Serap Aspirasi, H. Laisa Hamisah Fokus pada Masalah Banjir, Posyandu, dan Fasilitas Umum di Balikpapan Selatan

Penulis

-

Agustus 29, 2025

Teks foto: Laisa menegaskan, meski ada fasilitas umum perumahan yang belum diserahkan pihak developer kepada pemerintah, masyarakat tidak boleh diabaikan.

Penasatu.com, Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Laisa Hamisah, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 yang digelar di Perum Palm Hills, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kamis (28/8/2025) malam.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai persoalan masyarakat mengemuka, mulai dari masalah banjir, kebutuhan posyandu, hingga ketersediaan fasilitas umum dan pelayanan publik.

Salah satu keluhan utama warga adalah banjir yang masih kerap melanda beberapa titik di kawasan Sepinggan.

Laisa menegaskan, meski ada fasilitas umum perumahan yang belum diserahkan pihak developer kepada pemerintah, masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Walaupun bagaimana, kalau masyarakat kebanjiran, masa mau dibiarkan? Kami tetap akan memperjuangkan agar persoalan banjir ini bisa ditangani,” tegasnya.

Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan posyandu yang sudah lama tidak aktif. Laisa mengaku banyak menerima aspirasi terkait kebutuhan layanan kesehatan dasar ini.

“Posyandu itu penting, apalagi bagi ibu dan anak. Kalau sudah lebih dari 10 tahun tidak ada, ini jelas harus diperjuangkan. Silakan warga lengkapi surat-surat dan legalitasnya, agar bisa segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Isu lain yang juga disampaikan masyarakat adalah keterbatasan akses air bersih di beberapa RT. Meski sebagian wilayah sudah terpasang jaringan PDAM sejak 2007, namun di beberapa titik, seperti RT 5 dan RT 6, pipa induk masih kosong.

“Kami akan dorong agar PDAM segera menuntaskan pemasangan jaringan di wilayah yang belum terlayani. Jangan sampai ada warga yang kesulitan air bersih,” jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan fasilitas jalan dan sekolah juga masuk dalam daftar aspirasi warga. Menurut Laisa, kewajiban developer menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) harus ditegakkan sesuai aturan.

“Banyak perumahan yang dibangun tapi fasilitas jalannya tidak diserahkan. Padahal sesuai undang-undang, developer wajib menyediakan dan menyerahkan pasum dan pasos kepada pemerintah,” terangnya.

Terkait layanan kesehatan di Puskesmas, warga meminta agar jam pelayanan tidak terlalu kaku. Menanggapi hal ini, Laisa menekankan agar petugas tetap siaga melayani masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.

“Jangan sampai masyarakat datang dalam keadaan emergensi, tapi tidak dilayani hanya karena jam istirahat. Semua fasilitas pelayanan publik harus optimal,” pungkasnya.(*/adv)

Reses di Perum Graha Indah, Oddang Masih Menerima Keluhan Banjir di Karenakan Drainase Buruk

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 28, 2025

0

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifudin Oddang saat menyampaikan komitmennya kepada warga saat reses di Perum Graha Indah, Balikpapan Utara.

Penasatu.com, Balikpapan – Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifudin Oddang berlangsung hangat di Perum Graha Indah, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Kamis (28/8/2025) sore.

Puluhan warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhan sehari-hari yang masih menjadi persoalan klasik.

Mulai dari jalan lingkungan yang belum merata, drainase yang buruk hingga rawan banjir, hingga penerangan jalan umum yang masih minim.

“Kalau hujan deras, air cepat meluap karena saluran tidak berfungsi baik. Akibatnya, rumah kami sering kebanjiran,” ungkap salah seorang warga.

Tak hanya infrastruktur dasar, aspirasi juga mengalir soal pembangunan lokasi UMKM, pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber ekonomi warga, hingga legalitas tanah yang masih membingungkan.

Sejumlah warga juga meminta perhatian pada akses jalan menuju GPID Yerusalem yang masih berupa batu latrit dan sulit dilalui.

“Kami juga butuh ruang bagi UMKM. Banyak warga punya usaha kecil, tapi belum ada lokasi yang bisa menampung,” kata salah satu tokoh warga setempat.

Menanggapi berbagai masukan itu, Syarifudin Oddang berkomitmen menampung dan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang disampaikan melalu reses.

“Semua aspirasi ini penting. Kami akan kawal melalui fungsi pengawasan dan penyusunan program pembangunan daerah. Harapannya kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar pembangunan di Balikpapan Utara lebih merata.

