Rabu, Agustus 27, 2025
Beranda blog

Sarana Pendidikan, PJU dan Jalan Lingkungan jadi Isu di Reses Nelly Turuallo di Kelurahan Karang Jati

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Warga Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, khususnya dari 17 Rukun Tetangga memanfaatkan momentum Reses anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, Rabu (27/8/2025).

Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan fasilitas pendidikan, semuanya mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Nelly menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui beberapa mekanisme, baik lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses anggota dewan.

Ia menegaskan, setiap usulan akan ditampung untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat legislatif bersama pemerintah kota.

“Semua aspirasi yang disampaikan warga tentu akan saya catat dan perjuangkan. Hanya saja prosesnya tidak bisa instan, karena ada mekanisme dan pembahasan yang harus dilalui,” ujar Nelly.

Salah satu masukan datang dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Karang Jati, Siti Aminah. Ia mengeluhkan kondisi toilet sekolah yang tidak memadai serta keterbatasan sarana belajar.

“Kami sangat berharap ada bantuan meja dan kursi belajar sekitar 70 pasang, karena sebagian yang ada saat ini sudah rusak,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Nelly menyampaikan bahwa usulan tersebut akan masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) untuk dibahas pada APBD 2026.

Ia juga menekankan pentingnya kesabaran masyarakat karena proses pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Setiap RT pasti punya usulan, dan saya berusaha untuk mengakomodirnya secara bergilir. Jadi mohon dimaklumi jika tidak semua langsung terealisasi di tahun yang sama,” katanya.

Selain infrastruktur dan pendidikan, warga juga menyinggung persoalan pemangkasan pohon, drainase yang tersumbat, hingga perbaikan fasilitas umum lainnya.

Menurut Nelly, hal-hal teknis tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera ditindaklanjuti.

Nelly menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Karang Jati pada pembahasan program pembangunan kota.(*/adv)

Komisi III DPRD Kaltim Soroti Jalan Poros Kariangau yang Rusak

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Abdulloh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Jangan hanya beralasan anggaran. Jalan ini sudah jadi saksi bisu jatuhnya korban. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa ada nyawa melayang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan main-main dengan keselamatan masyarakat.

Penasatu.com, Balikpapan — Jalan poros Kariangau menuju gate PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) kembali menuai sorotan tajam. Ruas jalan yang menjadi urat nadi distribusi logistik, akses pekerja, dan jalur transportasi warga itu kondisinya kian memprihatinkan. Aspal terkelupas, lubang menganga di mana-mana, hingga sejumlah titik nyaris tak layak dilintasi. Kecelakaan lalu lintas pun sudah sering terjadi.

Menanggapi keluhan masyarakat yang tak kunjung digubris, Komisi III DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan di ruang rapat PT KKT, sekaligus melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Rapat dipimpin Ketua Komisi III, H. Abdulloh, S.Sos., M.E, didampingi anggota komisi lainnya. Hadir pula Direktur PT KKT, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta sejumlah pihak terkait.

Dalam forum tersebut, Abdulloh menyoroti lambannya penanganan jalan Kariangau yang dinilai mencerminkan ketidakseriusan pemerintah pusat melalui BBPJN.

“Jangan hanya beralasan anggaran. Jalan ini sudah jadi saksi bisu jatuhnya korban. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa ada nyawa melayang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan main-main dengan keselamatan masyarakat,” tegas Abdulloh.

Ia menekankan bahwa ruas Kariangau bukan sekadar jalan biasa, melainkan pintu gerbang industri Kalimantan Timur. Jalur ini menopang distribusi barang, akses pekerja industri, hingga kepercayaan investor terhadap dukungan pemerintah pada sektor infrastruktur.

Perwakilan BBPJN beralasan sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan longsor di jalan Balikpapan–Samarinda. Namun, penjelasan itu langsung dipatahkan Abdulloh.

“Kalau anggaran terbatas, carikan solusi lain. Usulkan pergeseran, ajukan tambahan, atau lakukan perbaikan darurat. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban,” tegasnya lagi.

Menurut Abdulloh, membiarkan jalan Kariangau rusak sama dengan membuka “ladang maut” bagi pengguna jalan. Karena itu, ia menegaskan hasil RDP kali ini harus segera ditindaklanjuti, bukan sekadar catatan rapat.

“Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. Jalan ini harus segera diperbaiki, titik,” ujarnya.

Kini, bola panas ada di tangan BBPJN. Komisi III DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata.

