Jumat, Agustus 8, 2025
Beranda blog

Soroti Kelangkaan Beras Premium, Komisi II DPRD Balikpapan Siap Sidak ke Distributor dan Pasar

0

Teks foto: Anggota Komisi II, Japar Sidi.

Penasatu.com, Balikpapan – Kelangkaan beras premium di sejumlah pasar tradisional dan modern di Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD Kota Balikpapan.

Diwawancarai awak media, Jumat (8/8/2025) Anggota Komisi II, Japar Sidik, menilai permasalahan ini bukan karena krisis produksi, melainkan akibat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, khususnya pada rantai distribusi.

“Kemarin kami sempat membahas ini di internal komisi. Memang terlihat ada beberapa kemasan beras premium yang tidak tersedia di pasaran. Kemungkinan ini juga merupakan imbas dari persoalan sebelumnya, seperti kasus beras oplosan. Dampaknya, distribusi beras ke sejumlah wilayah menjadi tersendat,” ungkapnya

Menurut Japar Sidik, stok beras sebenarnya masih ada, namun ketersediaannya menurun di sejumlah titik penjualan. Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pihaknya berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke distributor dan pasar.

“Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Ketua Komisi dan rekan-rekan lainnya di Komisi II. Kita akan agendakan survei lapangan atau sidak untuk melihat langsung kondisi distribusi dan stok beras di pasar-pasar,” akunya.

Japar Sidik menegaskan bahwa beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat harus dijamin ketersediaannya. Ia mengingatkan, kelangkaan beras bisa memicu keresahan jika tidak segera diantisipasi.

“Kita harus prihatin karena ini menyangkut kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi bersama,” tutupnya.(*/adv)

Dewan Dorong Pemkot Kembangkan Potensi Olahan Hasil Laut Balikpapan

0

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil laut sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat.

Potensi ini mencakup berbagai produk, mulai dari hasil laut segar hingga olahan bernilai tambah yang dapat dipasarkan secara lokal maupun diekspor.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah saat diwaaancarai awak media, Jumat (8/8/2025) mengatakan bahwa hasil laut yang dimiliki kota Balikpapan cukup beragam dan memiliki daya saing.

“Produk olahan hasil laut kita sangat variatif, mulai dari ikan asap, abon, kerupuk, hingga berbagai olahan yang tahan lama. Selain itu, Balikpapan juga dikenal sebagai eksportir produk laut segar seperti ikan, kepiting, udang, dan lobster,” ujarnya.

Politisi partai Golkar yang karib disapa Adi ini mendorong pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk memberikan dukungan nyata kepada para pelaku usaha di sektor ini.

“Kami mendorong pemerintah agar memberikan fasilitas, pelatihan, dan dukungan pemasaran bagi pengusaha yang bergerak di bidang olahan hasil laut. Potensi ini jangan sampai hanya berjalan di tempat,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang memfasilitasi kemudahan ekspor langsung atau “direct call” dari Balikpapan.

“Dulu pengusaha lokal hanya mengirimkan ikan dan produk perikanan ke luar daerah. Sekarang, dengan adanya ekspor langsung dari Balikpapan, mereka bisa bersaing lebih luas di pasar global,” jelasnya.(*adv)

Balikpapan Barat Gempur Stunting, Dua Kelurahan Jadi Fokus Utama

0

Teks foto: Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri.

Penasatu.com, Balikpalan – Kecamatan Balikpapan Barat sedang berpacu melawan waktu untuk menekan angka stunting yang belakangan ini cenderung meningkat.

Diwawancarai awak media di kantor DPRD Balikpapan, Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, kasus stunting tercatat naik di dua kelurahan, yakni Margasari dan Baru Tengah.

“Memang beberapa bulan terakhir sempat terjadi peningkatan kasus stunting di dua kelurahan itu. Namun, kami langsung bergerak bersama pimpinan puskesmas lewat program Gempur Stunting,” ujarnya belum lama ini.

Program Gempur Stunting menjadi langkah inovatif yang melibatkan pemerintah kecamatan, puskesmas, dan masyarakat.

