Dorong Pemberian Insentif untuk Kader Posyandu, Hj Iim : Mereka Ujung Tombak Kesehatan

Penulis

-

Agustus 6, 2025

Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim, S.Pd.

Penasatu.com, Balikpapan — Di balik suksesnya program pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dasar, peran para kader posyandu sering kali luput dari perhatian.

Kader posyandu bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa pamrih, dan tanpa imbalan yang memadai. Melihat kondisi ini, DPRD Kota Balikpapan pun angkat suara.

Diwawancarai awak media, Rabu (6/8/2025) Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim, S.Pd menegaskan pentingnya pemerintah daerah memberikan insentif kepada para kader posyandu sebagai bentuk apresiasi nyata atas kontribusi mereka.

Menurut politisi wanita partai PKS ini, para kader selama ini bekerja secara sukarela, namun tanggung jawab yang diemban tidaklah ringan.

“Kita berupaya mengajukan insentif bagi kader posyandu. Mudah-mudahan anggarannya mencukupi. Mereka saja semangat tanpa insentif, apalagi kalau diberi insentif dan apresiasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD telah menyampaikan usulan ini kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan terus mendorong agar wacana ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa diimplementasikan.

“Sudah kami usulkan ke OPD. Komisi IV terus mendorong hal-hal seperti ini karena kami melihat langsung peran besar kader di lapangan,” tambahnya.

Menurut Hj. Iim, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program promotif dan preventif di bidang kesehatan. Mereka tidak hanya menimbang balita dan mencatat perkembangan gizi, tapi juga menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Kader-kader ini layak mendapat perhatian dan dukungan yang layak,” tegasnya.

“Komitmen kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang pro-kesehatan masyarakat, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tapi juga demi menjaga semangat para kader agar terus berkontribusi optimal dalam pembangunan kesehatan di Balikpapan,” pungkasnya.(*/adv)

Dishub Balikpapan Evaluasi Jukir Binaan, Siapkan Tiga Skema Baru Pengelolaan Parkir

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 5, 2025

0

Teks foto: Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman.

Penasatu.com, Balikpapan — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan saat ini tengah mengevaluasi sistem pengelolaan juru parkir (jukir) binaan.

Langkah ini dilakukan menyusul upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran dan menertibkan praktik parkir liar yang masih marak di sejumlah kawasan.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman, mengatakan pihaknya sedang melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan UPTD Parkir terkait peran serta jukir binaan dalam skema pengelolaan parkir yang akan datang.

“Kami sedang melakukan evaluasi terhadap pola jukir binaan. Ke depan, kami rencanakan ada tiga skema baru pengelolaan parkir di Balikpapan,” ujar Fadli kepada awak media, Selasa (5/8/2025).

Fadli menjelaskan, skema pertama adalah kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola beberapa rute dan kantong parkir. Dalam skema ini, pihak ketiga akan menyediakan sarana prasarana (sarpras), perlengkapan jukir, dan mengelola operasional di lapangan. Pemerintah kota nantinya hanya tinggal menerima kontribusi tetap dari mitra pengelola tersebut.

“Dengan sistem pihak ketiga, pemerintah bisa lebih efisien karena tidak lagi membiayai langsung operasional jukir. Fokus kami adalah berapa besar kontribusi yang bisa masuk ke PAD,” jelasnya.

Skema kedua adalah penerapan sistem parking gate berbasis cashless (non-tunai) di sejumlah titik strategis. Untuk tahap awal, Dishub telah menyiapkan instalasi parking gate di tiga lokasi, yakni Stadion Batakan, Dome Balikpapan, dan kawasan Gunung Kesenian.

“Jika parking gate bisa berjalan optimal, akan menjadi sumber retribusi yang transparan dan modern. Target kami bulan September sistem ini mulai dioperasikan,” katanya.