“Apakah pemerintah pusat berani menjawab tuntutan ini, atau justru membiarkan jalan rusak di Kariangau menjadi monumen bisu kelalaian negara? Kita lihat prosesnya,” tandas Abdulloh.(*)

Polresta Balikpapan Ingatkan Warga Waspada Penipuan Online Berkedok Beras Murah SPHP, Ini Imbauan Kasi Humas

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menegaskan bahwa hingga kini masih ditemukan upaya penipuan dengan memanfaatkan media sosial maupun situs tidak resmi.

Penasatu.com, Balikpapan – Polresta Balikpapan mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan online yang mengatasnamakan program penjualan beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menegaskan bahwa hingga kini masih ditemukan upaya penipuan dengan memanfaatkan media sosial maupun situs tidak resmi. Pelaku biasanya menawarkan harga beras murah melalui transaksi daring untuk menarik perhatian calon korban.

“Pastikan masyarakat hanya bertransaksi di tempat resmi dan terpercaya. Jangan mudah tergiur dengan penawaran harga beras murah SPHP melalui situs yang tidak jelas. Lakukan pengecekan terlebih dahulu atas kebenaran program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut,” ujarnya, Selasa (26/8/2025)

Polresta Balikpapan juga membagikan beberapa tips agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan, antara lain:

Kenali situs resmi sebelum melakukan transaksi.

Cek kebenaran program melalui informasi resmi pemerintah atau instansi terkait.

Koordinasi dengan Bulog atau Kepolisian, jika ragu dengan penawaran online.

Segera laporkan kepada pihak berwajib apabila menjadi korban penipuan, agar dapat ditindaklanjuti dan mencegah korban berikutnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan transaksi beras murah SPHP dapat berjalan aman dan lancar. “Mari bersama-sama melawan penipuan online dengan tidak memberi ruang bagi para pelaku untuk beraksi,” tegas Ipda Sangidun.(*)

Penanganan Banjir Jadi Prioritas, DPRD Tekankan Proyek Harus Tepat Sasaran

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Penasatu.com, Balikpapan – Masalah banjir kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, saat diwawancarai awak media, Selasa (26/8/2025) usai memimpin rapat paripurna di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kota tidak boleh mengabaikan persoalan klasik yang setiap tahun dikeluhkan warga.

“Penanganan banjir ini memang skala prioritas karena langsung berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kami selalu mengingatkan Dinas PU agar setiap tahun menganggarkan program ini, sehingga banjir benar-benar bisa ditangani,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah pekerjaan fisik penanganan banjir sudah mulai berjalan tahun ini, antara lain pelebaran saluran di kawasan Gunung Sari serta normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di sekitar Pasar Segar.

Ia berharap seluruh proyek tersebut selesai tepat waktu agar titik genangan di kota bisa berkurang signifikan.

“Kalau bisa, banjir sama sekali tidak ada lagi di Kota Balikpapan. Yang jelas, kami berharap anggaran yang sudah disiapkan tidak sia-sia dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegasnya.

Namun, Alwi mengakui tantangan terbesar ada pada besarnya kebutuhan biaya. Menurutnya, penanganan banjir secara menyeluruh bisa menelan anggaran hingga triliunan rupiah.

Karena itu, DPRD mendorong agar Pemkot tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga aktif mencari dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui bantuan keuangan.

“Tanpa dukungan anggaran dari luar, tentu sangat berat. Kami akan dorong Pemkot mengajukan bankeu, agar penanganan banjir bisa lebih cepat dan menyeluruh,” katanya.(*/adv)

Pemkot Genjot Proyek Bendali untuk Pengendalian Banjir di Balikpapan, Fokus Pertama Bendali Ampal Hulu

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan DAS Ampal menjadi prioritas utama karena aliran ini mencakup kawasan padat aktivitas

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot berbagai proyek pengendalian banjir, khususnya di dua daerah aliran sungai (DAS) yang dianggap paling berpengaruh terhadap genangan air di kota minyak, yakni DAS Ampal (Klandasan Besar) dan DAS Klandasan Kecil.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan DAS Ampal menjadi prioritas utama karena aliran ini mencakup kawasan padat aktivitas, mulai dari Pasar Segar, Zurich, hingga Balikpapan Super Block (BSB).

“DAS Ampal ini yang paling berpengaruh terhadap banjir di Balikpapan. Ada beberapa opsi penanganan, mulai dari pembangunan rumah pompa, pelebaran saluran, hingga bendali. Namun, pembangunan bendali Ampal Hulu menjadi fokus pertama karena lahannya sudah dibebaskan seluas 9,4 hektare di belakang Pasar Segar,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Menurut Jen, anggaran sebesar Rp100 miliar sudah digelontorkan untuk pembebasan lahan, dengan realisasi sekitar Rp47 miliar. Namun, pembangunan fisik bendali Ampal Hulu masih menunggu dukungan anggaran tambahan, baik dari APBN melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, pengerukan lahan bendali telah dilakukan bekerja sama dengan TNI melalui program karya bakti dengan anggaran sekitar Rp6 miliar. Progres pengerukan mencapai 60 persen dan ditargetkan selesai akhir Agustus 2025.

