Jumat, Juni 13, 2025
Beranda blog

Dari Papua untuk Kalimantan: Benyamin, Generasi Muda Pembawa Terang di Bumi Borneo

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, BERAU, KALIMANTAN TIMUR – Di tengah bentang alam Kalimantan Timur yang masih di dominasi hutan, pembangunan tower-tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan mulai menunjukkan wujudnya. Proyek ini menjadi bagian dari langkah strategis PLN dalam memperkuat pasokan listrik, tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tetapi juga untuk menopang keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Utara. Di balik pergerakan proyek ini, hadir sosok Benyamin pegawai muda asal Papua yang kini turut ambil peran dalam menyala terangnya Kalimantan.

Benyamin adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Bergabung dengan PLN pada tahun 2024, ia kini bertugas sebagai Technician Pengendalian Konstruksi di PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 2 (UPP KLT 2). Selain mengawasi teknis proyek, Benyamin juga aktif membantu tim perizinan dan pertanahan dalam proses pembukaan jalur Right of Way (ROW), membuktikan fleksibilitas dan semangat kolaborasi di lapangan.

“Saya ingin terus belajar dan berkontribusi dalam pembangunan kelistrikan. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi tanggung jawab saya sebagai bagian dari bangsa,” kata Benyamin.

Proyek SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan menjadi salah satu inisiatif strategis PLN untuk mendorong pemerataan energi di Kalimantan Timur. Dengan panjang lebih dari 219 kilometer sirkit dan total 287 span, hingga awal Juni 2025, 254 span telah berhasil dibuka atau sekitar 88% dari total pekerjaan ROW. Sejumlah titik telah memasuki tahap penarikan kabel (stringing), menandakan proyek berjalan sesuai target.

Jeffry Sambara Palelleng, Manager PLN UPP KLT 2, menyebut kolaborasi lintas fungsi sebagai kunci utama keberhasilan progres di lapangan.
“Kami melihat semangat luar biasa dari seluruh tim. Sosok seperti Benyamin adalah bukti bahwa kontribusi bisa datang dari mana saja, dan itu terlihat nyata setiap harinya,” ujarnya.

Senada, Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari komitmen PLN menghadirkan keadilan energi.
“Pembangunan ini bukan hanya soal membangun tower atau menarik kabel. Ini tentang mempertemukan semangat dari berbagai daerah untuk tujuan bersama. Benyamin adalah cerminan dari semangat itu,” jelasnya.

Kini, proyek SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan tak lagi sekadar soal infrastruktur kelistrikan. Ia telah menjadi simbol kerja sama dan kekompakan anak bangsa dengan beragam latar belakang. Benyamin dengan langkahnya yang teguh menjadi bagian dari kisah terang yang tengah dibangun di bumi Borneo.(*)

Dorong Budaya Keselamatan Kerja Berbasis Digital, PLN UIP KLT Sosialisasikan Aplikasi HSSE Mobile ke Pegawai

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1) mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital dengan menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi HSSE Mobile kepada seluruh pegawai di lingkungan UPP KLT 1. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor PLN UPP KLT 1 sebagai bagian dari penguatan sistem pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih modern dan responsif.

Aplikasi HSSE Mobile merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, INSPEKTA, yang telah digunakan PLN sejak 2017 sebagai pionir pelaporan keselamatan berbasis digital. Seiring perkembangan kebutuhan dan kemajuan teknologi, PLN terus berinovasi dengan menghadirkan HSSE Mobile—sebuah platform yang dirancang lebih responsif, praktis, dan mobile-friendly. Melalui aplikasi ini, pelaporan temuan kini dapat dilakukan secara realtime dari lapangan, lengkap dengan fitur GPS untuk koordinat lokasi aktual dan verifikasi kontrol kritis (Critical Control Verification) guna memastikan standar operasional keselamatan kerja dijalankan dengan tepat.

“HSSE Mobile adalah jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi tim di lapangan. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan langsung dari lokasi kejadian dengan koordinat GPS, serta dilengkapi fitur Critical Control Verification (CCV) agar setiap pekerjaan dipastikan sesuai SOP,” jelas Rhedo Frapanca, Team Leader K3L dan Keamanan PLN UPP KLT 1, saat memimpin sosialisasi.