Sementara skema ketiga tetap melibatkan jukir binaan yang saat ini masih aktif. Namun, Dishub akan melakukan pembinaan lebih lanjut serta sinkronisasi antara lokasi parkir, kantong parkir, dan kewajiban dari pelaku usaha untuk menyediakan lahan parkir sendiri.

“Saat ini ada jukir binaan yang aktif dan ada yang tidak. Ini jadi fokus pembinaan kami agar ke depan lebih tertib dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Selain pembenahan sistem parkir, Fadli juga menegaskan bahwa Dishub tengah menyiapkan satgas khusus untuk penertiban parkir liar, terutama di kawasan MT Haryono dan pusat-pusat bisnis lainnya.

“Parkir liar masih jadi persoalan utama. Satgas akan mulai bergerak bulan Agustus ini, dan kami targetkan optimal beroperasi pada September,” pungkasnya.(*/adv)

Polresta Balikpapan dan Bulog Salurkan Beras SPHP Harga Terjangkau

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 5, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, Polresta Balikpapan bersama Bulog dan Satgas Pangan kembali menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Selasa (5/8/2025).

Penyaluran dilakukan di halaman Dome BSCC Balikpapan dalam bentuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan menyediakan ratusan karung beras SPHP jenis premium. Harga beras dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp13.000 per kilogram atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah, Polri, Bhayangkari, dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin akses masyarakat terhadap bahan pokok.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah bersama Polri dan Bhayangkari untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujar Kombes Anton.

Penyaluran beras SPHP ini juga didukung penuh oleh berbagai satuan di lingkungan Polresta, seperti Satuan Intelkam, Satreskrim, Bagian SDM, serta Humas Polresta. Bhayangkari Cabang Balikpapan juga turut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebelumnya, Bulog juga telah menyalurkan 8,5 ton beras SPHP melalui PT Pos dan menambahkan 11 ton lagi dari gudang Bulog untuk wilayah Balikpapan, dengan total distribusi mencapai sekitar 19,5 ton untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menambahkan bahwa masyarakat masih dapat membeli beras SPHP melalui Stan UMKM Polri–Bhayangkari yang tersedia di lokasi terbuka.

“Kami mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau untuk datang langsung ke stan kami di halaman Dome BSCC. Stan akan tersedia hingga 9 Agustus 2025, dan selanjutnya akan dibuka juga di berbagai fasum (fasilitas umum) seputar Kota Balikpapan,” terang Sangidun.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Puluhan karung beras telah tersalurkan, dan kegiatan serupa akan terus digelar guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok harian masyarakat secara berkelanjutan.(*)

Komisi II DPRD Balikpapan Dukung Kerja Sama Pemkot dan PT Arsari untuk Atasi Krisis Air Bersih

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan — Krisis air bersih yang masih melanda sejumlah wilayah di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Hadirnya kerja sama antara Pemkot Balikpapan dan PT Arsari Tirta Perdana menjadi harapan besar dalam pemenuhan air bersih bagi warga kota Balikpapan kedepannya.

Kerja sama yang dilakukan Pemkot Balikpapan tersebut, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Balikpapan.

Diwawancarai awak media ini, Senin (4/8/2025). Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

“Kerja sama ini adalah salah satu ikhtiar strategis yang kami dukung penuh. Air bersih adalah kebutuhan vital, dan saat ini Balikpapan masih mengalami keterbatasan pasokan. Dengan kerja sama ini, kita berharap ada solusi jangka panjang yang bisa menjangkau seluruh masyarakat,” ujar politisi Golkar yang karib disapa Adi.

Adi menjelaskan bahwa keterbatasan sumber air di Balikpapan mendorong pemerintah untuk mencari alternatif dari berbagai sumber, termasuk potensi aliran air dari luar kota seperti Sungai Mahakam dan kawasan Embung Aji Raden.

“Kami harap program dari pemerintah pusat, seperti suplai dari Sungai Mahakam, bisa terealisasi pada 2026. Ini penting untuk mengurangi defisit air bersih di Balikpapan yang semakin terasa, terutama karena pertumbuhan penduduk dan kawasan perumahan baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adi menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur pendukung, seperti peremajaan jaringan perpipaan agar distribusi air lebih efisien dan minim kebocoran.

