Selasa, Agustus 26, 2025
Beranda blog

Penyesuaian NJOP di Balikpapan Mulai Terasa, Akomodir Warga BPPDRD Buka Layanan Keliling

0

Teks foto: Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham.

Balikpapan, Penasatu.com – Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Balikpapan tengah menjadi sorotan publik. Sejak awal 2025, masyarakat mulai merasakan penyesuaian pada tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setelah Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mengurangi stimulus pajak yang sebelumnya diberlakukan penuh.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa sosialisasi terkait penyesuaian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2023.

“Pada 2023 kami melakukan pra-sosialisasi kepada para ketua RT, hanya sebatas informasi bahwa akan ada penyesuaian berdasarkan nilai tanah, posisi, dan letak peta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Namun, lanjut Idham, penyesuaian baru benar-benar dirasakan masyarakat tahun ini. Sebab pada 2024, besaran PBB masih sama dengan 2023 karena pemerintah memberikan stimulus hingga 100 persen.

“Baru tahun ini stimulus itu dikurangi menjadi 55–60 persen. Sehingga masyarakat mulai merasakan adanya kenaikan pembayaran PBB,” jelasnya.

Idham menuturkan, penetapan NJOP didasarkan pada klasifikasi zona dan indeks tiap wilayah. Perbedaan kawasan membuat tarif sangat bervariasi.

“Yang terendah Rp14 ribu per meter, itu di kawasan hutan Teritip, tambak-tambak mati. Sedangkan yang tertinggi Rp14 juta per meter, seperti di pinggir Jalan Sudirman. Kalau masuk ke dalam, harganya tentu berbeda,” paparnya.

Kebijakan ini, menurut Idham, merujuk pada aturan Kementerian Keuangan yang membagi kawasan menjadi beberapa kategori, mulai dari komersial, perumahan, hingga industri. Ia juga mengakui, penundaan penyesuaian NJOP pada 2024 berimbas pada target pendapatan daerah.

“Ada sekitar Rp20–26 miliar potensi yang tertunda akibat penolakan kenaikan sebelumnya. Tentu hal ini menjadi catatan dalam perencanaan pendapatan daerah,” katanya.

Meski begitu, BPPDRD menilai penyesuaian tetap diperlukan demi keadilan dan keberlanjutan pendapatan daerah.

Untuk mengakomodasi warga, BPPDRD membuka ruang evaluasi dan menerima masukan terkait data NJOP. “Kalau ada masyarakat yang merasa koordinat atau data NJOP belum sesuai, silakan datang langsung ke kantor kami, baik di lantai 3 maupun lantai 1. Bisa juga lewat call center yang sudah disiapkan,” ucap Idham.

Selain posko di kantor, BPPDRD juga menyiapkan layanan mobil keliling yang akan menyambangi kelurahan dan kecamatan. Meski jumlahnya baru satu unit, langkah ini diharapkan mendekatkan informasi ke warga.

“Kami akan membagi staf untuk turun ke kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung,” tambahnya.

Idham mengakui adanya masalah teknis di lapangan, seperti kesalahan pencatatan koordinat. Namun, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang turun langsung.

“Kami akan detailkan ulang, mericek kembali agar data benar-benar akurat,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian NJOP. “Kami berterima kasih kepada warga yang sudah sadar dan patuh membayar pajak. Kalau masih ada keberatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semua pintu komunikasi terbuka,” pungkas Idham.

Dengan berbagai langkah sosialisasi, mulai dari RT, kelurahan, hingga layanan keliling, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat semakin memahami tujuan penyesuaian NJOP.(*/adv)

Kapolda Kaltim Silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai, Dukung Sinergi Budaya dan Keamanan Daerah

0

Teks foto: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H disambut langsung Sultan Kutai Kartanegara, Drs. Aji Muhammad Arifin Ilham, beserta keluarga besar Kesultanan dengan penuh kehangatan di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Kukar, Penasatu.com – Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Senin (25/8/2025).