“Warga Graha Indah sudah menyampaikan dengan jelas, dan tugas kami tinggal memperjuangkannya,” ujarnya.(*/adv)

Reses di Karang Rejo, Nelly Turallo Kembali Mendapat Keluhan Permasalahan Banjir.

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 28, 2025

0

Teks foto: Nelly Turuallo, anggota DPRD Balikpapan saat menjelaskan proses usulan warga, namun dia juga mengungkapkan kekecewaannya akibat lambatnya kehadiran perwakilan kelurahan, sehingga tidak bisa mendengar langsung keluhan warga tentang permasalahan lingkungan.

Penasatu.com, Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Dapil Balikpapan Tengah, Nelly Turallo, menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) di Kelurahan Karang Rejo, Rabu (27/8/2025) malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan 16 RT tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan yang didominasi persoalan drainase dan perhatian terhadap kader kesehatan.

Menurut Nelly, usulan pembangunan jalan kali ini tidak banyak muncul karena sebagian besar kondisi jalan di Karang Rejo sudah cukup baik. Namun, persoalan banjir akibat drainase yang kurang memadai justru menjadi sorotan warga.

“Memang usulan jalan hampir tidak ada, karena sudah banyak yang diperbaiki. Sekarang aspirasi warga lebih banyak bergeser ke masalah drainase, karena Karang Rejo ini memang rawan banjir,” ujar Nelly di hadapan peserta reses.

Selain drainase, warga juga menyoroti persoalan pendidikan, kesehatan, dan perhatian terhadap kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di lingkungan.

“Tadi ada juga usulan soal pendidikan dan kesehatan. Termasuk perhatian terhadap kader yang selama ini bekerja dengan penuh keikhlasan. Mereka itu kan bekerja sukarela, insentifnya kecil sekali, hanya sebatas uang transport. Kalau dihitung, bahkan untuk ongkos transportasi saja kurang,” jelasnya.

Nelly mengungkapkan, DPRD sudah membahas persoalan insentif kader bersama Dinas Kesehatan dan DP3AKB, bahkan melakukan studi tiru ke daerah lain. Dari hasil pembahasan itu, pemerintah sudah mulai menambah besaran insentif meskipun belum ideal.

“Alhamdulillah sudah ada kenaikan sedikit. Memang belum cukup, tapi itu langkah awal. Saya akan terus dorong agar pemerintah lebih serius memperhatikan kader,” tegas Nelly.

Di tengah jalannya reses, sempat terjadi ketegangan terkait keterlambatan perwakilan dari pihak kelurahan yang datang menjelang pelaksanaan reses berkahir.

Nelly tidak menutupi kekecewaannya karena menurutnya kehadiran lurah atau perwakilannya penting untuk mendengar langsung aspirasi warga.

“Saya sempat marah tadi. Masa undangan sudah disebar, tapi perwakilan kelurahan datang terlambat. Padahal ini kesempatan bagus, ada 16 RT kumpul semua. Seharusnya mereka hadir untuk mendengar langsung. Kita ini pejabat, seharusnya memberi ruang lebih banyak untuk mendengar warga,” ucapnya dengan nada tegas.(*/adv)

Warga Baru Tengah Keluhkan Krisis Air Bersih dalam Reses Hj. Muliati

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 28, 2025

0

Teks foto: Hj.Muliari saat menjelaskan perihal keluhan warga, “Air bersih ini kebutuhan pokok, Bu Dewan. Kadang mengalir, kadang tidak. Kalau pun ada, sering kecil sekali tekanannya,” ungkap Rahmania salah seorang warga RT 01 Kelurahan Baru Tengah.

Penasatu.com, Balikpapan – Persoalan air bersih kembali menjadi isu utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. Muliati, yang digelar di kediaman pribadinya di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kamis (28/8/2025).

Sejumlah warga yang hadir menyampaikan langsung keluhan mereka terkait sulitnya mendapatkan pasokan air bersih yang lancar dan merata.

Kondisi ini disebut sudah cukup lama dirasakan, terutama di wilayah Balikpapan Barat yang masih kerap mengalami gangguan distribusi air.

“Air bersih ini kebutuhan pokok, Bu Dewan. Kadang mengalir, kadang tidak. Kalau pun ada, sering kali kecil sekali tekanannya,” ungkap Rahmania salah seorang warga RT 01 Kelurahan Baru Tengah.

Selain Rahmaniah, persoalan air bersih juga dikeluhkan Sabariah wargar RT 01, Kelurahan Baru Ulu.

“Air di tempat saya sudah tidak mengalir selama sebulan terlakhir ini, katanya saya di suruh melapor, tapi saya sudah melapor dan sampai saat ini belum juga mengalir,” ungkapnya.

