Rabu, Juli 16, 2025
Beranda blog

JMSI Kaltim Gelar Musda Perdana, Siap Perkuat Peran Media Menuju Generasi Emas

0

Teks foto: Ketua Panitia Musda JMSI Kaltim, Raymond Chouda,

Penasatu.com, Samarinda — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) perdana pada 8 Oktober 2025 di Kota Samarinda. Musda ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya kepengurusan JMSI Kaltim akan dibentuk secara formal, setelah sebelumnya bersifat sementara sejak pembentukan awal.

Ketua Panitia Musda, Raymond Chouda, menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam musda kali ini adalah “Kaltim Terang Menuju Generasi Emas”. Tema ini mencerminkan komitmen JMSI untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui praktik media yang sehat dan bertanggung jawab.

“Harapannya, JMSI bisa ikut menjaga kestabilan iklim media di Kaltim. Lewat Musda ini, kita ingin memperkuat peran media dalam mendukung pembangunan dan menyongsong generasi emas,” ujar Raymond, usai rapat pembentukan panitia pada Rabu (16/7/2025).

Raymond menjelaskan bahwa lokasi pelaksanaan Musda masih bersifat tentatif, namun tanggal pelaksanaannya sudah final karena disesuaikan dengan agenda serentak JMSI di berbagai provinsi se-Indonesia.

Pada pembukaan Musda nanti, panitia akan mengundang seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal. Pengurus DPP JMSI juga dijadwalkan hadir bersama Ketua JMSI Kaltim sebelumnya, Sukri.

Setelah pembukaan, agenda Musda akan dilanjutkan dengan rapat pleno dan sidang organisasi untuk menetapkan arah JMSI Kaltim lima tahun ke depan. Raymond menegaskan bahwa proses pemilihan ketua akan berlangsung secara terbuka.

“Calon ketua akan dibuka seluas-luasnya. Kita tidak menutup peluang siapa pun yang memenuhi kriteria untuk maju. Semua mengacu pada AD/ART JMSI, khususnya Pasal 25 yang mengatur syarat ketua,” terangnya.

Berdasarkan Pasal 25 ART JMSI, calon ketua pengurus daerah harus pernah menjadi bagian dari pengurus sebelumnya, diusulkan oleh perusahaan media siber yang telah menjadi anggota minimal lima tahun, dan tidak boleh menjabat lebih dari dua periode.

Pemilihan ketua dapat dilakukan secara voting maupun aklamasi, tergantung dinamika forum saat Musda berlangsung. Proses ini diyakini akan memperkuat legitimasi dan soliditas organisasi ke depan.

“Target kami, maksimal satu bulan setelah Musda, pengurus baru sudah bisa dilantik. Jadi rangkaian kegiatannya memang padat dan cepat,” tutup Raymond. (*)

Pemkot Pasang CCTV, Orang Tua Bisa Pantau Anak Belajar di Ruang Kelas

0

Teks foto: Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE.,ME

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Salah satu langkah konkret yang segera direalisasikan adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di seluruh ruang kelas sekolah, mulai tahun ini.

Program inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan serta mencegah potensi kasus perundungan maupun perilaku negatif di lingkungan sekolah.

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud menegaskan, pemasangan CCTV bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga demi menciptakan transparansi antara siswa, guru, dan orang tua.

“Ini bentuk komitmen kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan CCTV, orang tua bisa langsung memantau aktivitas anak-anaknya di sekolah. Jadi, ada rasa tenang dan percaya,” ujar Rahmad usai penyerahan secara simbolis seragam gratis di SMPN 27, Rabu (16/7/2025).

Ia menyebut, tahap awal program ini akan menyasar sekolah negeri. Namun ke depan, sekolah swasta juga akan mendapatkan fasilitas serupa. Setiap orang tua akan menerima kode akses untuk memantau aktivitas anak mereka secara daring.

