Jumat, Agustus 22, 2025
Beranda blog

PLN Tanam 1.000 Pohon Aren: Wujud Nyata Semangat Kemerdekaan untuk Udara Bersih dan Kemandirian Ekonomi Warga

0

Penasatu.com, Tepian Batang – Merayakan 80 tahun kemerdekaan, PT PLN (Persero) UIP KLT tidak hanya menerangi negeri, tetapi juga menghijaukan nya. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk “Jaga Udara Bersih” dengan menanam 1.000 bibit pohon aren di Paser. PLN membuktikan komitmennya dalam menghadirkan energi yang tidak hanya bermanfaat secara kelistrikan, tetapi juga berdampak positif pada sosial, ekonomi, dan lingkungan, sejalan dengan semangat membangun bangsa yang mandiri dan lestari.

Pemilihan pohon aren dalam program ini bukan tanpa alasan. Tanaman ini dikenal sebagai penyerap karbon yang efektif sekaligus memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.

Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP KLT, Ferdyan Hijrah Kusuma, dalam sambutan pembukaan acara ini menyampaikan manfaat yang dimiliki pohon aren ini sangat banyak.

“Pohon aren mampu menyerap emisi karbon sekaligus memberikan nilai ekonomi. Dari nira bisa diolah menjadi gula aren, buahnya menghasilkan kolang-kaling, hingga batang dan seratnya yang bernilai guna. Jadi masyarakat tidak hanya mendapat udara yang lebih bersih, tetapi juga peluang usaha baru,” terang Ferdyan, Kamis (21/8/2025)

Sementara itu, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan bahwa program TJSL ini merupakan komitmen dari perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“PLN tidak hanya menghadirkan listrik untuk kehidupan, tetapi juga menghadirkan energi yang memberi manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan. Penanaman 1000 pohon aren ini adalah langkah nyata dari PLN UIP KLT untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Basuki.

Dari pihak pemerintah daerah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Djoko Bawono, S.P, M.Si yang mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian PLN di daerahnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, kami menyambut baik langkah PLN UIP KLT ini. Pohon aren adalah pilihan tepat karena memberi manfaat ganda, menjaga alam sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut demi tercapainya lingkungan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera,” ungkap Djoko Bawono saat membacakan sambutan Bupati Paser.

Melalui kolaborasi bersama masyarakat setempat, PLN UIP KLT menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lebih dari sekadar menanam pohon, program ini menjadi kontribusi nyata PLN dalam mendukung terwujudnya lingkungan yang hijau sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.(*)

Isu Kenaikan PBB hingga Ribuan Persen Viral di Balikpapan, Ini Penjelasan Kepala BPPDRD

0

Teks foto: Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham saat menjelaskan kepada awak media.(Ist)

Penasatu.com, Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan meluruskan isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ribuan persen yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa kenaikan yang dirasakan sebagian wajib pajak tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, hal itu perlu dilihat berdasarkan kasus per kasus.

“Isu kenaikan PBB ini perlu dilihat secara detail. Karena banyak faktor yang memengaruhi ketetapan pajak, bukan hanya tarif semata,” jelas Idham, Kamis (21/8/2025).

Penyesuaian NJOP dan Stimulus Pajak

Idham menjelaskan, ketetapan PBB tahun ini berasal dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai amanat perundang-undangan. Pada 2024, Pemkot Balikpapan mulai melakukan penyesuaian NJOP, namun saat itu diberlakukan stimulus 100 persen, sehingga tagihan PBB tidak berbeda dengan tahun 2023.

“Untuk Balikpapan, NJOP sudah disesuaikan sejak tahun lalu. Tapi karena ada stimulus penuh, ketetapan PBB tahun 2024 tetap sama dengan 2023,” terang Idham.

Sementara pada 2025 ini, pemerintah menurunkan besaran stimulus menjadi 40 hingga 55 persen, sehingga sebagian wajib pajak merasa terjadi lonjakan.

Faktor Kenaikan dan Perkembangan Kawasan

Selain berkurangnya stimulus, faktor lain yang membuat PBB tampak melonjak adalah luas objek pajak dan perkembangan kawasan. Berdasarkan Perda, pemerintah memang wajib menyesuaikan tarif sesuai kondisi kawasan.

