Jumat, Juni 27, 2025
Beranda blog

Pangdam VI/Mulawarman Pimpin Sertijab dan Tradisi Warga Baru Kodam VI/Mlw

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Pangdam VI/Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., memimpin langsung rangkaian kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat Kodam VI/Mulawarman serta tradisi penerimaan dan pelepasan warga Kodam, Kamis (26/6/2025). Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yakni di Aula Makodam VI/Mlw dan Lapangan Kompi A Yonzipur 17/AD.

Sesi I: Sertijab di Aula Makodam VI/Mlw

Dalam sesi pertama, dilaksanakan Sertijab pejabat strategis Kodam VI/Mlw, antara lain:

Asrendam: Kolonel Inf Agus Widianto kepada Kolonel Inf Sukur Hermanto

Dandim 0905/Balikpapan: Kolonel Kav Muhammad Darwis kepada Letkol Inf Denny Salurerung, S.Sos.

Kakumdam: Kolonel Chk Jimmy Cardin, S.H. kepada Kolonel Chk Abdul Azis, S.H.

Kapendam: Kolonel Kav Kristiyanto, S.Sos. kepada Kolonel Inf Gatot Teguh Waluyo

Penyerahan jabatan:

Kasansidam kepada Letkol Inf Adi Swastika, S.Hub.Int.

Kapuskodalopsdam kepada Letkol Inf Arfan Affandi, S.E.

Sesi II: Sertijab dan Tradisi di Yonzipur 17/AD

Kegiatan dilanjutkan dengan sertijab di Lapangan Kompi A Yonzipur 17/AD:

Danyonzipur 17/AD: Letkol Czi Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si. kepada Letkol Czi Uda Anandhuha, S.Hub.Int., M.I.P.

Dandenzipur 8/GM: Mayor Czi Wisnu Bowo Kusumo, S.E., M.I.P. kepada Mayor Czi Henric Pardamean Hutagalung, S.S.T.Han.

Selain itu, dilakukan serah terima jabatan Ketua Persit KCK Cabang LXIV Yonzipur 17/AD dan Ranting BS III Denzipur 8/GM PD VI/Mlw, serta prosesi tradisi penerimaan dan pelepasan warga Kodam VI/Mlw secara khidmat dan penuh semangat.

Amanat Pangdam: Kepemimpinan Adalah Pengabdian

Dalam amanatnya, Pangdam menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi yang sehat dalam rangka pembinaan satuan dan personel.

“Pergantian jabatan merupakan proses alamiah untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasinya dan menyambut para pejabat baru untuk segera beradaptasi dan bekerja dengan semangat terbaik,” ujar Mayjen Rudy.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Medan tugas terbentang luas di hadapan Saudara. Bangsa dan negara menanti kontribusi nyata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua,” tambahnya.

Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Tamu Kehormatan

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:

Kasdam VI/Mlw, Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P.

Irdam VI/Mlw, Brigjen TNI Eventinus Teddy Danarto

Kapok Sahli Pangdam VI/Mlw, Brigjen TNI Deni Sukwara, S.E., M.Si.

Para Asisten, Kabalak Kodam, serta perwakilan TNI–Polri, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat.

Refleksi dan Harapan

Serangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Kodam VI/Mulawarman untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, membangun tradisi organisasi, serta memperkuat kultur profesionalitas dan pengabdian prajurit.(*)

PLN UIP KLT Perkuat Aspek Legalitas dan Mitigasi Risiko Hukum Pembangunan SUTT 150 kV Kariangau – Landing Point GIS 4 IKN

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan — Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi potensi permasalahan hukum pasca selesainya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Timur (UIP KLT) melaksanakan kegiatan expose bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim), bertempat di Ruang Rapat General Manager PLN UIP KLT, Balikpapan, pada Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan aspek legalitas dan potensi risiko hukum terkait pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kariangau – Landing Point GIS 4 IKN, yang merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendukung pasokan listrik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

PLN UIP KLT memaparkan kondisi aktual pembangunan transmisi tersebut, termasuk sejumlah permasalahan yang dihadapi pasca konstruksi khususnya kendala administratif di lapangan.

