Jumat, September 12, 2025
Beranda blog

Electrifying Marine: PLN Angkat Rumput Laut Jadi Produk Unggulan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Bontang– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melaksanakan pelatihan workshop pengelolaan rumput laut menjadi minuman serat di Kampung Tihi-Tihi, Kota Bontang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Electrifying Marine yang fokus pada pengembangan budidaya rumput laut di wilayah pesisir.

Pelatihan yang digelar pada Selasa (2/9) ini menggandeng Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kaltim sebagai fasilitator. Para peserta yang merupakan warga Kampung Tihi-Tihi dibekali keterampilan untuk mengolah komoditas utama mereka, yakni rumput laut, menjadi produk turunan bernilai tambah berupa minuman serat yang sehat, praktis, dan berdaya jual tinggi.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Rumput laut adalah potensi besar di Kampung Tihi-Tihi. Melalui pelatihan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga mampu menciptakan produk olahan yang bisa menjadi kebanggaan kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Rumput laut yang diolah menjadi minuman serat diketahui memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, menjaga berat badan, serta menjadi sumber antioksidan alami. Dengan semakin meningkatnya tren gaya hidup sehat, produk ini dinilai berpeluang besar menembus pasar yang lebih luas.

Program TJSL Electrifying Marine ini juga sejalan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bontang, yakni proyek pembangunan Gardu Induk (GI) Bontang Lestari. Kehadiran GI tersebut akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Bontang dan sekitarnya, mendukung pertumbuhan industri, serta membuka jalan bagi pengembangan potensi ekonomi lokal.

Melalui kolaborasi antara PLN, PLUT Kaltim, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong terciptanya produk unggulan berbasis potensi lokal, sekaligus menghadirkan energi berkeadilan yang tidak hanya menerangi tetapi juga menyejahterakan masyarakat.(*)

Tahun 2026 Disdik Terapkan Skema Kontrak Kerja Individu atasi Kekurangan Guru

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar di Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penggajian tenaga pendidik (tendik) dan tenaga buruh sekolah mulai tahun 2026. Skema penggajian tersebut akan menggunakan pola kontrak kerja individu.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan saat ini Balikpapan masih mengalami kekurangan sekitar 400 hingga 500 guru di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP.

“Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini sekaligus untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar yang kita hadapi, jumlahnya sekitar 400 sampai 500 orang,” ujar Irfan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, kondisi saat ini belum optimal karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan menambah jumlah guru PNS. Untuk sementara, solusi yang ditempuh adalah dengan menambah jam mengajar bagi guru yang ada, serta memperbantukan guru ke beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

“Bukan mengakali, tapi ini langkah yang bisa kita ambil. Ada guru yang harus kita tambah jam mengajarnya atau diperbantukan ke sekolah lain. Idealnya memang kita masih kekurangan ratusan guru,” jelasnya.

Irfan menambahkan, untuk tahun 2026 pemerintah juga telah merencanakan rekrutmen guru baru dengan pola serupa seleksi PPPK. Tes diperkirakan dilaksanakan pada akhir November hingga Desember 2025 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Prinsipnya, syaratnya tetap harus linear. Misalnya, guru Bahasa Indonesia harus sesuai dengan bidangnya, begitu juga guru Bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya,” ujarnya.

Terkait sistem penggajian, Irfan menegaskan bahwa pola kontrak individu ini berbeda dengan pola sebelumnya yang berbasis kegiatan.

“Kalau dulu sifatnya honor kegiatan, sekarang benar-benar gaji besaran yang jelas, bahkan termasuk hak jaminan kesehatan,” tuturnya.

Ia berharap langkah ini bisa memperkuat kualitas pendidikan di Balikpapan. “Fokus kita bukan hanya pada jumlah, tapi juga peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan agar pelayanan pendidikan lebih optimal,” pungkasnya.(*/adv)

Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Daerah 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Foto, istimewa.

Balikpapan, Penasatu.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi.”

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., serta jajaran Forkopimda Kaltim.

Dalam sambutannya, Ketua KPK mengapresiasi langkah yang diinisiasi Gubernur Kaltim melalui Inspektorat bersama seluruh kepala daerah.