“Contohnya di Kariangau. Dulu NJOP Rp36 ribu, sekarang rata-rata sudah Rp1 juta karena wilayahnya berkembang jadi kawasan industri,” ungkap Idham.

Ia juga menyinggung kasus viral soal objek pajak yang tidak tercatat dalam Zona Nilai Tanah (ZNT). Menurutnya, hal ini kemungkinan terjadi karena data belum dimutakhirkan atau dulunya objek pajak tidak masuk kawasan strategis.

Layanan Pengaduan dan Stimulus Tambahan

Untuk menampung keluhan masyarakat, BPPDRD membuka layanan pengaduan agar data objek pajak dapat diperbarui sesuai kondisi lapangan.

“Harapan kami wajib pajak mengonfirmasi kesesuaian letak dengan besaran PBB. Kalau ada ketidaksesuaian, tentu akan kami perbaiki,” tegasnya.

Sebagai bentuk perhatian, pemerintah juga menyiapkan tambahan stimulus antara 30 hingga 90 persen, yang otomatis tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) warga.

“Jadi, kasus yang disebut naik 3000 persen itu, setelah dihitung dengan stimulus, hanya sekitar Rp2 jutaan. Dengan luas lahan 1 hektare dan NJOP tinggi, angka itu masih wajar,” pungkas Idham.(*/adv)

Saham Persiba Bukan Milik Orang Balikpapan, Alwi: Saat Liga 3 Dijanjikan Saham, Tenyata Nihil

0

Alwi : Jangan kaitkan Sepakbola.dengan Politik, ini adalah bentuk cinta dan kepedulian kami terhadap Persiba.

Penasatu.com, BALIKPAPAN — Nasib kepemilikan saham Persiba Balikpapan kembali menjadi sorotan. Hingga kini, klub kebanggaan warga Kota Minyak tersebut belum sepenuhnya berada di tangan putra daerah. Alwi Al Qadri, Pembina Persiba sekaligus Ketua DPRD Balikpapan, mengaku khawatir karena seluruh saham Persiba saat ini dikuasai pihak luar.

“Sampai sekarang, Balikpapan tidak memiliki saham Persiba sama sekali. Dulu saya dijanjikan 30 persen ketika masih di Liga 3, bahkan sempat 50 persen saat awal kompetisi. Tapi kenyataannya, tidak ada satu persen pun yang kami pegang,” ungkap Alwi.

Menurutnya, tujuan utama perjuangan dirinya maupun Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bukanlah untuk mencari keuntungan. Sebaliknya, mereka ingin memastikan agar Persiba tidak berpindah tangan atau dijual ke luar daerah.

“Kalau ada orang Balikpapan yang punya saham, artinya Persiba tidak bisa seenaknya dijual. Ini soal tanggung jawab moral, bukan soal bisnis. Karena siapa pun tahu, mengurus sepak bola tidak ada untungnya, yang ada hanya biaya besar,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya sejatinya juga mau membeli Persiba agar bisa dimiliki lagi oleh orang Balikpapan. Hanya saja sampai saat ini belum menemui titik terang.

“Kalau Persiba mau dilepas, pasti kami akan beli asal harganya yang masuk akal, bukan minta gratis,” tuturnya.

Alwi mengingatkan publik bahwa dirinya sudah lama terlibat dalam perjalanan Persiba. Dari tim junior U21 dan U19, hingga sempat memimpin tim senior di era pelatih Salahudin.

“Saya sudah urus Persiba sejak lama, bahkan sebelum jadi anggota dewan. Sama juga dengan Pak Rahmad, sebelum jadi Wali Kota, beliau pernah jadi manajer Persiba lebih dari 10 tahun lalu. Jadi jangan dikira ini urusan politik. Ini murni karena cinta pada Persiba,” katanya.

Meski masalah saham belum menemui titik temu, Alwi menegaskan dukungannya pada tim yang saat ini sedang berjuang di kompetisi. Ia memastikan, kebutuhan latihan hingga akomodasi masih ditanggung olehnya bersama pihak yang peduli.