“Kalau nanti fisiknya terbangun, bendali Ampal Hulu ini bisa mereduksi banjir hingga 40 persen. Kapasitasnya bisa menampung sekitar 160 ribu meter kubik air,” jelas Jen.

Selain Ampal, Pemkot juga melakukan revitalisasi bendali lain yang menjadi kewenangan daerah, seperti Bendali Wonorejo, Boulevard Balikpapan Baru, dan Bendali Gang Kantil.

Beberapa proyek saluran juga tengah dikerjakan di Jalan Beler, Inhutani, Hasanuddin, Sudirman, hingga kawasan pelabuhan Yos Sudarso.

“Ada bendali yang jadi kewenangan BWS, ada juga yang jadi tanggung jawab kota. Tahun ini kita juga tangani banjir di kawasan Atorik dan perbaikan saluran di depan Kantor Pos hingga arah laut. Semua dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” terangnya.

Meski begitu, Jen mengakui penanganan banjir membutuhkan waktu, biaya besar, dan sinergi lintas instansi. Karena itu, ia berharap dukungan penuh masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran serta mendukung pembebasan lahan yang masih tersisa.

“Kita siapkan bendali dan saluran, tapi kalau perilaku masyarakat tidak berubah, banjir tetap akan berulang. Jadi kolaborasi pemerintah dan warga itu kunci,” tegasnya.(*/adv)

Kasus TBC Tembus 3000 di Balikpapan: H.Rian : Ini Kondisi Memprihatinkan, DKK Giatkan Sosialisasi dan Vaksinasi

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, H Ryan Indra Saputra menyoroti tingginya kasus penularan penyakit tuberkulosis (TBC) di Kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, H Ryan Indra Saputra menyoroti tingginya kasus penularan penyakit tuberkulosis (TBC) di Kota Balikpapan yang kini tercatat mencapai 3.000 kasus.

Ironisnya, penyakit menular ini bahkan sudah ditemukan menyerang anak usia 1 tahun, berdasarkan keterangan Kepala DKK Balikpapan, Alwiati.

“Ini kondisi yang memprihatinkan. Apalagi sudah ada anak balita yang terkena TBC. Jangan sampai penyebarannya makin meluas,” ujar H Ryan saat diwawancarai awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Selasa (26/8/2025).

Menurut H Ryan, DPRD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan untuk memastikan langkah penanganan yang lebih serius.

Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah pelaksanaan vaksinasi TBC dan penyuluhan kesehatan di tingkat Posyandu.

“Kami akan mendorong agar dilakukan penyuluhan di setiap Posyandu. Bahkan kalau memungkinkan, dilakukan vaksinasi TBC. Makanya hal ini akan segera kami koordinasikan dengan dinas terkait, supaya penularan tidak semakin luas terutama pada anak-anak,” jelasnya.

H Ryan menambahkan, dalam waktu dekat Komisi IV DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama DKK Balikpapan. Agenda tersebut akan difokuskan untuk mencari solusi konkret dalam menekan angka kasus TBC di Kota Minyak.

“Komisi IV yang memang bermitra dengan DKK akan segera memanggil mereka untuk RDP. Kita ingin tahu sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan, termasuk soal pengadaan vaksinasi. Saya juga akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV agar RDP bisa segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, seharusnya DKK lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TBC. Apalagi DPRD sudah memberikan dukungan anggaran untuk program penanganan penyakit menular, termasuk TBC dan kanker serviks.

“Anggaran sudah kami dorong, tinggal bagaimana program itu bisa benar-benar dirasakan masyarakat. Sosialisasi harus digencarkan agar warga paham cara pencegahan sejak dini,” pungkasnya.(*)

APBD-P 2025 Disepakati, Fokus Tambahan Anggaran untuk Infrastruktur dan Layanan Publik

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui Raperda APBD-P melalui Rapat Paripurna ke-29 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan.

Penasatu.com, Balikpapan – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akhirnya menemui kata sepakat. DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyetujui Raperda APBD-P tersebut melalui Rapat Paripurna ke-29 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (26/8/2025).