“Menurut saya, pertemuan ini sangat bermanfaat. Saya bersyukur bisa hadir. Penghargaan kepada Pak Gubernur karena mengadakan kegiatan ini dan semua kepala daerah turut hadir. Artinya, dari sisi kekompakan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, semangatnya sama. Tinggal implementasinya yang harus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam sesi Sharing Session bertema “Memimpin dengan Integritas Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pencegahan selain penindakan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas slogan, tetapi harus menjadi komitmen nyata yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan jajarannya.

“Ini persoalan mentalitas. Semua sudah tahu dan paham, tinggal kemauan untuk menjalankan. Kita harus hindari sikap permisif, intervensi, dan jangan memanfaatkan situasi atau keadaan,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(*)

DPRD Balikpapan Umumkan Pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, secara resmi mengumumkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Alwi menjelaskan, pengesahan ini dilakukan setelah Raperda tersebut melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.15.1/15595/BPKAD-2025 tentang Raperda Kota Balikpapan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 serta peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dengan telah diundangkannya perda ini dalam Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2025 pada tanggal 28 Agustus 2025, maka Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 sah ditetapkan sebagai Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2025,” ujar Alwi dalam sidang.

Ia menegaskan, pengesahan perda ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, perda ini juga menjadi dasar pijakan untuk perencanaan dan penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Perda pertanggungjawaban ini sekaligus menjadi evaluasi atas pelaksanaan APBD 2024. DPRD akan memastikan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan,” tambah Alwi.(*)

Pemkot Balikpapan Sampaikan Nota Keuangan APBD 2026, Wawali: Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, mewakil Wali Kota Balikpapan H.Rahmad Masud, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud SE, diwakili Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

“Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk membacakan nota keuangan, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib kami kelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama,” tegas Bagus di hadapan jajaran DPRD dan tamu undangan.

APBD 2026 Balikpapan disusun dengan tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema ini, menurut Bagus, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi pendapatan, Pemkot menargetkan Rp3,83 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, transfer pemerintah pusat dan antar daerah Rp2,25 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp4,5 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,28 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima prioritas utama: peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), pembangunan infrastruktur perkotaan termasuk pengendalian banjir dan transportasi publik, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata, ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

Meski disusun dalam kondisi berimbang, APBD 2026 masih menyisakan defisit sekitar Rp450 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, khususnya dari SILPA 2025.

“Kami menyadari masih ada keterbatasan, terutama tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun dengan kerja sama antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis tantangan ini dapat kita hadapi bersama,” ujar Bagus.

Ia berharap, APBD 2026 dapat menjadikan Balikpapan semakin maju, nyaman, berkelanjutan, dan siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang sekaligus mitra utama IKN.

“Kita berharap Kota Balikpapan dapat terus berkembang sebagai kota maju, nyaman, berkelanjutan, dan sejahtera, serta semakin siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang dan mitra utama IKN,” pungkasnya. (*)

Paripurna DPRD Balikpapan, Bahas Nota Penjelasan APBD 2026

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Rapat Paripurna berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan pembahasan tentang Nota Penjelasan APBD 2026, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (12/9/2025).

Dalam rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan itu, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo. Turut hadir 25 anggota DPRD Kota Balikpapan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Alwi menegaskan bahwa penyampaian nota penjelasan ini merupakan awal dari rangkaian pembahasan APBD 2026. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah kota sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 13 Agustus 2025 lalu.

“Rapat paripurna hari ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2026. DPRD dan pemerintah kota telah menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja daerah, termasuk proyek multiyears pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur,” ujar Alwi.

Ia menambahkan, pembahasan APBD 2026 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik.

Selanjutnya, kata Alwi agenda rapat paripurna berikutnya yakni penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan. Dimana pemandangan fraksi ini penting untuk memberikan masukan bagi Wali Kota Balikpapan.(*/adv)

Disdikbud Pastikan SD Negeri 022 Balikpapan Timur Rampung Akhir 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan, Irfan Taufik: Pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana sehingga pihaknya optimistis target penyelesaian dapat tercapai di bulan Desember 2025 mendatang.

Penasatu.com, Balikpapan – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, memastikan pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Balikpapan Timur akan selesai tepat waktu.

Diwawancarai awak media ini diruang kerjanya, Kamis (11/9/2025). Irfan Taufik menuturkan saat ini, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 30 persen.

Irfan menyebut, pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana sehingga pihaknya optimistis target penyelesaian dapat tercapai di bulan Desember 2025 mendatang.