Aplikasi ini mempermudah pelaporan temuan seperti Unsafe Action, Unsafe Condition, Nearmiss, dan Accident secara langsung melalui perangkat seluler. Tak hanya itu, fitur tambahan seperti Working Permit online dan pemantauan kinerja K3L membuat proses manajemen keselamatan lebih efisien dan terintegrasi.

Manager PLN UPP KLT 1, I Made Gita Prawira, menekankan pentingnya kesiapan digital seluruh pegawai dalam mengadopsi sistem ini.
“Kami ingin seluruh insan PLN di UPP KLT 1 memahami, menguasai, dan terbiasa menggunakan HSSE Mobile sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Inovasi ini tidak hanya mempermudah, tapi juga menyelamatkan,” ujar I Made.

Sosialisasi dilakukan secara interaktif melalui pemaparan materi, pemutaran video panduan, hingga sesi tanya jawab dan pelatihan langsung. Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh peserta sebagai bentuk keseriusan PLN dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional.

Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, turut mengapresiasi langkah UPP KLT 1 dalam mempercepat adopsi teknologi keselamatan.
“Budaya K3L bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari identitas profesional PLN. Melalui HSSE Mobile, kami memastikan bahwa pengawasan keselamatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan berbasis data lapangan. Ini adalah bentuk nyata transformasi digital PLN di sektor ketenagalistrikan,” tegas Raja.

Ke depan, PLN UIP KLT akan terus mendorong adopsi HSSE Mobile di seluruh proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Timur, sebagai wujud nyata upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, andal, dan selaras dengan prinsip keselamatan kerja modern.(*)

Komisi I DPRD Balikpapan Gelar RDP Bersama Warga RT 02 Sepinggan Raya

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga RT 02, Kelurahan Sepinggan Raya di gelar Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Kamis (12/6/20245).

Kehadiran sejumlah warga ini diterima langsung anggota Komisi I, Iwan Wahyudi didampingi Andi Arif Agung.

Diwawancarai awak media, Andi Arif Agung yang karib disapa A3 menuturkan RDP yang digelar bersama warga menyoal masalah lahan yang sudah lama di tempati oleh warga tersebut. Namun warga tidak memiliki legalitas formal.

“Ada sekitar satu RT yang sebagian besar tidak memiliki legilitas formal terkait kepemilikan lahannya. Tapi masyarakat disitu sudah tinggal sejak lama, ada yang 2 generasi bahkan sampai 3 generasi dari tahun 1970,” beber A3.

A3 menambahkan, saat ini warga sedang berproses untuk membuat Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) di Kecamatan, namun dalam prosesnya terdapat sanggahan dari pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan dengan bukti kepemilikan segel lahan.

“Kita sudah identifikasi segel ini, apakah teregister di Kecamatan atau belum, tahun berapa segel tersebut diterbitkan dan kalau memang ada potensi dilakukan mediasi oleh teman-teman di Kecamatan, maka di persilahkan,” terangnya.

Politisi Golkar inipun menuturkan, kalau pihak yang menyanggah ini tidak bisa memberikan alasan hukum yang jelas seperti bukti kepemilikan lahan tersebut. Maka dirinya meminta pihak Kecamatan untuk melanjutkan proses IMTN yang di ajukan oleh warga.

“Saya meyakini kalau proses IMTN ini, kalau sanggahan ini tidak bisa dibuktikan secara administrasi. Maka silahkan dilanjutkam, karena produknya hukum administrasi,” jelasnya.

“Kalaupun nanti dikemudian hari IMTN ini akan di gugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka IMTN tersebut bisa di cabut,” sambungnya.

Masih A3, dirinya menginginkan dari semua proses pertanahan secara keseluruhan, bahwa masyarakat ini membutuhkan kepastian hukum. Walaupun ada kewenangan masing-masing, seperti misalnya pemerintah pusat melalui sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Namun, pemerintah kota juga memiliki kewenangannya administrasi dalam tata kelola. Artinya semua ingin bersinergi.

“Hasil mediasi tadi, kita minta teman-teman untuk memfasilitasi persoalan tersebut, paling lama 2 minggu. Minimal sudah mengetahui bahwa segel yang menyanggah tersebut sudah teregistrasi. Kalau pun memang sudah terregistrasi, maka dipersilahkan dilakukan mediasi untuk didiskusikan, karena warga yang tinggal disana sudah mulai sejak tahun 1970an,” pungkas A3.(*/adv)

DPRD Balikpapan Setujui Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilanjutkan dengan Penandatanganan berita acara persetujuan bersama di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri didamping Wakil DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, Muhammad Taqwa dan Budiono, serta di hadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo, Kamis (12/6/2025).