“Saya tetap memantau persiapan tim, pelatih, dan pemain tetap solid. Harapan saya jelas, Persiba bisa lolos dan naik kasta hingga kembali ke Liga 1,” ujarnya.

Bagi Alwi, isu politik yang menempel pada keterlibatan dirinya dan Wali Kota dalam Persiba hanyalah kesalahpahaman.

“Banyak yang komentar karena ini bukan tahun politik, ini yang harus diluruskan. Saya sebelum masuk politik atau DPRD sudah jadi manager Persiba tahun 2014, sedangkan saya jadi anggota Dewan tahun 2019. Artinya memang sudah dari dulu saya bagian daripada Persiba,” jelasnya.

Alwi menambahkan bahwa sejak dulu pun kecintaannya terhadap Persiba tidak berubah. Demi meningkatkan prestasi Persiba, ia dan Rahmad Mas’ud telah banyak berkontribusi jauh sebelum mereka berdua masuk dunia politik.

“Sejak dulu saya sudah keluar biaya dan tenaga untuk Persiba. Jadi saya ingin tegaskan, ini bukan soal politik, ini soal kecintaan sebagai orang Balikpapan,” pungkasnya.(*)

PLN UIP KLT Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Teguhkan Komitmen Tingkatkan Keandalan Listrik

0

Penasatu com, Balikpapan – Di tengah gema perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menegaskan kembali tekadnya. Melalui upacara bendera yang khidmat, menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen insan PLN untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan—bukan dengan senjata, melainkan dengan sistem kelistrikan yang andal sebagai fondasi kedaulatan energi bangsa. Komitmen ini bukan sekadar janji, melainkan kerja nyata yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan strategis, dari ujung Kalimantan Utara, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, memastikan setiap jengkal wilayah teraliri listrik untuk menopang peradaban dan pertumbuhan ekonomi.

teks foto: General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo.

Upacara dipimpin langsung oleh General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo dengan peserta dari PLN Grup se-Balikpapan. Basuki menekankan bahwa perjuangan para pejuang akan terus dilanjutkan dengan melistriki wilayah Indonesia khususnya di bumi borneo ini. Perjuangan insan PLN hari ini adalah memastikan setiap proyek ketenagalistrikan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami akan terus melanjutkan perjuangan para pejuang kita dengan melistriki bumi Borneo. Bagi kami, semangat kemerdekaan diwujudkan dalam bentuk kerja nyata: membangun jaringan transmisi, gardu induk, hingga pembangkit baru agar pasokan listrik semakin kuat dan andal. Itulah cara kami meneruskan perjuangan para pendiri bangsa, dengan cahaya yang menopang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Basuki.

Saat ini PLN UIP KLT terus berfokus pada penyelesaian berbagai proyek strategis ketenagalistrikan di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Infrastruktur tersebut menjadi pondasi penting dalam menopang kebutuhan listrik masyarakat, kawasan industri, serta pusat pertumbuhan ekonomi.

Basuki menambahkan, semangat kebersamaan yang ditunjukkan pegawai dalam upacara hari ini mencerminkan dedikasi untuk terus berkarya. “Kami ingin memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Kalimantan mendapat akses listrik yang andal. Dari pelosok desa hingga kota, PLN hadir untuk mendukung kemajuan peradaban bangsa,” pungkasnya.

Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, PLN tak hanya menghadirkan listrik sebagai penerangan, tetapi juga sebagai motor penggerak industri, pendidikan, dan layanan publik. Semangat kemerdekaan pun dimaknai dalam wujud karya nyata yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.(*)

TPA Manggar Terancam Penuh, DLH Balikpapan Genjot 210 Bank Sampah

0

Teka foto: Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Sudirman Djayaleksana.

Penasatu.com, Balikpapan – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar diperkirakan akan mencapai titik kritis pada 2028 mendatang.

Mengantisipasi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan menggencarkan program pembentukan 210 bank sampah di seluruh wilayah kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Rabu (20/8/2025) mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, sekaligus amanat dari Surat Edaran Wali Kota yang berlaku sejak 1 Juni 2025.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, setiap kelurahan diwajibkan membentuk enam bank sampah, sementara di tingkat kecamatan akan ada satu bank sampah induk,” jelas pria yang karib disapa Dirman.

