Selasa, Juni 17, 2025
Beranda blog

Pangdam VI/Mlw Beri Motivasi Prajurit Yonif 613/Raja Alam Jelang Penugasan ke Papua

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Tarakan – Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudi Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., memberikan pengarahan dan motivasi kepada para prajurit serta ibu-ibu Persit Yonif 613/Raja Alam, Selasa (17/6/2025).

Kunjungan ini difokuskan pada pembekalan semangat dan kesiapan moril prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua, sekaligus menguatkan peran keluarga sebagai pendukung utama para prajurit.

Tugas di Papua Adalah Kehormatan

Dalam arahannya, Pangdam menekankan bahwa penugasan di Papua bukanlah tugas yang ringan, melainkan sebuah amanah dan kehormatan besar bagi para prajurit terpilih.

“Penugasan di Papua bukanlah tugas yang ringan. Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan yang dipercaya negara untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan di wilayah tersebut,” tegas Pangdam.

Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan kesiapsiagaan sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan di daerah operasi.

Jaga Nama Baik Satuan dan Bangsa

Mayjen Rudi Rachmat Nugraha menyampaikan bahwa Yonif 613/Raja Alam memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu, setiap prajurit harus membawa nama baik satuan, menghormati kearifan lokal, serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial.

“Jaga nama baik satuan, hormati adat istiadat masyarakat setempat, dan pastikan setiap langkah yang kalian ambil memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara,” pesannya.

Dukungan Keluarga Sangat Vital

Menutup arahannya, Pangdam turut berpesan kepada keluarga besar Yonif 613/Raja Alam, khususnya ibu-ibu Persit, untuk senantiasa memberikan dukungan moral dan spiritual kepada para personel.

“Tidak ada tempat yang benar-benar aman di daerah operasi. Namun saya minta seluruh prajurit dan Persit untuk meyakini bahwa semua prajurit yang berangkat nantinya akan selamat dan berhasil menjalankan tugas,” ujar Pangdam.

Pejabat TNI dan Forkopimda Turut Hadir

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI dan unsur Forkopimda, antara lain:

Danrem 092/Mrl Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han.

Asintel Kasdam VI/Mlw Kolonel Inf Yudi Purwanto, S.M.

Asops Kasdam VI/Mlw Kolonel Inf Rudi Setiawan, S.E., M.I.P.

Kasi Intel Kasrem 092/Mrl Kolonel Inf Hendra Cipta, S.Sos., M.Si.

Kasi Log Kasrem 092/Mrl Kolonel Harri Poernomo

Dandim 0907/Tarakan Letkol Inf Syaiful Arif, S.Sos., M.Han.

Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Tatar Nugroho, S.I.K., S.H.

Danbrigif 24/BC Kolonel Inf Toni Sri Hartanto

Kasmin Mayor Inf Sena

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat, memperlihatkan kekompakan antara pimpinan, prajurit, dan keluarga besar TNI dalam menyongsong tugas pengabdian di medan operasi. (*)

RDP Penanganan Longsor di Griya Karang Joang, , Komisi I Minta Developer Segera Serahkan PSU

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto, SE,

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keluhan masyarakat.

Kali ini, persoalan tanah bergerak di Perumahan Griya Karang Joang, RT 62, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi perhatian serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Selasa (17/6/2025).

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto, SE, dan dihadiri sejumlah anggota komisi bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya BPBD, camat, dan lurah setempat. Turut hadir pula perwakilan dari pihak pengembang (developer).

Masalah utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah ancaman longsor yang telah terjadi sejak 2023 dan belum mendapat penanganan memadai.

Warga yang menghuni perumahan berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merasa was-was akan keselamatan mereka dan meminta bantuan pemerintah.

“Warga yang terdampak adalah bagian dari masyarakat Balikpapan yang punya hak atas rasa aman. Jadi, sudah sepatutnya mereka mendapat perhatian dari pemerintah,” tegas Danang usai rapat.

Namun, persoalan menjadi rumit lantaran pihak developer belum menyerahkan fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Padahal, penyerahan itu menjadi syarat penting untuk mengakses bantuan dari pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa langkah awal yang disepakati bersama adalah mengusulkan penanganan longsor melalui Belanja Tak Terduga (BTT). Tetapi, hal itu baru bisa dilakukan jika pengembang menyelesaikan penyerahan fasos-fasum secara resmi.