Alwi Al Qadri, menjelaskan bahwa perubahan perda ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah.

“Sebagaimana telah kami sampaikan dalam rapat sebelumnya, perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 ini adalah hasil evaluasi dari dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kemenkeu,” ujarnya.

Alwi menambahkan, penyesuaian aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kota Balikpapan.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami bersama Pemerintah Kota untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat,” tambahnya.

Dari enam fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan, telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya melalui juru bicaranya masing-masing.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, dimana Fraksi ini dapat menerima dan dapat disahkan menjadi peraturan daerah kota Balikpapan.

Akan tetapi, dari persetujuan tersebut terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh Faksi ini. Salah satunya, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah kota melalui badan pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selalu berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah pada tahun-tahun selanjutnya dan meminta Wali Kota Balikpapan serius dan tegas dalam melakukan evaluasi kerja OPD.(*)

DPRD Dukung Komitmen Pemkot Wujudkan Balikpapan Sebagai Kota Layak Anak

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, H Ryan Indra Saputra menyambut baik dan mendukung penuh komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk terus menjadikan kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Diwawancarai awak media ini, usai menghadiri kegiatan Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak yang dilaksanakan di Aula kantor Pemkot Balikpapan bersama Waki Wali Kota Balikpapan, H Bagus Sustyo.

“Tentunya kami di legislatif khususnya di Komisi IV sangat mendukung sekali komitmen luar biasa Pemkot Balikpapan untuk menjadikan kota ini sebagai kota layak anak,” ungkapnya, Kamis (12/6/2025).

Politsi Golkar inipun mengungkapkan, sejak di sahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan ramah, aman dan mendukung perkembangan anak di Balikpapan.

Artinya kata H Ryan, pemerintah betul-betul serius dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

Ia menambahkan, keseirusan pemerintah ini bukan hanya dengan memberikan perlindungan dari segi payung hukumnya saja, melainkan dari sisi pengembangan jiwa sosial anak-anak, agar dapat berinteraksi dan menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi dan solidaritas melalui pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang telah digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kota Balikpapan

“Anak adalah masa depan kita, jika hari ini kita memberikan mereka ruang dan perlindungan. Maka kita sedang menyiapkan pondasi kokoh bagi kota ini di masa depan,” tutupnya. (*/adv)

Balikpapan Siap 100 persen Gelar SPMB 2025, Sistem Baru dan Jalur Seleksi Lebih Adil

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik

Penasatu.com, Balikpapan – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan bahwa seluruh persiapan untuk pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 telah rampung.

Mulai dari sistem pendaftaran daring, petunjuk teknis, hingga posko bantuan di sekolah-sekolah, semuanya telah siap dijalankan.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik saat menggelar konfrensi pers bersama awak media di kantor Disdikbud Kota Balikpapan, Kamis (12/6/2025) menyampaikan bahwa proses persiapan berjalan lancar dan menyentuh angka kesiapan 100 persen.

“Kami sudah siapkan semuanya. Sistem online-nya aktif, juknis dan juklak sudah disosialisasikan, dan petugas di lapangan sudah disiapkan untuk membantu proses pendaftaran,” bebernya.

Irfan menambahkan, penerimaan tahun ini masyarakat akan menemui sejumlah perubahan dalam istilah maupun skema seleksi.

Yang paling terlihat adalah pergantian nama PPDB menjadi SPMB sebuah penyesuaian yang menurutnya bertujuan menyelaraskan istilah dengan kondisi lokal dan menghindari kerancuan makna.

“Intinya tetap sama, tapi kami ubah istilah agar lebih familiar dan sesuai dengan kebutuhan warga Balikpapan,” jelasnya.

Tak hanya itu, istilah “zonasi” yang sebelumnya digunakan kini diganti menjadi “domisili”, dengan kategori “zona R1” yang kini disebut “domisili prioritas”.

Salah satu perubahan penting yang dilakukan tahun ini adalah pemisahan jalur prestasi menjadi dua yaitu, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik.