“Pembangunannya sudah berjalan sekitar 30 persen. Sesuai target, kita optimis selesai di akhir tahun depan,” ujarnya.

“Meskipun terdapat deviasi sekitar 0,6 persen, tapi tidak berpengaruh, pekerjaan tetap berjalan lancar,” sambungnya.

Menariknya, meski bangunan sekolah belum sepenuhnya berdiri, antusiasme masyarakat sudah terlihat.

Tercatat, ada tiga rombongan belajar yang telah terdaftar sebagai siswa SDN 022. Untuk sementara, mereka dititipkan di SDN 012 dan SDN 021 Balikpapan Timur.

“Begitu gedung SDN 022 selesai, para siswa tinggal masuk ke kelas masing-masing. Tahun depan sudah bisa langsung dibuka mulai kelas 1 sampai kelas 4,” tambah Irfan.

Masih Irfan, sekolah baru ini diproyeksikan menampung jumlah siswa sesuai standar nasional, yakni sekitar 28 hingga 30 anak per kelas.

Dikatakannya, Kehadiran SDN 022 tidak hanya menambah fasilitas pendidikan di Balikpapan Timur, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah sekitar yang saat ini menampung murid cukup banyak.

Selain itu, pembangunan sekolah baru juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dasar. Dengan bertambahnya fasilitas, orang tua tidak perlu lagi menyekolahkan anak ke wilayah lain karena keterbatasan daya tampung.

“Prinsipnya, pembangunan SDN 022 ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sekolah baru, terutama di kawasan Balikpapan Timur yang jumlah penduduknya terus berkembang,” pungkas Irfan.(*/adv)

Target Rampung Akhir November, Gedung Baru Disdag dan DKP3 Balikpapan Kini Capai 64 Persen

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks Foto:; Proyek pembangunan gedung Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan.

Kepala Bidang Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Idamawaty: Semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti di lapangan.

Penasatu.com, Balikpapan — Proyek pembangunan gedung baru untuk Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan terus menunjukkan progres menggembirakan.

Hingga awal bulan September 2025, progres pengerjaan fisik telah mencapai 64,96 persen dari total pekerjaan yang direncanakan.

Gedung senilai Rp49 miliar yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan ini berdiri di kawasan Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan ini diharapkan dapa menopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, mengingat peran vital kedua dinas ini sangat penting.

Dihubungi media ini, Kepala Bidang Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Idamawaty, menjelaskan pembangunan kedua gedung dinas ini dimulai sejak awal tahun 2025 dan ditargetkan rampung pada akhir November mendatang.

Ia mengatakan, sejauh ini sejumlah pekerjaan utama kini tengah berlangsung, seperti pemasangan dinding, plafon, serta lantai yang menggunakan material granit.

“Semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti di lapangan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Dewi, gedung ini tidak hanya sekadar tempat kerja baru, tetapi juga dirancang lebih representatif, modern, serta ramah lingkungan. Dengan begitu, pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat, nyaman, dan efektif.

“Kenyamanan pegawai dan masyarakat adalah prioritas utama,” tambahnya.

Selama ini, kedua dinas masih menempati gedung lama yang dianggap kurang memadai untuk menampung beban kerja dan pelayanan yang semakin meningkat.

Ia berharap dengan fasilitas baru, kinerja pegawai dapat lebih maksimal dalam mendukung stabilitas harga pangan, mendampingi pelaku usaha, serta menjaga ketahanan pangan masyarakat.

“Jika sesuai jadwal, pembangunan akan memasuki tahap finishing pada Oktober hingga November, mencakup pengecatan, instalasi listrik, pendingin ruangan, serta penataan lingkungan,” bebernya.

“Gedung Disdag dan DKP3 dijadwalkan bisa mulai digunaka pada awal 2026,” tutupnya.(*)

Dewan Dukung Proyek Revitalisasi Pasar Inpres Kebun Sayur, Ini Kata Fauzi Adi Firmansyah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Pasar Inpres Kebun Sayur di Balikpapan Barat tahun depan akan direvitalisasi. Proyek yang diperkirakan menelan anggaran miliaran itu mendapat dukungan penuh dari DPRD Balikpapan, dengan harapan pasar legendaris ini bisa lebih tertata, modern, sekaligus menjadi ikon wisata belanja kota.