Di tempat terpisah, General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar menyebutkan bahwa, “Pendampingan hukum dari Kejati Kaltim sangat penting, terutama untuk menjamin kepastian hukum terhadap langkah-langkah yang telah kami lakukan selama pembangunan berlangsung. Tujuannya agar setelah proyek ini selesai dan energize, tidak muncul persoalan hukum yang menghambat keandalan sistem.”

PLN UIP KLT juga menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang telah ditempuh, mulai dari pendekatan sosial kemasyarakatan, koordinasi antar instansi, hingga konsultasi dengan lembaga pemerintah terkait.

Expose ini merupakan bentuk permohonan kepada Kejati Kaltim untuk dapat memberikan pendampingan hukum melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), sebagai upaya preventif menghadapi potensi risiko di kemudian hari.

SUTT 150 kV Kariangau – GIS 4 IKN dirancang untuk mendukung keandalan pasokan listrik ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, dan menjadi bagian dari sistem transmisi regional yang terintegrasi. Dengan panjang jalur 49.428 kms dan total 75 tower, proyek ini mengalirkan energi dari GI Kariangau ke Landing Point Gardu Induk GIS 4 IKN.

Melalui kolaborasi ini, PLN berharap terwujudnya sinergitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional yang aman, andal, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko hukum yang komprehensif, proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang sudah selesai dapat beroperasi dengan lancar dan terhindar dari masalah hukum yang dapat menghambat keberlanjutan proyek.(*)

Hj.Iim Apresiasi Pemkot Subsidi 13 SMP Swasta di Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim, S.Pd., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang memberikan subsidi kepada 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan di Balikpapan.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan ini. Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata, sekaligus menghidupkan kembali sekolah-sekolah swasta yang selama ini terpinggirkan,” ujar Hj. Iim kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

Menurut politisi PKS tersebut, subsidi ini bukan hanya meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa, tetapi juga menjadi penyelamat bagi sekolah swasta yang selama ini kesulitan mendapatkan peserta didik baru karena biaya masuk yang relatif tinggi.

“Dengan adanya subsidi uang pangkal dan SPP ini, orang tua tidak lagi ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Bebannya lebih ringan, dan sekolah swasta pun bisa kembali bersaing secara sehat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang ia terima, besar subsidi yang diberikan yaitu Rp1.500.000 untuk uang pangkal dan Rp150.000 untuk subsidi SPP bulanan.

Ia menilai, kebijakan ini merupakan strategi cerdas Pemkot Balikpapan dalam menjawab keterbatasan daya tampung di SMP Negeri, yang hampir setiap tahun menjadi polemik saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Selama ini masyarakat berebut kursi di sekolah negeri karena alasan biaya. Dengan adanya subsidi ini, pilihan ke sekolah swasta menjadi lebih rasional dan setara. Ini langkah yang cerdas dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Hj. Iim juga berharap kebijakan ini tidak hanya berhenti di 13 sekolah swasta saja. Jika keuangan daerah memungkinkan, ia mendorong agar subsidi diperluas ke jenjang pendidikan lain seperti SD atau SMA swasta yang juga menghadapi tantangan serupa.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi, kesinambungan, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program ini.

“Kami di DPRD siap mengawal agar program ini dijalankan secara berkelanjutan dan tidak disalahgunakan. Semua pihak yang berhak harus benar-benar mendapatkan manfaatnya,” tutup Hj. Iim.(*)

Ketua Komisi IV Berharap SPMB 2025 Berjalan Lancar dan Adil, Gasali: Perubahan dari PPDB ke SPMB hanya Bersifat Teknis

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, berharap proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 berjalan lancar dan adil bagi seluruh peserta.

Ia menegaskan bahwa perubahan sistem dari PPDB ke SPMB hanya bersifat teknis, tanpa mengubah prinsip dasarnya.

“Kalau sebelumnya pakai sistem ring, sekarang berbasis domisili. Intinya tidak banyak berubah,” kata Gasali, Rabu (25/6/2025).

Komisi IV, kata dia, mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun ini. Namun ia mengingatkan, keluhan masyarakat sebaiknya diarahkan pada hal-hal teknis, bukan permintaan penempatan di sekolah tertentu.