Fokusnya adalah mengedukasi, memantau, serta memastikan anak-anak dan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, dengan pendekatan langsung ke lapangan.

Erwin menjelaskan, penyebab stunting umumnya berasal dari kurangnya pemahaman gizi, terutama pada pasangan muda.

“Stunting itu terjadi karena kekurangan gizi. Mayoritas kasus terjadi pada pasangan muda yang mungkin belum memahami pentingnya asupan nutrisi. Maka kami ajak mereka rutin periksa kehamilan dan kesehatan anak di posyandu atau puskesmas,” jelasnya.

Selain imbauan dan pemeriksaan rutin, pihak kecamatan juga menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu contoh terlihat di Kelurahan Kariangau, di mana pemerintah setempat bekerja sama dengan perusahaan untuk membagikan telur dan minuman bergizi setiap hari kepada anak-anak dan ibu hamil.

“Pemberian telur dan minuman bergizi seperti kacang hijau lebih bermanfaat daripada makanan instan yang kurang nutrisi. Harapannya, ini bisa menurunkan angka stunting secara bertahap,” tegasnya.

Meski pihak kecamatan tidak menyalurkan langsung makanan tambahan, kolaborasi dengan puskesmas dan pihak swasta menjadi kunci keberhasilan program ini.

Erwin mengaku optimistis, dengan langkah terpadu dan dukungan semua pihak, Balikpapan Barat dapat keluar dari daftar wilayah dengan angka stunting tinggi.(*/adv)

Trotoar di Lapangan Foni Direvitalisasi, Irma: Model Adopsi Konsep Taman Bekapai

0

Teks foto: Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiw..i

Penasatu.com, Balikpapan – Wajah trotoar di Jalan Letjen Suprapto, Balikpapan Barat bersiap berubah dan semakin cantik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) sedang menggarap proyek revitalisasi yang tak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga memperbaiki infrastruktur pendukung di bawahnya.

Pekerjaan yang dimulai sejak bulan Mei 2025 lalu, ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember mendatang.

Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiwi saat diwawancarai awak media belum lama ini, menyebutkan bahwa pembangunan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki sekaligus menata utilitas kota.

“Selain memperindah tampilan trotoar, di bawahnya juga disiapkan saluran drainase dan jalur untuk utilitas seperti kabel listrik serta pipa milik PDAM,” jelas Irma.

Menurutnya, konsep trotoar akan mengadopsi model yang sudah diterapkan di Taman Bekapai, Balikpapan Kota.

“Rencananya akan dibuat seperti yang di Gedung Parkir Klandasan dan Taman Bekapai. Yang jelas konsepnya serupa,” tambahnya.

Revitalisasi dilakukan di sisi kiri dan kanan jalan, termasuk area depan Bank Mandiri. Panjang dan lebar trotoar disesuaikan dengan kondisi ruang di tiap titik dan anggaran yang digelontorkan pun cukup besar.

“Anggaran kontraknya lebih dari Rp3 miliar, saya tidak hafal jumlah pastinya, tapi memang di atas Rp3 miliar,” ungkap Irma.

Salah satu tantangan proyek ini adalah keberadaan tiang-tiang utilitas di sepanjang jalur trotoar. Irma mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk pembongkaran atau penataan ulang.

“Kami akan lihat kemungkinan penataan supaya tidak mengganggu estetika,” ujarnya.

Untuk tahap ini, sambung Irma, trotoar akan difokuskan sebagai jalur pejalan kaki tanpa tambahan fasilitas lain.

“Sementara hanya untuk perbaikan dan keperluan pejalan kaki. Belum ada rencana penambahan tempat duduk atau elemen lain,” pungkasnya.(*)

Kapolresta Balikpapan Ulang Tahun ke 47, Jajaran Beri Kejutan di Mapolresta

0

Penasatu.com, Balikpapan – Suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur mewarnai perayaan ulang tahun Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, SH, SIK, MSi, yang ke-47 pada Jumat (8/8/2025). Seluruh jajaran personel Polresta Balikpapan turut serta dalam perayaan sederhana namun penuh makna tersebut.