“Kami dorong agar bantuan diajukan lewat BTT. Tapi sebelumnya, developer wajib menyerahkan FSU agar ada dasar hukum untuk bantuan tersebut,” jelas Danang.

Langkah konkret yang akan diambil dalam waktu dekat adalah melakukan pendataan ulang terhadap jumlah warga yang terdampak longsor, yang akan dilaksanakan oleh pihak kelurahan.

Data tersebut akan dijadikan dasar untuk pemberian bantuan awal, seperti uang sewa atau bentuk bantuan lain.

Danang menekankan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak pengembang segera menunaikan kewajibannya agar pemerintah dapat bertindak cepat.

“Kita ingin agar ini segera diselesaikan. Keselamatan warga lebih penting. Jadi jangan tunggu sampai ada korban,” pungkasnya. (*/adv)

Dukung Sikap Tegas Wali Kota, Yono Suherman: THM Tak Berizin Harus Ditindak

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman.

Penasatu.com, Balikpapan – Sikap tegas yang akan di ambil Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menyikapi Tempat Hiburan Malam (THM) yang di duga tidak memiliki izin mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Diwawancarai awak media ini di kantor DPRD Balikpapan, Senin (16/6/2025). Politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) yang karib di sapa Yono ini sependapat dengan pernyataan yang di lontarkan Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud yang akan menutup THM jika melanggar aturan yang ada di wilayah kota Balikpapan.

“Saya sangat setuju, respon saya sama dengan Pak Wali Kota kalau memang melanggar aturan harus di tindak tegas,” katanya.

Yono menambahkan, pemerintah kota (Pemkot) tidak melarang investor untuk berinvestasi di Baliipapan, hanya saja ada aturan-aturan yang memang harus diikuti oleh investor yang mau berinvestasi, salah satunya seperti syarat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Masih Yono, kalau memang THM tersebut memang tidak bisa memenuhi syarat perizinan operasional yang harus dilengkapi, maka tidak boleh melaksanakan operasional. Tapi kalau masih tetap beroperasi, maka dalam waktu dekat akan dilakukan eksekusi untuk menutup kegiatannya.

“Untuk menjalankan operasional tempat hiburan, seharusnya sudah terlengkapi prosedur persyaratannya, termasuk PBG dan lainnya. Kalau ternyata persyaratan perizinannya tidak bisa dilengkapi, seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan atau beroperasi,” ucap Yono.

“Kalau pun benar informasi masyarakat kalau ada salah saru THM yang sudah beroperasi namun belum melengkapi perizinannya, maka kita akan lakukan tindakan,” tegas Yono.

“Kita belum jadwalkan turun kelapangan, tapi kita sudah panggil pengelola THM yang dimaksud hari ini, tapi tidak hadir dan kita akan kembali menjadwalkan ulang untuk memanggil pengelola THM tersebut iagar dapat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” pungkasnya.(*/adv)

Kolaborasi Dengan Warga, Oddang Percantik Jogging Track Graha Indah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Syarifuddin Oddang.

Penasatu.com, Balikpapan – Wajah baru jogging track yang berlokasi di lingkungan RT 13, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, kini menjadi perbincangan warga.

Fasilitas olahraga yang semula biasa saja, kini tampil lebih atraktif usai menjalani perbaikan dan pengecatan dengan sentuhan warna hijau segar berpadu lis kuning yang mencolok namun nyaman di mata.

Peremajaan ini bukan proyek besar dari pemerintah, melainkan hasil gotong royong warga yang bersinergi dengan anggota DPRD Balikpapan dari dapil Balikpapan Utara, Syarifuddin Oddang.

Politisi Hanura yang dikenal dekat dengan konstituennya ini menyumbangkan bahan cat, sementara pengerjaan dilakukan mandiri oleh warga sekitar.

“Saya hanya fasilitasi bahannya saja,” ucap Oddang karib disapa saat diwawancarai awak media ini di kantor DPRD Balikpapan, Senin (16/6/2025).

Oddang mengapresiasi semangat luar biasa yang ditunjukan oleh warganya, mengingat semuanya dikerjakan masyarakat yang langsung turun tangan dengan gotong royong. Sehingga hasilnya sekarang bisa dirasakan bersama.

“Sekarang jogging track kita jadi lebih asri dan nyaman untuk berolahraga,” ujarnya

Masih Oddang, nuansa rindang dari pepohonan sekitar membuat area ini tak hanya sedap dipandang, tapi juga memberikan suasana sejuk untuk aktivitas fisik. Warga pun semakin antusias berolahraga, baik pagi maupun sore hari.