Dari 34 kelurahan, lanjut Dirman, akan terbentuk 204 unit bank sampah, ditambah enam unit bank sampah induk di kecamatan, sehingga total mencapai 210 unit.

“RT dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam gerakan pengurangan sampah ini,” tegasnya.

Masih Dirman, selain menekan volume sampah di TPA, program ini juga diarahkan untuk mengejar penghargaan Adipura Kencana. Saat ini tingkat pengurangan sampah di Balikpapan baru 30 persen, sementara syarat minimal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah 50 persen.

“Masih ada kekurangan sekitar 20 persen yang harus dipenuhi. Bank sampah di masyarakat adalah salah satu solusi terbaik untuk mencapainya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya juga menyiapkan sarana pengolahan lanjutan dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tahun ini satu TPST di kawasan Kota Hijau Daksa segera beroperasi, dan pada 2026 tiga TPST baru dibangun di Graha Indah, Telaga Sari, dan Kilometer 12.

Saat ini, DLH mencatat 106 bank sampah sudah aktif beroperasi. “Membentuk bank sampah tidak mudah, butuh komitmen masyarakat. Namun kami optimis target 210 unit bisa tercapai dalam waktu dekat,” pungkasnya.(*/adv)

Dipimpin Kapolresta Balikpapan, Tim Basket Polda Kaltim Melaju ke Final Kapolri Cup 2025

0

Penasatu.com, Jakarta – Turnamen Bola Basket Kapolri Cup 2025 yang digelar di Mabes Polri memasuki babak akhir. Selama tiga hari pelaksanaan, tim-tim terbaik dari Bhayangkara seluruh Indonesia saling beradu strategi dan keterampilan untuk merebut gelar juara.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, SH, SIK, MSi, yang dipercaya sebagai Ketua Kontingen Tim Bola Basket Polda Kaltim, turut mendampingi jalannya laga penting yang mempertemukan tim asal Tanah Borneo tersebut dengan lawan-lawannya.

Pada semifinal yang berlangsung Rabu (20/8/2025) siang, tim basket Polda Kaltim tampil penuh semangat dan berhasil menundukkan tim tangguh STIK dengan skor tipis 45–43. Hasil ini membawa Polda Kaltim melaju ke babak final menghadapi Polda Bali.

“Pertandingan sore tadi berjalan sangat ketat, namun berkat kerja keras pemain dan doa seluruh personel Polda Kaltim, akhirnya kita bisa tampil sebagai pemenang,” ujar Kombes Pol Anton Firmanto.

Sejak babak penyisihan, tim basket Polda Kaltim sudah menunjukkan permainan impresif dengan mencatat tiga kemenangan beruntun saat melawan Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Kalimantan Selatan.

Laju mulus Polda Kaltim berlanjut di babak delapan besar dengan kemenangan telak atas Polda Kalteng dengan skor 46–25, yang langsung disaksikan Kapolda Kaltim dan Kapolresta Balikpapan.

Sementara di partai final, tim basket Polda Kaltim akan berhadapan dengan Polda Bali, yang sebelumnya sukses menyingkirkan tim basket Brimob dengan skor tipis 55–53.

“Selama pertandingan, seluruh tim tetap menjunjung tinggi sportivitas. Apapun hasil akhir nanti, pencapaian ini adalah bentuk kebanggaan bagi Polda Kaltim,” tutup Kapolresta.(*)

Pemandangan Umum Fraksi PKS-PPP, Minta Pemkot Tuntaskan RS Sayang Ibu, Revitalisasi Pasar Pandansari, dan Perbaiki Layanan PDAM

0

Teks foto: Juru bicara Fraksi PKS-PPP, Hj Iim,S.Pd saat menyampaikan pandangan umum Fraksi

Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menegaskan agar pemerintah kota lebih serius menuntaskan sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi gabungan PKS-PPP ini disampaikan melalui juru bicaranya Hj Iim, S.Pd dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).

Salah satu sorotan utama adalah kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Proyek tersebut dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan warga.