Acara dimulai dengan sambutan nyanyian lagu ulang tahun saat Kapolresta memasuki lobi Mapolresta Balikpapan. Selanjutnya dilakukan prosesi peniupan lilin kue ulang tahun, pembacaan doa, dan pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng pertama diserahkan kepada Wakapolresta Balikpapan, AKBP Hendrik EB, SH, SIK, sebagai simbol rasa hormat.

Selain itu, potongan kue ulang tahun juga diberikan oleh Kasium kepada Kapolresta sebagai ungkapan selamat dan doa dari keluarga besar Polresta Balikpapan.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kemudian silaturahmi dan sarapan pagi bersama. Perayaan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polresta, Kapolsek jajaran, staf, perwakilan media, hingga petugas Rutan Balikpapan.

Suasana keakraban tampak jelas sepanjang kegiatan, mencerminkan kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin erat di lingkungan Polresta Balikpapan.(*)

Banyak Pengembang Belum Serahkan Lahan TPU ke Pemkot Balikpapan

0

Teks foto: Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin.

Penasatu.com, Balikpapan – Ratusan pengembang perumahan di Kota Balikpapan diduga belum menunaikan kewajiban mereka untuk menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) kepada Pemerintah Kota.

Padahal, sesuai ketentuan, setiap pengembang wajib menyediakan 2 persen (%) dari total luas pengembangan perumahan untuk TPU sebagai bagian dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, saat diwawancarai oleh media ini, Kamis (7/8/2025).

“Sampai hari ini masih banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban lahan TPU itu ke kami. Padahal itu bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pengembang. Kami terus melakukan pemantauan dan tidak bosan-bosan meminta mereka agar segera menyerahkan lahannya,” ujarnya.

Rafiuddin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 20 hektare di kawasan Balikpapan Timur sebagai lokasi baru untuk TPU. Lahan ini akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum pengganti, mengingat banyak TPU yang sudah penuh di wilayah lain.

“Kami sudah siapkan lahan sekitar 20 hektare di Balikpapan Timur. Itu akan dijadikan TPU baru. Jadi, kami minta pengembang segera serahkan kewajiban mereka agar pengelolaan TPU ini bisa kita tata dengan baik,” ungkapnya.

Rafiuddin mengakui bahwa memang sudah ada beberapa pengembang yang akan menyerahkan lahan TPU sesuai ketentuan. Namun, sebagian besar lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi, terutama terkait legalitas lahan di Kantor Pertanahan.

“Informasi terakhir yang kami terima, beberapa pengembang sedang mengurus legalitas tanahnya di pertanahan. Jadi prosesnya masih berjalan, dan kami pantau terus karena ini nantinya akan menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan akan lahan TPU semakin mendesak, mengingat banyak TPU eksisting di Balikpapan yang sudah tidak lagi bisa digunakan karena penuh.

“Beberapa TPU kita saat ini sudah tutup karena kapasitasnya penuh. Kalau kewajiban ini tidak segera dipenuhi, tentu ke depan akan menjadi persoalan baru bagi kota kita,” tegas Rafiuddin.

Rafiuddin juga menjelaskan bahwa lahan TPU tidak harus berada dalam kawasan pengembangan perumahan. Sesuai aturan, pengembang boleh menyediakan lahan di luar kawasan perumahan yang dikembangkan, asalkan memenuhi syarat.

“Sesuai ketentuan, 2 persen lahan harus disediakan untuk TPU, bisa di luar kawasan pengembangan. Ini sudah menjadi standar wajib yang harus dipenuhi,” katanya.

Melalui tim pengawasan (Sport Team), Disperkim terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pengembang agar kewajiban ini bisa segera direalisasikan.

“Kami minta kerja sama dan komitmen dari para pengembang. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kepentingan publik jangka panjang,” pungkasnya.(*/adv)

Pemkot Balikpapan Gelar Rakor Pengawasan, Ini Pesan Wawali

0

Teka foto: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.

