Fauzi Adi Firmansyah Apresiasi Keberhasilan Petani dan Dorong Ketahanan Pangan Lokal

Penulis

-

Juni 5, 2025

Teks: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan — Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menghadiri langsung pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak yang digelar Polda Kalimantan Timur di kawasan Karang Joang, Balikpapan Utara, Kamis (5/6/2025).

Kehadiran Adi sapaan akrabnya memberikan apresiasi langsung kepada para petani yang berhasil memanen jagung dari lahan seluas lebih dari 8 hektare.

“Panen ini adalah bukti nyata kerja keras petani kita. Tapi yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa Balikpapan punya potensi besar untuk mandiri dalam urusan pangan,” ujarnya.

DPRD, kata Adi, akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Termasuk mendukung penyediaan bibit unggul, pendampingan teknologi pertanian, dan jaminan pasar bagi hasil tani.

Jagung yang dipanen kali ini berasal dari varietas hibrida Pertiwi, yang dikenal tahan penyakit dan menghasilkan tongkol besar. Dari 22 hektare lahan tanam, 8,25 hektare berhasil dipanen dengan hasil mencapai 34,5 ton.

“Dalam skala lokal, angka ini sangat signifikan. Tapi yang jauh lebih penting adalah semangat petaninya. Ini perlu kita jaga dan dukung dengan kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Adi juga menyoroti peran strategis aparat keamanan, seperti Polda Kaltim, dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

“Sinergi seperti ini harus terus berlanjut. Kita ingin petani makin sejahtera dan Balikpapan bisa jadi contoh kota yang serius soal kedaulatan pangan,” tandasnya.(*/adv)

Rapat Paripurna: DPRD Balikpapan Bahas Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Pajak dan Retribusi Daerah

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 5, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting pada Kamis (5/6/2025), yang berlangsung di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Yono Suherman dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balikpapan.

Agenda pertama adalah penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Agenda kedua adalah tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diwawancarai awak media, Yono Suherman menegaskan bahwa kedua Raperda ini sangat strategis dalam menjaga ketertiban dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

“Soal retribusi, kita ingin semuanya lebih tertib dan tidak ada lagi potensi penyelewengan di lapangan. Kita lihat sendiri, masih ada parkir liar, perhitungan pajak yang tumpang tindih, dan praktik lain yang tidak sesuai Perda,” jelas Yono.

Ia juga menyoroti soal penataan gudang yang saat ini masih amburadul. Menurutnya, keberadaan mobil-mobil besar yang parkir sembarangan di jalan umum telah mengganggu lalu lintas dan lingkungan.

“Kalau ada kawasan pergudangan yang terintegrasi, semua aktivitas distribusi bisa tertampung dengan baik. Ini akan berdampak positif pada ketertiban, keamanan lingkungan, dan tentunya menjadi sumber PAD baru bagi daerah,” tambahnya.

Yono menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan para pelaku usaha untuk menjalankan aturan ini. Selain menertibkan, aturan ini juga bertujuan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi.

“Kita ingin pelaku usaha lebih sadar dan tertib. Pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Ini bentuk kontribusi nyata mereka terhadap kota,” ujarnya.

Meskipun belum ada sanksi tegas yang diterapkan saat ini, DPRD membuka opsi penegakan hukum jika pelaku usaha terus mengabaikan aturan yang ada.

Melalui Raperda ini, Pemkot dan DPRD berharap dapat memperkuat sumber-sumber PAD, yang nantinya digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Balikpapan.

“Semua ini demi pembangunan kota. Tanpa retribusi dan pajak daerah yang tertib, kita tidak punya amunisi untuk bergerak lebih maju,” tutup Yono.(*)

Balikpapan Siap Pertahankan Predikat Kota Layak Anak, Perkuat Fasilitas Ramah Anak di 34 Kelurahan

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 5, 2025

0

Teks: Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tengah mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi nasional Kota Layak Anak (KLA) yang dijadwalkan pada 12 Juni 2025.

Saat ini, Balikpapan menyandang predikat KLA kategori utama dan bertekad mempertahankan bahkan meningkatkan status tersebut ke tingkat paripurna.

Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni, menyebutkan salah satu langkah strategis yang telah dicapai adalah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Perda ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka secara menyeluruh,” ujar Heria saat diwawancarai awak media di sela-sela mengjadiri rapat paripurna, Kamis (5/6/2025).