Kedatangan Kapolda disambut langsung oleh Sultan Kutai Kartanegara, Drs. Aji Muhammad Arifin Ilham, beserta keluarga besar Kesultanan dengan penuh kehangatan. Turut mendampingi Kapolda sejumlah pejabat utama Polda Kaltim, di antaranya Karo Ops, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dansat Brimob, dan Kabid Propam.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, menjunjung tinggi adat istiadat serta nilai luhur budaya Kutai yang mengedepankan sikap saling menghormati dan berlandaskan nilai keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara menyampaikan harapan agar sinergi antara Kesultanan dan Polda Kaltim terus terjaga. Menurutnya, kolaborasi penting dilakukan untuk membangun sumber daya manusia berintegritas, menjaga kondusifitas wilayah di tengah tantangan geopolitik, serta mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

Sultan juga mengundang Kapolda Kaltim dan jajaran untuk menghadiri agenda budaya tahunan Erau Adat Kutai 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2025 mendatang.

Menanggapi hal itu, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pihak Kesultanan. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini menjadi wujud nyata sinergi antara kepolisian dan tokoh adat dalam menjaga persatuan dan keamanan di Kalimantan Timur.

“Kami sangat berterima kasih kepada Sultan dan seluruh keluarga besar Kesultanan Kutai Kartanegara atas sambutan luar biasa. Polda Kaltim berkomitmen menjaga kondusifitas wilayah sekaligus mendukung kelestarian adat dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Kami yakin, dengan kolaborasi antara Kepolisian, pemerintah, dan Kesultanan, Kalimantan Timur akan semakin maju dan sejahtera,” ujar Irjen Endar.

Silaturahmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Kepolisian dan Kesultanan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian budaya di Kaltim.(*)

Polri Bekukan dan Sita Rp154,3 Miliar Terkait Judi Online

0

Jakarta, Penasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online. Aparat berhasil membekukan 576 rekening dengan nilai Rp63,7 miliar serta menyita 235 rekening lain senilai Rp90,6 miliar. Total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp154,3 miliar.

Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Dittipidsiber Bareskrim Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindak lanjut dilakukan setelah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang menunjukkan adanya indikasi kuat keterkaitan dengan aktivitas judi online.

“Kami menindaklanjuti LHA dari PPATK melalui mekanisme penyidikan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013. Dugaan kuat bahwa sumber dana ini berasal dari tindak pidana perjudian online,” ujar Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri, KBP Ferdy Saragih, Selasa (26/8/2025).

Ferdy menegaskan, pemblokiran dan penyitaan rekening ini bukan langkah terakhir. Polri akan terus memburu pelaku maupun jaringan di balik kejahatan siber tersebut.
“Penindakan terhadap rekening-rekening terkait judi online akan terus kami lakukan secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membersihkan ruang digital dari praktik-praktik ilegal,” tambahnya.

Dittipidsiber Bareskrim Polri juga berencana menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk mengungkap lebih detail hasil penindakan, termasuk rincian temuan serta langkah lanjutan dalam pemberantasan judi online.(*)

Puryadi Tekankan Infrastruktur dan Desak Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot

0

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, soroti pembangunan infrastruktur dasar dan penyelesaian persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen memperjuangkan aspirasi warga kembali ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Puryadi.

Ia menyoroti dua hal utama yang menjadi aspirasi penting di masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan penyelesaian persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Menurut Puryadi, beberapa usulan masyarakat yang disampaikan sepanjang 2024 mulai terlihat hasilnya, khususnya pembangunan semenisasi jalan lingkungan dan drainase.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pengadaan motor pengangkut sampah untuk menunjang kebersihan kota.

“Saya turun langsung ke lapangan dan melihat ada motor pengangkut sampah yang sudah tidak layak sampai bocor di jalan. Itu yang membuat saya tersentuh, sehingga saya titipkan ke OPD terkait agar segera diadakan. Insya Allah bulan ini bisa terealisasi,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Namun, di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang tak kunjung tuntas: keterlambatan pengembang menyerahkan PSU. Puryadi menegaskan kondisi ini menghambat pemerintah kota dalam meningkatkan fasilitas umum, termasuk sarana pendidikan.

“Sampai sekarang ada pengembang yang belum menyerahkan sarana pendidikan maupun fasilitas umum lain. Bahkan ada yang sertifikatnya masih dijaminkan ke bank. Kalau legalitasnya belum resmi, Pemkot juga tidak bisa menganggarkan pembangunan di atasnya,” jelasnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) lebih tegas memanggil dan mengevaluasi para pengembang. Puryadi bahkan menekankan perlunya langkah khusus agar masalah ini tidak berlarut.