Penasatu.com, Balikpapan – Dalam upaya memperkuat sistem pengendalian pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di setiap unit pemerintahan.

Hal itu disampaikan Bagus saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (7/8/2025).

Ia menekankan bahwa tantangan pemerintahan saat ini tak hanya pada pelayanan publik, tetapi juga bagaimana memastikan setiap proses berjalan sesuai koridor hukum dan transparansi.

“Seluruh aktivitas pemerintahan saat ini berada dalam sorotan publik. Masyarakat menuntut transparansi, dan itu hanya bisa dijawab dengan pengawasan yang kuat dan menyeluruh,” ujar Bagus di hadapan jajaran kepala OPD dan Inspektorat.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan bahwa pengawasan bukan semata menjadi kewajiban Inspektorat. Dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan dibagi menjadi tiga lini pertahanan dan dua di antaranya justru berada di tangan kepala perangkat daerah.

“Pengawasan adalah tugas kita bersama. Inspektorat itu hanya lini ketiga, benteng terakhir. Justru lini pertama dan kedua berada langsung di bawah tanggung jawab para kepala OPD,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah agar tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan benar-benar membangun budaya sadar risiko dalam lingkungan kerja masing-masing.

“Setiap kepala OPD harus memiliki kecakapan dalam menetapkan kerangka kerja manajemen risiko. Tidak cukup hanya punya sistem harus dipastikan sistem itu berjalan dan diawasi dengan serius,” tandasnya.

Bagus juga menyampaikan harapannya bersama Wali Kota Rahmad Mas’ud agar pengawasan dan manajemen risiko tidak menjadi kegiatan simbolik semata.

“Kami ingin pengawasan melekat dalam keseharian organisasi. Bukan sebagai beban, tapi sebagai fondasi dalam mencapai sasaran strategis pemerintahan,” pungkasnya.(*/adv)

Kemilau Rezeki dari Tanah Istimewa: Undian Simpeda 2025 Jadi Magnet Ekonomi Daerah.

0

Teks foto: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank BPD DIY menggelar penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode ke-1 Tahun XXXVI-2025 bertajuk “Kemilau Tabungan Se-Indonesia, Rezeki dari Tanah Istimewa” di Candi Prambanan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Sleman, Yogyakarta – Di tengah kemegahan Candi Prambanan yang menjadi ikon pariwisata Tanah Istimewa Yogyakarta, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama Bank BPD DIY menggelar momen istimewa: Penarikan Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode I Tahun XXXVI-2025, Kamis, 7 Agustus 2025. Bertajuk “Kemilau Tabungan Se-Indonesia, Rezeki dari Tanah Istimewa,” acara ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi kepada nasabah, namun juga penanda eratnya keterkaitan antara sektor perbankan dan perekonomian daerah.

Pemilihan Candi Prambanan sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa makna. Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyebut lokasi bersejarah ini sebagai simbol kekuatan ekonomi lokal yang tumbuh dari sektor pariwisata.

“Kenapa kita pilih Candi Prambanan? Lokasi ini merupakan soko guru perekonomian di DIY. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mencapai 5,49 persen. Salah satu penopangnya adalah pariwisata dan segala aspeknya,” ungkap Santoso dalam sambutannya.

Menurut Santoso, BPD sebagai bank milik daerah harus terus aktif menjawab tantangan pembangunan. Salah satu caranya adalah terus menghadirkan inovasi layanan keuangan yang mudah diakses dan dipercaya masyarakat.

Penarikan Undian Simpeda kali ini juga menjadi ajang untuk merayakan capaian signifikan produk Tabungan Simpeda. Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, memaparkan bahwa per Juni 2025, jumlah penabung Tabungan Simpeda di seluruh BPD Indonesia telah mencapai lebih dari 8,9 juta nasabah.

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencatat 6,8 juta penabung. Artinya, dalam satu tahun terjadi lonjakan sebesar 29,74 persen atau sekitar 2 juta penabung baru.