Selain regulasi, pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) juga menjadi fokus. Saat ini terdapat empat RBRA aktif, dan ke depan, pemerintah berencana membangun fasilitas serupa di seluruh 34 kelurahan dan 6 kecamatan.

Kami menggandeng OPD lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perpustakaan, untuk menambah nilai edukatif dan lingkungan yang aman bagi anak-anak,” tambah Heria.

Menariknya, meski angka kasus kekerasan anak meningkat, Heria menilai itu sebagai sinyal positif bahwa masyarakat kini lebih sadar dan berani melapor. Dan saat ini menurutnya, semua kasus telah ditangani secara serius.

“Kami ingin Balikpapan bukan hanya layak bagi anak, tapi menjadi kota yang benar-benar ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.” pungkasnya.(*/adv)

Perkuat Logistik untuk IKN, Balikpapan Siap Tertibkan Gudang Lewat Perda Baru

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 5, 2025

0

Teks: Wakil Walikota Balikpapan, H.Bagus Susetyo.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah bersiap memperkuat perannya sebagai pintu gerbang logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan, Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo saat membacakan Nota Penjelasan (Nopen) Walikota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (5/6/2025).

Bagus menuturkan, menekankan penataan gudang secara menyeluruh menjadi langkah strategis yang tak bisa ditunda lagi.

“Balikpapan punya posisi penting sebagai kota penyangga IKN. Karena itu, sistem logistiknya harus kuat dan tertata. Salah satunya lewat penataan dan pembinaan gudang yang diatur dalam Perda,” ujarnya.

Menurutnya, Balikpapan bukan sekadar kota penyangga, tapi juga jalur utama arus logistik nasional di Kalimantan. Maka, pengelolaan gudang tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus sistematis, terintegrasi, dan punya landasan hukum yang kuat.

Bagus menjelaskan, perkembangan sektor perdagangan dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan kebutuhan gudang. Namun tanpa regulasi yang jelas, pertumbuhan ini justru bisa jadi masalah.

“Kita butuh gudang yang tertib, efisien, dan sesuai tata ruang. Maka, Perda ini akan jadi payung hukum untuk pengawasan dan pembinaan,” jelasnya.

Raperda yang diajukan ini juga selaras dengan kebijakan pusat, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014. Regulasi ini mengatur penataan gudang untuk memastikan kelancaran distribusi barang di dalam maupun luar negeri.

Tak hanya bicara tata ruang dan peruntukan, Perda ini juga akan mengatur pengelompokan gudang berdasarkan jenis barang dan ukuran, serta yang tak kalah penting penegakan hukum.

“Perda ini harus tegas. Harus ada sanksi yang jelas. Tanpa itu, aturan hanya jadi pajangan,” tegas Bagus.

Ia berharap, regulasi ini bisa menjawab tantangan sistem logistik Balikpapan agar lebih siap melayani pergerakan barang dan jasa menuju IKN.

“Balikpapan harus jadi kota logistik yang tangguh. Perda ini adalah salah satu pondasinya,” pungkasnya.(*/adv)

Dua Pekerja Sipil Bangunan Meninggal Dunia Ditembak KKB, Satgas Ops Damai Cartenz Sigap Lakukan Pengejaran dan Evakuasi Korban

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 5, 2025

0

Penasatu.com, Papua — Dua orang pekerja bangunan sipil menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Aksi penembakan brutal ini terjadi pada Rabu pagi (4/6/2025) di Kampung Kwantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Kedua korban, Rahmat Hidayat (45) dan Saepudin (39), warga asal Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan Gereja GKI Imanuel Kampung Kwantapo. Penembakan terjadi sekitar pukul 08.30 WIT, dilakukan oleh dua pria bersenjata yang melintas dan langsung menembaki para korban.

Salah satu korban mengalami luka tembak di kepala yang menembus mata kiri, sementara korban lainnya tertembak di bagian ketiak kiri hingga mengenai lengan. Berdasarkan keterangan saksi, kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku.

Tim gabungan dari Polres Jayawijaya dan Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban.

Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. mengecam keras tindakan brutal tersebut dan memastikan penanganan serius oleh Satgas ODC.

“Ini aksi keji yang tidak bisa ditolerir. Satgas Ops Damai Cartenz sudah langsung bergerak. Kami melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku, memperkuat patroli di daerah rawan, serta mendalami data intelijen. Kami juga berkoordinasi dengan TNI dan tokoh masyarakat setempat agar situasi tetap kondusif,” ujar Brigjen Faizal di Jayapura.

