Sabtu, September 13, 2025
Beranda blog

Wawali Balikpapan: Transparansi Wujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Baik

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, saat mewakili Wali Kota Balikpapan saat Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan di Aula Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025) kemarin.

Dalam rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus pengumuman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagus menekankan bahwa transparansi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.

“Ini merupakan bentuk transparansi. Jadi jangan berpikir pemerintah tidak terbuka. Silakan masyarakat mengunduh, memantau, bahkan memberi masukan, tapi dengan cara yang terstruktur dan konstruktif,” ujarnya.

Bagus menambahkan, Pemkot kini telah mengembangkan berbagai saluran informasi publik yang bisa diakses dengan mudah.

Dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan, kata dia, sudah memiliki website resmi masing-masing. Bahkan, sejumlah layanan informasi kini dilengkapi barcode digital untuk mempercepat akses masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus mendukung konsep smart city yang tengah digalakkan Pemkot. Dengan digitalisasi informasi, warga tidak hanya lebih mudah mendapatkan data, tetapi juga bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan kota.

“Keterbukaan informasi bukan hanya soal akuntabilitas, tapi juga peluang untuk meraih prestasi positif bagi Pemkot Balikpapan,” tambah Bagus.

Ia berharap, masyarakat memanfaatkan kemudahan akses ini untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberi masukan yang membangun. Dengan begitu, transparansi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.

“Kami optimistis dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Balikpapan sebagai kota yang semakin berprestasi,” pungkasnya.(*)

Balikpapan Segera Miliki Taman Baru di Tiap Kecamatan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, Ada sembilan Detail Engineering Design (DED) taman kota yang tengah disiapkan. Tahun ini, tiga ditargetkan selesai, sementara enam lainnya akan dirampungkan hingga 2026.

Penasatu.com, Balikpapan – Pembangunan ruang terbuka hijau terus digencarkan di Balikpapan. Tahun ini, tiga desain taman ditargetkan selesai, sementara enam lainnya akan dirampungkan hingga 2026.

Diwawancarai awak media, Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, menyebutkan ada sembilan Detail Engineering Design (DED) yang tengah disiapkan. Tiga di antaranya ditargetkan rampung tahun ini, sementara sisanya menyusul pada 2026.

“Dari sembilan DE yang tengah disiapkan, tiga yang kita targetkan rampung di tahun ini,” bebernya.

“Harapannya, mulai tahun depan sebagian sudah bisa langsung dieksekusi,” sambungnya.

Menariknya kata Bagus, konsep taman yang ditawarkan bukan sekadar ruang hijau biasa. Setiap lokasi akan dilengkapi jalur jogging, area pertemuan kecil, kawasan tanaman langka, fasilitas ramah disabilitas dan lansia, hingga tempat latihan fisioterapi bagi penderita stroke.

“Jadi bukan hanya untuk jogging saja, nanti ada fasilitas ramah penyandang disabilitas, lansia dan ada tempat untuk penderita stroke melakukan terapi,” akunya.

Ia menuturkan, salah satu proyek yang sudah mendapat alokasi anggaran adalah pembangunan taman di Balikpapan Barat, tepatnya di bekas pasar loak. Rencana serupa juga akan menyusul di Balikpapan Utara, Tengah, dan Selatan.

Masih Bagus, selain menghadirkan taman baru, Pemkot juga mulai menata kawasan strategis seperti sekitar Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC/Dome).

“Trotoar kami lebarkan, pagar dibersihkan, agar masyarakat lebih nyaman jogging maupun berjalan kaki,” tambah Bagus.

Ia menekankan, langkah ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tapi juga bagian dari visi menjadikan Balikpapan sebagai kota ramah anak.

“Kami ingin ruang terbuka hijau menjadi ikon kota, tempat warga bisa sehat sekaligus bahagia bersama keluarga,” tegasnya.

“Kita berharap Balikpapan tak hanya tampil lebih indah, tapi juga menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya, dari anak-anak hingga lansia,” pungkasnya. (*)

Electrifying Marine: PLN Angkat Rumput Laut Jadi Produk Unggulan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Bontang– PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melaksanakan pelatihan workshop pengelolaan rumput laut menjadi minuman serat di Kampung Tihi-Tihi, Kota Bontang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Electrifying Marine yang fokus pada pengembangan budidaya rumput laut di wilayah pesisir.