“Warga menyampaikan sama saya, kalau sekarang warga lebih bersemangat jogging setiap sore, karena tempatnya lebih nyaman dan bikin rileks,” akunya.

“Kini area jogging track Graha Indah bukan hanya menjadi jalur lari saja, tapi juga simbol nyata kolaborasi warga dan wakil rakyat dalam membangun lingkungan yang sehat, produktif, dan penuh semangat kebersamaan,” katanya.

Oddang juga mengungkap rencana pengembangan kawasan sekitar menjadi sentra UMKM lokal, agar dapat mendukung perputaran ekonomi warga.

“Kita akan kembangkan dikawasan sekitar agar menjadi sentra UMKM, sehingga ada perputaran perekonomian untuk warga,” pungkasnya.(*/adv)

Tiang Listrik Hampir Roboh di Graha Indah, DPRD Desak PLN Segera Bertindak

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Penasatu.com, Balikpapan – Kekhawatiran warga Kompleks Bangun Reksa, Blok BB RT 21, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, makin memuncak.

Sebuah tiang listrik konektoran milik PLN di wilayah tersebut tampak nyaris roboh atau miring, dengan kondisi kabel yang menjuntai dan tak beraturan.

Kondisi tiang tersebut membuat warga sekitar merasa khawatir, jika akan terjadi sesuatu dan menimpa warga.

Mendapatkan keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman yang juga sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Utara langsung menanggapi.

Diwawancarai awak media ini, di kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (16/6/2025), politisi partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menyampaikan bahwa kondisi tiang yang sudah keropos dan miring sangat membahayakan keselamatan warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas.

Sementara, keluhan tersebut sudah dilaporkan oleh warga ke PLN, namun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban pasti kapan tiang listrik tersebut akan di perbaiki.

“Saya sudah mendapat laporan warga, katanya warga sudah melapor ke PLN Cabang Balikpapan, tapi sampai sekarang belum ada respons nyata,” terang Yono.

“Kita minta itu agar segera di tindaklanjuti. Jangan sampai menunggu korban jatuh dulu, baru ada tindakan dari PLN,” sambungnya.

Menurutnya, tiang tersebut sudah tidak sanggup lagi menahan beban kabel yang berat dan menjuntai ke bawah. Bahkan fondasinya pun terlihat sudah tidak kokoh.

“Kalau ini dibiarkan terus khawatir akan ambruk, kalau sudah ambruk, bisa terjadi kapan saja, tidak menunggu besok atau nanti dan ini sangat membahayakan,” katanya.

Ia pun meminta agar pihak PLN segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan, kalau perlu tiang listriknya di ganti dengan yang lebih kokoh.

Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat, apalagi yang menyangkut keselamatan publik.

“Keluhan warga jangan diabaikan. Ini soal nyawa. Kalau sampai tiang itu tumbang, bukan hanya listrik padam, tapi bisa saja menimpa orang atau kendaraan yang melintas,” ujarnya.(*/Adv)

Komisi I DPRD Soroti Koneksi Internet Lemah dan Kebutuhan SDM di Kelurahan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Danang Eko Susanto

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Senin (16/6/2025), di ruang Komisi I DPRD Balikpapan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, H. Danang Eko Susanto, didampingi Wakil Ketua Simon Sulean serta sejumlah anggota Komisi I lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti lemahnya koneksi internet di lingkungan pemerintahan yang dinilai berdampak pada kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi I menekankan pentingnya infrastruktur jaringan yang andal untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.

“Internet ini sangat vital agar OPD bisa bekerja maksimal. Jangan sampai lagi ada keluhan soal jaringan lambat,” ujar Danang.

Diskominfo Balikpapan melalui Kepala Dinasnya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya meningkatkan kapasitas bandwidth jaringan. Untuk mendukung upaya tersebut, Diskominfo juga berharap adanya tambahan anggaran dari DPRD.

Namun demikian, Danang menyebut pihaknya masih menimbang usulan tersebut dengan melihat kondisi penyerapan anggaran yang belum optimal.

“Kalau kita tambah anggaran di perubahan nanti tapi tidak terserap, bisa jadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” jelasnya.

Danang juga menyoroti pentingnya peningkatan jaringan internet di sektor pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), karena banyak program pendidikan yang bergantung pada kelancaran akses digital.