“Kami meminta agar rumah sakit itu benar-benar selesai sesuai perpanjangan waktu yang telah diberikan. Jangan sampai molor lagi, karena masyarakat sudah lama menunggu,” tegas Iim.

Selain kesehatan, fraksi juga menyoroti kondisi Pasar Pandansari yang kian semrawut. Iim menilai, jika dibiarkan tanpa penataan, pasar terbesar di Balikpapan itu justru bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pasar Pandansari perlu revitalisasi agar lebih tertata, bersih, dan layak bagi pedagang maupun pembeli,” ujarnya.

Tak kalah penting, Fraksi PKS-PPP juga mengingatkan soal keluhan publik terhadap layanan PDAM yang masih jauh dari harapan. Menurut mereka, air bersih adalah kebutuhan dasar yang seharusnya bisa diakses dengan baik oleh semua warga.

Di sisi lain, fraksi memberi apresiasi terhadap upaya pemerintah kota yang mulai menunjukkan hasil, seperti pembersihan parit dan drainase.

“Langkah ini berdampak positif dalam mengurangi genangan dan harus terus dilanjutkan,” imbuh Iim.

Terkait keuangan daerah, Fraksi PKS-PPP mengingatkan agar tambahan target pendapatan sebesar Rp43,69 miliar tidak sekadar ambisi di atas kertas. Pasalnya, hingga semester pertama 2025, realisasi pendapatan daerah baru 38,58 persen dari target.

Begitu pula pendapatan transfer yang baru menyentuh 36,97 persen. Ditambah lagi adanya pengurangan pagu dana transfer pusat sebesar Rp47,58 miliar, termasuk kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk itu, fraksi mendesak Pemkot mempercepat pendataan objek maupun subjek pajak, sembari mengingatkan agar kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak membebani masyarakat.

“Pendapatan bisa ditingkatkan tanpa harus memberatkan rakyat kecil,” kata Iim.

Fraksi PKS-PPP juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran, terutama penghematan perjalanan dinas, belanja operasional yang tidak mendesak, hingga seremonial yang minim manfaat langsung.

“Itu langkah tepat, agar anggaran lebih berpihak pada kebutuhan riil warga,” jelasnya.(*/adv)

Meski Masih Terbatas, Adi Apresiasi Kinerja PDAM Sudah Mulai Giatkan Sambungan Baru

0

Teka foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengapresiasi langkah Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM) yang mulai melakukan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru, meski jumlahnya masih terbatas.

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Adi itu menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).

“Memang sekarang PDAM sudah ada pemasangan untuk sambungan SR ke rumah-rumah, tapi skalanya masih kecil. Walaupun sedikit, tetap ada progres, tidak seperti beberapa tahun lalu yang sama sekali nol,” ujar Adi.

Adi menyebutkan, saat ini masih ada sekitar 3.000 calon pelanggan yang masuk daftar tunggu pemasangan SR. Masyarakat yang ingin mendapatkan sambungan baru diminta untuk langsung mendaftar ke PDAM.

“Yang penting masuk dulu daftar antrian di PDAM. Walaupun belum maksimal, kita tetap apresiasi adanya pemasangan baru. Jadi untuk warga yang mau memasang SR, silakan daftar saja,” katanya.

Namun demikian, Adi mengingatkan bahwa pemasangan sambungan baru hanya bisa dilakukan pada wilayah yang sudah tersedia pipa induk dan jaringan distribusi bertekanan. Sebab, tidak semua daerah memungkinkan.

“Contohnya di Batu Ampar, khususnya kawasan Rumnas. Di sana tekannya minim, air baru mengalir jam 1 atau 2 malam. Jadi tidak bisa maksimal untuk pemasangan SR baru,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adi mendorong warga tetap melakukan pendaftaran sambungan rumah meskipun harus menunggu. Menurutnya, pemerintah bersama PDAM sedang menyiapkan solusi jangka panjang.

“Saya sarankan masyarakat tetap mendaftar. Walaupun masih daftar tunggu, yakinlah pemerintah lagi melakukan pembenahan. Ada beberapa opsi perbaikan pipa air baku, meski tidak bisa langsung diselesaikan,” ungkapnya.