Masalah sulitnya mendapatkan Gas LPG 3 Kg juga menjadi salah satu keluhan warga dan permasalahan Stunting tidak luput dari aspirasi yang disampaikan warga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Muliati menegaskan bahwa masalah air bersih memang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Ia berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan.

“Kami akan terus mendorong agar pemerintah kota bersama PTMB Balikapapan atau PDAM segera mencari solusi yang nyata. Air bersih tidak bisa ditawar, ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Muliati.

Selain masalah air bersih, warga juga sempat menyampaikan sejumlah persoalan lain terkait infrastruktur jalan lingkungan hingga fasilitas umum yang perlu ditingkatkan.

Hj. Muliati menekankan bahwa seluruh aspirasi warga akan ia rangkum untuk kemudian disalurkan melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Memang ada beberapa aspirasi yang belum terealisasi dalam reses sebelumnya, tapi akan terus saya kawal agar bisa segera terealisasi,” ujarnya.

“Semua masukan dari masyarakat ini penting. Insya Allah akan saya perjuangkan agar bisa masuk dalam program pembangunan kota,” pungkasnya.(*/adv)

Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Pajak, FPMB Apresiasi Kinerja Wali Kota Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 28, 2025

0

Teks.foto: Ali Amin, Ketua FPMB mewakili suara masyarakat, menyambut baik pernyataan Wali Kota Balikpapan H.Rahmad Mas’ud menunda kenaikan PBB.

Penasatu.com, Balikpapan, — Ketua Umum Forum Peduli Masyarakat Balikpapan (FPMB), M. Ali Amin, melakukan kunjungan resmi ke Kantor Wali Kota Balikpapan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat menjadi perbincangan hangat di tengah warga.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu disambut langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas’ud, SE, MM. Dalam audiensi tersebut, perbincangan berjalan terbuka dan komunikatif, membahas sejumlah isu yang belakangan ini mencuat di tengah masyarakat, khususnya soal dugaan kenaikan PBB yang sempat memicu aksi demonstrasi.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wali Kota Balikpapan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah kota yang menaikkan tarif PBB.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada kenaikan PBB. Pemerintah Kota Balikpapan tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menaikkan pajak tersebut. Dan saya berjanji selama masa kepemimpinan saya, PBB tidak akan dinaikkan,” tegas Rahmad Mas’ud dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen wali kota untuk merespons keresahan warga dengan serius, serta sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan mendengarkan suara rakyat.

Ali Amin, yang hadir mewakili suara masyarakat, menyambut baik pernyataan tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas klarifikasi dari wali kota dan menilai langkah ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi tanggapan Bapak Wali Kota. Ini adalah kabar baik bagi warga Balikpapan. Saya berharap masyarakat tidak lagi terprovokasi dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali juga mengimbau kepada seluruh elemen media untuk menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan publik. Ia menekankan pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Amin juga menyampaikan apresiasinya terhadap sejumlah program pembangunan yang telah dan sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kepemimpinan Rahmad Mas’ud. Menurutnya, pembangunan kota berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa capaian yang disorot antara lain penambahan gedung sekolah untuk tingkat SD dan SMP, pembagian seragam gratis kepada siswa, serta perbaikan infrastruktur seperti trotoar dan jalan utama di kawasan MT Haryono.

“Kami melihat ada kemajuan nyata, terutama dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Jalan di kawasan MT Haryono kini jauh lebih rapi dan estetik, bahkan menyerupai suasana kota Jogja. Ini tentu jadi kebanggaan bagi warga,” kata Ali.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan pembangunan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar dan fasilitas umum.

Menutup pertemuan, Ali Amin menyerukan kepada seluruh warga Balikpapan untuk terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota, agar program-program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan optimal hingga akhir masa jabatan Rahmad Mas’ud.

“Mari kita dukung bersama kepemimpinan Bapak Rahmad Mas’ud. Jika ada hal yang kurang, mari kita sampaikan dengan cara yang santun dan membangun. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi antara semua pihak,” pungkasnya.

Pertemuan antara Ketua FPMB dan Wali Kota Balikpapan ini menjadi contoh dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, dalam upaya menjaga stabilitas sosial serta memastikan aspirasi rakyat dapat tersampaikan secara langsung dan tepat sasaran.(*)

Ditresnarkoba Polda Kaltim Bekuk Pengedar, Sita 1 Kg Sabu dan 2.560 Butir Ekstasi

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 28, 2025

0

Teks foto: Barang bukti Narkoba yang berhasil disita, Sabu dengan berat brutto 1.001,57 gram yang dikemas dalam plastik klip dan Ekstasi sebanyak 2.560 butir dengan berbagai merek. Insert, terduga pelaku HZ (40).ist

Penasatu.com, Samarinda – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kaltim kembali menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Seorang pria berinisial HZ (40), warga Jalan P. Suriansyah, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, diamankan pada Selasa (26/8/2025) dini hari sekitar pukul 02.30 WITA.