Sementara dalam sesi RDP bersama BKPSDM, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). BKPSDM melaporkan bahwa proses rekrutmen tahap pertama tahun ini telah selesai dan tahap kedua akan segera dimulai dengan kuota lebih dari 630 formasi.

Komisi I mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja, terutama menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kecamatan dan kelurahan yang menunjukkan masih adanya kekurangan SDM, khususnya di tingkat kelurahan.

“Kami minta dibuatkan aturan, bahkan Perda, agar pelayanan di kelurahan bisa lebih maksimal. Karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik,” tegas Danang.

RDP ini menjadi bagian dari upaya Komisi I dalam mengawal pelayanan publik yang efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan. (*/adv)

Kadisdikbud: Tahun Ini Ada 37 Ribu Seragam Gratis untuk Siswa Paud, SD dan SMP Negeri/Swasta

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik.

Penasatu.com, Balikpapan – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan kembali menggulirkan program bantuan seragam sekolah gratis bagi para siswa di tahun ajaran 2025/2026. Program ini menyasar seluruh jenjang, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyebutkan bahwa total seragam yang disiapkan mencapai lebih dari 37 ribu stel. Rinciannya, sebanyak 12 ribu untuk siswa TK, 13 ribu untuk siswa SD, dan 12 ribu untuk siswa SMP.

“Ini bentuk komitmen kami dalam mendukung pendidikan yang merata. Tidak hanya untuk sekolah negeri, siswa di sekolah swasta juga mendapat bagian,” ujar Irfan belum lama ini.

Irfan menuturkan, untuk jenjang SD dan SMP, setiap siswa akan menerima tiga stel seragam yang terdiri dari seragam nasional, seragam pramuka, dan seragam batik. Sementara untuk siswa TK akan menerima satu stel seragam batik.

Selain program seragam, Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Tahap verifikasi dan validasi data siswa dijadwalkan berlangsung dari 24 Juni hingga 3 Juli.

Setelah itu, pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi dibuka mulai 1 hingga 4 Juli, disusul jalur umum pada 8-9 Juli. Hasil seleksi akan diumumkan pada 5 Juli, dengan jadwal daftar ulang hingga 11 Juli. Hari pertama masuk sekolah ditetapkan pada 14 Juli 2025.

Menariknya, seragam gratis akan langsung dibagikan kepada siswa pada hari pertama masuk sekolah. Ia pun mengimbau orang tua untuk memastikan data anak sudah benar dan terdaftar di sekolah masing-masing, agar tidak terlewat dalam pendistribusian bantuan.

Menariknya, seragam gratis akan langsung dibagikan kepada siswa pada hari pertama masuk sekolah. Ia pun mengimbau orang tua untuk memastikan data anak sudah benar dan terdaftar di sekolah masing-masing, agar tidak terlewat dalam pendistribusian bantuan.

“Seragam kita akan bagikan ke sekolah-sekolah sebelum siswa masuk sekolah. Jadi ketika hari pertama sekolah siswa sudah menerima seragam gratis,” pungkasnya. (*/adv)

PLN UIP KLT Dukung Transisi Energi melalui Peningkatan Kompetensi Konversi Motor Listrik di Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan. Bekerja sama dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia selaku penerima manfaat, PLN UIP KLT menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema Pendidikan Berbasis Keterampilan Konversi Motor Listrik yang berlangsung pada 16–19 Juni 2025 di SMKN 6 Kota Balikpapan.

Sebanyak 20 pelajar lulusan SMA/SMK dari berbagai sekolah Kota Balikpapan yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, serta 4 guru pendamping, menjadi peserta utama dalam program ini. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang teknik konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga menggandeng PT Braja Elektrik Motor, sebuah perusahaan yang telah berpengalaman dan kompeten di bidang konversi kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran mitra teknis ini memastikan bahwa proses pelatihan dilakukan secara profesional, berbasis standar industri, dan langsung aplikatif di lapangan. Kolaborasi ini menjadi nilai tambah dalam memberikan transfer ilmu dan keterampilan yang tepat sasaran kepada para peserta.

Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang teknisi motor listrik, meningkatkan keterampilan peserta, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendukung terciptanya ekosistem transisi energi yang inklusif. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan angka pengangguran di wilayah Kota Balikpapan.

General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari investasi sosial jangka panjang yang berkelanjutan.

