Rabu, Februari 26, 2025
Beranda blog

Amankan 3 Pelaku, Polri Bongkar Jaringan Internasional Perdagangan Orang ke Bahrain

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran ilegal ke Bahrain.

Tiga orang tersangka, yakni SG, RH, dan NH, telah ditangkap dan ditahan terkait kasus ini, Senin 24 Februari 2025.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai spa attendant. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel oleh pelaku, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut polisi, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain. Korban yang tertarik kemudian diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15 juta. Setelah itu, pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban.

Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini:

  • SG: Berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.
  • RH: Direktur LPK yang mengurus penerbitan paspor korban, menampung uang korban, serta mengarahkan proses keberangkatan.
  • NH: Staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO, KBP Amingga P.M., S.I.K., M.H., mengungkap bahwa jaringan ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah.

“Kami terus mengembangkan kasus ini dan bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana para tersangka. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Divhubinter Polri guna mengungkap jaringan yang berada di luar negeri,” ujar KBP Amingga.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain enam paspor, enam visa, enam kontrak kerja, tiga unit handphone, satu laptop, dua buku tabungan, empat ATM, dan enam bundel rekening koran.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf (c) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.

Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan dari perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin resmi. Pastikan perusahaan penempatan memiliki legalitas yang jelas dan kontrak kerja yang sah agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi,” tegas KBP Amingga.

Hingga saat ini, penyelidikan terhadap jaringan TPPO ini masih terus dikembangkan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku perdagangan orang yang merugikan warga negara Indonesia.(*/humas)

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman Sambut Kunjungan Tim DPRD Pekalongan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan.

Penasatu.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyambut baik kunjungan yang dilakukan Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ke DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (25/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Pekalongan ingin berdiskusi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada penghematan anggaran. Mereka mencari referensi strategi yang bisa diterapkan di daerah mereka.

Yono Suherman menjelaskan bahwa Kota Balikpapan telah menerapkan beberapa langkah penghematan yang bisa menjadi contoh bagi Kabupaten Pekalongan.

“Salah satu cara penghematan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi anggaran untuk kegiatan yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti acara seremonial dan kegiatan sosial berbentuk seremoni,” jelas Yono.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa anggaran untuk program-program seperti dialog warga bisa dikurangi jika efektivitasnya dinilai kurang maksimal.

“Misalnya, jika sebelumnya ada 10 sesi dialog warga, mungkin bisa dikurangi menjadi dua atau tiga saja,” tambahnya.

Terkait pengelolaan anggaran, Yono Suherman mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp460 miliar.

DPRD Pekalongan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Kota Balikpapan menyesuaikan diri dengan kebijakan penghematan ini.

“Secara garis besar, mereka ingin memahami bagaimana penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam konteks penghematan anggaran, termasuk langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan,” katanya.

Menurut informasi dari Sekretaris Daerah (Sekda), salah satu bentuk penghematan adalah pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

“Dengan adanya kebijakan ini, daerah perlu lebih cermat dalam mengelola anggaran agar tetap bisa menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Yono.(*)

DPRD Soroti Minimnya Minat Pendaftar P3K Tenga Pengajar di Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Gasali, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan.

Gasali: Saya cukup terkejut mendengar hal ini. Padahal, formasi yang tersedia cukup banyak.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyayangkan rendahnya minat tenaga pengajar untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Balikpapan tahun ini,

Dari total 360 kuota formasi yang dibuka oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, hanya 40 orang yang mendaftar untuk posisi tenaga pengajar.

“Tadi BKPSDM menyampaikan bahwa dari 360 formasi yang dibuka untuk guru, hanya 40 yang mendaftar,” ujar Gasali, Selasa (25/2025).

Gasali mengaku telah menanyakan kepada BKPSDM apakah rendahnya pendaftar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau persyaratan yang terlalu sulit. Namun, ternyata bukan itu penyebabnya.

“Kami mendapat informasi bahwa banyak calon tenaga pengajar yang lebih memilih menunggu pembukaan CPNS, karena ada perbedaan fasilitas dan penghasilan antara PPPK dan CPNS,” jelasnya.

Ia menduga hal inilah yang membuat banyak guru menunda pendaftaran PPPK, dengan harapan bisa mengikuti seleksi CPNS.

