Selasa, Agustus 26, 2025
Beranda blog

APBD-P 2025 Disepakati, Fokus Tambahan Anggaran untuk Infrastruktur dan Layanan Publik

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui Raperda APBD-P melalui Rapat Paripurna ke-29 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan.

Penasatu.com, Balikpapan – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akhirnya menemui kata sepakat. DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui Raperda APBD-P tersebut melalui Rapat Paripurna ke-29 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (26/8/2025).

Persetujuan bersama tersebut menandai berakhirnya pembahasan panjang antara fraksi-fraksi DPRD dengan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna menegaskan bahwa dokumen ini akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Raperda perubahan APBD 2025 ini harus segera ditindaklanjuti agar bisa rampung menjadi Perda,” ujarnya.

Mewakili Wali Kota, Sekretaris Daerah Muhaimin menyebut kesepakatan ini sebagai bukti sinergi DPRD dan Pemkot dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga mengapresiasi masukan seluruh fraksi DPRD yang akan dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Semua catatan akan menjadi perhatian serius. Harapannya, perubahan APBD ini mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis,” tegas Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp4,26 triliun, naik Rp43,7 miliar dari target sebelumnya. Kenaikan didorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski transfer pusat menurun.

Belanja Daerah disepakati Rp4,75 triliun, naik Rp156,9 miliar. Tambahan anggaran difokuskan pada pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan peningkatan pelayanan publik, sementara belanja pegawai justru menurun untuk efisiensi birokrasi.

Pembiayaan Daerah ditetapkan Rp492,2 miliar, naik Rp113,2 miliar yang ditutup melalui Silpa tahun sebelumnya.

Muhaimin menekankan, meski waktu pelaksanaan terbatas, perangkat daerah diminta segera menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan di Balikpapan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)

Kasus TBC di Balikpapan Capai 3.000, DKK Temukan Penderita Mulai Usia 1 Tahun

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati.

Penasatu.com, Balikpapan – Angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Balikpapan masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru, hingga 2025 tercatat sekitar 3.000 kasus TBC ditemukan di berbagai wilayah yang tersebar dikota Balikpapan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati, usai menghadiri rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Selasa (26/8/2025).

“Kasus TBC di Balikpapan mencapai tiga ribuan. Hampir semua kelurahan di ada kasusnya. Kalau tidak rutin periksa, bisa-bisa tidak terdeteksi lebih banyak lagi,” ujar Alwiati.

Ia menuturkan, dari pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 kelompok populasi berisiko, ditemukan 15,5 persen positif TBC. Kasus ini tidak hanya dialami orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan ada yang masih berusia sangat muda.

“Penderitanya mulai dari berbagai kategiri, baik usia dewasa hingga anak-anak. Bahkan pendritanya ada yang baru berumur satu tahun sudah terdeteksi TBC,” ungkapnya.

Menurut Alwiati, faktor penularan TBC sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga, termasuk kebiasaan merokok.

“Penularan terbesar biasanya dari orang tua. Rokok juga menjadi salah satu faktor risiko penyebanya, karena asapnya memperburuk kondisi pernapasan anak,” jelasnya.

Awliati menambahkan, DKK Balikpapan telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pengobatan, edukasi, hingga pemberian dukungan gizi.

“Kami melakukan kunjungan ke rumah pasien, memberikan edukasi, serta menyalurkan makanan tambahan. Karena TBC ini juga berkaitan erat dengan stunting akibat kurang gizi,” tambah Alwiati.

Ia menegaskan bahwa TBC masih menjadi tantangan serius kesehatan di kota Balikpapan, sehingga masyarakat diimbau aktif melakukan pemeriksaan sejak dini.