“Selain menambah sumber air, penggantian pipa-pipa lama juga harus dilakukan. Jangan sampai air sudah diproduksi dengan baik tapi bocor sebelum sampai ke warga. Maka, pemkot juga perlu fokus pada rehabilitasi jaringan distribusi air bersih,” katanya.

Adi juga menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh seluruh kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih.

“Kami di DPRD sangat mendukung program wali kota dalam penyediaan air bersih. Ini menyangkut kualitas hidup warga, apalagi Balikpapan kini menjadi magnet bagi pendatang baru. Maka ketersediaan air bersih harus bisa mengikuti pertumbuhan kota,” tegasnya.(*/adv)

Raperda RPJMD 2025-2029 Disetujui DPRD Balikpapan, Muhaimin: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Masuk Program Prioritas

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teka foto: Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin.MT

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut baik persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin ST, menegaskan bahwa setelah mendapat persetujuan DPRD, tahapan selanjutnya adalah pengajuan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan Gubernur.

“Usulan Raperda RPJMD tahun 2025–2029 sudah disetujui DPRD. Selanjutnya tinggal diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Setelah itu baru bisa ditetapkan sebagai Perda,” jelas Muhaimin usai mengikuti rapat paripurna.

Menurut Muhaimin, RPJMD ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan selama lima tahun ke depan, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra OPD dan Renja.

“Isi dalam RPJMD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah kota, mulai dari Renstra, Rencana Kerja (Renja), hingga kebijakan lintas sektor lainnya. Ini merupakan penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih,” tambahnya.

Terkait substansi RPJMD, Muhaimin menegaskan bahwa program prioritas tetap mengacu pada sembilan agenda utama pembangunan yang telah dicanangkan kepala daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah.

Namun, salah satu sorotan penting yang juga disampaikan fraksi-fraksi adalah perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur dan berkelanjutan.

“Yang ditekankan oleh fraksi-fraksi tadi adalah bagaimana PAD kita bisa meningkat. Karena PAD ini berhubungan langsung dengan kapasitas pembiayaan daerah. Maka proyeksi PAD lima tahun ke depan harus berdasarkan analisis yang matang,” ujar Muhaimin.

Ia berharap dengan dukungan penuh dari DPRD, seluruh target yang tertuang dalam RPJMD bisa dijalankan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

“Kami optimis, dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, seluruh program pembangunan dalam lima tahun ke depan bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tutup Muhaimin.(*/adv)

Budiono Soroti Stunting, Jalan Lingkungan dan Krisis Air yang Masih Terjadi di Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teks foto: Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono.

Penasatu.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Alwi Al Qadri dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin ST yang mewakili Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud SE.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk menetapkan rancangan RPJMD sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, saat diwawancarai awak media usai paripurna, Senin (4/8/2025) menyampaikan beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah tingginya angka stunting di Balikpapan. Budiono menekankan pentingnya kerja kolektif antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka tersebut secara drastis dalam lima tahun ke depan.

“Angka stunting kita masih tinggi. Harapan kami, dalam lima tahun mendatang bisa ditekan hingga nol. Seluruh OPD terkait harus serius dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Budiono.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan di lingkungan pemukiman. Budiono menilai, pengaspalan jalan yang dilakukan selama ini belum optimal dan perlu perbaikan agar lebih tahan lama.

“Sering kali hanya dilakukan cor-coran atau tambalan tipis, yang akhirnya rusak lagi dalam dua tahun. Harusnya diaspal secara menyeluruh, walau tipis tapi berkualitas, supaya awet,” katanya.

Terkait dengan sektor sumber daya manusia, Budiono mengingatkan pentingnya mutasi dan promosi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis pada kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai.