Pelatihan yang digelar pada Selasa (2/9) ini menggandeng Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kaltim sebagai fasilitator. Para peserta yang merupakan warga Kampung Tihi-Tihi dibekali keterampilan untuk mengolah komoditas utama mereka, yakni rumput laut, menjadi produk turunan bernilai tambah berupa minuman serat yang sehat, praktis, dan berdaya jual tinggi.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Rumput laut adalah potensi besar di Kampung Tihi-Tihi. Melalui pelatihan ini, kami ingin masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga mampu menciptakan produk olahan yang bisa menjadi kebanggaan kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Rumput laut yang diolah menjadi minuman serat diketahui memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu melancarkan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, menjaga berat badan, serta menjadi sumber antioksidan alami. Dengan semakin meningkatnya tren gaya hidup sehat, produk ini dinilai berpeluang besar menembus pasar yang lebih luas.

Program TJSL Electrifying Marine ini juga sejalan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bontang, yakni proyek pembangunan Gardu Induk (GI) Bontang Lestari. Kehadiran GI tersebut akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Bontang dan sekitarnya, mendukung pertumbuhan industri, serta membuka jalan bagi pengembangan potensi ekonomi lokal.

Melalui kolaborasi antara PLN, PLUT Kaltim, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong terciptanya produk unggulan berbasis potensi lokal, sekaligus menghadirkan energi berkeadilan yang tidak hanya menerangi tetapi juga menyejahterakan masyarakat.(*)

Tahun 2026 Disdik Terapkan Skema Kontrak Kerja Individu atasi Kekurangan Guru

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar di Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berencana menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penggajian tenaga pendidik (tendik) dan tenaga buruh sekolah mulai tahun 2026. Skema penggajian tersebut akan menggunakan pola kontrak kerja individu.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan saat ini Balikpapan masih mengalami kekurangan sekitar 400 hingga 500 guru di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP.

“Untuk tahun 2026 kita sudah alokasikan dana penggajian tenaga pendidik dan buruh sekolah melalui kontrak kerja individu. Ini sekaligus untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar yang kita hadapi, jumlahnya sekitar 400 sampai 500 orang,” ujar Irfan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, kondisi saat ini belum optimal karena pemerintah daerah tidak diperbolehkan menambah jumlah guru PNS. Untuk sementara, solusi yang ditempuh adalah dengan menambah jam mengajar bagi guru yang ada, serta memperbantukan guru ke beberapa sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

“Bukan mengakali, tapi ini langkah yang bisa kita ambil. Ada guru yang harus kita tambah jam mengajarnya atau diperbantukan ke sekolah lain. Idealnya memang kita masih kekurangan ratusan guru,” jelasnya.

Irfan menambahkan, untuk tahun 2026 pemerintah juga telah merencanakan rekrutmen guru baru dengan pola serupa seleksi PPPK. Tes diperkirakan dilaksanakan pada akhir November hingga Desember 2025 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Prinsipnya, syaratnya tetap harus linear. Misalnya, guru Bahasa Indonesia harus sesuai dengan bidangnya, begitu juga guru Bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya,” ujarnya.

Terkait sistem penggajian, Irfan menegaskan bahwa pola kontrak individu ini berbeda dengan pola sebelumnya yang berbasis kegiatan.

“Kalau dulu sifatnya honor kegiatan, sekarang benar-benar gaji besaran yang jelas, bahkan termasuk hak jaminan kesehatan,” tuturnya.

Ia berharap langkah ini bisa memperkuat kualitas pendidikan di Balikpapan. “Fokus kita bukan hanya pada jumlah, tapi juga peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan agar pelayanan pendidikan lebih optimal,” pungkasnya.(*/adv)

Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi Daerah 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Foto, istimewa.

Balikpapan, Penasatu.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kaltim 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

Rakor tahun ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi.”

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., serta jajaran Forkopimda Kaltim.

Dalam sambutannya, Ketua KPK mengapresiasi langkah yang diinisiasi Gubernur Kaltim melalui Inspektorat bersama seluruh kepala daerah.