Adi juga menambahkan, dalam jangka panjang pemerintah menargetkan tambahan suplai air baku dari beberapa sumber baru, termasuk dari Sungai Mahakam, Bendungan Sepaku Semoi dan Embung Aji Raden

“Semua itu sedang diproses agar kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi. Mudah-mudahan segera terealisasi,” tutupnya.(*/adv)

Tekankan Kehati-hatian, Fraksi NasDem Sampaikan Pandangan Umum Perubahan APBD 2025

0

Teks foto: Juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi saat menyerahkan naskah pandangan umum Nota penjelasan Wali Nota Balikpapan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah hal penting atas Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Balikpapan, Rabu (20/8/2025).

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.

Menurut Puryadi, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan wujud adaptasi pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

“Perubahan APBD harus dilandasi semangat sinergi, keterbukaan, dan kesamaan tujuan. DPRD bukan hanya lembaga legislasi dan pengawasan, tapi juga representasi suara rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberi manfaat optimal,” ujarnya.

Fraksi NasDem menekankan perlunya strategi inovatif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Puryadi menilai potensi ekonomi kreatif, pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah masih bisa digarap lebih maksimal. Namun, ia mengingatkan agar target pendapatan tidak dibuat terlalu ambisius tanpa kesiapan sistem dan SDM.

“Realisasi PAD semester pertama tahun ini masih di bawah 50 persen. Itu indikator lemahnya kinerja perangkat daerah. Kami minta Wali Kota melakukan evaluasi menyeluruh dan memberi punishment kepada OPD yang tidak mampu memacu kinerjanya,” tegasnya.

Selain soal pendapatan, Fraksi NasDem juga menyoroti tingginya ketergantungan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113,26 miliar.

“SiLPA bukan sumber pembiayaan ideal jangka panjang. Pemanfaatannya harus bersifat darurat dan benar-benar terarah,” kata Puryadi.

Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem juga menyampaikan beberapa catatan penting kepada Wali Kota, di antaranya terkait antisipasi kelangkaan beras, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, penanganan banjir, pengadaan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan, hingga pembenahan Pasar Pandan Sari yang semakin kumuh.

Fraksi NasDem juga menyinggung kondisi pelabuhan speedboat milik Pemkot di Baru Tengah yang dinilai memprihatinkan, serta pengelolaan sampah yang belum sesuai aturan.

“Perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum memperkuat fondasi keuangan daerah, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Itu semua demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota layak huni dan masyarakatnya sejahtera,” pungkas Puryadi.(*/adv)

Fraksi PDI Perjuangan Tekankan Efisiensi dan Prioritas Publik dalam Perubahan APBD 2025

0

Teks foto: Muhammad Najib juru bicara Fraksi PDIP saat menyerahkan pandangan umum fraksi ke Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri di saksikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo.

Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).

Menurut Najib, perubahan APBD bukan hanya soal pergeseran anggaran, tetapi harus menjadi cerminan respons pemerintah kota terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.

“Perubahan APBD harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran. Selain itu, APBD harus mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, selaras dengan misi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan agar Pemkot tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 terkait batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah. Hal ini dianggap penting demi menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

“Stabilitas fiskal daerah harus dijaga. Jangan sampai perubahan APBD justru menimbulkan risiko keuangan jangka panjang,” tegas Najib.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Mereka mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih kreatif menggali potensi, termasuk memanfaatkan peluang yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

“Peningkatan kemandirian daerah menjadi indikator penting dalam keberhasilan otonomi daerah. Potensi pajak dan retribusi harus digarap dengan lebih maksimal,” ungkap Najib.

Mengingat sisa waktu pelaksanaan program melalui perubahan APBD 2025 hanya tiga bulan, fraksi juga mengingatkan agar realisasi anggaran bisa dimaksimalkan.

“Jangan sampai anggaran hanya berhenti di atas kertas. Pelaksanaannya harus cepat dan tepat, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Menutup pandangannya, Najib berharap perubahan APBD ini bisa menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan Kota Balikpapan.

“Semoga perubahan APBD ini membawa Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera, sesuai cita-cita kita bersama dalam bingkai Madinatul Iman,” pungkasnya.(*)