“Kalau ada gejala batuk yang tak kunjung sembuh, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lebih cepat diketahui, lebih cepat juga ditangani,” tegasnya.(*/adv)

PLN Jamin Kelistrikan Andal IKN Jelang Operasional 2028

Penulis
Eddy Bpn
-
0

SEPAKU, Penasatu.com, – Meskipun pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap pembangunan, PT PLN (Persero) sudah bergerak cepat. Dengan target operasional pemerintahan pada 2028, PLN memastikan infrastruktur kelistrikan yang andal dan modern siap menopang setiap sendi kehidupan di kota baru tersebut, dari perkantoran kementerian hingga fasilitas penunjang utama. Komitmen ini diperkuat dalam audiensi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran Deputi Otorita IKN, menegaskan bahwa pasokan listrik bukan lagi wacana, melainkan jaminan untuk keberlangsungan pemerintahan masa depan

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran manajemen PLN Grup Kalimantan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Basuki Widodo, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara (UID Kaltimra) Muchamad Chaliq Fadli, General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kal) Riko Ramadhano Budiawan dan perwakilan PLN Unit Pelaksana di wilayah kerja IKN.

Dalam pertemuan ini, Otorita IKN meminta dukungan penuh PLN untuk menjamin keandalan listrik pada sejumlah bangunan prioritas yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, termasuk fasilitas pemerintahan, gedung perkantoran kementerian/lembaga, serta sarana penunjang utama yang menjadi pondasi awal penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Langkah ini juga selaras dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN mulai tahun 2028.

Sebagai proyek strategis nasional, IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Keandalan sistem kelistrikan menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. PLN hadir untuk menjamin pasokan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna mendukung IKN sebagai kota dunia yang berbasis energi bersih.

Hingga saat ini, PLN telah merealisasikan berbagai langkah nyata, di antaranya pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, persiapan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur distribusi untuk mendukung kebutuhan listrik baik pada tahap konstruksi maupun operasional pemerintahan ke depan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan komitmen PLN dalam mengawal pembangunan kelistrikan di IKN. “PLN berkomitmen penuh menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal, hijau, dan modern di IKN. Melalui kerja sama yang erat dengan Otorita IKN, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal sehingga mampu mendukung ekosistem IKN sebagai kota dunia yang berkelanjutan,” ujar Basuki Widodo.

Sinergi ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang cerdas, hijau, dan berdaya saing global. PLN terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sejalan dengan transformasi menuju energi bersih untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

Penyesuaian NJOP di Balikpapan Mulai Terasa, Akomodir Warga BPPDRD Buka Layanan Keliling

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham.

Balikpapan, Penasatu.com – Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Balikpapan tengah menjadi sorotan publik. Sejak awal 2025, masyarakat mulai merasakan penyesuaian pada tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setelah Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mengurangi stimulus pajak yang sebelumnya diberlakukan penuh.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa sosialisasi terkait penyesuaian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2023.

“Pada 2023 kami melakukan pra-sosialisasi kepada para ketua RT, hanya sebatas informasi bahwa akan ada penyesuaian berdasarkan nilai tanah, posisi, dan letak peta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Namun, lanjut Idham, penyesuaian baru benar-benar dirasakan masyarakat tahun ini. Sebab pada 2024, besaran PBB masih sama dengan 2023 karena pemerintah memberikan stimulus hingga 100 persen.

“Baru tahun ini stimulus itu dikurangi menjadi 55–60 persen. Sehingga masyarakat mulai merasakan adanya kenaikan pembayaran PBB,” jelasnya.

Idham menuturkan, penetapan NJOP didasarkan pada klasifikasi zona dan indeks tiap wilayah. Perbedaan kawasan membuat tarif sangat bervariasi.

“Yang terendah Rp14 ribu per meter, itu di kawasan hutan Teritip, tambak-tambak mati. Sedangkan yang tertinggi Rp14 juta per meter, seperti di pinggir Jalan Sudirman. Kalau masuk ke dalam, harganya tentu berbeda,” paparnya.

Kebijakan ini, menurut Idham, merujuk pada aturan Kementerian Keuangan yang membagi kawasan menjadi beberapa kategori, mulai dari komersial, perumahan, hingga industri. Ia juga mengakui, penundaan penyesuaian NJOP pada 2024 berimbas pada target pendapatan daerah.

“Ada sekitar Rp20–26 miliar potensi yang tertunda akibat penolakan kenaikan sebelumnya. Tentu hal ini menjadi catatan dalam perencanaan pendapatan daerah,” katanya.

Meski begitu, BPPDRD menilai penyesuaian tetap diperlukan demi keadilan dan keberlanjutan pendapatan daerah.