Ia menambahkan, dari hasil pemantauan, kelompok tersebut kuat diduga merupakan bagian dari jaringan KKB pimpinan Egianus Kogoya dan berafiliasi dengan nama-nama seperti Asbak Koronue dan Hakim dari pasukan Yahukimo.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penanganan ini terhadap aparat.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Jayawijaya, khususnya di Distrik Asotipo, untuk tetap tenang dan segera melapor jika melihat orang mencurigakan atau aktivitas KKB. Satgas Ops Damai Cartenz akan terus hadir untuk memberikan rasa aman untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah ini,” jelas Kombes Yusuf.

Saat ini, kondisi di Kampung Kuantapo dinyatakan rawan namun terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga penuh dan terus melakukan patroli serta pengejaran intensif terhadap para pelaku.(humas)

Pangdam VI/Mulawarman Resmi Tutup TMMD ke-124 di Samarinda

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 4, 2025

0

Penasatu.com, Samarinda – Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Tahun Anggaran 2025 dalam upacara yang digelar di Jln. Pusaka Gang Sakinah, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Rabu (4/6/2025).

Upacara yang mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah” ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelajar, hingga relawan.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha menegaskan bahwa TMMD merupakan bukti nyata sinergi lintas sektoral dalam percepatan pembangunan daerah terpencil. “TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga membangun karakter serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

TMMD ke-124 berlangsung selama 30 hari di empat wilayah Kodim di bawah Kodam VI/Mlw, yakni Kodim 0901/Samarinda, Kodim 0911/Nunukan, Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah, dan Kodim 1009/Tanah Laut. Berbagai sasaran fisik berhasil diselesaikan, antara lain:

Pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 3.280 meter

Pembuatan siring 660 meter

Pemasangan gorong-gorong dan box culvert

Pembuatan 20 unit sumur bor

Rehabilitasi 6 unit rumah tidak layak huni (RTLH)

Pembangunan fasilitas MCK, pos kamling, tempat ibadah

Pengecatan sekolah dan masjid

Pembukaan lahan pangan 6,5 hektar dan penanaman 850 batang pohon

Selain itu, sasaran nonfisik juga menyasar masyarakat dengan berbagai penyuluhan, seperti bela negara, wawasan kebangsaan, hukum, kamtibmas, narkoba, pertanian, peternakan, UMKM, hingga stunting.

Program unggulan yang turut dilaksanakan adalah Integrated Farming System seluas 200 hektar dan TNI Manunggal Air di lima titik untuk mendukung ketahanan pangan dan akses air bersih.

Usai upacara, Pangdam bersama Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dan Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun menyerahkan bantuan sosial secara simbolis berupa kursi roda dan paket sembako kepada warga, menyaksikan pertunjukan Reog Singo Joyo Mulyo, serta meninjau stan UMKM lokal.

Pangdam juga menekan tombol peresmian jalan TMMD dan meninjau langsung hasil pengerasan jalan menggunakan motor trail.

Kegiatan ditutup dengan makan siang bersama. Dalam kesempatan itu, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan mengajak masyarakat menjaga hasil pembangunan TMMD demi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pendam VI/Mlw

Maksimalkan Pendapatan PAD, DPRD Dukung BPPDRD Balikpapan Gandeng Kejaksaan

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 4, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen Komisi II DPRD Kota Balikpapan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak sekadar jadi wacana.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbaru bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Pemerintah Kota Balikpapan di kantor DPRD, Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.

Di tahun 2025 ini pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan PAD sebesar Rp1,3 triliun. Dan untuk mewujudkannya, strategi luar biasa pun disiapkan.

Sekretaris Komisi II DPRD, Taufik Qul Rahman, saat diwawancarai media ini, Rabu (4/6/2025) menyatakan pihaknya tak ingin hanya bergantung pada mekanisme kerja konvensional antara legislatif dan eksekutif.

“Kami serius…untuk mencapai target Rp1,3 triliun kami mendukung sekali apa yang dilakukan BPPDRD dengan melibatkan Kejaksaan. Mereka akan bantu menindak tegas para penunggak pajak yang selama ini menghindar kewajibannya,” tegas Taufik.

Ia menuturkan, langkah konkret sudah disiapkan, dimana dalam waktu dekat ini, pihak Kejaksaan akan mulai memanggil para pengusaha dan perusahaan yang memiliki tunggakan pajak.