“Kalau memang PSU mau diserahkan, ya harus terbuka dan transparan. Jangan ada permainan. Kita sudah mendorong agar dibentuk Pansus Aset supaya persoalan ini lebih serius diawasi,” tegasnya.

Selain PSU, Puryadi juga menyoroti persoalan aset pemerintah yang kini banyak beralih fungsi menjadi permukiman maupun bangunan komersial. Ia mencontohkan kawasan Projakal Kilometer 5 yang dulunya lahan pemerintah, kini dipenuhi hunian dan toko.

“Ini yang juga harus kita tertibkan. Aset pemerintah jangan sampai hilang begitu saja. Harus ada kejelasan, termasuk penetapan luas dan batas area ruang terbuka hijau (RTH),” katanya.

Menutup pernyataannya, Puryadi memastikan fokus aspirasi warga pada 2025 tetap berada pada kebutuhan dasar, mulai dari semenisasi jalan, drainase lingkungan, hingga pengendalian banjir.

“Kebutuhan warga masih menitikberatkan pada infrastruktur. Itu yang menjadi prioritas kita kawal di 2025,” pungkasnya.(*/adv)

Polresta Balikpapan Kawal Aksi Penyampaian Aspirasi Mahasiswa di Pemkot

0

Penasatu.com, Balikpapan – Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto, SH, SIK, MSi menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pengamanan dan pelayanan humanis pada kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa di Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025).

Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kabag Ops Polresta Balikpapan, Kompol Jajat Sudrajat, SH, di Halaman Pemkot Balikpapan. Personel Polresta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi dengan penekanan pada penerapan SOP serta larangan penggunaan senjata api, senjata tajam, maupun benda berbahaya lainnya.

Aksi mahasiswa diawali dengan long march dari Terminal BP menuju Halaman Pemkot Balikpapan. Rencananya massa akan diterima dalam audiensi bersama pejabat Pemkot, namun pertemuan tersebut batal terlaksana. Massa kemudian melanjutkan orasi di depan gerbang Pemkot dengan melakukan pembakaran ban.

Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.
“Dengan pengamanan yang baik, Polresta Balikpapan menunjukkan komitmennya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan humanis dan profesional dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat,” ujar Kasi Humas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun.

Cek Kesehatan Gratis di Balikpapan, Alwiati: Kasus Diabetes dan Hipertensi Sudah Ditemukan pada Anak-anak

0

Teks foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati.

Penasatu.com, Balikpapan – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Balikpapan masih terus berjalan. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, drg. Alwiati, mengungkapkan bahwa layanan melalui aplikasi saat ini baru tersedia bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun.

“Untuk sekarang, yang masuk aplikasi hanya untuk dewasa. Sedangkan untuk anak-anak masih manual, jadi datanya harus direkap dulu,” jelas Alwiati usai menghadiri rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).

Berdasarkan data sementara, mayoritas peserta CKG adalah perempuan dengan persentase 69,8 persen, sedangkan laki-laki hanya 30,2 persen.

“Biasanya laki-laki terkendala waktu karena bekerja, sehingga jarang sempat datang ke puskesmas,” tambahnya.

Menariknya, dari hasil pemeriksaan manual pada anak-anak, ditemukan sejumlah kasus penyakit yang selama ini identik dengan orang dewasa, seperti diabetes melitus dan hipertensi.

“Ada temuan kasus diabetes dan hipertensi pada anak-anak, bahkan di usia sekolah dasar. Ini tentu sangat memprihatinkan karena berhubungan dengan pola hidup mereka,” ujar Alwiati.

Ia menilai, gaya hidup anak-anak saat ini menjadi faktor utama munculnya kasus tersebut.

“Anak-anak sekarang masih sering mengonsumsi minuman bersoda, minuman kemasan dengan kadar gula tinggi, dan makanan instan. Itu sangat berisiko,” ungkapnya.

DKK Balikpapan, kata Alwiati, sudah melakukan edukasi hingga ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan siswa mengenai pola hidup sehat. Namun, ia menekankan bahwa peran keluarga tetap yang paling penting.

“Merubah kebiasaan itu tidak bisa hanya di sekolah. Harus ada dukungan dari keluarga, karena habit anak-anak terbentuk dari rumah,” tegasnya.

Meski belum menyebutkan angka pasti jumlah kasus pada anak-anak, Alwiati memastikan data lengkap akan segera dirilis setelah proses rekap selesai.