“Saya cukup terkejut mendengar hal ini. Padahal, formasi yang tersedia cukup banyak, tetapi peminatnya sangat sedikit,” tambahnya.

Gasali berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dapat mempertimbangkan situasi ini dan segera membuka penerimaan CPNS untuk tenaga pengajar di Balikpapan.

“Mudah-mudahan Menpan-RB bisa mendengar hal ini dan segera mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan guru di Balikpapan,” tutupnya. (*)

Gandeng BNNK Balikpapan Satgas TMMD Kodim 0905/BPP Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMKN 5

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 Kodim 0905/Balikpapan, bekerja sama dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Balikpapan, menggelar penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi siswa-siswi SMKN 5 Balikpapan. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat sekolah, berlokasi di Jl. Mulawarman No.65, RT 19, Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, Selasa (25/2/2025).

Membangun Kesadaran Bahaya Narkoba di Kalangan Pelajar

Kepala Sekolah SMKN 5 Balikpapan, Muhammad Arifin, dalam sambutannya, mengungkapkan rasa terima kasih kepada BNK Kota Balikpapan dan Kodim 0905/BPP yang telah memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk memperoleh wawasan tentang bahaya narkoba.

“Penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi generasi muda agar memahami dampak negatif narkoba dan cara mencegahnya. Sebagai penerus bangsa, kalian harus memiliki tekad kuat untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Fokuslah pada pendidikan dan pengembangan diri,” ujar Muhammad Arifin.

Peran TMMD dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Danramil 0905-03/Balikpapan Timur, yang diwakili oleh Wadanramil 0905-03, menjelaskan bahwa penyuluhan ini merupakan bagian dari TMMD ke-123, yang saat ini tengah dilaksanakan di Kelurahan Teritip.

“Kami ingin generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang kuat. Jika sejak dini mereka sudah terpengaruh hal-hal negatif seperti narkoba, maka masa depan bangsa akan terancam. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan BNK Balikpapan untuk memberikan edukasi ini,” tegasnya.

BNK Balikpapan: Narkoba Mengancam Masa Depan Generasi Muda

Pemateri dari BNK Balikpapan, Ibu Candra Oktriana Dhewi, menjelaskan bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) semakin marak di kalangan generasi muda.

“Sasaran utama penyebaran narkoba adalah kaum muda atau remaja. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan anak-anak nakal atau preman, tetapi juga sudah masuk ke lingkungan kampus dan sekolah,” paparnya.

Ia juga memaparkan berbagai jenis narkoba yang beredar di masyarakat, seperti ekstasi, pil koplo, sabu-sabu, serta ganja, yang sering dikemas dalam bentuk kapsul, tablet, atau bubuk.

“Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan mental, pergaulan bebas, serta merusak masa depan bangsa. Jika dibiarkan, generasi penerus yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru akan hancur karena kecanduan zat-zat adiktif yang merusak saraf dan kemampuan berpikir,” lanjutnya.

Komitmen Bersama untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan para siswa-siswi SMKN 5 Balikpapan semakin waspada dan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya narkoba. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk sinergi antara TNI, pemerintah, dan lembaga terkait dalam membangun generasi yang sehat dan bebas dari narkoba.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan generasi muda Balikpapan dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh, cerdas, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.(*)

Satgas TMMD ke-123 Kodim 0905/BPP Gelar Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di SMA Negeri 7 Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0
Kepsek SMA 7 : Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai modal bagi siswa dalam mengaplikasikan rasa cinta tanah air di era perkembangan zaman saat ini.

Penasatu com, Balikpapan, – Sebagai bagian dari Program Non Fisik TMMD ke-123, Kodim 0905/Balikpapan mengadakan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi siswa-siswi SMA Negeri 7 Balikpapan di Jalan Mulawarman, Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, Selasa (25/2/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan mental dan ideologi kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kapten Arm Muh Irham, selaku Pasi Perencanaan Kodim 0905/BPP, menjadi pemateri dalam kegiatan ini.

“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menanamkan mental dan ideologi kebangsaan bagi pelajar, guna memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat dalam mempertahankan negara,” ujar Kapten Irham.

Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Balikpapan, Muriyanto, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Komandan Satgas TMMD ke-123 Kodim 0905/BPP, Letkol Kav Muhammad Darwis, yang telah menginisiasi kegiatan ini.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai modal bagi siswa dalam mengaplikasikan rasa cinta tanah air di era perkembangan zaman saat ini,” ungkap Muriyanto.

Sampai dengan akhir kegiatan, siswa-siswi SMA Negeri 7 Balikpapan tampak antusias dalam mengikuti penyuluhan dan menyimak materi yang disampaikan.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan kesadaran bela negara dan semangat nasionalisme terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga mereka semakin siap menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan identitas sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(*)

Diperpanjang 180 Hari Lagi, Komisi IV DPRD Balikpapan Pastikan Pembangunan RS Sayang Ibu Terus Berjalan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memastikan bahwa pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat masih terus berjalan.

Kontrak kerja PT Abdi Tekindo Perkasa, selaku kontraktor, telah diperpanjang selama 180 hari setelah sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2024.

Teka: Gasali, Ketua Komisi IV DPRD kota Balikpapan.

“Pembangunan RS Sayang Ibu menelan anggaran Rp106 miliar, dan kontraknya diperpanjang hingga Juni 2025. Kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan yang ada,” ujar Gasali saat diwawancarai awak media, Selasa (25/2/2025).

Ia menegaskan bahwa jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai batas waktu yang diberikan, maka akan ada konsekuensi tegas.

“Jika sampai Juni 2025 proyek ini belum juga selesai, maka kontraknya akan diputus, dan perusahaan akan masuk daftar hitam (blacklist),” tegasnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan dan berharap kontraktor dapat memanfaatkan waktu tambahan dengan baik.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, saat ini pembangunan masih berlangsung dengan tahap pemancangan.

Dalam waktu dekat, Komisi IV berencana turun ke lapangan untuk melihat langsung perkembangan proyek.

“Kami tetap optimis proyek ini bisa selesai sesuai jadwal karena keberadaan rumah sakit ini sangat dinantikan masyarakat Balikpapan,” pungkas Gasali.(*)

Komisi IV DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Kekurangan Guru dan Fasilitas Sekolah di SDN 012 dan SMPN 26

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Gasali, Ketua Komisi IV DPRD kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite SD Negeri 012 dan SMP Negeri 26, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan, Selasa (25/2/2025).

Rapat ini membahas kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas sekolah yang belum memadai di SDN 012 dan SMPN 26 yang berlokasi di Perum Regency, Balikpapan Selatan.

RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Gasali, didampingi anggota Komisi IV, Hj. Yusdiana dan H. Riyan Indra Saputra.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sekolah menyampaikan keluhan terkait minimnya tenaga pengajar serta sarana dan prasarana (sarpras) yang belum layak. Mereka berharap permasalahan ini segera mendapat solusi.

Menanggapi hal ini, Disdikbud dan BKPSDM Balikpapan menyampaikan bahwa tenaga pengajar dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus seleksi tahun ini telah dipersiapkan untuk ditempatkan di kedua sekolah tersebut.

“Saat ini jumlah tenaga pengajar masih terbatas, hanya ada empat orang karena baru empat ruang belajar yang digunakan. Guru-guru tersebut juga bukan guru tetap, melainkan guru bantu atau guru dari sekolah lain yang diperbantukan,” ujar Gasali.

Sementara itu, terkait sarpras yang masih kurang, Disdikbud Balikpapan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan tahun ini.

“Insyaallah tahun ini ada penambahan tenaga pengajar di SDN 012 dan SMPN 26, dan BKPSDM memastikan jumlahnya akan sangat memadai,” tambahnya.

“Kami berharap BKPSDM benar-benar mengawasi proses pengadaan guru, mengingat tahun ini masih ada dua sekolah lain yang juga membutuhkan tenaga pengajar tambahan,” pungkasnya.(*)

DPRD Balikpapan Imbau Pengusaha Hotel di Balikpapan Untuk Tertib Administrasi

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Danang Eko Susanto Ketua Komisi I DPRD kota Balikpapan.

Balikpapan, Penasatu.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan agar pelaku usaha perhotelan segera mengurus izin usaha yang telah habis masa berlakunya.

Hal ini disampaikan Danang saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2025).

Ia menekankan bahwa para pengusaha hotel di Balikpapan seharusnya memiliki kesadaran untuk segera memperpanjang izin usaha mereka sebelum masa berlakunya habis.