Persetujuan bersama tersebut menandai berakhirnya pembahasan panjang antara fraksi-fraksi DPRD dengan pemerintah daerah.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna menegaskan bahwa dokumen ini akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Raperda perubahan APBD 2025 ini harus segera ditindaklanjuti agar bisa rampung menjadi Perda,” ujarnya.

Mewakili Wali Kota, Sekretaris Daerah Muhaimin menyebut kesepakatan ini sebagai bukti sinergi DPRD dan Pemkot dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga mengapresiasi masukan seluruh fraksi DPRD yang akan dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Semua catatan akan menjadi perhatian serius. Harapannya, perubahan APBD ini mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin dinamis,” tegas Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp4,26 triliun, naik Rp43,7 miliar dari target sebelumnya. Kenaikan didorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski transfer pusat menurun.

Belanja Daerah disepakati Rp4,75 triliun, naik Rp156,9 miliar. Tambahan anggaran difokuskan pada pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan peningkatan pelayanan publik, sementara belanja pegawai justru menurun untuk efisiensi birokrasi.

Pembiayaan Daerah ditetapkan Rp492,2 miliar, naik Rp113,2 miliar yang ditutup melalui Silpa tahun sebelumnya.

Muhaimin menekankan, meski waktu pelaksanaan terbatas, perangkat daerah diminta segera menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan di Balikpapan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)

Kasus TBC di Balikpapan Capai 3.000, DKK Temukan Penderita Mulai Usia 1 Tahun

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati.

Penasatu.com, Balikpapan – Angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Balikpapan masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru, hingga 2025 tercatat sekitar 3.000 kasus TBC ditemukan di berbagai wilayah yang tersebar dikota Balikpapan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati, usai menghadiri rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Selasa (26/8/2025).

“Kasus TBC di Balikpapan mencapai tiga ribuan. Hampir semua kelurahan di ada kasusnya. Kalau tidak rutin periksa, bisa-bisa tidak terdeteksi lebih banyak lagi,” ujar Alwiati.

Ia menuturkan, dari pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 kelompok populasi berisiko, ditemukan 15,5 persen positif TBC. Kasus ini tidak hanya dialami orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan ada yang masih berusia sangat muda.

“Penderitanya mulai dari berbagai kategiri, baik usia dewasa hingga anak-anak. Bahkan pendritanya ada yang baru berumur satu tahun sudah terdeteksi TBC,” ungkapnya.

Menurut Alwiati, faktor penularan TBC sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga, termasuk kebiasaan merokok.

“Penularan terbesar biasanya dari orang tua. Rokok juga menjadi salah satu faktor risiko penyebanya, karena asapnya memperburuk kondisi pernapasan anak,” jelasnya.

Awliati menambahkan, DKK Balikpapan telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari pengobatan, edukasi, hingga pemberian dukungan gizi.

“Kami melakukan kunjungan ke rumah pasien, memberikan edukasi, serta menyalurkan makanan tambahan. Karena TBC ini juga berkaitan erat dengan stunting akibat kurang gizi,” tambah Alwiati.

Ia menegaskan bahwa TBC masih menjadi tantangan serius kesehatan di kota Balikpapan, sehingga masyarakat diimbau aktif melakukan pemeriksaan sejak dini.

“Kalau ada gejala batuk yang tak kunjung sembuh, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lebih cepat diketahui, lebih cepat juga ditangani,” tegasnya.(*/adv)

PLN Jamin Kelistrikan Andal IKN Jelang Operasional 2028

Penulis
Eddy Bpn
-
0

SEPAKU, Penasatu.com, – Meskipun pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap pembangunan, PT PLN (Persero) sudah bergerak cepat. Dengan target operasional pemerintahan pada 2028, PLN memastikan infrastruktur kelistrikan yang andal dan modern siap menopang setiap sendi kehidupan di kota baru tersebut, dari perkantoran kementerian hingga fasilitas penunjang utama. Komitmen ini diperkuat dalam audiensi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran Deputi Otorita IKN, menegaskan bahwa pasokan listrik bukan lagi wacana, melainkan jaminan untuk keberlangsungan pemerintahan masa depan

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran manajemen PLN Grup Kalimantan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Basuki Widodo, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara (UID Kaltimra) Muchamad Chaliq Fadli, General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kal) Riko Ramadhano Budiawan dan perwakilan PLN Unit Pelaksana di wilayah kerja IKN.

Dalam pertemuan ini, Otorita IKN meminta dukungan penuh PLN untuk menjamin keandalan listrik pada sejumlah bangunan prioritas yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, termasuk fasilitas pemerintahan, gedung perkantoran kementerian/lembaga, serta sarana penunjang utama yang menjadi pondasi awal penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Langkah ini juga selaras dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN mulai tahun 2028.

