Teks foto: Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono.
Penasatu.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Alwi Al Qadri dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin ST yang mewakili Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud SE.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk menetapkan rancangan RPJMD sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, saat diwawancarai awak media usai paripurna, Senin (4/8/2025) menyampaikan beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.
Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah tingginya angka stunting di Balikpapan. Budiono menekankan pentingnya kerja kolektif antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka tersebut secara drastis dalam lima tahun ke depan.
“Angka stunting kita masih tinggi. Harapan kami, dalam lima tahun mendatang bisa ditekan hingga nol. Seluruh OPD terkait harus serius dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Budiono.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan di lingkungan pemukiman. Budiono menilai, pengaspalan jalan yang dilakukan selama ini belum optimal dan perlu perbaikan agar lebih tahan lama.
“Sering kali hanya dilakukan cor-coran atau tambalan tipis, yang akhirnya rusak lagi dalam dua tahun. Harusnya diaspal secara menyeluruh, walau tipis tapi berkualitas, supaya awet,” katanya.
Terkait dengan sektor sumber daya manusia, Budiono mengingatkan pentingnya mutasi dan promosi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis pada kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai.
“Kami menyoroti ada penempatan ASN yang kurang tepat. Misalnya, ada yang berlatar belakang guru tapi ditempatkan di posisi yang tidak relevan. Mutasi sebaiknya dilakukan sesuai regulasi melalui pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tegasnya.
Budiono juga menyampaikan keluhan warga terkait kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di wilayah Balikpapan Barat. Ia mengatakan telah menerima pesan dari warga yang mengeluhkan minimnya distribusi air bersih di daerah dataran tinggi.
“Saya mendapat laporan dari warga Balikpapan Barat bahwa air sulit naik ke wilayah-wilayah tinggi. Salah satu solusinya bisa dengan menambah booster atau pompa agar distribusi lebih merata,” jelas Budiono.
Ia juga menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur jaringan pipa, termasuk mengatasi kebocoran, menjadi prioritas. Tahun depan, pemerintah kota merencanakan pembebasan lahan di kawasan Haji Raden untuk menambah kapasitas pasokan air bersih.
“Kami dorong agar tahun depan ada peningkatan pasokan air melalui pembebasan lahan baru. Ini penting untuk memperkuat ketahanan air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan,” tutupnya.(*/adv)