Untuk mengakomodasi warga, BPPDRD membuka ruang evaluasi dan menerima masukan terkait data NJOP. “Kalau ada masyarakat yang merasa koordinat atau data NJOP belum sesuai, silakan datang langsung ke kantor kami, baik di lantai 3 maupun lantai 1. Bisa juga lewat call center yang sudah disiapkan,” ucap Idham.

Selain posko di kantor, BPPDRD juga menyiapkan layanan mobil keliling yang akan menyambangi kelurahan dan kecamatan. Meski jumlahnya baru satu unit, langkah ini diharapkan mendekatkan informasi ke warga.

“Kami akan membagi staf untuk turun ke kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung,” tambahnya.

Idham mengakui adanya masalah teknis di lapangan, seperti kesalahan pencatatan koordinat. Namun, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang turun langsung.

“Kami akan detailkan ulang, mericek kembali agar data benar-benar akurat,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian NJOP. “Kami berterima kasih kepada warga yang sudah sadar dan patuh membayar pajak. Kalau masih ada keberatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semua pintu komunikasi terbuka,” pungkas Idham.

Dengan berbagai langkah sosialisasi, mulai dari RT, kelurahan, hingga layanan keliling, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat semakin memahami tujuan penyesuaian NJOP.(*/adv)

Kapolda Kaltim Silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai, Dukung Sinergi Budaya dan Keamanan Daerah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H disambut langsung Sultan Kutai Kartanegara, Drs. Aji Muhammad Arifin Ilham, beserta keluarga besar Kesultanan dengan penuh kehangatan di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kukar, Penasatu.com – Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Senin (25/8/2025).

Kedatangan Kapolda disambut langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara, Drs. Aji Muhammad Arifin Ilham, beserta keluarga besar Kesultanan dengan penuh kehangatan. Turut mendampingi Kapolda sejumlah pejabat utama Polda Kaltim, di antaranya Karo Ops, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dansat Brimob, dan Kabid Propam.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, menjunjung tinggi adat istiadat serta nilai luhur budaya Kutai yang mengedepankan sikap saling menghormati dan berlandaskan nilai keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara menyampaikan harapan agar sinergi antara Kesultanan dan Polda Kaltim terus terjaga. Menurutnya, kolaborasi penting dilakukan untuk membangun sumber daya manusia berintegritas, menjaga kondusifitas wilayah di tengah tantangan geopolitik, serta mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

Sultan juga mengundang Kapolda Kaltim dan jajaran untuk menghadiri agenda budaya tahunan Erau Adat Kutai 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2025 mendatang.

Menanggapi hal itu, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pihak Kesultanan. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini menjadi wujud nyata sinergi antara kepolisian dan tokoh adat dalam menjaga persatuan dan keamanan di Kalimantan Timur.

“Kami sangat berterima kasih kepada Sultan dan seluruh keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara atas sambutan luar biasa. Polda Kaltim berkomitmen menjaga kondusifitas wilayah sekaligus mendukung kelestarian adat dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Kami yakin, dengan kolaborasi antara Kepolisian, pemerintah, dan Kesultanan, Kalimantan Timur akan semakin maju dan sejahtera,” ujar Irjen Endar.

Silaturahmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Kepolisian dan Kesultanan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian budaya di Kaltim.(*)

Polri Bekukan dan Sita Rp154,3 Miliar Terkait Judi Online

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Jakarta, Penasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online. Aparat berhasil membekukan 576 rekening dengan nilai Rp63,7 miliar serta menyita 235 rekening lain senilai Rp90,6 miliar. Total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp154,3 miliar.

Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Dittipidsiber Bareskrim Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindak lanjut dilakukan setelah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang menunjukkan adanya indikasi kuat keterkaitan dengan aktivitas judi online.

“Kami menindaklanjuti LHA dari PPATK melalui mekanisme penyidikan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013. Dugaan kuat bahwa sumber dana ini berasal dari tindak pidana perjudian online,” ujar Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri, KBP Ferdy Saragih, Selasa (26/8/2025).

Ferdy menegaskan, pemblokiran dan penyitaan rekening ini bukan langkah terakhir. Polri akan terus memburu pelaku maupun jaringan di balik kejahatan siber tersebut.
“Penindakan terhadap rekening-rekening terkait judi online akan terus kami lakukan secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membersihkan ruang digital dari praktik-praktik ilegal,” tambahnya.