“Menurut saya, pertemuan ini sangat bermanfaat. Saya bersyukur bisa hadir. Penghargaan kepada Pak Gubernur karena mengadakan kegiatan ini dan semua kepala daerah turut hadir. Artinya, dari sisi kekompakan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, semangatnya sama. Tinggal implementasinya yang harus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam sesi Sharing Session bertema “Memimpin dengan Integritas Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pencegahan selain penindakan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sebatas slogan, tetapi harus menjadi komitmen nyata yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan jajarannya.

“Ini persoalan mentalitas. Semua sudah tahu dan paham, tinggal kemauan untuk menjalankan. Kita harus hindari sikap permisif, intervensi, dan jangan memanfaatkan situasi atau keadaan,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.(*)

DPRD Balikpapan Umumkan Pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, secara resmi mengumumkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah sah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Alwi menjelaskan, pengesahan ini dilakukan setelah Raperda tersebut melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.15.1/15595/BPKAD-2025 tentang Raperda Kota Balikpapan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 serta peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dengan telah diundangkannya perda ini dalam Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2025 pada tanggal 28 Agustus 2025, maka Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 sah ditetapkan sebagai Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2025,” ujar Alwi dalam sidang.

Ia menegaskan, pengesahan perda ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, perda ini juga menjadi dasar pijakan untuk perencanaan dan penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Perda pertanggungjawaban ini sekaligus menjadi evaluasi atas pelaksanaan APBD 2024. DPRD akan memastikan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan,” tambah Alwi.(*)

Pemkot Balikpapan Sampaikan Nota Keuangan APBD 2026, Wawali: Fokus pada Layanan Dasar dan Infrastruktur

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, mewakil Wali Kota Balikpapan H.Rahmad Masud, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025).

Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud SE, diwakili Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola amanah rakyat.

“Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk membacakan nota keuangan, tetapi untuk menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib kami kelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama,” tegas Bagus di hadapan jajaran DPRD dan tamu undangan.

APBD 2026 Balikpapan disusun dengan tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema ini, menurut Bagus, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi pendapatan, Pemkot menargetkan Rp3,83 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,58 triliun, transfer pemerintah pusat dan antar daerah Rp2,25 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp4,5 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,28 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada lima prioritas utama: peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), pembangunan infrastruktur perkotaan termasuk pengendalian banjir dan transportasi publik, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pariwisata, ketahanan pangan melalui pembangunan pasar induk, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

Meski disusun dalam kondisi berimbang, APBD 2026 masih menyisakan defisit sekitar Rp450 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, khususnya dari SILPA 2025.

“Kami menyadari masih ada keterbatasan, terutama tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun dengan kerja sama antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis tantangan ini dapat kita hadapi bersama,” ujar Bagus.

Ia berharap, APBD 2026 dapat menjadikan Balikpapan semakin maju, nyaman, berkelanjutan, dan siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang sekaligus mitra utama IKN.

“Kita berharap Kota Balikpapan dapat terus berkembang sebagai kota maju, nyaman, berkelanjutan, dan sejahtera, serta semakin siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang dan mitra utama IKN,” pungkasnya. (*)

Paripurna DPRD Balikpapan, Bahas Nota Penjelasan APBD 2026

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Rapat Paripurna berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan pembahasan tentang Nota Penjelasan APBD 2026, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (12/9/2025).

Dalam rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan itu, DPRD juga mengumumkan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo. Turut hadir 25 anggota DPRD Kota Balikpapan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Alwi menegaskan bahwa penyampaian nota penjelasan ini merupakan awal dari rangkaian pembahasan APBD 2026. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah kota sebelumnya telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada 13 Agustus 2025 lalu.

“Rapat paripurna hari ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2026. DPRD dan pemerintah kota telah menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan prioritas belanja daerah, termasuk proyek multiyears pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur,” ujar Alwi.

Ia menambahkan, pembahasan APBD 2026 akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik.

Selanjutnya, kata Alwi agenda rapat paripurna berikutnya yakni penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan. Dimana pemandangan fraksi ini penting untuk memberikan masukan bagi Wali Kota Balikpapan.(*/adv)

Disdikbud Pastikan SD Negeri 022 Balikpapan Timur Rampung Akhir 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan, Irfan Taufik: Pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana sehingga pihaknya optimistis target penyelesaian dapat tercapai di bulan Desember 2025 mendatang.