Penangkapan HZ merupakan hasil pengembangan dari tersangka HE, yang lebih dulu ditangkap dalam rangkaian Operasi Antik Mahakam 2025. Dari informasi yang diperoleh, diketahui masih terdapat narkotika yang disimpan oleh adik HE, hingga akhirnya tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:

Sabu seberat brutto 1.001,57 gram yang dikemas dalam plastik klip.

Ekstasi sebanyak 2.560 butir dengan berbagai merek.

3 buah tas, 1 unit handphone, dan 2 timbangan digital.

Dirresnarkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan bahwa tersangka mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari seseorang bernama Een.

“Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus sebelumnya. Kami akan terus mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kedua tersangka,” tegas Bambang.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut. Polda Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika, guna melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.(hums)

Sarana Pendidikan, PJU dan Jalan Lingkungan jadi Isu di Reses Nelly Turuallo di Kelurahan Karang Jati

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 27, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Warga Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah, khususnya dari 17 Rukun Tetangga memanfaatkan momentum Reses anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, Rabu (27/8/2025).

Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan fasilitas pendidikan, semuanya mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Nelly menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui beberapa mekanisme, baik lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses anggota dewan.

Ia menegaskan, setiap usulan akan ditampung untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat legislatif bersama pemerintah kota.

“Semua aspirasi yang disampaikan warga tentu akan saya catat dan perjuangkan. Hanya saja prosesnya tidak bisa instan, karena ada mekanisme dan pembahasan yang harus dilalui,” ujar Nelly.

Salah satu masukan datang dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Karang Jati, Siti Aminah. Ia mengeluhkan kondisi toilet sekolah yang tidak memadai serta keterbatasan sarana belajar.

“Kami sangat berharap ada bantuan meja dan kursi belajar sekitar 70 pasang, karena sebagian yang ada saat ini sudah rusak,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Nelly menyampaikan bahwa usulan tersebut akan masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) untuk dibahas pada APBD 2026.

Ia juga menekankan pentingnya kesabaran masyarakat karena proses pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Setiap RT pasti punya usulan, dan saya berusaha untuk mengakomodirnya secara bergilir. Jadi mohon dimaklumi jika tidak semua langsung terealisasi di tahun yang sama,” katanya.

Selain infrastruktur dan pendidikan, warga juga menyinggung persoalan pemangkasan pohon, drainase yang tersumbat, hingga perbaikan fasilitas umum lainnya.

Menurut Nelly, hal-hal teknis tersebut juga akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera ditindaklanjuti.

Nelly menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Karang Jati pada pembahasan program pembangunan kota.(*/adv)

Komisi III DPRD Kaltim Soroti Jalan Poros Kariangau yang Rusak

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 27, 2025

0

Teks foto: Abdulloh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Jangan hanya beralasan anggaran. Jalan ini sudah jadi saksi bisu jatuhnya korban. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa ada nyawa melayang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan main-main dengan keselamatan masyarakat.

Penasatu.com, Balikpapan — Jalan poros Kariangau menuju gate PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) kembali menuai sorotan tajam. Ruas jalan yang menjadi urat nadi distribusi logistik, akses pekerja, dan jalur transportasi warga itu kondisinya kian memprihatinkan. Aspal terkelupas, lubang menganga di mana-mana, hingga sejumlah titik nyaris tak layak dilintasi. Kecelakaan lalu lintas pun sudah sering terjadi.

Menanggapi keluhan masyarakat yang tak kunjung digubris, Komisi III DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan di ruang rapat PT KKT, sekaligus melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Rapat dipimpin Ketua Komisi III, H. Abdulloh, S.Sos., M.E, didampingi anggota komisi lainnya. Hadir pula Direktur PT KKT, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta sejumlah pihak terkait.

Dalam forum tersebut, Abdulloh menyoroti lambannya penanganan jalan Kariangau yang dinilai mencerminkan ketidakseriusan pemerintah pusat melalui BBPJN.

“Jangan hanya beralasan anggaran. Jalan ini sudah jadi saksi bisu jatuhnya korban. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa ada nyawa melayang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan main-main dengan keselamatan masyarakat,” tegas Abdulloh.

Ia menekankan bahwa ruas Kariangau bukan sekadar jalan biasa, melainkan pintu gerbang industri Kalimantan Timur. Jalur ini menopang distribusi barang, akses pekerja industri, hingga kepercayaan investor terhadap dukungan pemerintah pada sektor infrastruktur.