Dittipidsiber Bareskrim Polri juga berencana menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk mengungkap lebih detail hasil penindakan, termasuk rincian temuan serta langkah lanjutan dalam pemberantasan judi online.(*)

Puryadi Tekankan Infrastruktur dan Desak Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, soroti pembangunan infrastruktur dasar dan penyelesaian persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen memperjuangkan aspirasi warga kembali ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Puryadi.

Ia menyoroti dua hal utama yang menjadi aspirasi penting di masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penyelesaian persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Menurut Puryadi, beberapa usulan masyarakat yang disampaikan sepanjang 2024 mulai terlihat hasilnya, khususnya pembangunan semenisasi jalan lingkungan dan drainase.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pengadaan motor pengangkut sampah untuk menunjang kebersihan kota.

“Saya turun langsung ke lapangan dan melihat ada motor pengangkut sampah yang sudah tidak layak sampai bocor di jalan. Itu yang membuat saya tersentuh, sehingga saya titipkan ke OPD terkait agar segera diadakan. Insya Allah bulan ini bisa terealisasi,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Namun, di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas: keterlambatan pengembang menyerahkan PSU. Puryadi menegaskan kondisi ini menghambat pemerintah kota dalam meningkatkan fasilitas umum, termasuk sarana pendidikan.

“Sampai sekarang ada pengembang yang belum menyerahkan sarana pendidikan maupun fasilitas umum lain. Bahkan ada yang sertifikatnya masih dijaminkan ke bank. Kalau legalitasnya belum resmi, Pemkot juga tidak bisa menganggarkan pembangunan di atasnya,” jelasnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) lebih tegas memanggil dan mengevaluasi para pengembang. Puryadi bahkan menekankan perlunya langkah khusus agar masalah ini tidak berlarut.

“Kalau memang PSU mau diserahkan, ya harus terbuka dan transparan. Jangan ada permainan. Kita sudah mendorong agar dibentuk Pansus Aset supaya persoalan ini lebih serius diawasi,” tegasnya.

Selain PSU, Puryadi juga menyoroti persoalan aset pemerintah yang kini banyak beralih fungsi menjadi permukiman maupun bangunan komersial. Ia mencontohkan kawasan Projakal Kilometer 5 yang dulunya lahan pemerintah, kini dipenuhi hunian dan toko.

“Ini yang juga harus kita tertibkan. Aset pemerintah jangan sampai hilang begitu saja. Harus ada kejelasan, termasuk penetapan luas dan batas area ruang terbuka hijau (RTH),” katanya.

Menutup pernyataannya, Puryadi memastikan fokus aspirasi warga pada 2025 tetap berada pada kebutuhan dasar, mulai dari semenisasi jalan, drainase lingkungan, hingga pengendalian banjir.

“Kebutuhan warga masih menitikberatkan pada infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas kita kawal di 2025,” pungkasnya.(*/adv)

Polresta Balikpapan Kawal Aksi Penyampaian Aspirasi Mahasiswa di Pemkot

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto, SH, SIK, MSi menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pengamanan dan pelayanan humanis pada kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa di Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025).

Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kabag Ops Polresta Balikpapan, Kompol Jajat Sudrajat, SH, di Halaman Pemkot Balikpapan. Personel Polresta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi dengan penekanan pada penerapan SOP serta larangan penggunaan senjata api, senjata tajam, maupun benda berbahaya lainnya.

Aksi mahasiswa diawali dengan long march dari Terminal BP menuju Halaman Pemkot Balikpapan. Rencananya massa akan diterima dalam audiensi bersama pejabat Pemkot, namun pertemuan tersebut batal terlaksana. Massa kemudian melanjutkan orasi di depan gerbang Pemkot dengan melakukan pembakaran ban.

Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.
“Dengan pengamanan yang baik, Polresta Balikpapan menunjukkan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan humanis dan profesional dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat,” ujar Kasi Humas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun.

Cek Kesehatan Gratis di Balikpapan, Alwiati: Kasus Diabetes dan Hipertensi Sudah Ditemukan pada Anak-anak

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati.