Dihubungi media ini, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyebut revitalisasi pasar tidak sekadar memperindah bangunan, tapi juga harus mengutamakan kenyamanan pedagang dan masyarakat yang berbelanja.

Karena itu, pedagang akan dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan, termasuk pembahasan lokasi relokasi sementara.

“Pasar ini harus lebih rapi, elegan, dan representatif. Tapi kami juga tidak ingin pedagang merasa dirugikan. Karena itu mereka akan dilibatkan penuh dalam proses perencanaan,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Politisi Golkar yang karib disapa Adi menambahkan, pembahasan teknis seperti penentuan lokasi relokasi sementara hingga tahap pembangunan akan dibicarakan bersama para pedagang.

“Ada opsi pembangunan dari bagian belakang dulu atau dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Semua masih dibahas,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar, menegaskan aspirasi pedagang menjadi bagian penting dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED). Mulai dari kebutuhan parkir, penataan area PKL, hingga fasilitas pendukung akan diakomodasi.

“Sudah ada kesepakatan dengan BKD, bahwa suara pedagang wajib masuk dalam DED. Dengan begitu hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” ungkap Haemusri.

Revitalisasi dengan anggaran Rp45 miliar ini dijadwalkan berjalan pada 2026, menata ulang kawasan seluas 1,5 hektare yang kini dihuni 451 pedagang.

Pemerintah ingin menjadikan Pasar Inpres sebagai etalase budaya Kalimantan Timur, lengkap dengan kerajinan manik-manik Dayak, kain tenun, batu akik, hingga kuliner khas Balikpapan.

Namun, persoalan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih jadi tantangan. Perbedaan pendapat antar pedagang membuat pemerintah harus melakukan pendekatan intensif. “Yang penting TPS mudah diakses pedagang dan pembeli. Mudah-mudahan segera ada titik temu,” imbuh Haemusri.

DPRD sendiri berharap revitalisasi pasar tidak berhenti di Pasar Inpres saja, melainkan juga menyasar pasar-pasar tradisional di tingkat kelurahan dan kecamatan yang kondisinya memprihatinkan.

“Pasar adalah pusat ekonomi rakyat. Kalau tertata baik, masyarakat akan nyaman berbelanja dan pedagang pun sejahtera,” pungkasnya. (*/adv)

Pelatihan Disnaker Diserbu Pendaftar, Bukti Tingginya Semangat Warga Balikpapan Tingkatkan Keterampilan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufidah, menyebutkan pihaknya kini lebih fokus pada pelatihan berbasis kompetensi.

Penasatu.com, Balikpapan — Antusiasme masyarakat Balikpapan untuk mengikuti program pelatihan kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) semakin tinggi.

Bahkan, dalam beberapa jenis pelatihan yang ada, jumlah pendaftar bisa mencapai lima hingga enam kali lipat dari kuota yang tersedia.

Diwawancarai awak media, Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufidah, menyebutkan pihaknya kini lebih fokus pada pelatihan berbasis kompetensi, terutama yang mendukung sektor strategis seperti migas, pertambangan, dan konstruksi.

“Contohnya pelatihan operator alat berat. Kuotanya hanya 20 orang, tapi pendaftarnya bisa mencapai 90 orang,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Ani menegaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat mulai dari administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Hal ini dilakukan agar peserta yang lolos benar-benar sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan industri.

“Tujuan kami jelas, menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing di dunia kerja,” tambahnya.

Menariknya, seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah alias gratis. Program ini menjadi salah satu cara Pemkot Balikpapan membuka peluang bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan tanpa terbebani biaya. “Semua layanan Disnaker diberikan gratis, tanpa pungutan apapun,” tegas Ani.

Tak hanya Disnaker, sejumlah OPD juga memiliki program pelatihan sesuai bidangnya. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan sertifikasi jasa konstruksi, Disparpora dengan pelatihan pemandu wisata hingga barista, serta DKUMKMP yang fokus pada pengembangan UMKM.

Menurut Ani, strategi ini penting karena Balikpapan tidak memiliki dinas pertambangan, sehingga pelatihan kompetensi diprioritaskan untuk sektor dengan peluang kerja luas dan diminati masyarakat.

“Harapan kami, pelatihan ini dapat menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Balikpapan, baik di level lokal maupun nasional,” pungkasnya.(*)

123...1,018Halaman 1 dari 1,018

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©