Penasatu.com, Balikpapan – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, memastikan pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Balikpapan Timur akan selesai tepat waktu.

Diwawancarai awak media ini diruang kerjanya, Kamis (11/9/2025). Irfan Taufik menuturkan saat ini, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 30 persen.

Irfan menyebut, pekerjaan fisik berjalan sesuai rencana sehingga pihaknya optimistis target penyelesaian dapat tercapai di bulan Desember 2025 mendatang.

“Pembangunannya sudah berjalan sekitar 30 persen. Sesuai target, kita optimis selesai di akhir tahun depan,” ujarnya.

“Meskipun terdapat deviasi sekitar 0,6 persen, tapi tidak berpengaruh, pekerjaan tetap berjalan lancar,” sambungnya.

Menariknya, meski bangunan sekolah belum sepenuhnya berdiri, antusiasme masyarakat sudah terlihat.

Tercatat, ada tiga rombongan belajar yang telah terdaftar sebagai siswa SDN 022. Untuk sementara, mereka dititipkan di SDN 012 dan SDN 021 Balikpapan Timur.

“Begitu gedung SDN 022 selesai, para siswa tinggal masuk ke kelas masing-masing. Tahun depan sudah bisa langsung dibuka mulai kelas 1 sampai kelas 4,” tambah Irfan.

Masih Irfan, sekolah baru ini diproyeksikan menampung jumlah siswa sesuai standar nasional, yakni sekitar 28 hingga 30 anak per kelas.

Dikatakannya, Kehadiran SDN 022 tidak hanya menambah fasilitas pendidikan di Balikpapan Timur, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah sekitar yang saat ini menampung murid cukup banyak.

Selain itu, pembangunan sekolah baru juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dasar. Dengan bertambahnya fasilitas, orang tua tidak perlu lagi menyekolahkan anak ke wilayah lain karena keterbatasan daya tampung.

“Prinsipnya, pembangunan SDN 022 ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sekolah baru, terutama di kawasan Balikpapan Timur yang jumlah penduduknya terus berkembang,” pungkas Irfan.(*/adv)

Target Rampung Akhir November, Gedung Baru Disdag dan DKP3 Balikpapan Kini Capai 64 Persen

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks Foto:; Proyek pembangunan gedung Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan.

Kepala Bidang Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Idamawaty: Semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti di lapangan.

Penasatu.com, Balikpapan — Proyek pembangunan gedung baru untuk Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan terus menunjukkan progres menggembirakan.

Hingga awal bulan September 2025, progres pengerjaan fisik telah mencapai 64,96 persen dari total pekerjaan yang direncanakan.

Gedung senilai Rp49 miliar yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan ini berdiri di kawasan Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan ini diharapkan dapa menopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, mengingat peran vital kedua dinas ini sangat penting.

Dihubungi media ini, Kepala Bidang Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Idamawaty, menjelaskan pembangunan kedua gedung dinas ini dimulai sejak awal tahun 2025 dan ditargetkan rampung pada akhir November mendatang.

Ia mengatakan, sejauh ini sejumlah pekerjaan utama kini tengah berlangsung, seperti pemasangan dinding, plafon, serta lantai yang menggunakan material granit.

“Semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala berarti di lapangan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Dewi, gedung ini tidak hanya sekadar tempat kerja baru, tetapi juga dirancang lebih representatif, modern, serta ramah lingkungan. Dengan begitu, pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat, nyaman, dan efektif.

“Kenyamanan pegawai dan masyarakat adalah prioritas utama,” tambahnya.

Selama ini, kedua dinas masih menempati gedung lama yang dianggap kurang memadai untuk menampung beban kerja dan pelayanan yang semakin meningkat.

Ia berharap dengan fasilitas baru, kinerja pegawai dapat lebih maksimal dalam mendukung stabilitas harga pangan, mendampingi pelaku usaha, serta menjaga ketahanan pangan masyarakat.

“Jika sesuai jadwal, pembangunan akan memasuki tahap finishing pada Oktober hingga November, mencakup pengecatan, instalasi listrik, pendingin ruangan, serta penataan lingkungan,” bebernya.

“Gedung Disdag dan DKP3 dijadwalkan bisa mulai digunaka pada awal 2026,” tutupnya.(*)

123...1,018Halaman 1 dari 1,018

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©