Sabtu, Juni 14, 2025
Beranda blog

Keluhkan Akses Jalan Menuju Kampus Memprihatinkan, Rektor ITK Audensi ke Komisi IV DPRD Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari jajaran pimpinan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Jumat (13/6/2025), di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Balikpapan.

Rombongan dipimpin langsung oleh Rektor ITK, Prof. Dr. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc dan disambut oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taqwa, bersama Ketua Komisi IV Gasali serta sejumlah anggota lainnya.

Dalam audiensi tersebut, Agus Rubiyanto menyampaikan perkembangan terbaru kampus ITK, mulai dari capaian akademik, program strategis, hingga rencana pengembangan ke depan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ITK dan DPRD untuk mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

“ITK kini memiliki 22 program studi terakreditasi dan jumlah mahasiswa mencapai 5.717 orang. Dalam usianya yang ke-10 tahun, ITK menjadi perguruan tinggi negeri terbesar dan satu-satunya di Kalimantan Timur yang telah terakreditasi internasional,” jelas Agus.

Namun, ia juga menyoroti persoalan krusial yang dihadapi kampus, yakni buruknya akses jalan menuju ITK.

“Jalan menuju kampus sangat sempit dan rusak. Ini menjadi tantangan besar, dan kami berharap perhatian dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengakui kondisi jalan menuju ITK memang memprihatinkan.

“Saya sendiri sempat bingung saat menuju kampus karena jalan masuknya sangat sempit. Bahkan kendaraan roda empat pun sulit berpapasan,” ujarnya.

Taqwa menegaskan bahwa persoalan akses jalan, termasuk fasilitas transportasi dan penerangan jalan menuju kampus, harus segera dibahas dan menjadi prioritas.

“Ini akan menjadi pekerjaan rumah kita di Komisi IV. Saya akan coba koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar ada solusi konkret,” katanya.

Ia juga menambahkan, pembangunan akses jalan menuju kampus ITK bisa dimasukkan dalam pembahasan anggaran murni maupun anggaran perubahan di DPRD.

“Kampus ITK sudah berkontribusi besar dalam bidang pendidikan, sudah semestinya infrastruktur pendukungnya juga diperhatikan,” pungkas Taqwa.(*)

Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Balikpapan Imbau Warga Lebih Siaga

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks:;Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali.

Penasatu.com, Balikpapan – Perubahan cuaca di kota Balikpapan belakangan ini makin sulit ditebak. Hujan deras datang tiba-tiba disertai angin kencang dan menyebabkan genangan muncul di banyak titik.

Menghadapi kondisi cuaca yang makin tak menentu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah.

“Kita harus lebih waspada dan berhati-hati,” ujar Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, Jumat (13/6/2025).

Ia menegaskan bahwa perubahan cuaca yang ekstrem belakangan ini tidak bisa dianggap sepele, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan di masyarakat.

“Cuaca bisa berubah kapan saja, jangan abaikan tanda-tanda alam, dan selalu cek informasi dari BMKG,” tuturnya.

Menurutnya, hujan deras dalam durasi singkat bisa memicu banjir, terutama di wilayah dataran rendah atau dekat sungai. Angin kencang pun tak kalah berbahaya berpotensi merobohkan pohon hingga merusak bangunan ringan.

Tak hanya soal respons, Usman juga menekankan pentingnya tindakan proaktif dari warga. Salah satunya dengan rutin memantau prakiraan cuaca dan segera melapor bila melihat potensi bahaya ke BPBD, kelurahan, atau aparat setempat.

“Respons cepat sangat menentukan, jangan tunggu sampai bencana datang baru kita bergerak,” katanya.

Tak lupa, dirinya mengimbau warga untuk mulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar, bersihkan saluran air, potong dahan pohon yang terlalu rimbun, dan pastikan atap rumah cukup kuat menahan angin. Bagi warga yang tinggal di wilayah rawan, perhatian ekstra wajib dilakukan.

“Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke selokan atau parit, itu bisa memperparah banjir,” tegas Usman.

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiagakan personel dan peralatan di titik-titik strategis, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi di musim hujan ini.

Tak lupa, Ia juga mengajak seluruh ketua RT, tokoh masyarakat, hingga relawan kebencanaan untuk memperkuat komunikasi di lingkungannya.