“PLN tidak hanya membangun infrastruktur kelistrikan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat. Melalui program ini, kami berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keahlian yang aplikatif dan dibutuhkan oleh industri. Ini adalah investasi sosial untuk masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Raja.

Sementara itu, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP KLT, Ferdyan Hijrah Kusuma dalam sambutannya menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial yang menyasar langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami hadir untuk menjalankan amanah melalui program TJSL sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan. Isu keberlanjutan saat ini tidak hanya soal lingkungan, tapi juga pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan peluang keterampilan baru yang dapat membuka akses ekonomi lebih luas bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Program ini menjadi bagian integral dari upaya PLN dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional dan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, sebagai langkah menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060.

Pasca Idul Adha, PLN UIP KLT Percepat Legalitas Aset Demi Keandalan Listrik di Kalimantan Timur

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Paser — Dalam upaya memperkuat pengelolaan aset dan memastikan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melalui PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1) berhasil menerbitkan 20 sertifikat tanah tapak tower walaupun masih suasana pasca libur Hari Raya Idul Adha, sertifikat tersebut untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Grogot – Sei Durian.

Penerbitan sertifikat tanah ini merupakan bagian dari strategi pengamanan aset tanah milik PLN, guna mendukung kesinambungan operasional sistem ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Timur. Dengan kepastian legalitas yang kuat, PLN dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum serta menjaga stabilitas pelayanan listrik bagi masyarakat.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menyebutkan bahwa, “Legalitas kepemilikan aset merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan infrastruktur kelistrikan. Sertifikasi tapak tower ini menjadi wujud komitmen PLN dalam mengamankan aset-aset vital perusahaan demi menjaga keandalan pasokan listrik jangka panjang.”

Sementara itu, General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar menjelaskan, “Pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Proses sertifikasi yang berjalan lancar ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Paser. Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu PLN mengamankan aset negara ini.

“Melalui langkah penguatan legalitas aset, PLN terus berupaya mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan energi masyarakat Kalimantan Timur,” ungkap Raja.

Lebih jauh, PLN berharap sinergitas dan kolaborasi ini akan terus terjalin dengan Kementerian ATR/BPN, Kanwil Provinsi Kalimantan Timur dan Kantah BPN se-provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan bersama.

Semangat Hari Pancasila: Sinergi Kuat di Pulau Laut antara PLN dan BPN Kotabaru Pacu Sertifikasi Aset Kelistrikan Nasional

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Kotabaru, Kalimantan Selatan 16 Juni 2025, – Guna memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 4 (UPP KLT 4), didampingi oleh Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kotabaru.

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025, di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Kotabaru, ini berfokus pada percepatan proses sertifikasi aset lahan milik PLN di wilayah Kabupaten Kotabaru. Kegiatan ini sangat krusial mengingat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memerlukan legalitas dan kepastian hukum yang kuat atas aset lahannya. Disamping itu dari pembangunan strategis ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial dan pemerataan energi. Semua hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperingati pada hari lahirnya pancasila.

Manajer UPP KLT 4, Rizal Hikmahtiar, menyampaikan progres sertifikasi aset PLN sedang berproses di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kotabaru. “Dokumen legal aset pada transmisi adalah fondasi utama yang memastikan keabsahan, keamanan, dan kelancaran seluruh proses pembangunan hingga operasional. Oleh karena itu, percepatan proses sertifikasi ini sangat vital bagi kami,” ujar Rizal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kotabaru, I Made Supriadi, S.SiT., M.T., menyambut baik inisiatif PLN dan BINDA. “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung percepatan sertifikasi aset lahan PLN ini, mengingat pentingnya proyek ini bagi kemajuan dan kebutuhan listrik masyarakat Kotabaru. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam memastikan kepastian hukum dan kelancaran pembangunan infrastruktur vital di daerah,” tegas Supriadi.

Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP Kalbagtim, menambahkan, “Sinergi antara PLN, BPN, dan BINDA ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mewujudkan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kami berharap seluruh proses sertifikasi aset yang sedang berjalan dapat terselesaikan pada bulan Juni 2025.”

Kunjungan ini merupakan langkah konkret PLN untuk memastikan setiap aset yang digunakan dalam pembangunan memiliki kepastian hukum, sehingga proyek-proyek strategis ketenagalistrikan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi kemajuan Kabupaten Kotabaru dan Provinsi Kalimantan Selatan.

123...985Halaman 1 dari 985

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©