“Seringkali, kalau terjadi masalah, guru yang disalahkan. Dengan CCTV, semuanya bisa terekam jelas. Jadi kita bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini demi keadilan semua pihak,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah merancang pembangunan sekolah terpadu di beberapa wilayah seperti Balikpapan Utara dan Selatan, yang mencakup jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan.

“Dengan sekolah terpadu, siswa tak perlu jauh-jauh berpindah lokasi saat naik jenjang. Semuanya terintegrasi,” jelas Rahmad.

Ia menambahkan, selain CCTV dan pembangunan sekolah, Pemkot juga terus menyalurkan bantuan pendidikan seperti laptop, layar proyektor, hingga pembagian seragam gratis yang kini turut disokong oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.(*)

DPRD Dukung Penerapan Penyeragaman Tarif Transportasi Online di Balikpapan

0

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan penyeragaman tarif bagi semua aplikator transportasi online yang beroperasi di Balikpapan.

Sebagaimana kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur (Kaltim) dan diperkuat dengan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan.

Menurut Yusri saat diwawancarai awak media ini, Rabu (16/7/2025) kehadiran regulasi ini menjadi solusi atas ketimpangan tarif yang selama ini terjadi antaraplikator, yang kerap merugikan mitra pengemudi dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Kalau hanya diserahkan pada mekanisme pasar, yang kuat akan semakin kuat. Pemerintah daerah harus hadir untuk menyeimbangkan kondisi ini,” ujarnya.

Yusri menjelaskan, hasil pertemuan Komisi III DPRD bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan sejumlah perwakilan aplikator dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu telah menghasilkan komitmen penting.

Dimana semua perusahaan aplikator sepakat mengikuti kebijakan tarif seragam, baik untuk layanan ojek online (roda dua) maupun taksi online (roda empat).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa akan ada sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar kesepakatan ini.

“Apabila ada aplikator yang tidak patuh, maka konsekuensinya adalah penutupan operasional di wilayah Balikpapan,” tegas Yusri.

Ia berharap kebijakan ini tak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah awal membangun sistem transportasi digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

“Kami berharap ini menjadi solusi awal dalam membangun sistem transportasi digital menjadi lebih baik lagi kedepannya,” pungkas Yusri. (*/adv)

92 Ribu Seragam Sekolah Dibagikan Gratis, Pemkot Balikpapan Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

0

Teks foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Irfan Taufik.

Penasatu.com, Balikpapan – Sebanyak 92.000 stel seragam sekolah dibagikan secara gratis kepada siswa baik skeolah negeri maupin swasta di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Taman Kanak-Kanak.

Seragam gratis ini merupakan komitmen serius pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan dalam menjamin akses dasar pendidikan yang setara bagi seluruh anak.

Penyerahan simbolis dilakukan di SMP Negeri 27 Balikpapan Tengah, Rabu (16/7/2025), diserahkan langsung oleh Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud SE didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Irfan Taufik dan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

“Tahun ini adalah tahun keempat program ini berjalan, dan skalanya terus berkembang. Kita bagikan seragam nasional, batik, dan pramuka kepada siswa SD, SMP, termasuk PAUD, TK, hingga SKB,” jelas Irfan Taufik saat diwawancarai usai kegiatan.

Menurut Irfan, seragam dibagikan tidak hanya ke sekolah negeri, tapi juga swasta dan madrasah. Termasuk 420 TK yang juga menerima bantuan berupa seragam batik.

Diakui Irfan pemilihan SMPN 27 sebagai lokasi penyerahan seragam gratis lantaran untuk memperkenalkan kalau SMP Negeri 27 ini merupakan salah satu sekolah yang baru di bangun pemerintah kota bersamaan dengan SMPN 28 yang ada di Balikpapan Timur.

Masih Krfan, penerimaan siswa baru tahun ini menjadi penerimaan yang pertama SMP Negeri 27 dan tahun ini telah menampunh sebanyak 128 siswa untuk angkatan pertama.

“Kita pilih SMP 27 karena ini sekolah baru. Di sinilah anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk yang mendapat subsidi penuh dari yayasan mitra pemerintah, mulai menempuh pendidikan,” ujar Irfan.