“Peran aktif warga dari tingkat keluarga sampai komunitas RT sangat penting. Kewaspadaan kolektif adalah kunci,” ujarnya.

Masih Usman, dirinya juga mengapresiasi kepada para relawan yang selama ini aktif di lapangan. Ke depan, pelatihan, simulasi, dan sosialisasi akan terus digelar untuk memperkuat kolaborasi tersebut.

Dirinya menegaskan bahwa membangun masyarakat tangguh tak cukup hanya dengan infrastruktur.

“Kami ingin membangun budaya tanggap bencana. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama sebagai warga kota,” pungkasnya.(*/adv)

SPMB 2025, Pemkot Subsidi Biaya Sekolah di 13 SMP Swasta Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik,

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengambil langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Dimana pada tahun ini, Disdikbud Kota Balikpapan akan memberikan subsidi kepada 13 SMP Swasta di Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, Jumat (13/6/2025) menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 13 sekolah swasta yang bergabung sebagai mitra dalam program ini.

“Sekolah-sekolah yang diberikan subsidi tersebut mayoritas berada di kategori menengah ke bawah,” jelasnya.

“Teman-teman dari sekolah swasta yang kapasitasnya menengah ke bawah sudah kami tawarkan. Sampai sekarang, ada 13 yang sudah menyatakan kesediaan dan mengirimkan data,” sambung Irfan.

Ia menjelaskan, subsidi yang diberikan yakni subsidi SPP senilai Rp150.000 per siswa setiap bulannya dan subsidi uang masuk atau uang pangkal sebesar Rp1.500.000 per siswa.

Irfan menambahkan, subsidi yang diberikan kepada 13 sekolah swasta ini sebagai bentuk upaya pemerintah agar anak-anak di Balikpapan tetap bisa sekolah.

Ia menambahkan, bahwa subsidi yang diberikan ini tidak akan mengganggu anggaran Dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah lainnya.

“Kami tidak mengalihkan dana dari pos lain. Dana BOS untuk sekolah lain tetap utuh. Kami sudah siapkan anggaran tambahan untuk menalangi program ini,” tegasnya.

Masih Irfan, jumlah siswa penerima subsidi akan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing sekolah. Dijelaskan dirinya tidak semua sekolah memiliki daya tampung yang sama, sehingga kuota penerimaan pastinya tidak seragam.

“Setiap sekolah kami beri ruang untuk menyesuaikan. Kami tidak memaksa, karena semuanya harus sesuai kemampuan mereka,” jelasnya.

Dari 13 sekolah mitra saat ini, diperkirakan akan ada 600 hingga 700 siswa yang ditampung. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan menyasar hingga sekitar 9.000 siswa di kota Balikpapan.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi perlakuan tidak adil terhadap sekolah swasta lain yang belum bergabung, Irfan menepis anggapan tersebut.

“Tidak ada diskriminasi. Kami sudah tawarkan ke lebih dari 50 sekolah swasta. Tapi ada beberapa yayasan yang belum bisa bergabung karena alasan internal masing-masing,” ungkapnya.

Diakui dirinya, program ini juga dirancang untuk membantu mengatasi masalah klasik saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), terutama bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Kami menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk mendukung pelaksanaan subsidi pendidikan ini,” bebernya.

Seluruh data sekolah mitra dan siswa penerima bantuan akan diintegrasikan ke dalam sistem SPMB agar pelaksanaannya bisa berjalan transparan dan akuntabel.

“Yang kami inginkan adalah akses pendidikan yang adil untuk semua. Sekolah negeri atau swasta, anak-anak tetap punya hak yang sama untuk belajar,” tutupnya.

Berikut daftar sekolah SMP Swasta di Balikpapan yang mendapatkan Subsidi dari Pemkot Balikpapan :

  1. SMP PGRI 4 – Gunung Samarinda
  2. SMP Plus Nurul Khaerat – Sepinggan Baru
  3. SMP Wiyata Mandala – Sepinggan Raya
  4. SMP PGRI 7 – Baru Ulu
  5. SMP Al-Ula – Baru Tengah
  6. SMPIT As’sadiyah Manuntung – Marga Sari
  7. MTs Ibnu Kaldun – Marga Sari
  8. SMP PGRI 2 – Sumber Rejo
  9. SMP Sabilal Muhtadin – Karang Rejo
  10. MTs Sabilal Muhtadin – Karang Rejo
  11. SMP YPI – Telaga Sari
  12. SMP Sinar Pancasila – Telaga Sari
  13. SMP Al Hassan – Telaga Sari

