25 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp4,5 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,28 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima prioritas utama: peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), pembangunan infrastruktur perkotaan termasuk pengendalian banjir dan transportasi publik, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata, ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

Meski disusun dalam kondisi berimbang, APBD 2026 masih menyisakan defisit sekitar Rp450 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, khususnya dari SILPA 2025.

“Kami menyadari masih ada keterbatasan, terutama tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun dengan kerja sama antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis tantangan ini dapat kita hadapi bersama,” ujar Bagus.

Ia berharap, APBD 2026 dapat menjadikan Balikpapan semakin maju, nyaman, berkelanjutan, dan siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang sekaligus mitra utama IKN.

“Kita berharap Kota Balikpapan dapat terus berkembang sebagai kota maju, nyaman, berkelanjutan, dan sejahtera, serta semakin siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang dan mitra utama IKN,” pungkasnya. (*)

Paripurna DPRD Balikpapan, Bahas Nota Penjelasan APBD 2026

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Rapat Paripurna berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan pembahasan tentang Nota Penjelasan APBD 2026, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (12/9/2025).

Dalam rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan itu, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo. Turut hadir 25 anggota DPRD Kota Balikpapan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Alwi menegaskan bahwa penyampaian nota penjelasan ini merupakan awal dari rangkaian pembahasan APBD 2026. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah kota sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 13 Agustus 2025 lalu.

“Rapat paripurna hari ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2026. DPRD dan pemerintah kota telah menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja daerah, termasuk proyek multiyears pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur,” ujar Alwi.

Ia menambahkan, pembahasan APBD 2026 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik.

Selanjutnya, kata Alwi agenda rapat paripurna berikutnya yakni penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan. Dimana pemandangan fraksi ini penting untuk memberikan masukan bagi Wali Kota Balikpapan.(*/adv)

123...1,018Halaman 1 dari 1,018

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©