Selama ini, keduanya digabung dalam satu jalur, yang seringkali dinilai kurang adil bagi siswa yang memiliki keunggulan non-akademik, seperti di bidang olahraga atau seni.

“Kami ingin memastikan siswa dengan bakat khusus juga punya peluang yang adil. Sekarang sudah dipisah, jadi lebih terukur dan objektif,” tutur Irvan.

Sementara itu, jalur tahfiz (penghafal Al-Qur’an) tetap dipertahankan sebagai jalur seleksi khusus, dengan mekanisme seleksi tersendiri yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Irfan mejelaskan, tahapan pelaksanaan Verifikaai dan Validasi akan dilaksakan mulai 24 Juni-3 Juli 2025 mendatang.

Pendaftaran Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli hingga 4 Juli 2025 mendatang.

Selanjutnya, tahapan pendaftaran Jalur Umum akan di buka mulai tanggal 8 Juli sampai 9 Juli 2025. Kemudian akan di umumkan dan pelaksanaan Daftar Ulang di tanggal 5 Juli sampai 11 Juli 2025.

Irfan menuturkan, pihaknya akan menyiapkan operator di setiap sekolah untuk memberikan pelayanan kepada orang tua yang kesulitan melakukan pendaftaran online.

“Jadi para orang tua yang kesulitan mendaftar melalui aplikasi bisa mendatangi petugas kami di Dinas Pendidikan atau di setiap sekolah yang di tuju,” tutupnya.(*)

Menuju Kota Berintegritas, Pemkot Balikpapan dan KPK Gencarkan Sosialisasi SPI 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks: Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina.

Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memperkuat budaya antikorupsi kembali ditegaskan lewat kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui Inspektorat Kota, Pemkot menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Diwawancarai awak media, Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai fondasi membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif di lingkungan birokrasi.

“SPI bukan sekadar survei tahunan. Ini bagian dari strategi nasional untuk menjaga ekosistem antikorupsi. Semua OPD harus memahami peran penting mereka,” ujarnya.

Saat ini, tahapan SPI 2025 memasuki fase pembaruan data responden. Silvi karib disapa menggarisbawahi bahwa validitas data menjadi krusial demi hasil survei yang kredibel.

Ia juga mengingatkan pengalaman tahun lalu, saat banyak responden enggan berpartisipasi karena salah paham.

“Beberapa responden menolak karena mengira ini survei abal-abal. Padahal ini murni program resmi dari KPK,” tegasnya.

Survei ini melibatkan tiga jenis responden yakni aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Balikpapan, masyarakat pengguna layanan publik, serta para ahli dari lembaga independen seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman.

Ketiganya dinilai memberikan sudut pandang yang saling melengkapidari kultur internal, kualitas pelayanan, hingga potensi kerawanan korupsi. Dan kota Balikpapan sendiri sudah mengikuti SPI sejak 2021. Hasilnya menunjukkan tren positif.

“Awalnya kita berada di kategori rentan. Tapi perlahan meningkat. Tahun lalu kita sudah di level ‘terjaga’,” ungkap Silvi.

Tahun ini, Pemkot bahkan memperkenalkan klasifikasi baru bernama Level ANGEL, singkatan dari Active Guardian of Integrity.

Lima OPD dinilai telah mencapai level ini, diantaranya Bappeda Litbang, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Namun tidak semua OPD bisa berbangga. Masih ada 12 OPD di kategori ‘Noble’ (waspada) dan sisanya tertinggal di posisi ‘Growing’ (rentan). Dirinya pun tidak menutup mata terhadap kelemahan yang ada.

“Masih banyak OPD yang minim sosialisasi antikorupsi. Bahkan ketika ditanya, banyak yang mengklaim tidak pernah terima gratifikasi. Tapi laporan masyarakat menunjukkan fakta berbeda,” terangnya.

Tak hanya menyasar internal, Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan mitra eksternal.

“Percuma internalnya kuat kalau pihak ketiganya justru rawan. Kita perlu membangun ekosistem integritas yang solid dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan dalam sosialisasi ini adalah perlunya penyebarluasan nilai-nilai integritas hingga ke seluruh lapisan, termasuk staf pelaksana, tenaga honorer, bahkan petugas kebersihan.

“Semua adalah bagian dari sistem. Kalau tidak diberi pemahaman, mereka bisa jadi titik lemah,” tambahnya.

Survei SPI 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. Silvi berharap partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah akan membawa Balikpapan naik kelas dalam peta integritas nasional.