Tak hanya dari sisi jumlah nasabah, pertumbuhan juga tercermin dari peningkatan total saldo tabungan, yang kini mencapai Rp73 triliun — naik Rp2,17 triliun atau 3,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini bukti nyata bahwa masyarakat semakin percaya kepada BPD sebagai lembaga keuangan daerah. Ke depan, kami akan lebih agresif dalam memperkenalkan Simpeda agar menjadi pilihan utama masyarakat untuk menabung,” tegas Agus.

Dari seluruh jaringan BPD, Bank Jatim tercatat sebagai penghimpun dana Tabungan Simpeda terbesar, yakni sebesar Rp16,38 triliun, atau sekitar 22,19 persen dari total nasional.

Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, Undian Tabungan Simpeda periode ini menyiapkan total hadiah sebesar Rp3 miliar, dengan hadiah utama senilai Rp500 juta. Pemenang hadiah utama berasal dari nasabah Bank Jatim.

Selain itu, empat pemenang hadiah kedua masing-masing menerima Rp100 juta. Mereka berasal dari Bank Jakarta, Bank Lampung, Bank Jambi, serta satu pemenang dari tuan rumah — nasabah Bank BPD DIY bernama Reti dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) Godean.

Proses penarikan undian disaksikan secara resmi oleh perwakilan dari Dinas Sosial, kepolisian, dan notaris, memastikan transparansi dan integritas dalam pelaksanaannya.

Dalam acara yang sama, Asbanda juga mengumumkan tuan rumah Undian Tabungan Simpeda Tahun 2026, yakni Bank Jateng. Undian tersebut direncanakan berlangsung pada Februari 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyambut antusias penunjukan ini dan menyatakan kesiapannya menggelar acara berskala nasional tersebut.

“Terima kasih atas kepercayaan Asbanda. Kami siap menyambut bapak-ibu di Jawa Tengah tahun depan,” katanya.

Tabungan Simpeda merupakan produk tabungan bersama milik Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade. Salah satu ciri khasnya adalah program undian nasional yang digelar dua kali setiap tahun — masing-masing untuk periode Januari–Juni dan Juli–Desember.

Program ini terbukti menjadi salah satu strategi efektif untuk menjaga loyalitas nasabah, sekaligus memperkuat fungsi intermediasi perbankan daerah. Dengan terus bertumbuhnya dana masyarakat yang dihimpun, BPD di seluruh Indonesia semakin mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan wilayahnya masing-masing.

Gelaran Undian Tabungan Simpeda 2025 di Candi Prambanan tak sekadar menjadi pesta hadiah, melainkan refleksi dari kekuatan gotong royong antar-BPD dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Di balik angka-angka pertumbuhan tabungan, terdapat semangat kolaborasi yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.(*)

Dukung Larangan Game Roblox untuk Anak SD, Yusdiana: Orang Tua Harus Lebih Awasi Gawai Anak

0

Teks foto: Hj. Yusdiana Hakim, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Larangan bermain game Roblox bagi anak-anak sekolah dasar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Yusdiana Hakim.

Kebijakan ini muncul setelah ditemukannya sejumlah konten dalam game tersebut yang mengandung unsur kekerasan dan dinilai tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak usia dini.

Ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Rabu (6/8/2025), politisi Partai NasDem ini menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan langkah tepat dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk gawai (gadget) dan game online yang tidak sesuai usia.

“Saya pikir itu aturan yang bagus, karena anak-anak usia SD ini masih sangat rentan. Kalau dibiarkan bermain tanpa pengawasan, bisa berdampak pada perkembangan fisik dan mental mereka,” ujar Yusdiana.

Ia juga menyoroti fenomena orang tua yang terlalu mudah memberikan gawai kepada anak-anak mereka sebagai solusi cepat untuk membuat anak tenang atau diam di rumah.

“Sekarang banyak orang tua yang kasih HP ke anak supaya anteng. Padahal, kalau tidak dikontrol, bisa merusak. Apalagi kalau anak main game yang mengandung kekerasan seperti Roblox,” tambahnya.