Badak LNG Capai Tonggak Bersejarah, Lakukan Pengapalan LNG ke-10.000

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Bontang – PT Badak NGL (Badak LNG) mencatat sejarah penting dalam perjalanan operasionalnya selama hampir lima dekade dengan melaksanakan pengapalan LNG ke-10.000, Rabu (12/6/2025). Pencapaian ini menjadi simbol dedikasi, kolaborasi, dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan energi global.

Seremoni pengapalan dilangsungkan di kawasan Lindungan Lingkungan Perairan (LLP) Badak LNG, dihadiri oleh jajaran manajemen perusahaan, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari SKK Migas, ENI Indonesia, Pertamina Hulu Indonesia, Pertamina JMG, dan Pertamina Trans Kontinental.

Pengapalan LNG ke-10.000 dilakukan oleh Kapal Vivirt City LNG dengan kapasitas angkut 158.000 meter kubik menuju Filipina. Pengiriman ini menandai pencapaian sejak pengapalan perdana oleh Kapal LNG Aquarius ke Senboku, Jepang pada 9 Agustus 1977.

Dedikasi Seluruh Pihak

Plt. Director & COO Badak LNG, Feri Sulistyo Nugroho, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dari seluruh elemen yang terlibat.

“Pengapalan LNG ke-10.000 merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh insan Badak LNG serta dukungan para stakeholder. Ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga keandalan operasi, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan selama lima dekade,” ujarnya.

Ia menambahkan, pencapaian ini memiliki nilai historis, terlebih di tengah tantangan industri LNG global. Badak LNG terus berupaya beradaptasi, termasuk dengan mempersiapkan reaktivasi Train F sebagai bagian dari strategi keberlanjutan operasional perusahaan.

“Train F tengah kami siapkan untuk menerima pasokan gas dari blok North Ganal yang ditemukan oleh ENI Indonesia. Ini menjadi upaya lanjutan dalam memperkuat industri LNG nasional,” tambah Feri.

Apresiasi dari Pemerintah dan SKK Migas

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turut menyampaikan rasa bangga atas kontribusi Badak LNG terhadap daerah.

“Kami bangga menyaksikan langsung pengapalan LNG ke-10.000 dari Badak LNG. Ini bukan hanya pencapaian perusahaan, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Harapannya, Train F yang akan beroperasi kembali dapat memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, menilai pencapaian Badak LNG sebagai simbol keberhasilan industri hulu migas nasional.

“Ini merupakan bukti konsistensi luar biasa sejak pengapalan pertama 48 tahun lalu. Penemuan sumber gas baru di North Ganal oleh ENI pada 2023 lalu menunjukkan bahwa potensi energi nasional masih sangat besar dan menarik bagi investor global,” jelasnya.

Komitmen terhadap Energi Global

Sejak 1977, Badak LNG telah melakukan pengapalan LNG ke berbagai negara di Asia dan dunia. Capaian ke-10.000 ini membuktikan tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas dan keamanan pasokan LNG dari Indonesia, khususnya dari Badak LNG.

Dengan semangat keberlanjutan dan inovasi, Badak LNG terus memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan global, sembari menjaga keberlangsungan lingkungan dan masyarakat sekitar.(*)

Dari Papua untuk Kalimantan: Benyamin, Generasi Muda Pembawa Terang di Bumi Borneo

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, BERAU, KALIMANTAN TIMUR – Di tengah bentang alam Kalimantan Timur yang masih di dominasi hutan, pembangunan tower-tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan mulai menunjukkan wujudnya. Proyek ini menjadi bagian dari langkah strategis PLN dalam memperkuat pasokan listrik, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk menopang keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Utara. Di balik pergerakan proyek ini, hadir sosok Benyamin pegawai muda asal Papua yang kini turut ambil peran dalam menyala terangnya Kalimantan.

Benyamin adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Bergabung dengan PLN pada tahun 2024, ia kini bertugas sebagai Technician Pengendalian Konstruksi di PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 2 (UPP KLT 2). Selain mengawasi teknis proyek, Benyamin juga aktif membantu tim perizinan dan pertanahan dalam proses pembukaan jalur Right of Way (ROW), membuktikan fleksibilitas dan semangat kolaborasi di lapangan.