“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang komitmen kolektif. Kita ingin Balikpapan dikenal sebagai kota bersih dan transparan. Bukan hasil kerja satu-dua orang, tapi kerja bersama,” pungkasnya.(*/adv)

DPU Balikpapan Siapkan Perbaikan Saluran Air di Jalan Ahmad Yani, Atasi Titik Rawan Banjir

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Pengerjaan perbaikan saluran air di sepanjang Jalan Ahmad Yani dalam waktu dekat akan mulai dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.

Pekerjaan nantinya akan dimulai dari turunan Jalan Kapten Pierre Tendean (Gunung Pasir) hingga Jalan Ahmad Yani mendekati lampu merah Gunung Malang yang kerap dilanda banjir saat hujan deras mengguyur kota.

Kabid Sumber Daya Air DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, mengungkapkan bahwa proyek ini mencakup perbaikan saluran sepanjang kurang lebih 400 meter.

Fokus utama pengerjaan berada di titik-titik rawan, termasuk kawasan depan GunsarNet yang selama ini memiliki kondisi saluran yang cukup parah.

“Saluran lama yang dibangun dengan batu gunung kini diganti menggunakan sistem pracetak dan pengecoran langsung di lokasi,” ujarnya, Rabu (11/6/2205) kemarin.

Meski saluran air tetap dipertahankan dengan lebar sekitar 3,5 meter, penataan kali ini tidak hanya fokus pada drainase. Proyek juga menyasar penataan trotoar agar jalur pedestrian lebih aman dan tertata.

“Saluran akan ditutup dan menyatu dengan trotoar, supaya lebih rapi dan ramah bagi pejalan kaki,” lanjutnya.

Selain perbaikan, drainase juga diperlebar untuk meningkatkan kapasitas tampung dan memperlancar aliran air. Anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp10 miliar, yang bersumber dari APBD tahun 2025.

Saat ini, proyek masih dalam tahap awal, termasuk koordinasi di lapangan dan penyesuaian utilitas. Pemindahan tiang listrik dan rambu-rambu lalu lintas menjadi bagian dari pekerjaan awal.

“Yang penting, tiang-tiang dipindahkan dulu. Untuk yang lain, kita terus berkoordinasi dengan PDAM, Telkom, dan pihak terkait lainnya,” jelas Jen.

DPU juga melakukan sosialisasi kepada warga, terutama mereka yang bermukim di sekitar lokasi proyek. Pendekatan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan proses pekerjaan ini.

Kekhawatiran warga soal terganggunya akses ke dalam gang juga menjadi perhatian. Jen menegaskan bahwa proyek ini tak hanya menyasar jalan utama, tetapi juga memperhatikan lingkungan perumahan.

“Kami tetap memperhatikan semua masukan. Akses ke permukiman warga juga akan dibenahi,” pungkasnya. (*/adv)

PLN UIP KLT Gelar Aksi Zero Waste Warriors Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan, 12 Juni 2025 — Di bawah langit biru Pantai Cemara yang tenang, ratusan tangan bergerak serempak. Mereka bukan sekadar memungut sampah, mereka sedang menorehkan harapan untuk lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.

Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan,

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta komunitas lingkungan, menggelar aksi nyata bersih-bersih pantai pada Kamis (12/6). Aksi ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong budaya peduli lingkungan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

Melalui Employee Volunteering Program (EVP) Zero Waste Warriors yang melibatkan lebih dari 200 peserta dari berbagai unsur, termasuk pegawai PLN, perwakilan DLH Kota Balikpapan, Disporapar Kota Balikpapan, Pokdarwis Pantai Cemara, komunitas lingkungan seperti Ciro Waste Balikpapan, Anak Muda Balikpapan, serta relawan masyarakat umum turun langsung ke lapangan melaksanakan aksi Bottle Up, Clean Up, dan Green Action di kawasan wisata Pantai Cemara, Kampung Nelayan, Balikpapan Timur. Kawasan pesisir ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi wisata yang membutuhkan perhatian serius dalam pengelolaan sampah.

PLH General Manager UIP KLT, Senior Manager Operasi Konstruksi 1 PLN UIP KLT, Muhammad Ardiansyah, menjelaskan bahwa, “Kegiatan Zero Waste Warriors ini merupakan bukti nyata bahwa PLN tidak hanya menghadirkan energi listrik, tetapi juga energi hijau, dan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan poin ke-14 (Ekosistem Laut). Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dimulai dari langkah-langkah kecil seperti hari ini.”