“Kalau keluhannya soal juklak juknis, silakan disampaikan. Tapi kalau minta anaknya harus masuk sekolah A, itu tidak tepat,” ujarnya.

Gasali juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme baru dalam penerimaan siswa.

“Edukasi seperti ini penting agar masyarakat makin paham dan tidak salah persepsi,” tambahnya.

Ia memaparkan, pada tahun ajaran ini terdapat sekitar 11.000 lulusan SD dari 139 sekolah. Sementara daya tampung SMP negeri di Balikpapan hanya sekitar 5.000 kursi dari 28 sekolah. Namun, jika ditambah dengan sekolah swasta, kapasitas dinilai masih mencukupi.

“Saat ini ada 13 SMP swasta yang menerima subsidi pendidikan gratis dari pemerintah. Jadi, peluang siswa tetap terbuka,” jelasnya.(*)

Komisi III RDP Bersama Dishub, Yusri : Pembangunan Terminal Barang KM 13 dan BCT Jadi Isu Utama

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: H.Yusri ,Ketua Komisi III DPRD Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Upaya mendorong sistem transportasi yang lebih terintegrasi serta mengurai kemacetan di Kota Balikpapan kembali dibahas Komisi III DPRD bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (25/6/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang gabungan kantor DPRD Balikpapan itu dipimpin Ketua Komisi III, H. Yusri, dan turut dihadiri Kepala Dishub Balikpapan yang baru, Muhammad Fadli Fathurahman.

Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk sistem transportasi terintegrasi, penerangan jalan umum, retribusi parkir, hingga serapan anggaran Dishub.

Namun isu utama yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan Terminal Barang di Kilometer 13 sebagai solusi mengatasi kemacetan akibat truk bertonase besar yang masuk kota.

“Hari ini kami RDP sekaligus silaturahmi dengan Kepala Dishub yang baru. Kami bahas banyak hal, salah satunya integrasi moda transportasi untuk mendukung Smart City,” ujar Yusri kepada awak media.

Ia menjelaskan, saat ini Balikpapan memiliki empat moda transportasi, yakni kendaraan pribadi, transportasi online, angkutan kota, dan Balikpapan City Trans (BCT), yang perlu dikombinasikan agar tidak memicu kemacetan.

Selain itu, Yusri menegaskan pentingnya realisasi Terminal Barang di KM 13.

“Lahannya sudah ada 11 hektare, tinggal pembangunan fisik yang diperkirakan butuh anggaran Rp250 miliar,” jelasnya.

Terminal ini akan difungsikan untuk menampung kendaraan besar, sehingga hanya mobil-mobil kecil yang masuk ke kota membawa barang. Skema ini dinilai efektif untuk mengurangi kemacetan.

Ke depan, Komisi III mendorong agar Pelabuhan Semayang difokuskan untuk terminal penumpang, sedangkan terminal barang dipusatkan di KM 13. “Kami akan koordinasi dengan Pelindo untuk mewujudkan hal ini,” tutup Yusri.(*)

Banyak Pengusaha Tak Miliki Kantong Parkir di Kawasan Kuliner MT Haryono Jadi Sorotan, Pemkot Balikpapan Akan Berlakukan Aturan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menata ulang kawasan Jalan MT Haryono, khususnya di titik-titik yang dipadati usaha kuliner.

Langkah ini diambil untuk merespons keluhan masyarakat terkait parkir kendaraan yang kerap memicu kemacetan, terutama di jam-jam sibuk.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, Rabu (25/6/2025) mengatakan penataan ini bertujuan menciptakan kawasan tertib lalu lintas. Salah satu fokusnya adalah kewajiban pelaku usaha menyediakan lahan parkir sendiri bagi pengunjung.

“Upaya ini bagian dari penataan kawasan. Pelaku usaha perlu menyiapkan lahan parkir, tidak bergantung pada badan jalan,” ujar Fadli.

Ia menambahkan, penataan akan dilakukan dengan menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas)Polresta Balikpapan dan akan mencakup pengaturan ulang lokasi parkir serta penegakan aturan bagi yang tidak mematuhi ketentuan.

Masih Fadli, pihaknya saat ini tengah menyusun skema teknis penataan. Rencana penerapan kawasan tertib lalu lintas akan diumumkan dalam waktu dekat, dan dijadwalkan mulai berlaku bulan depan.