“Saya ingin terus belajar dan berkontribusi dalam pembangunan kelistrikan. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi tanggung jawab saya sebagai bagian dari bangsa,” kata Benyamin.

Proyek SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan menjadi salah satu inisiatif strategis PLN untuk mendorong pemerataan energi di Kalimantan Timur. Dengan panjang lebih dari 219 kilometer sirkit dan total 287 span, hingga awal Juni 2025, 254 span telah berhasil dibuka atau sekitar 88% dari total pekerjaan ROW. Sejumlah titik telah memasuki tahap penarikan kabel (stringing), menandakan proyek berjalan sesuai target.

Jeffry Sambara Palelleng, Manager PLN UPP KLT 2, menyebut kolaborasi lintas fungsi sebagai kunci utama keberhasilan progres di lapangan.
“Kami melihat semangat luar biasa dari seluruh tim. Sosok seperti Benyamin adalah bukti bahwa kontribusi bisa datang dari mana saja, dan itu terlihat nyata setiap harinya,” ujarnya.

Senada, Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari komitmen PLN menghadirkan keadilan energi.
“Pembangunan ini bukan hanya soal membangun tower atau menarik kabel. Ini tentang mempertemukan semangat dari berbagai daerah untuk tujuan bersama. Benyamin adalah cerminan dari semangat itu,” jelasnya.

Kini, proyek SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan tak lagi sekadar soal infrastruktur kelistrikan. Ia telah menjadi simbol kerja sama dan kekompakan anak bangsa dengan beragam latar belakang. Benyamin dengan langkahnya yang teguh menjadi bagian dari kisah terang yang tengah dibangun di bumi Borneo.(*)

Dorong Budaya Keselamatan Kerja Berbasis Digital, PLN UIP KLT Sosialisasikan Aplikasi HSSE Mobile ke Pegawai

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1) mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital dengan menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi HSSE Mobile kepada seluruh pegawai di lingkungan UPP KLT 1. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PLN UPP KLT 1 sebagai bagian dari penguatan sistem pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih modern dan responsif.

Aplikasi HSSE Mobile merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, INSPEKTA, yang telah digunakan PLN sejak 2017 sebagai pionir pelaporan keselamatan berbasis digital. Seiring perkembangan kebutuhan dan kemajuan teknologi, PLN terus berinovasi dengan menghadirkan HSSE Mobile—sebuah platform yang dirancang lebih responsif, praktis, dan mobile-friendly. Melalui aplikasi ini, pelaporan temuan kini dapat dilakukan secara realtime dari lapangan, lengkap dengan fitur GPS untuk koordinat lokasi aktual dan verifikasi kontrol kritis (Critical Control Verification) guna memastikan standar operasional keselamatan kerja dijalankan dengan tepat.

“HSSE Mobile adalah jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi tim di lapangan. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan langsung dari lokasi kejadian dengan koordinat GPS, serta dilengkapi fitur Critical Control Verification (CCV) agar setiap pekerjaan dipastikan sesuai SOP,” jelas Rhedo Frapanca, Team Leader K3L dan Keamanan PLN UPP KLT 1, saat memimpin sosialisasi.

Aplikasi ini mempermudah pelaporan temuan seperti Unsafe Action, Unsafe Condition, Nearmiss, dan Accident secara langsung melalui perangkat seluler. Tak hanya itu, fitur tambahan seperti Working Permit online dan pemantauan kinerja K3L membuat proses manajemen keselamatan lebih efisien dan terintegrasi.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menekankan pentingnya kesiapan digital seluruh pegawai dalam mengadopsi sistem ini.
“Kami ingin seluruh insan PLN di UPP KLT 1 memahami, menguasai, dan terbiasa menggunakan HSSE Mobile sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Inovasi ini tidak hanya mempermudah, tapi juga menyelamatkan,” ujar I Made.

Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui pemaparan materi, pemutaran video panduan, hingga sesi tanya jawab dan pelatihan langsung. Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh peserta sebagai bentuk keseriusan PLN dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional.

Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, turut mengapresiasi langkah UPP KLT 1 dalam mempercepat adopsi teknologi keselamatan.
“Budaya K3L bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari identitas profesional PLN. Melalui HSSE Mobile, kami memastikan bahwa pengawasan keselamatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan berbasis data lapangan. Ini adalah bentuk nyata transformasi digital PLN di sektor ketenagalistrikan,” tegas Raja.

Ke depan, PLN UIP KLT akan terus mendorong adopsi HSSE Mobile di seluruh proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Timur, sebagai wujud nyata upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, andal, dan selaras dengan prinsip keselamatan kerja modern.(*)

Komisi I DPRD Balikpapan Gelar RDP Bersama Warga RT 02 Sepinggan Raya

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga RT 02, Kelurahan Sepinggan Raya di gelar Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Kamis (12/6/20245).

Kehadiran sejumlah warga ini diterima langsung anggota Komisi I, Iwan Wahyudi didampingi Andi Arif Agung.

Diwawancarai awak media, Andi Arif Agung yang karib disapa A3 menuturkan RDP yang digelar bersama warga menyoal masalah lahan yang sudah lama di tempati oleh warga tersebut. Namun warga tidak memiliki legalitas formal.

“Ada sekitar satu RT yang sebagian besar tidak memiliki legilitas formal terkait kepemilikan lahannya. Tapi masyarakat disitu sudah tinggal sejak lama, ada yang 2 generasi bahkan sampai 3 generasi dari tahun 1970,” beber A3.

A3 menambahkan, saat ini warga sedang berproses untuk membuat Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) di Kecamatan, namun dalam prosesnya terdapat sanggahan dari pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan bukti kepemilikan segel lahan.

“Kita sudah identifikasi segel ini, apakah teregister di Kecamatan atau belum, tahun berapa segel tersebut diterbitkan dan kalau memang ada potensi dilakukan mediasi oleh teman-teman di Kecamatan, maka di persilahkan,” terangnya.

Politisi Golkar inipun menuturkan, kalau pihak yang menyanggah ini tidak bisa memberikan alasan hukum yang jelas seperti bukti kepemilikan lahan tersebut. Maka dirinya meminta pihak Kecamatan untuk melanjutkan proses IMTN yang di ajukan oleh warga.

“Saya meyakini kalau proses IMTN ini, kalau sanggahan ini tidak bisa dibuktikan secara administrasi. Maka silahkan dilanjutkam, karena produknya hukum administrasi,” jelasnya.

“Kalaupun nanti dikemudian hari IMTN ini akan di gugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka IMTN tersebut bisa di cabut,” sambungnya.

Masih A3, dirinya menginginkan dari semua proses pertanahan secara keseluruhan, bahwa masyarakat ini membutuhkan kepastian hukum. Walaupun ada kewenangan masing-masing, seperti misalnya pemerintah pusat melalui sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Namun, pemerintah kota juga memiliki kewenangannya administrasi dalam tata kelola. Artinya semua ingin bersinergi.

“Hasil mediasi tadi, kita minta teman-teman untuk memfasilitasi persoalan tersebut, paling lama 2 minggu. Minimal sudah mengetahui bahwa segel yang menyanggah tersebut sudah teregistrasi. Kalau pun memang sudah terregistrasi, maka dipersilahkan dilakukan mediasi untuk didiskusikan, karena warga yang tinggal disana sudah mulai sejak tahun 1970an,” pungkas A3.(*/adv)

Kehadiran Helix Masih jadi Sorotan, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) Helix yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan terus mendapat perhatian.

Pasalnya, keberadaan THM Helix diduga masih belum memiliki izin lengkap . Namun tetap nekat menjalankan kegiatan operasionalnya. Bahkan sudah melaksanakan Soft Opening beberapa hari yang lalu.

Ramainya pemberitaan soal THM Helix ini turut mendapat sorotan dari Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, H Danang Eko Susanto.

Diwawancarai awak media ini, Jumat (13/6/2025). Politisi Gerindra yang karib disapa Danang ini meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersikap tegas menyikapi persoalan ini.

Dikatakan dirinya, jika THM tersebut memang jelas melanggar aturan yang diberlakukan di kota Balikpapan, maka seharusnya di tindak tegas. Bahkan kalau perlu di tutup.

“Pemerintah harus tegas, kalau izin belum lengkap seharusnya tidak boleh beroperasi dulu,” ucap Danang.