“Seharusnya pengusaha perhotelan di Balikpapan sadar, jika izinnya sudah habis, maka segera diurus,” ujar Danang.

Ia juga mengakui bahwa luasnya wilayah Balikpapan membuat pemantauan terhadap perizinan hotel menjadi cukup sulit.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Balikpapan siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan hotel-hotel yang izinnya telah kedaluwarsa.

“Jika memang ada hotel yang izinnya sudah tidak berlaku, Komisi I akan turun ke lapangan untuk melakukan sidak,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait mengenai hotel mana saja yang izin usahanya sudah habis.

Namun, ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Kami akan turun langsung untuk memeriksa perizinan hotel-hotel yang sudah tidak aktif dan segera berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Perizinan Balikpapan,” akunya.

Selain itu, pihaknya di Komisi I akan melakukan inspeksi terkait perizinan Kost-Kostan yang beralih fungsi menjadi sebuah penginapan, seperti OYO.

“Kita akan pastikan juga, kost-kostan di Balikpapan yang sudah beralih fungsi jadi penginapan, seperti OYO gitu. Mereka harus memiliki izin yang lengkap,” pungkasnya. (*)

DPRD Kabupaten Pekalongan Belajar Strategi Peningkatan PAD ke Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2). Rombongan ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, di ruang Komisi I DPRD Balikpapan, Selasa (25/2/2025).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk belajar dari Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan.

“Kami ingin menggali ilmu dan mencari referensi agar bisa mengembangkan daerah kami. Balikpapan memiliki PAD dan APBD yang tinggi, sehingga layak dijadikan contoh,” ujar Kholis.

Dalam kunjungan ini, mereka juga membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta strategi pengelolaan keuangan daerah.

Kholis menyoroti perbedaan signifikan antara APBD Kota Balikpapan, yang mencapai Rp4 triliun lebih, dengan Kabupaten Pekalongan yang hanya sekitar Rp2,3 triliun.

“PAD Balikpapan mencapai Rp2 triliun, sementara di daerah kami baru sekitar Rp400 miliar. Kami ingin mengetahui sumber-sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Meskipun Kabupaten Pekalongan tidak memiliki sektor pertambangan seperti Balikpapan, mereka berencana untuk lebih menggali potensi pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak hotel, restoran, serta retribusi lainnya.

“Kami berharap dari kunjungan ini, kami bisa belajar dan menerapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan PAD. Kami akan membahas hasil kunjungan ini dengan instansi terkait seperti BKAD dan dinas pendapatan daerah,” tutup Kholis.(*)

Ketua Komite IV DPR RI Soroti Minimnya Dana Bagi Hasil SDA untuk Kaltim

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komite IV DPR RI, Ahmad Nawardi, menyoroti minimnya Pendapatan Negara dari Pengelolaan Sumber Daya Alam (PNDP) yang dikembalikan ke Kalimantan Timur (Kaltim) dibandingkan dengan kontribusinya ke pemerintah pusat.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, Selasa (25/2/2025), di mana ia menilai terjadi ketimpangan besar antara pendapatan yang disetorkan Kaltim dan dana yang diterima kembali oleh daerah.

“Bayangkan, Kaltim menyumbang Rp20 triliun ke pusat, tetapi hanya menerima Rp3,14 triliun. Ini tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Nawardi.

Ia menekankan bahwa skema pembagian PNDP saat ini masih jauh dari adil. Untuk itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar porsi pendapatan yang dikembalikan ke daerah penghasil bisa lebih besar.

“Kalau pembagian PNDP bisa lebih proporsional, APBD Kaltim juga akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain sektor minyak dan gas, Nawardi juga menyoroti besarnya kontribusi Kaltim dari sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, untuk bersinergi memperjuangkan hak Kaltim.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kaltim masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar, terutama untuk menopang keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

DPR RI, lanjut Nawardi, akan mengawal revisi regulasi ini melalui berbagai tahapan, termasuk dialog dengan pemerintah pusat dan uji publik. Ia berharap peningkatan dana bagi hasil PNDP bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Kami ingin ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, sehingga kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dapat dikurangi,” pungkasnya.(*)

123...924Halaman 1 dari 924

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©