Perwakilan BBPJN beralasan sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan longsor di jalan Balikpapan–Samarinda. Namun, penjelasan itu langsung dipatahkan Abdulloh.

“Kalau anggaran terbatas, carikan solusi lain. Usulkan pergeseran, ajukan tambahan, atau lakukan perbaikan darurat. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban,” tegasnya lagi.

Menurut Abdulloh, membiarkan jalan Kariangau rusak sama dengan membuka “ladang maut” bagi pengguna jalan. Karena itu, ia menegaskan hasil RDP kali ini harus segera ditindaklanjuti, bukan sekadar catatan rapat.

“Masyarakat menunggu bukti, bukan janji. Jalan ini harus segera diperbaiki, titik,” ujarnya.

Kini, bola panas ada di tangan BBPJN. Komisi III DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata.

“Apakah pemerintah pusat berani menjawab tuntutan ini, atau justru membiarkan jalan rusak di Kariangau menjadi monumen bisu kelalaian negara? Kita lihat prosesnya,” tandas Abdulloh.(*)

Polresta Balikpapan Ingatkan Warga Waspada Penipuan Online Berkedok Beras Murah SPHP, Ini Imbauan Kasi Humas

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 27, 2025

0

Teks foto: Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menegaskan bahwa hingga kini masih ditemukan upaya penipuan dengan memanfaatkan media sosial maupun situs tidak resmi.

Penasatu.com, Balikpapan – Polresta Balikpapan mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan online yang mengatasnamakan program penjualan beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menegaskan bahwa hingga kini masih ditemukan upaya penipuan dengan memanfaatkan media sosial maupun situs tidak resmi. Pelaku biasanya menawarkan harga beras murah melalui transaksi daring untuk menarik perhatian calon korban.

“Pastikan masyarakat hanya bertransaksi di tempat resmi dan terpercaya. Jangan mudah tergiur dengan penawaran harga beras murah SPHP melalui situs yang tidak jelas. Lakukan pengecekan terlebih dahulu atas kebenaran program Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut,” ujarnya, Selasa (26/8/2025)

Polresta Balikpapan juga membagikan beberapa tips agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan, antara lain:

Kenali situs resmi sebelum melakukan transaksi.

Cek kebenaran program melalui informasi resmi pemerintah atau instansi terkait.

Koordinasi dengan Bulog atau Kepolisian, jika ragu dengan penawaran online.

Segera laporkan kepada pihak berwajib apabila menjadi korban penipuan, agar dapat ditindaklanjuti dan mencegah korban berikutnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan transaksi beras murah SPHP dapat berjalan aman dan lancar. “Mari bersama-sama melawan penipuan online dengan tidak memberi ruang bagi para pelaku untuk beraksi,” tegas Ipda Sangidun.(*)

Penanganan Banjir Jadi Prioritas, DPRD Tekankan Proyek Harus Tepat Sasaran

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 26, 2025

0

Teks foto: Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Penasatu.com, Balikpapan – Masalah banjir kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, saat diwawancarai awak media, Selasa (26/8/2025) usai memimpin rapat paripurna di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kota tidak boleh mengabaikan persoalan klasik yang setiap tahun dikeluhkan warga.

“Penanganan banjir ini memang skala prioritas karena langsung berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kami selalu mengingatkan Dinas PU agar setiap tahun menganggarkan program ini, sehingga banjir benar-benar bisa ditangani,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah pekerjaan fisik penanganan banjir sudah mulai berjalan tahun ini, antara lain pelebaran saluran di kawasan Gunung Sari serta normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di sekitar Pasar Segar.

Ia berharap seluruh proyek tersebut selesai tepat waktu agar titik genangan di kota bisa berkurang signifikan.

“Kalau bisa, banjir sama sekali tidak ada lagi di Kota Balikpapan. Yang jelas, kami berharap anggaran yang sudah disiapkan tidak sia-sia dan benar-benar memberi manfaat bagi warga,” tegasnya.

Namun, Alwi mengakui tantangan terbesar ada pada besarnya kebutuhan biaya. Menurutnya, penanganan banjir secara menyeluruh bisa menelan anggaran hingga triliunan rupiah.

Karena itu, DPRD mendorong agar Pemkot tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga aktif mencari dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat melalui bantuan keuangan.

“Tanpa dukungan anggaran dari luar, tentu sangat berat. Kami akan dorong Pemkot mengajukan bankeu, agar penanganan banjir bisa lebih cepat dan menyeluruh,” katanya.(*/adv)

penasatu.com