Sebagai proyek strategis nasional, IKN dirancang menjadi pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Keandalan sistem kelistrikan menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. PLN hadir untuk menjamin pasokan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna mendukung IKN sebagai kota dunia yang berbasis energi bersih.

Hingga saat ini, PLN telah merealisasikan berbagai langkah nyata, di antaranya pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, persiapan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur distribusi untuk mendukung kebutuhan listrik baik pada tahap konstruksi maupun operasional pemerintahan ke depan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menegaskan komitmen PLN dalam mengawal pembangunan kelistrikan di IKN. “PLN berkomitmen penuh menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal, hijau, dan modern di IKN. Melalui kerja sama yang erat dengan Otorita IKN, kami memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal sehingga mampu mendukung ekosistem IKN sebagai kota dunia yang berkelanjutan,” ujar Basuki Widodo.

Sinergi ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang cerdas, hijau, dan berdaya saing global. PLN terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sejalan dengan transformasi menuju energi bersih untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

Penyesuaian NJOP di Balikpapan Mulai Terasa, Akomodir Warga BPPDRD Buka Layanan Keliling

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham.

Balikpapan, Penasatu.com – Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Balikpapan tengah menjadi sorotan publik. Sejak awal 2025, masyarakat mulai merasakan penyesuaian pada tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setelah Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mengurangi stimulus pajak yang sebelumnya diberlakukan penuh.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa sosialisasi terkait penyesuaian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2023.

“Pada 2023 kami melakukan pra-sosialisasi kepada para ketua RT, hanya sebatas informasi bahwa akan ada penyesuaian berdasarkan nilai tanah, posisi, dan letak peta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Namun, lanjut Idham, penyesuaian baru benar-benar dirasakan masyarakat tahun ini. Sebab pada 2024, besaran PBB masih sama dengan 2023 karena pemerintah memberikan stimulus hingga 100 persen.

“Baru tahun ini stimulus itu dikurangi menjadi 55–60 persen. Sehingga masyarakat mulai merasakan adanya kenaikan pembayaran PBB,” jelasnya.

Idham menuturkan, penetapan NJOP didasarkan pada klasifikasi zona dan indeks tiap wilayah. Perbedaan kawasan membuat tarif sangat bervariasi.

“Yang terendah Rp14 ribu per meter, itu di kawasan hutan Teritip, tambak-tambak mati. Sedangkan yang tertinggi Rp14 juta per meter, seperti di pinggir Jalan Sudirman. Kalau masuk ke dalam, harganya tentu berbeda,” paparnya.

Kebijakan ini, menurut Idham, merujuk pada aturan Kementerian Keuangan yang membagi kawasan menjadi beberapa kategori, mulai dari komersial, perumahan, hingga industri. Ia juga mengakui, penundaan penyesuaian NJOP pada 2024 berimbas pada target pendapatan daerah.

“Ada sekitar Rp20–26 miliar potensi yang tertunda akibat penolakan kenaikan sebelumnya. Tentu hal ini menjadi catatan dalam perencanaan pendapatan daerah,” katanya.

Meski begitu, BPPDRD menilai penyesuaian tetap diperlukan demi keadilan dan keberlanjutan pendapatan daerah.

Untuk mengakomodasi warga, BPPDRD membuka ruang evaluasi dan menerima masukan terkait data NJOP. “Kalau ada masyarakat yang merasa koordinat atau data NJOP belum sesuai, silakan datang langsung ke kantor kami, baik di lantai 3 maupun lantai 1. Bisa juga lewat call center yang sudah disiapkan,” ucap Idham.

Selain posko di kantor, BPPDRD juga menyiapkan layanan mobil keliling yang akan menyambangi kelurahan dan kecamatan. Meski jumlahnya baru satu unit, langkah ini diharapkan mendekatkan informasi ke warga.

“Kami akan membagi staf untuk turun ke kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung,” tambahnya.

Idham mengakui adanya masalah teknis di lapangan, seperti kesalahan pencatatan koordinat. Namun, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang turun langsung.

“Kami akan detailkan ulang, mericek kembali agar data benar-benar akurat,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian NJOP. “Kami berterima kasih kepada warga yang sudah sadar dan patuh membayar pajak. Kalau masih ada keberatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semua pintu komunikasi terbuka,” pungkas Idham.

Dengan berbagai langkah sosialisasi, mulai dari RT, kelurahan, hingga layanan keliling, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat semakin memahami tujuan penyesuaian NJOP.(*/adv)

123...1,013Halaman 1 dari 1,013

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©