“Angka pastinya saya mengetahui secara pasti, nanti saya akan sampaikan jika prosesnya telah selesai,” tutup Awliati.(*)

Pemkot Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD Balikpapan Atas Raperda APBD-P 2025

0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, saat membacakan penyampaian jawaban Pemkot Balikpapan terkait Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2025.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Jawaban tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Senin (25/8/2025).

Dalam paparannya, Bagus menegaskan bahwa Pemkot terus berupaya memperkuat fondasi fiskal daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

“Kami sependapat dengan pandangan fraksi bahwa akurasi data pajak merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah tengah melakukan pemutakhiran data berbasis teknologi informasi agar basis pajak lebih valid dan komprehensif,” jelasnya.

Terkait potensi kebocoran penerimaan, Pemkot berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal.

“Kami menegaskan komitmen untuk melakukan audit rutin, monitoring transaksi berbasis elektronik, serta meningkatkan kapasitas aparatur. Tujuannya agar setiap potensi kebocoran bisa dicegah dan penerimaan daerah benar-benar optimal,” tegas Bagus.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mendorong transformasi digital dalam sistem perpajakan dan retribusi.

“Digitalisasi akan memudahkan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, sekaligus menekan kebocoran. Saat ini sudah diterapkan pada pengelolaan aset parkir dan pasar daerah,” ujarnya.

Menanggapi sorotan fraksi terkait pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat, Bagus menegaskan proyek tersebut akan dipercepat dengan pengawasan ketat.

“Kami pastikan pembangunan rumah sakit segera diselesaikan dengan kualitas terbaik, didampingi manajemen konstruksi, agar tidak ada keterlambatan lagi,” katanya.

Sementara mengenai penataan Pasar Pandan Sari, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD.

“Pasar Pandan Sari sangat vital sebagai pusat perdagangan. Pemerintah berkomitmen melakukan penataan agar lebih tertib, nyaman, dan layak bagi pedagang maupun pengunjung,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menyinggung beberapa isu strategis lain, mulai dari penanganan banjir, pelayanan PDAM, pembangunan jalan alternatif, hingga pengendalian harga bahan pokok.

“Kami memahami keluhan masyarakat terkait air bersih, banjir, maupun harga beras. Pemkot terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang,” pungkasnya.(*/adv)

Suriani Dorong DKUMKMP Balikpapan Maksimalkan Sentra Industri Kecil Teritip

0

Teks foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani.

Penasatu.com, Balikpapan -Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan kawasan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) yang berada di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

“Sejauh ini kawasan industri kecil di Teritip masih beroperasi dan masih ada produksi hasil olahan pelaku UMKM disana,” ujarnya.

Suriani menambahkan, pihaknya sebagai anggota legislatif Dapil Balikpapan Timur sudah mengusulkan kepada dinas terkait dalam hal inj DKUMKMP Balikpapan agar segera memperbaiki akses jalan masuk ke kawasan industri kecil Teritip.

Menurutnya, dengan akses jalan masuk yang memadai, pastinya akan memberi kemudahan bagi tamu-tamu yang datang untuk berkunjung ke kawasan industri kecil di Teritip.

“Saya sudah usulkan agar dibangunkan akses jalan yang memadai, semoga ini bisa terealisasi agar memudahkan tamu-tamu yang datang ke kawasan indsutri kecil teritip,” katanya.

Suriani berhsrap DKUMKMP kota Balikpapan dapat melibatkan UMKM yang ada dikawasan Balikpapan Timurtl terlebih dahulu agar kawasan industri kecil di Teritip bisa berjalan maksimal.

“Memang masih banyak yang kosong disana, makanya saya berharap dinas terkait bisa melibatkan atau memprioritaskan UMKM di kawasan Balikpapan Timur terlebih dahulu agar kawasan industri tersebut digunakan secara maksimal,” pungkasnya. (*/adv)

DPRD Balikpapan Gelar Paripurna Bahas Jawaban Wali Kota atas Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait APBD-P 2025

0

Teks foto: Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman didampingi Muhammad Taqwa dan Budiono, pimpin Rapat Paripurna dalam agenda mendengarkan penyampaian Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang III Tahun 2024/2025 dengan agenda mendengarkan penyampaian Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan Kota, Senin (25/8/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman didampingi Muhammad Taqwa dan Budiono. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo bersama 27 anggota DPRD.