“Kami menyoroti ada penempatan ASN yang kurang tepat. Misalnya, ada yang berlatar belakang guru tapi ditempatkan di posisi yang tidak relevan. Mutasi sebaiknya dilakukan sesuai regulasi melalui pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tegasnya.

Budiono juga menyampaikan keluhan warga terkait kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di wilayah Balikpapan Barat. Ia mengatakan telah menerima pesan dari warga yang mengeluhkan minimnya distribusi air bersih di daerah dataran tinggi.

“Saya mendapat laporan dari warga Balikpapan Barat bahwa air sulit naik ke wilayah-wilayah tinggi. Salah satu solusinya bisa dengan menambah booster atau pompa agar distribusi lebih merata,” jelas Budiono.

Ia juga menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur jaringan pipa, termasuk mengatasi kebocoran, menjadi prioritas. Tahun depan, pemerintah kota merencanakan pembebasan lahan di kawasan Haji Raden untuk menambah kapasitas pasokan air bersih.

“Kami dorong agar tahun depan ada peningkatan pasokan air melalui pembebasan lahan baru. Ini penting untuk memperkuat ketahanan air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan,” tutupnya.(*/adv)

DPRD Balikpapan Siap Fasilitasi Keluhan Nelayan Terkait Dugaan Pencemaran Laut

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teks foto: Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Penasatu.com, Balikpapan — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, merespons keluhan dari Gabungan Nelayan Balikpapan (Ganeba) terkait dugaan pencemaran laut akibat aktivitas tongkang batubara.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjembatani aspirasi para nelayan, asalkan laporan disampaikan secara resmi.

Hal ini disampaikan Alwi saat diwawancarai usai memimpin rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025).

“Walaupun ada keluhan yang kami dengar, saya berharap para nelayan bisa melapor secara resmi ke kantor DPRD. Kalau hanya melalui media atau katanya, kami kesulitan untuk mengambil langkah konkret,” tegas Alwi.

Ia mengatakan bahwa DPRD terbuka untuk menindaklanjuti persoalan ini, termasuk dengan memanggil perusahaan-perusahaan batubara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bahkan turun langsung ke lapangan jika dibutuhkan.

“Kalau ada laporan resmi, kita bisa panggil pihak perusahaan, kita bisa adakan RDP, bahkan kita bisa cek langsung ke lapangan. Tapi harus ada surat masuk. Kami tidak ingin menindaklanjuti informasi yang belum jelas sumbernya,” ujarnya.

Alwi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan dari tumpahan batubara yang mencemari laut dan mengganggu mata pencaharian para nelayan. Ia menduga tumpahan bisa terjadi karena muatan tongkang yang melebihi kapasitas.

“Kemungkinan bukan dibuang, tapi tumpah karena muatan tongkang yang berlebihan. Ini juga harus kita peringatkan agar ke depan jangan memaksakan kapasitas, karena kalau tumpah kiri kanan, ya pasti merusak ekosistem laut,” jelasnya.

Alwi juga mengajak media untuk membantu menjembatani komunikasi antara nelayan dan DPRD, terutama jika ada nelayan yang kesulitan menyampaikan laporan secara langsung.

“Kalau teman-teman media punya kontak dari asosiasi nelayan, tolong disampaikan ke kami. DPRD siap menerima dan menjembatani, tapi tentu kami butuh data yang valid agar bisa bertindak,” tuturnya.

Alwi berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya para nelayan, agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Kita ingin ada penyelesaian yang win-win solution. Tapi semuanya harus dimulai dari laporan resmi. Kalau ada bukti video, foto, atau dokumen silakan disertakan agar kami bisa bekerja lebih efektif,” tutup Alwi.(*/adv)

DP3AKB Balikpapan Targetkan Ruang Bermain Anak di 34 Kelurahan, Terkendala Anggaran dan Lahan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teks foto: Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Heria Prisni.

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus mendorong realisasi pembangunan ruang bermain anak (RBA) ramah keluarga di seluruh wilayah kota. Namun, kendala anggaran dan ketersediaan lahan masih menjadi tantangan utama.