Penasatu.com, Balikpapan – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Balikpapan masih terus berjalan. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati, mengungkapkan bahwa layanan melalui aplikasi saat ini baru tersedia bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun.

“Untuk sekarang, yang masuk aplikasi hanya untuk dewasa. Sedangkan untuk anak-anak masih manual, jadi datanya harus direkap dulu,” jelas Alwiati usai menghadiri rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan data sementara, mayoritas peserta CKG adalah perempuan dengan persentase 69,8 persen, sedangkan laki-laki hanya 30,2 persen.

“Biasanya laki-laki terkendala waktu karena bekerja, sehingga jarang sempat datang ke puskesmas,” tambahnya.

Menariknya, dari hasil pemeriksaan manual pada anak-anak, ditemukan sejumlah kasus penyakit yang selama ini identik dengan orang dewasa, seperti diabetes melitus dan hipertensi.

“Ada temuan kasus diabetes dan hipertensi pada anak-anak, bahkan di usia sekolah dasar. Ini tentu sangat memprihatinkan karena berhubungan dengan pola hidup mereka,” ujar Alwiati.

Ia menilai, gaya hidup anak-anak saat ini menjadi faktor utama munculnya kasus tersebut.

“Anak-anak sekarang masih sering mengonsumsi minuman bersoda, minuman kemasan dengan kadar gula tinggi, dan makanan instan. Itu sangat berisiko,” ungkapnya.

DKK Balikpapan, kata Alwiati, sudah melakukan edukasi hingga ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan siswa mengenai pola hidup sehat. Namun, ia menekankan bahwa peran keluarga tetap yang paling penting.

“Merubah kebiasaan itu tidak bisa hanya di sekolah. Harus ada dukungan dari keluarga, karena habit anak-anak terbentuk dari rumah,” tegasnya.

Meski belum menyebutkan angka pasti jumlah kasus pada anak-anak, Alwiati memastikan data lengkap akan segera dirilis setelah proses rekap selesai.

“Angka pastinya saya mengetahui secara pasti, nanti saya akan sampaikan jika prosesnya telah selesai,” tutup Awliati.(*)

Pemkot Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD Balikpapan Atas Raperda APBD-P 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, saat membacakan penyampaian jawaban Pemkot Balikpapan terkait Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2025.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Jawaban tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).

Dalam paparannya, Bagus menegaskan bahwa Pemkot terus berupaya memperkuat fondasi fiskal daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

“Kami sependapat dengan pandangan fraksi bahwa akurasi data pajak merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah tengah melakukan pemutakhiran data berbasis teknologi informasi agar basis pajak lebih valid dan komprehensif,” jelasnya.

Terkait potensi kebocoran penerimaan, Pemkot berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal.

“Kami menegaskan komitmen untuk melakukan audit rutin, monitoring transaksi berbasis elektronik, serta meningkatkan kapasitas aparatur. Tujuannya agar setiap potensi kebocoran bisa dicegah dan penerimaan daerah benar-benar optimal,” tegas Bagus.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mendorong transformasi digital dalam sistem perpajakan dan retribusi.

“Digitalisasi akan memudahkan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus menekan kebocoran. Saat ini sudah diterapkan pada pengelolaan aset parkir dan pasar daerah,” ujarnya.

Menanggapi sorotan fraksi terkait pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat, Bagus menegaskan proyek tersebut akan dipercepat dengan pengawasan ketat.

“Kami pastikan pembangunan rumah sakit segera diselesaikan dengan kualitas terbaik, didampingi manajemen konstruksi, agar tidak ada keterlambatan lagi,” katanya.

Sementara mengenai penataan Pasar Pandan Sari, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD.

“Pasar Pandan Sari sangat vital sebagai pusat perdagangan. Pemerintah berkomitmen melakukan penataan agar lebih tertib, nyaman, dan layak bagi pedagang maupun pengunjung,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyinggung beberapa isu strategis lain, mulai dari penanganan banjir, pelayanan PDAM, pembangunan jalan alternatif, hingga pengendalian harga bahan pokok.

“Kami memahami keluhan masyarakat terkait air bersih, banjir, maupun harga beras. Pemkot terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya.(*/adv)

123...1,012Halaman 1 dari 1,012

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©