Pendekatan ini bukan sekadar gertakan, melainkan bentuk nyata dari keseriusan pemerintah kota dalam mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan utama.

“Jangan main-main dengan pajak. Kalau terbukti lalai, maka akan ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan. Sidak akan dilakukan, dan bila ada pelanggaran, langsung dii serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya. (*/adv)

SPJM Tingkatkan Keamanan Pemanduan Sungai Lewat Inovasi Teknologi di Bawah Jembatan

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 4, 2025

0

Penasatu.com, Samarinda — PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services, Dredging, dan Shipyard (MEPS), terus melakukan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan keamanan layanan pemanduan, khususnya pada area perairan sungai yang memiliki konstruksi jembatan.

Pelayanan pemanduan di bawah jembatan dinilai memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Menurut Tubagus Patrick, SVP Sekretaris Perusahaan SPJM, tantangan tersebut tidak hanya berasal dari karakteristik sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh cuaca, ketinggian dan lebar jembatan, serta jenis kapal yang melintas.

“Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, SPJM menginisiasi langkah-langkah safety improvement di ruang bawah jembatan. Kami membagi upaya ini dalam tiga tahap di berbagai wilayah kerja SPJM,” jelas Patrick.

Tahap I: Pengadaan Alat Ukur Ketinggian dan Indikator Permukaan Air

Tahap awal telah terealisasi di tahun 2025, berupa pengadaan alat pengukur ketinggian muatan dan water level indicator. Rinciannya:

Jembatan Martadipura, Samarinda:

2 unit pengukur ketinggian muatan

Water level indicator disediakan melalui kolaborasi dengan pemilik barang di area tersebut

Jembatan Mahakam, Samarinda:

4 unit pengukur ketinggian muatan

2 unit water level indicator

SPJM juga tengah menyiapkan 9 unit pengukur ketinggian muatan dan 8 unit water level indicator untuk wilayah kerja lainnya, yaitu Palembang, Jambi, Tanjung Redeb, dan Tembilahan.

Selain pengadaan alat, dilakukan pula review dan sosialisasi Standard Operational Procedure (SOP) dan Working Instruction untuk layanan pemanduan di ruang bawah jembatan Mahakam dan Martadipura.

Tahap II: Pemasangan Sensor Arus dan Pengukuran Jarak

Pada tahap kedua, yang saat ini dalam proses perencanaan, SPJM akan menambahkan:

Water Current Sensor

Water Level Sensor

Laser Range Finder

Alat-alat ini akan dipasang di Jembatan Mahakam (Samarinda) dan Jembatan Ampera (Palembang), untuk mendukung pemanduan kapal yang lebih presisi dan aman.

Tahap III: Pemanfaatan Teknologi AI untuk Peningkatan Lanjutan

Tahap ketiga dirancang sebagai peningkatan lanjutan, dengan rencana pemasangan AI sensor ketinggian berbasis CCTV analytics di area Jembatan Mahakam. Teknologi ini memungkinkan deteksi otomatis terhadap potensi bahaya melalui analisa visual real-time.

“Tahapan ini tentu membutuhkan proses dan sinergi berbagai pihak agar dapat mencapai hasil yang maksimal,” lanjut Patrick.

Tambahan Armada untuk Keandalan Layanan

Sebagai bagian dari peningkatan layanan, SPJM juga telah menambahkan 1 unit Tunda Escort di kawasan Jembatan Mahakam yang telah beroperasi sejak Februari 2025. Kapal ini berfungsi untuk mendampingi kapal saat melewati area sempit di bawah jembatan, meningkatkan aspek keselamatan secara signifikan.

SPJM menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pemanduan yang aman, andal, dan adaptif terhadap dinamika kondisi perairan sungai. Melalui strategi peningkatan bertahap yang didukung teknologi modern dan kolaborasi multi-pihak, SPJM berharap mampu menjadikan wilayah kerja sungai sebagai jalur logistik yang efisien dan aman bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan.

Komisi I DPRD Balikpapan Keliling Kecamatan, Cari Solusi Nyata untuk Pelayanan Publik

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 4, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan tengah bergerak aktif melihat langsung pelayanan publik di tingkat Kecamatan dalam agenda kunjungan lapangan yang dipimpin langsung Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto.

Teks: Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto.