“Pekan depan skema akan kami tetapkan. Salah satu langkah awalnya adalah penyediaan kantong parkir agar kendaraan tidak lagi parkir di pinggir jalan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga melakukan pendataan terhadap usaha kuliner yang telah memenuhi ketentuan penyediaan parkir, sejalan dengan aturan perizinan yang berlaku.

Fadli mengingatkan, penyediaan lahan parkir sudah menjadi syarat sejak pengajuan izin usaha. Namun, selama ini pelaksanaannya belum optimal. Ke depan, pengawasan akan diperketat.

“Jika terbukti tidak memenuhi kewajiban, izin usaha bisa dievaluasi,” katanya.(*)

Proyek Perumahan Tanpa Izin: Ketua DPRD Balikpapan Dukung Wali Kota Tindak Tegas Pengembang Bermasalah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Wali Kota Balikpapan yang menghentikan proyek pembangunan perumahan tanpa izin resmi.

Alwi menegaskan, kebijakan ini merupakan upaya penting untuk menekan risiko banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik kota. Ia menilai banjir tidak semata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh maraknya pembangunan tanpa perencanaan lingkungan yang memadai.

“Banjir bukan semata karena hujan deras, tapi juga karena pembangunan yang tidak taat aturan,” tegas Alwi, Rabu (25/6/2025).

Ia menyoroti masih banyaknya pengembang perumahan yang membuka lahan tanpa melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan tidak menyediakan fasilitas pengendali banjir seperti bozem atau bendungan pengendali (Bendali).

“Pembangunan tanpa izin dan tanpa Bendali yang memadai jelas memperparah banjir,” ujarnya.

Untuk itu, Alwi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya yang membidangi pengawasan infrastruktur dan lingkungan, serta Komisi III DPRD Balikpapan, agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

Ia juga mendorong peningkatan pengawasan di lapangan guna memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku.

“Kami akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek perumahan. Kalau terbukti tidak berizin, harus dihentikan,” tegasnya.

Tak hanya soal legalitas, Alwi turut menyoroti penyimpangan antara siteplan dan realisasi fisik di lapangan. Menurutnya, sejumlah pengembang tidak memenuhi kewajiban menyediakan lahan untuk Bendali sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang.

“Site plan bilang harus ada sekian hektar lahan untuk Bendali, tapi di lapangan belum ada. Ini jelas pelanggaran,” pungkasnya. (*)

Sambut Tahun Baru Islam 1447H, GP Ansor Balikpapan Siap Gelar Pawai Obor

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Husin, Ketua PC GP Ansor Kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Balikpapan melalui Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Balikpapan Timur akan menggelar kegiatan Pawai Obor yang dipusatkan di kawasan Asrama Haji kecamatan Balikpapan Timur.

Kegiatan ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan umat muslim warga masyarakat Balikpapan dari berbagai kalangan. Pawai obor yang dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Juni 2025, sementara untuk pendaftaran sudah dibuka sejak 1 Juni 2025 dan akan digelar secara sederhana namun penuh semangat kebersamaan dan sebagai bagian dari syiar Islam dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1447 Hijriah.

Ketua PC GP Ansor Kota Balikpapan, Husin, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga sebagai sarana membangkitkan semangat keislaman, terutama di kalangan generasi muda.

“Kegiatan ini kami pusatkan di kawasan Asrama Haji Balikpapan Timur, dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, SE, ME,” ujar Husin saat ditemui media ini pada Selasa (24/6/2025).

Lebih lanjut, Husin menegaskan bahwa kegiatan pawai obor ini bukan untuk tujuan ritual berlebihan apalagi mengarah pada kesyirikan.

“Kami tegaskan bahwa pawai obor 1 Muharram ini bukan bentuk pendewaan atau tindakan syirik. Ini murni sebagai bentuk syiar dan kegembiraan menyambut Tahun Baru Islam. Harapannya, semangat 1 Muharram bisa lebih terasa dan tidak kalah semarak dibandingkan Tahun Baru Masehi,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, GP Ansor juga ingin mengajak masyarakat Balikpapan untuk lebih mengenal dan mencintai kalender Hijriah serta menjadikannya bagian penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari.