Meski mendukung larangan tersebut, Yusdiana menilai bahwa pengawasan dan pembatasan waktu penggunaan gadget juga merupakan solusi yang lebih realistis ketimbang melarang sepenuhnya.

“Kalau mau dihilangkan sama sekali dari kehidupan anak, saya rasa itu sulit. Sekarang semua sudah serba digital. Yang penting adalah pengawasan dan pembatasan waktu. Misalnya, anak diberi waktu satu jam main gadget, lalu berhenti. Itu harus ada aturannya dari orangtua,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya penyediaan fasilitas bermain anak di lingkungan sekitar sebagai alternatif aktivitas yang sehat bagi anak-anak.

“Makanya di Komisi IV, kita juga mendorong adanya ruang bermain anak, taman hijau, dan tempat interaksi sosial. Anak-anak perlu tempat untuk bergerak, bukan hanya duduk di depan layar,” ucapnya.

Yusdiana mengingatkan bahwa pengawasan anak dalam menggunakan gadget adalah tanggung jawab utama orang tua. Memberikan gawai tanpa pengawasan ibarat membiarkan anak bermain sendiri di jalan raya tanpa pengaman.

“Kalau anak umur 2 tahun sudah dikasih HP tanpa kontrol, itu berbahaya. Orang tua harus hadir, bukan cuma kasih perangkat lalu dibiarkan. Harus tahu apa yang anak tonton dan mainkan,” tegasnya.

“Saya berharap kebijakan ini bisa disosialisasikan secara luas dan menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan akses teknologi kepada anak-anak mereka,” pungkasnya.(*/adv)

BKPSDM Balikpapan Batalkan 7 Peserta P3K, Ada yang Terindikasi Palsukan Dokumen

0

Teks foto: Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo

Penasatu.com, Balikpapan — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan mengumumkan pembatalan terhadap tujuh peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II formasi tahun 2024.

Pembatalan tersebut tertuang dalam dua surat resmi yang diterbitkan pada 31 Juli dan 4 Agustus 2025 dan dapat diunduh dalam situs resmi milik BKPSDM Kota Balikpapan.

Dalam surat pertama, empat peserta dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan serta mengundurkan diri. Sedangkan dalam surat kedua, tiga peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak menyerahkan dokumen daftar riwayat hidup hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu peserta bahkan diketahui memalsukan dokumen, termasuk tanda tangan atasannya.

“Ada peserta yang membuat pernyataan tidak benar, memalsukan rekomendasi dari atasan. Setelah dikonfirmasi, ternyata tanda tangan tersebut hasil scan dan tidak diketahui oleh atasannya. Maka langsung kami batalkan,” kata Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo, Kamis (7/8/2025).

Ia menambahkan, selain pemalsuan tanda tangan, terdapat pula peserta yang mengklaim masa kerja dua tahun berturut-turut, padahal berdasarkan catatan pembayaran gaji, baru bekerja selama satu tahun lebih.

“Kami juga menemukan peserta yang mencantumkan masa kerja tidak sesuai fakta, dan ada juga yang tidak menyerahkan dokumen penting. Semua itu menjadi dasar pembatalan,” jelasnya.

Terkait jumlah peserta yang terindikasi melakukan pemalsuan, Purnomo menyebut hanya dua hingga tiga orang. Namun pihaknya tetap menindak tegas demi menjaga kredibilitas proses seleksi.

“Walaupun jumlahnya sedikit, kami tetap ambil tindakan tegas karena ini menyangkut integritas. Kalau pun tidak kami yang temukan, nanti dari pusat juga akan membatalkan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa jika ada keberatan dari atasan yang dirugikan, kasus tersebut bisa dilanjutkan ke ranah hukum.

“Kalau unsur pemalsuan terbukti dan atasan keberatan, itu bisa dilanjutkan secara hukum. Tapi jika tidak, cukup dibatalkan dan yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan,” pungkasnya.(*/adv)