Seluruh seragam dibeli menggunakan APBD Kota Balikpapan, bukan dari dana BOS. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp27-28 miliar.

“Ini adalah program prioritas Pak Wali Kota. Dana disiapkan khusus agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena tidak mampu membeli seragam,” tutupnya.(*/adv)

Apresiasi Program Seragam Gratis, Alwi : Kami Siap Dukung Program Wali Kota Balikpapan

0

Teks foto: Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri bersama Walikota Balikpapan H.Rahnad Mas’ud saat penyerahan secara simbolis Seragam Gratis di Halaman SMPN 27 Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan seragam gratis bagi anak didik baru setiap tahunnya, baik itu jenjang SD, SMP dan TK/Paud tanpa terkecuali sekolah swasta.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam hal ini Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmad Mas’ud. Dimana beliau tidak lupa dengan janji kampanyenya,” ungkap Alwi.

Alwi menambahkan, pemberian seragam gratis menjadi kebanggaan tersendiri bagi kota Balikpapan, mengingat tidak semua daerah di Kaltim yang sanggup melaksanakan program seragam gratis.

“Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita di Balikpapan,” ucapnya.

Masih Alwi, program pemberian seragam gratis ini dipastikan akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Karena dunia pendidikan sangat penting, tanpa adanya pendidikan tidak akan ada generasi seperti yang ada saat ini.

“Seperti yang disampaikan pak wali, pendidikan itu penting, dirinya tidak akan menjadi Wali Kota, begitupun saya tidak akan menjadi Ketua DPRD tanpa adanya pendidikan,” ucapnya menegaskan.

Alwi pun berkomitmen akan terus mendukung program prioritas pemerintah dari segi anggaran, baik itu program seragam gratis maupun program pembangunan gedung sekolah baru di Balikpapan.

“Kebetulan saya sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar), kami di legislatif semuanya pasti akan mendukung program wali kota, baik itu seragam gratis maupun pembangunan sekolah baru di Balikpapan,” pungkasnya.(*/adv)

Wali Kota Balikpapan Serahkan Secara Simbolis Seragam Sekolah Gratis untuk Tahun Ajaran 2025/2026

0

Teks foto: Penyerahan seragam secara simbolis oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, di halaman SMP Negeri 27 Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan. Salah satunya melalui program pembagian seragam sekolah gratis yang terus digulirkan setiap tahun.

Penyerahan seragam secara simbolis tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, di halaman SMP Negeri 27 Balikpapan, Rabu (16/7/2025) pagi.

Acara ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irfan Taufik, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Wadri, Ketua Komisi IV DPRD Gasali, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.

Dalam sambutanya, Rahmad menuturkan tahun ini, program seragam gratis kembali berguli denganbmencakup sekitar 92.000 setel pakaian yang didistribusikan untuk siswa-siswi dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tak hanya sekolah negeri, sejumlah sekolah swasta juga turut menerima bantuan ini.

“Kenapa SMA tidak mendapatkan seragam gratis juga, karena itu kewenangannya pemerintah provinsi.Tapi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur melalui program gratis polnya, tahun depan anak SMA akan mendapatkan seragam gratis,” beber Rahmad.

Rahmad menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Pemberian seragam ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah urusan negara, bukan hanya kewajiban individu,” ujar Rahmad.

Ia juga menyampaikan bahwa program ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Jika memang daerah sanggup dan mampu, semua bisa digratiskan.

“Saya bermimpi ke depan semua kebutuhan sekolah bisa digratiskan. Pendidikan bukan hanya milik mereka yang mampu, tetapi hak semua anak bangsa,” lanjutnya.

Rahmad berharap program ini menjadi langkah awal menuju lahirnya generasi emas Kota Balikpapan.