Sejauh ini, tiga kecamatan telah dikunjungi: Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Tengah. Selanjutnya, giliran Balikpapan Kota, Utara, dan Barat yang akan disambangi dalam waktu dekat.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik benar-benar berjalan maksimal. Bukan hanya mendengar laporan, tapi melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Danang saat ditemui awak media usai melaksanakan kunjungan lapangan, Rabu (4/6/2025).

Dari hasil kunjungan, sejumlah catatan penting berhasil dikantongi. Di Balikpapan Timur, misalnya, keterbatasan fasilitas seperti ruang arsip, ruang tunggu, dan pelayanan menjadi sorotan. Bahkan, gedung serbaguna masih memanfaatkan rumah dinas camat, yang tentu jauh dari ideal.

Tak hanya itu, alat pencetak KTP juga menjadi keluhan. Meski antusias masyarakat tinggi, perangkat yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan layanan.

Sedikit berbeda di Kecamatan Balikpapan Selatan. Danang menilai, pelayanan dinilai cukup baik, namun masih dibutuhkan alat tambahan, termasuk cetak KTP dan pengembangan ruang terbuka hijau yang rencananya akan dijadikan kawasan kuliner rakyat, serta penerangan jalan di wilayah terpencil juga menjadi aspirasi warga setempat.

Sementara di Balikpapan Tengah, masalahnya terletak pada status gedung kecamatan yang masih menjadi aset milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau PDAM. Akibatnya, pemerintah kota tak bisa langsung melakukan renovasi atau pengembangan.

“Kalau statusnya sudah jadi milik Pemkot, proses penganggaran dan perbaikan bisa langsung dijalankan,” jelas Danang.

Semua temuan ini tak berhenti di catatan. Komisi I memastikan hasil kunjungan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama OPD terkait. Tujuannya, agar penganggaran dan pengadaan fasilitas bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kebutuhan aparatur kecamatan. Karena ujungnya adalah kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan publik,” tegas Danang.(*/adv)

Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Tahap Tiga Masuki Proses Tender

Penulis

Eddy Bpn

-

Juni 4, 2025

0

Teks: Kepala Bidang (Kabid) Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Indamawaty

Penasatu.com, Balikpapan – Pembangunan tahap ketiga Gedung DPRD Kota Balikpapan memasuki tahapan proses tender. Proyek ini menjadi kelanjutan dari dua tahap sebelumnya yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaan fondasi dan struktur awal.

Pembangunan gedung ini merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperkuat kelembagaan legislatif melalui penyediaan sarana yang representatif dan modern.

Kepala Bidang (Kabid) Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Dewi Indamawaty saat dijumpai awak media belum lama ini ,menjelaskan bahwa proses tender sedang berjalan dan hingga saat ini belum ada penetapan pemenang.

Tender diperkirakan akan memakan waktu selama dua minggu ke depan. Setelah itu, barulah bisa diputuskan siapa kontraktor yang akan melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut.

Tahap ketiga pembangunan ini akan difokuskan pada penyelesaian pekerjaan struktur dan arsitektur Gedung A.

Gedung ini dirancang sebagai bangunan utama dari kompleks DPRD Balikpapan yang baru. Struktur bangunan akan dibangun secara menyeluruh terlebih dahulu, sebelum berlanjut ke tahap pengerjaan interior.

Menurut penjelasan Dewi, pekerjaan interior baru akan dilaksanakan setelah seluruh struktur dan arsitektur rampung.

Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tahap akhir tidak terganggu oleh proses konstruksi utama yang masih berlangsung. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan kualitas pembangunan yang lebih optimal.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Besarnya anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi pelaksanaan fungsi legislatif di Kota Minyak.

Proyek pembangunan Gedung DPRD ini tidak hanya bertujuan menyediakan ruang kerja bagi anggota dewan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gedung baru DPRD Balikpapan ini diharapkan akan menjadi ikon baru pemerintahan kota yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Hingga kini, tahapan pembangunan masih terus berjalan sesuai dengan perencanaan. Setelah tahap ketiga rampung, proses akan dilanjutkan ke tahap akhir yang meliputi pekerjaan interior, penyempurnaan sistem utilitas, serta penataan kawasan sekitar.

“Jika berjalan sesuai jadwal, gedung DPRD Balikpapan ini akan segera difungsikan dan menjadi salah satu fasilitas pelayanan publik yang representatif,” pungkasnya. (*/adv)

penasatu.com