Diwawancarai awak media, Yono Suherman menuturkan rapat paripurna yang di gelar hari ini merupakan agenda lanjutan dari rangkaian penyampaian Rancangan peraturan daerah kota Balikpapan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Dimana dalam rapat paripurna sebelumnya dari nota penjelasan Wali Kota yang telah disampaikan pada 19 Agustus lalu serta pemandangan umum fraksi-fraksi pada 20 Agustus 2025.

“Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus dukungan terhadap langkah pemerintah kota. Namun sebagai representasi suara rakyat, kami perlu memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Yono menegaskan, DPRD mendorong pemerintah kota untuk terus berinovasi dalam menggali potensi daerah, termasuk sektor industri kreatif yang saat ini berkembang pesat. Jangan hanya bergantung dari dana transfer pusat.

“Industri kreatif dapat menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” tambahnya.

Selain itu, Yoni Suherman mengingatkan waktu efektif penggunaan APBD Perubahan 2025 yang hanya tersisa tiga hingga empat bulan, DPRD mengingatkan Pemkot agar memaksimalkan penyerapan anggaran dan meminimalisir sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

“Tujuan kita bersama adalah pembangunan yang nyata dirasakan masyarakat serta menjawab dinamika perkembangan daerah,” tegas Yono.

Masih Yono, setelah mendengarkan jawaban walikota atas pemandangan fraksi-fraksi hari ini. Agenda paripurna selanjutnya yakni mendengarkan pemandangan akhir fraksi dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.

“Hari ini kita mendengarkan jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi. Besok kita akan laksanakan paripurna untuk mendengarkan pemandangan akhir fraksi,” pungkasnya.(*)

Perkuat Kerja Sama Media, JMSI akan Tandatangani MoU dengan Asosiasi Wartawan Tiongkok

0

Penasatu.com, Jateng— Dalam rangka memperkuat kerja sama organisasi media Indonesia dan Tiongkok, organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan menandatangani Memorandum Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Wartawan Seluruh Tiongkok atau All China Journalists Association (ACJA). Penandatangan MoU direncanakan dilakukan di Jakarta pada bulan Oktober 2025 mendatang.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam keterangannya, Minggu, 24 Agustus 2025, di Jepara, Jawa Tengah, mengatakan Pengurus Pusat JMSI telah mengirimkan undangan kepada ACJA untuk berkunjung ke Jakarta.

“Dalam pertemuan di Jiangxi, Tiongkok, bulan Juli lalu telah disepakati bahwa MoU akan ditandatangai di Jakarta di bulan Oktober yang akan datang, bersamaan dengan kunjungan balasan ACJA,” ujar Teguh yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jepara. Dalam kunjungan itu Teguh didampingi Anggota Dewan Pakar JMSI Arief Gunawan.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi ACJA akan mengunjungi Bandung dengan kerta cepat Whoosh. Selama di Bandung, delegasi ACJA juga akan mengunjungi museum Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Delegasi ACJA juga dijadwalkan untuk melakukan pembicaraan dengan Dewan Pers dan berkunjung ke sejumlah redaksi media dan kementerian.

Teguh menjelaskan bahwa ACJA telah mensponsori dua platform yang mempertemukan organisasi wartawan dan media dunia. Kedua platform itu adalah Belt and Road Journalists Network (BRJN) dan Home of Journalist.

Teguh ikut dalam pendirian BRJN pada tahun 2017 lalu. Ketika itu dia menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Karena terlibat sejak awal dengan BRJN, Teguh dengan relatif mudah dapat mempromosikan JMSI sehingga diterima menjadi bagian dari BRJN. Selain itu, pada tahun 2024 lalu JMSI juga bergabung dengan Home of Journalists.

“Kita perlu aktif di forum global ini dan mengambil manfaat berupa peningkatan kapasitas media dan wartawan,” ujar Teguh lagi.

Delegasi ACJA yang akan berkunjung ke Indonesia di bulan Oktober 2025 dipimpin Sekretaris Eksekutif ACJA Wu Xu. Adapun anggota delegasi terdiri dari Wakil Pimred Global Times Meng Yuhong, Direktur Pelaksana China Daily Wang Shanshan, Sekjen Asosiasi Shaanxi Fu Hangzhen, Direktur Eksekutif Asosiasi Wartawan Chongqing Ni Ning, dan Wakil Direktur Internasional ACJA Wang Lin.(*)