Dalam momen memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, PLN UIP KLT tidak hanya melakukan kegiatan bersih-bersih (clean up) pantai saja, tetapi juga merawat pantai dengan cara gotong royong untuk memperbaiki beberapa sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan wisata pantai tersebut, serta green action berupa workshop pembuatan ecobrick dan pengolahan kompos yang bermanfaat bagi lahan pertanian maupun penghijauan lingkungan sekitar.

“Dalam kegiatan ini, PLN UIP KLT berhasil mengumpulkan dan memilah sampah organik dan anorganik sebanyak 230,9 kilogram. Pantai Cemara hari ini tidak hanya menjadi saksi kepedulian, tetapi juga titik awal dari gerakan panjang menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tambah Ardiansyah.

Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Kota Balikpapan, Wahyu Mulia Donny Saputra sebagai salah satu stakeholder yang turut serta dalam kegiatan bersih-bersih pantai menyampaikan apresiasinya atas apa yang dilakukan oleh PLN dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama di lingkungan pesisir. Hal ini dapat dijadikan contoh bersama untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Mengingat pantai merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat, menjaga keindahannya pun bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola atau pun masyarakat sekitar, tetapi kita sebagai pengunjung pun harus turut menjaga lingkungan. Keterlibatan Disporapar Kota Balikpapan dalam aksi Zero Waste Warriors menjadi bagian penting dalam mendorong peran aktif generasi muda dalam menjaga lingkungan. Melalui sinergi ini, Disporapar Kota Balikpapan berkomitmen membina pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir Balikpapan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan kawasan wisata yang bersih, nyaman, serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” tutup Donny.(*)

Balikpapan Perkuat Komitmen Menuju Kota Layak Anak Lewat Evaluasi Lapangan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) yang berlangsung di Aula kantor Pemkot Balikpapan, Kamis (12/6/2025) menjelaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah konkret.

Mulai dari pembentukan Forum Anak di Enam Kecamatan dan 34 Kelurahan, hingga penyelenggaraan rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pemkot juga membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak serta mendirikan dua Unit Layanan Perlindungan Khusus. Ini sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang komprehensif,” ujar Bagus.

Sementara itu, di bidang kesehatan kata Bagus, fasilitas persalinan semakin ramah anak, dengan 98,5 persen persalinan pada 2023 dilakukan di fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan larangan iklan rokok di jalan utama sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan sehat bagi anak.

“Keberhasilan KLA bukan soal penghargaan, dengan atau tanpa penilaian, kami tetap berkomitmen menjadikan Balikpapan kota yang aman dan membahagiakan untuk anak-anak,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Asisten Deputi Verifikator Lapangan, Muhammad Ihsan, mengapresiasi langkah Pemkot yang dinilai telah menjalankan evaluasi KLA secara mandiri dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dijalankan secara menyeluruh, sesuai regulasi nasional.

“Jika seluruh pihak bersinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar ramah anak,” ujarnya.

Ihsan menjelaskan, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA.

Dimana di dalam peraturan tersebut, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan KLA di wilayahnya masing-masing.

Masih Ihsan, terdapat 24 indikator penilaian KLA yang terbagi dalam lima klaster substansi dan satu kelembagaan. Yang mana dalam cluster tersebut mencakup, Hak Sipil dan Kebebasan Anak, seperti kepemilikan akta kelahiran gratis dan akses informasi yang ramah anak.

Kemudian, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dengan penekanan pada peran keluarga sebagai pelindung utama anak serta penyediaan pusat pembelajaran keluarga di setiap kota/kabupaten.

Selanjutnya, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, termasuk pelayanan kesehatan ramah anak, imunisasi lengkap, dan fasilitas publik yang aman bagi anak.

Serta, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang memastikan seluruh anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan kegiatan positif di luar sekolah.

Dan, Perlindungan Khusus, bagi anak-anak dalam kategori rentan seperti disabilitas, korban kekerasan, atau anak dalam situasi darurat.

“Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Oleh karena itu, seluruh infrastruktur dan kebijakan harus menjamin hak-hak tersebut,” pungkasnya. (*/adv)

123...983Halaman 1 dari 983

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©