“Mudah-mudahan ke depan, program-program seperti ini bisa terus berlanjut dan membawa perubahan besar bagi masa depan anak-anak kita,” tutupnya.(*/adv)

PLN Perkuat Kelistrikan Kalsel: Re-Route SUTT Batulicin–Kotabaru Targetkan Listrik Andal Untuk Rakyat

0

Penasatu.com, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan – Kabar gembira datang dari sektor kelistrikan Kalimantan Selatan! Proyek re-route Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Batulicin–Kotabaru kini telah memasuki fase konstruksi. Ini adalah langkah maju yang signifikan, menunjukkan komitmen kuat PT PLN (Persero) untuk menghadirkan pasokan listrik yang makin andal dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Pada Kamis, 3 Juli lalu, aktivitas padat mulai terlihat jelas di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Di sinilah pekerjaan erection tower di titik Re-Route T.06A dimulai. Perlu kita pahami, penyesuaian jalur ini bukan sekadar pemindahan tiang biasa. Ini adalah keputusan strategis untuk meningkatkan keandalan sistem transmisi dan memastikan rute jaringan listrik benar-benar optimal sesuai kondisi lapangan terkini. Setiap detail teknis, mulai dari desain struktur hingga mitigasi risiko jangka panjang, telah dievaluasi dengan cermat. Semua ini terlaksana berkat sinergi kuat berbagai pihak yang berdedikasi.

Keberhasilan proyek vital ini tak lepas dari sinergi kuat berbagai pihak di bawah naungan PT PLN (Persero). Proyek ini dikelola langsung oleh Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT). Sementara itu, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Timur 4 (UPP KLT 4) bertindak sebagai direksi pekerjaan, memastikan setiap langkah sesuai rencana; dan PLN Pusmanpro mengemban fungsi krusial pengawasan mutu. Untuk pelaksanaan konstruksi di lapangan, PLN mempercayakan kepada PT Jampa Indotama. Ini adalah contoh nyata bagaimana koordinasi yang solid dan terpadu dapat mempercepat pembangunan infrastruktur vital demi kepentingan rakyat.

Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP KLT, menyatakan bahwa urgensi pembangunan infrastruktur transmisi ini merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh untuk mendukung sistem kelistrikan yang handal dan responsif terhadap dinamika wilayah. “Kami terus mendorong seluruh jajaran untuk bekerja secara kolaboratif, dengan fokus utama pada kualitas dan keselamatan, dedikasi ini adalah kunci kemajuan infrastruktur kelistrikan di wilayah tersebut”, tegas Raja.

Dedikasi tidak berhenti di level manajerial. Di lapangan, pelaksanaan teknis dilakukan dengan pendekatan berbasis kondisi medan dan desain ulang titik tower. UPP KLT 4 memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis yang ketat.

Rizal Hikmahtiar, Manager PLN UPP KLT 4, menjelaskan, “Pekerjaan erection tower kami laksanakan dengan metode perakitan segmental yang disesuaikan secara presisi dengan kondisi medan yang beragam. Titik-titik re-route ini kami desain ulang untuk menciptakan jalur transmisi yang jauh lebih andal dan bebas dari potensi hambatan di masa depan.” Tim di lapangan tak hanya fokus pada kecepatan, namun juga ketelitian yang luar biasa. Mereka melakukan verifikasi akurat terhadap posisi dan elevasi tower agar selaras dengan standar desain tertinggi, serta memastikan kekuatan sambungan, stabilitas konstruksi, dan hasil pengukuran akhir sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana inovasi dan ketelitian di lapangan menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan.

Dengan dimulainya fase erection tower ini, proyek tersebut secara jelas menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi bergerak sesuai jadwal yang direncanakan. PLN menargetkan penyelesaian pekerjaan ini tidak hanya tepat waktu, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas suplai listrik di wilayah Kalimantan Selatan, terutama ke daerah Kotabaru dan sekitarnya.(*)

DPRD dan Pemkot Balikpapan Tandatangani Persetujuan Bersama Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

0

Teks foto: Wali Kota Balikpapan ,H Rahmad Masud foto bersama Wakil Ketua DPRD Balikpapam saat Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan secara resmi menandatangani berita acara persetujuan bersama atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (15/7/2025). Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota.

Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, SE hadir langsung dalam rapat tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan berlangsung.

“Rapat hari ini merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024,” ujar Wali Kota Rahmad dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur secara sungguh-sungguh.

“Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK, serta memperhatikan masukan dari pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD melalui pemandangan umum dan pendapat akhir atas Raperda LKPj 2024,” tambahnya.

Rahmad juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Kota Balikpapan atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung.

Setelah penandatanganan ini, Raperda beserta dokumen pendukungnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

“Ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi kita kepada masyarakat,” tutup Rahmad.

Viral Unit Damkar Seruduk Mobil, Laisa Hamisa Imbau Masyarakat beri Prioritas Jalan Kendaraan Darurat

0

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa.

Penasatu.com, Balikpapan – Sebuah video yang memperlihatkan mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan menyeruduk mobil pribadi berwarna merah saat menuju lokasi kebakaran viral di media sosial.

Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu malam, 12 Juli 2025 , di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah.

Video tersebut menuai perhatian publik, termasuk dari kalangan DPRD Kota Balikpalan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Diwawancarai media ini, Selasa (15/7/2025). Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa, turut menanggapi insiden tersebut dengan menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memberi ruang bagi kendaraan darurat.

“Mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas merupakan kendaraan yang harus lebih diprioritaskan untuk melintas dan itu diatur dalam undang-undang,” ujar Laisa.

“Mereka butuh jalur cepat agar musibah kebakaran yang terjadi tidak meluas,” sambungnya.

Lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tidak hanya kendaraan pemadam kebakaran yang harus mendapat prioritas, tetapi juga kendaraan lain yang menjalankan tugas darurat seperti ambulans yang sedang mengantarkan pasien.

“Saya kira bukan mobil pemadam saja yang harus diprioritaskan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, mobil ambulans yang sedang mengantar pasies sakit pun harus diberikan prioritas untuk jalan lebih dulu,” tegasnya.

Ia juga mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, guna menghindari gangguan terhadap petugas di lapangan yang tengah berjuang memadamkan api.

“Saya juga menghimbau warga, kalau terjadi kebakaran sebaiknya jangan mendekati lokasi kebakaran agar tidak mengganggu petugas yang sedang bekerja,” tambahnya.

Laisa berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih memahami etika berlalu lintas dan mendukung kelancaran tugas petugas darurat, terutama saat menangani kejadian yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda.

“Saya berharap insiden tersebut tidak terulang, masyarakat bisa lebih mengerti dan paham tugas dari pemadam kebakaran,” tutupnya. (*/adv)

Rapat Paripurna: Seluruh Fraksi DPRD Balikpapan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

0

Teks foto: Rapat Paripurna DPRD Balikpapan tentang penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Penasatu.com, Balikpapan – Seluruh fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan dukungan itu disampaikan secara resmi oleh masing-masing juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, pada Selasa (15/7/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua DPRD Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono. Turut hadir pula Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, SE, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan akhir dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

“Rapat paripurna hari ini merupakan rangkaian terakhir dari seluruh tahapan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,” ujar Alwi.

Ia menjelaskan bahwa hasil persetujuan dalam rapat paripurna ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Persetujuan bersama atas Raperda ini paling lambat dilakukan tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka, keputusan hari ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proses perencanaan dan penganggaran di daerah,” jelas Alwi.

Lebih lanjut, Alwi mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD yang secara bulat menyetujui agar Raperda tersebut segera ditetapkan menjadi Perda.

“Dari apa yang telah disampaikan masing-masing fraksi, semua sepakat dan menyetujui agar Raperda ini segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.

“Dengan disahkannya Raperda ini, maka pemkot Balikpapan dapat melangkah ke tahap selanjutnya dalam menyusun program dan anggaran tahun berjalan, sekaligus menjadi acuan untuk evaluasi dan penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tutup Alwi. (*)