Hal tersebut disampaikan langsung, Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Heria Prisni saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Balikpapan di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025).

“Kami sudah mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD dan dewan, tetapi pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Target kami, selama lima tahun ke depan, ruang bermain anak ini sudah bisa terbangun di 34 kelurahan dan 6 kecamatan,” jelas Heria.

Saat ini, baru tiga titik ruang bermain anak yang telah tersedia melalui program pemerintah, yaitu di kawasan Islamic Center, Taman Bekapai, dan di Wiluyo Puspoyudo. Selain itu, namun ada juga beberapa ruang bermain juga dibangun melalui dukungan pihak swasta.

“Memang baru tiga yang dibangun dari anggaran pemerintah. Tapi ada juga yang dari swasta)l. Kami bersyukur ada dukungan seperti itu,” ujarnya.

Tahun ini, DP3AKB belum menetapkan jumlah pasti pembangunan RBA baru karena masih menunggu kejelasan anggaran, termasuk dari APBD Perubahan.

“Sebenarnya kami sudah mengusulkan tambahan ruang bermain melalui anggaran perubahan tahun ini. Mudah-mudahan tidak dicoret dalam pembahasan nanti. Tapi karena masih menunggu rapat, saya belum bisa pastikan,” tambahnya.

Heria menuturkan, pihaknya juga menyasar pembangunan ruang bermain di lingkungan rumah ibadah untuk memperluas jangkauan dan keberagaman lokasi. Masjid telah menjadi lokasi pertama tahun lalu, disusul gereja Protestan di dekat Polda Kaltim tahun ini. Selanjutnya, DP3AKB menargetkan rumah ibadah umat Hindu, Buddha, dan Katolik.

“Kami ingin ada keterwakilan dari semua umat beragama. Pendekatan sedang kami lakukan agar ke depan lima rumah ibadah memiliki fasilitas ruang bermain anak. Ini juga bentuk inklusivitas layanan,” tutur Heria.

Terkait ketersediaan lahan, DP3AKB mengaku terbuka memanfaatkan tanah milik publik sepanjang sudah dihibahkan kepada pemerintah.

“Lahannya tidak harus di kantor kelurahan, tapi yang penting berada di wilayah kelurahan tersebut. Kalau ada tanah warga yang dihibahkan ke pemerintah, itu sangat membantu. Tapi kalau bukan hibah, kami tidak bisa bangun. Tidak bisa diganti rugi, karena ini bukan pembelian tanah,” tegasnya.

Untuk membangun satu unit ruang bermain anak standar, DP3AKB memerlukan dana sekitar Rp300 juta hingga Rp500 juta. Jika ingin fasilitas yang lebih lengkap dan modern, anggarannya bisa lebih tinggi.

“Standarnya di angka Rp300–500 juta per unit. Kalau mau lebih lengkap lagi, tentu bisa di atas itu. Tahun depan juga kami sudah mulai usulkan tambahan untuk program di Taman Tiga Generasi’,” tutup Heria.(*/adv)

Belajar Tata Kelola Transportasi Massal dan Agenda Kerja, DPRD Samarinda Kunjungi DPRD Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teka foto: Rombongan DPRD Samarinda foto bersama usai diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Senin (4/8/2025) dalam rangka studi komparatif mengenai pelaksanaan agenda kerja dan sistem transportasi massal gratis yang telah dijalankan di kota minyak tersebut.

Rombongan DPRD Samarinda diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, di ruang rapat gabungan lantai 2 Kantor DPRD Balikpapan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai mekanisme kerja legislatif serta kebijakan transportasi publik.

Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Drs. Rusdi, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memahami sistem penganggaran dan perencanaan kegiatan DPRD, khususnya melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus).

“Kami ingin melihat bagaimana pola perencanaan kegiatan di DPRD Balikpapan. Apakah ada perbedaan atau kesamaan dengan sistem yang kami terapkan di Samarinda. Ternyata pada prinsipnya serupa, kegiatan-kegiatan tetap harus melalui rapat konsultasi pimpinan maupun Banmus, sesuai tata tertib,” ujar Rusdi.