Kegiatan ini akan turut melibatkan berbagai unsur, termasuk pelajar, santri, organisasi keagamaan, serta elemen masyarakat lainnya, dan dipastikan akan berlangsung dalam suasana hikmat, aman, tertib, dan bahagia.(eds)

Satpol PP Tertibkan Pom Mini Ilegal di Balikpapan, Tiga Lokasi Jadi Sasaran

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan kembali melaksanakan razia penertiban terhadap pom mini dan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran ilegal pada Senin (23/6/2025). Operasi ini menyasar wilayah Balikpapan Timur dan Selatan, khususnya di sepanjang Jalan Mulawarman dan MT Haryono.

Dalam kegiatan ini, petugas menertibkan tiga titik usaha ilegal, terdiri dari dua lokasi penjualan BBM menggunakan botol dan satu lokasi menggunakan dispenser tanpa dokumen resmi.

“Kami temukan pelanggaran di tiga lokasi. Semua langsung kami tertibkan karena tidak sesuai aturan,” tegas Kabid Penegakan Satpol PP, Yosef Gunawan.

Penertiban ini dilakukan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 serta Surat Edaran Wali Kota, yang mengatur bahwa seluruh pelaku usaha BBM eceran wajib memiliki izin resmi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 47992, serta perangkat keamanan seperti dispenser bersertifikat dan alat pemadam kebakaran.

Salah satu pelaku usaha mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Namun, Satpol PP tetap menyita peralatan dan menjadwalkan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) pada 26 Juni 2025.

“Kami tidak bermaksud mematikan usaha rakyat, tapi menjaga keselamatan. Jika ingin usaha berjalan sesuai aturan, silakan datang konsultasi ke kantor,” tambah Yosef.

Operasi ini melibatkan delapan tim gabungan yang menyisir mulai dari gang kecil hingga kawasan industri. Satpol PP menegaskan penertiban akan dilakukan rutin setiap bulan demi menekan risiko kebakaran dan mendorong pelaku usaha agar mematuhi regulasi.(*)

Menteri IMIPAS Buka Perkemahan Pramuka Pemasyarakatan: Wujud Pembinaan Karakter Warga Binaan Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Cibinong – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan. Tahun ini, kegiatan tersebut digelar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada 23–25 Juni 2025.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka Nasional ke-64 yang jatuh pada 14 Agustus mendatang.

“Perkemahan ini menjadi ruang bagi Warga Binaan untuk memperkuat komitmen dalam memperbaiki diri, menjunjung nilai ketakwaan kepada Tuhan, memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme, serta membentuk kepercayaan diri yang tinggi sebagai bekal setelah masa pidana berakhir,” ujar Menimipas Agus Andrianto saat memberikan sambutan pembukaan, Senin (23/6).

Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi mencerminkan pembinaan karakter melalui nilai Satya (kesetiaan) dan Dharma Bhakti (pengabdian dan tanggung jawab moral) yang terintegrasi dalam semangat pemasyarakatan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai disiplin, kepemimpinan, serta semangat nasionalisme di kalangan WBP, dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan siap kembali menjadi bagian dari masyarakat yang bermanfaat.

“Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan karakter positif, disiplin, dan rasa tanggung jawab sosial yang ditanamkan lewat Pramuka, WBP diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya,” tegas Menimipas.

Perkemahan ini turut melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk Gugus Depan Pramuka, sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pembinaan. Menteri Agus pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Ditjenpas, Kwartir Daerah, pembina Pramuka, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang aktif berkontribusi dalam pembinaan kepribadian WBP.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk mendampingi proses perubahan ini. Ini adalah bukti sinergi nyata dalam membangun sumber daya manusia, bahkan dari balik tembok pemasyarakatan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, kegiatan serupa juga akan digelar di berbagai UPT Pemasyarakatan di luar Pulau Jawa selama Juni hingga Juli 2025. Setiap Kantor Wilayah Ditjenpas akan menunjuk satu UPT sebagai lokasi pelaksanaan, demi menjangkau lebih banyak WBP dalam program pembinaan karakter melalui kepramukaan.

123...988Halaman 1 dari 988

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©