Danang menambahkan, jika izin yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha agar dilengkapi, namun kemudian dilanggar dan tidak diindahkan. Maka ketika terjadi musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan, siapa yang harus disalahkan.

“Kalau terjadi bangunannya rubuh, siapa yang disalahkan, nanti seolah-olah pemerintah kota dinilai tutup mata,” ungkap Danang.

“Misalnya ada musibah kebakaran, bangunan runtuh. Jangan salahkan pemerintah kota,” sambungnya.

Masih Danang, kalau memang THM Helix belum melengkapi izinnya. Maka sebaiknya melengkapi izin terlebih dahulu termasuk izin Minuman Kerasnya (Miras), kalau izin sudah dilengkapi, silahkan mulai beroperasi.

“Kami menyarankan sebelum beroperasi, maka sebaiknya pihak THM Helix agar melengkapi izinnya terlebih dahulu,” tegas Danang.

“Rencanya THM Helix ini disebelahnya ada Hotel, dan memang dalam aturan kita itu izin miras dikeluarkan bergandengan dengan Hotel. Ya..harus dilengkapi dulu perizinannya,” pungkas Danang. (*/adv)

Tahun Depan Wajib Belajar 13 Tahun di Berlakukan, PAUD/TK Jadi Syarat Wajib Masuk SD

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah pusat resmi memperluas kebijakan Wajib Belajar menjadi 13 tahun. Artinya, pendidikan anak usia dini (PAUD) kini tak lagi sekadar pilihan, tapi akan menjadi syarat wajib untuk masuk Sekolah Dasar (SD) mulai Tahun Ajaran 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik sejak usia dini.

Namun, jangan salah paham, “13 tahun” di sini bukan berarti anak-anak harus sekolah hingga kelas 13. Yang berubah adalah penambahan satu tahun pendidikan di jenjang PAUD atau TK sebagai bagian wajib dari sistem pendidikan nasional.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik saat menggelar pres rilis di kantornya, Kamis (12/6/2025) kemarin, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan regulasi pendukung di tingkat daerah.

“Kami sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengakomodasi perubahan ini. Jadi mulai 2026, anak-anak yang mau masuk SD harus sudah punya ijazah PAUD atau TK,” kata Irfan.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi masa transisi. Selama periode ini, sertifikat PAUD belum menjadi syarat mutlak masuk SD.

“Tahun ini belum wajib, tapi mulai tahun depan sudah harus. Jadi orang tua bisa mulai bersiap dari sekarang,” jelasnya.

Saat ini, Balikpapan memiliki 420 lembaga PAUD dan TK yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak usia dini di kota ini.

“PAUD bukan hanya tempat bermain, tapi fondasi penting untuk membentuk karakter, kesiapan belajar, dan keterampilan dasar anak,” tegas Irfan.

Dengan adanya kebijakan ini, Balikpapan berharap bisa mencetak generasi yang lebih siap secara mental dan akademik saat memasuki pendidikan dasar. Pemerintah daerah pun siap memberikan dukungan penuh dari sisi regulasi dan infrastruktur.

“Langkah ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Kita ingin anak-anak Balikpapan mendapatkan bekal terbaik sejak dini,” pungkas Irfan.(*/adv)

DPRD Balikpapan Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilanjutkan dengan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri didamping Wakil DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, Muhammad Taqwa dan Budiono, serta di hadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, Kamis (12/6/2025).

Alwi Al Qadri, menjelaskan bahwa perubahan perda ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah.

“Sebagaimana telah kami sampaikan dalam rapat sebelumnya, perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 ini adalah hasil evaluasi dari dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kemenkeu,” ujarnya.

Alwi menambahkan, penyesuaian aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kota Balikpapan.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami bersama Pemerintah Kota untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat,” tambahnya.

Dari enam fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan, telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya melalui juru bicaranya masing-masing.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, dimana Fraksi ini dapat menerima dan dapat disahkan menjadi peraturan daerah kota Balikpapan.

Akan tetapi, dari persetujuan tersebut terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh Faksi ini. Salah satunya, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah kota melalui badan pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selalu berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah pada tahun-tahun selanjutnya dan meminta Wali Kota Balikpapan serius dan tegas dalam melakukan evaluasi kerja OPD.(*)

123...984Halaman 1 dari 984

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©