Selain membahas perencanaan kegiatan, hal yang paling menarik perhatian rombongan adalah program transportasi massal gratis Bus Bacitra (Balikpapan Cinta Transportasi Rakyat) yang telah berjalan di Balikpapan selama hampir dua tahun terakhir.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan bahwa program ini menjadi daya tarik utama bagi DPRD Samarinda untuk dikaji dan kemungkinan diadopsi.

“Mereka sangat tertarik dengan konsep transportasi gratis yang sudah kami jalankan melalui Bus Bacitra. Bahkan, mereka ingin mengkaji apakah sistem ini bisa diterapkan juga di Samarinda,” kata Yono.

Namun, Yono menekankan bahwa penerapan program transportasi gratis memerlukan anggaran yang tidak kecil.

“Untuk membuka satu rute saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp18 hingga Rp20 miliar per tahun. Ini tentu jadi bahan pertimbangan apakah hal serupa bisa diimplementasikan di Samarinda,” jelasnya.

Selain aspek teknis, DPRD Samarinda juga mempelajari bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan mengantisipasi dampak sosial dari implementasi transportasi gratis, terutama terhadap para sopir angkutan kota (angkot) yang terdampak.

“Waktu awal diterapkan, tentu ada penolakan dari para sopir angkot. Tapi kami berikan kompensasi, sehingga mereka bisa beralih atau mendapatkan solusi alternatif. Ini juga menjadi bahan pertimbangan penting bagi DPRD Samarinda,” pungkas Yono.(*/adv)

DPRD Balikpapan Setujui Raperda RPJMD 2025–2029, Fraksi NasDem Soroti Target PAD dan Stunting

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 4, 2025

0

Teks foto: Vera Yulianti, juru bicara Fraksi NasDem.

Penasatu.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Rapat yang dilangsungkan di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Senin (4/8/2025) ini dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD, yakni Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono. Turut hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin ST, mewakili Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh 31 anggota dewan tersebut, enam fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka atas jawaban wali kota.

Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama sebagai tahapan final sebelum dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan bahwa Raperda RPJMD 2025–2029 ini merupakan acuan utama dalam menyusun arah pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan.

“RPJMD adalah pedoman bersama bagi Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas pembangunan. Setelah tahapan ini, evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi langkah final sebelum ditetapkan sebagai Perda,” terang Alwi.

Salah satu fraksi yang menyoroti secara tajam substansi RPJMD adalah Fraksi NasDem. Melalui juru bicaranya Vera Yulianti, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan penting dan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami mengapresiasi semangat Pemerintah Kota dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang saat ini masih sangat tinggi, yakni sebesar 70,10 persen. Kami yakin potensi PAD masih bisa dioptimalkan dari sektor pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya,” ujarnya.

Fraksi NasDem juga mendorong penerapan sistem reward and punishment terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD. Bila capaian PAD melampaui target, OPD yang bersangkutan patut diberi penghargaan. Sebaliknya, jika tidak mencapai target, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait.

Tak hanya soal pendapatan daerah, Fraksi NasDem juga mengangkat isu kesehatan, khususnya terkait prevalensi stunting di Kota Balikpapan yang masih berada di angka 19,3 persen pada tahun 2024.

“Kami meminta saudara Wali Kota untuk segera mengambil langkah terobosan dalam menurunkan angka stunting. Harus melibatkan semua unsur, terutama organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi NasDem juga mendorong agar segera disusun regulasi pendukung dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai landasan hukum operasional bagi instansi terkait dalam penanganan stunting, termasuk dalam hal penganggarannya.

“Kami berharap Perwali tersebut dapat menjadi pedoman dalam merespons cepat isu-isu strategis seperti stunting, agar intervensi bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” imbuhnya.(*)

penasatu.com