Minggu, Agustus 10, 2025
Beranda blog

Polresta Balikpapan Tangkap Residivis Narkoba, Amankan Dua Paket Sabu

0

Penasatu.com, Balikpapan – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Balikpapan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kali ini, seorang pria berinisial BHN (36), yang merupakan residivis kasus serupa, ditangkap di pinggir Jalan Soekarno Hatta KM 1,5, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 18.20 WITA.

Kasat Resnarkoba Polresta Balikpapan AKP Yosimata KS Manggala, SIK, menyampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba di lokasi tersebut. Tim Opsnal Satresnarkoba segera melakukan penyelidikan dan mengantongi ciri-ciri pelaku.

“Saat berada di lokasi, tim mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan dua paket sabu seberat brutto 0,55 gram yang disimpan dalam kantong celana pendek warna silver,” jelas AKP Yosimata, Sabtu (9/8/2025).

Dari hasil pemeriksaan awal, BHN mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di kawasan Gunung Bugis dengan harga Rp300 ribu. Pelaku diketahui pernah dipenjara atas kasus narkotika pada 2019 dan bebas pada 2024.

Barang bukti yang diamankan meliputi:

Dua paket sabu seberat brutto 0,55 gram.

Satu celana pendek warna silver.

Pelaku kini ditahan di Mapolresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasi Humas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun mengajak warga untuk bersama-sama memerangi narkoba, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

“Mari kita merdekakan masyarakat Kota Balikpapan dari bahaya narkoba. Sambut kemerdekaan tanpa narkoba, budayakan hidup sehat tanpa narkoba. Bila mengetahui adanya transaksi narkoba, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110 Polresta Balikpapan,” imbaunya.(*)

Suguhkan Kado Kemerdekaan, PLN Sukses Energize Line Bay GI 150 kV Maloy–Talisayan

0

Penasatu.com, Kutai Timur – Dalam semangat perjuangan dan kemerdekaan, PT PLN (Persero) menghadirkan terang benderang untuk masyarakat. Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) sukses memberikan tegangan (energize) pada Extension 2 Line Bay Gardu Induk (GI) 150 kV Maloy arah GI Talisayan. Keberhasilan ini menjadi kado istimewa, menandai komitmen PLN untuk terus memperkuat infrastruktur kelistrikan sebagai pondasi kemajuan bangsa.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya strategis PLN untuk menghubungkan GI Maloy dengan GI Talisayan. Keberhasilan energize ini tidak hanya memperkuat keandalan sistem kelistrikan di pesisir timur Kalimantan, tetapi juga mempercepat terwujudnya interkoneksi kelistrikan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Proses energize berjalan lancar setelah seluruh tahapan teknis diselesaikan secara ketat, dari konstruksi, pengujian individual, hingga komisioning dan validasi sistem proteksi. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan standar operasional dan keselamatan ketenagalistrikan yang tinggi, berkat sinergi kuat antara PLN UPP KLT 3, PLN Pusertif, PLN Pusmanpro, PLN ULTG Bontang, dan mitra kerja KSO Amsak Perkasa.

“Alhamdulillah, kegiatan energize ini dapat kami laksanakan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh tim yang terlibat di lapangan. Dari sisi teknis, kami telah memastikan seluruh sistem proteksi, kontrol, dan peralatan berjalan optimal sebelum tegangan diberikan,” ujar Ridho Muntaha, Manager UPP Kalbagtim 3.

Jaringan baru ini akan menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan yang vital di wilayah pesisir Kalimantan. Selain mendukung pasokan listrik yang andal di kawasan industri Maloy dan sekitarnya, infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan potensi industri dan ekonomi lokal.

“Keberhasilan energize ini adalah bukti nyata komitmen PLN untuk menghadirkan listrik yang adil dan merata ke seluruh pelosok negeri. Ini adalah bagian dari upaya strategis kami untuk memastikan keandalan dan keterjangkauan sistem kelistrikan, serta mendukung pembangunan nasional,” tutur Basuki Widodo, General Manager PLN UIP KLT.

Ke depan, PLN UIP KLT akan terus menggenjot proyek-proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kerjanya. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat Gardu Induk, membangun jaringan baru, dan menyambungkan sistem interkoneksi antar daerah, sebagai bagian dari visi PLN untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya.(*)

Rakerda MUI Kota Balikpapan Tahun 2025, Perkuat Peran Jaga Moral Kota

0
MUI Kota Balikpapan Deklarasi Tolak Lesbi, Gay, Biseksual dan LGBT.

Penasatu.com, Balikpapan — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan Tahun 2025 yang di gelar di Balroom Hotel Grand Tiga Mustika resmi telah di buka, Sabtu (9/8/2025).

Kegiatan ini menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat peran sebagai pelindung, pelayan umat, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga moral dan kondusivitas kota.

Mengusung tema “Penguatan Peran MUI sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah, dan Shadiqul Hukumah dalam Menyongsong Balikpapan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Religius dan Berdaya Saing”, Rakerda ini menjadi ajang evaluasi program kerja sekaligus pemantapan langkah ke depan.

Rakerda kali ini dihadiri langsung, Ketua MUI Provinsi Kaltim, KH Muhammad Rasyid, Ketua MUI Kota Balikpapan, Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri, Ketua PCNU Kota Balikpapan, KH Muslih Umar, Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud dalam hal ini diwakili, Kepala Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Arif Fadillah dan sejumlah pengurus MUI Balikpapan.

Sebelum membuka Rakerda terlebih dulu dilakukan deklarasi penolakan keras terhadap kelompok Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang ada di Balikpapan.

Diwawancarai awak media, Habib Mahdar karib disapa menegaskan bahwa tantangan sosial di kota ini kian kompleks. Maraknya fenomena LGBT dan prostitusi menjadi perhatian serius.

“Para tokoh masyarakat perlu turun tangan memberikan pengarahan. Orang tua harus lebih waspada, menjaga anak-anak dari pengaruh negatif yang ada di sekitar,” ujarnya mengingatkan.

Habib Mahdar menekankan, meski MUI tidak memiliki kewenangan penindakan, upaya pencegahan akan terus digencarkan melalui edukasi publik.

Program sosialisasi ke sekolah-sekolah serta pertemuan rutin di pondok pesantren menjadi salah satu langkah strategis.

“Kami adalah mitra pemerintah. Penanganan masalah ini harus dilakukan bersama-sama. Jika dibiarkan, akan sulit diatasi di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, H Rahmad Mas’ud SE melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Balikpapan, Arif Fadillah, mengapresiasi Rakerda ini sebagai forum penting memperkuat peran MUI.

“MUI adalah penyejuk umat, pelurus arah, sekaligus pengawal moralitas bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, peran ini semakin vital,” tutur Arif.

Ia berharap Rakerda 2025 menjadi momentum memperkokoh sinergi MUI dan pemerintah dalam membangun Balikpapan sebagai kota religius yang berdaya saing, terlebih menjelang perannya sebagai penyangga IKN.

“Kami berharap ini menjadi momentum mempererat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan MUI,” pungkasnya.(*)

Marbot Masjid dan Mushola di Balikpapan Dapat Kesempatan Umroh Gratis dari Pemprov Kaltim

0

Teks foto: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Balikpapan, Arif Fadillah.

Penasatu.com, Balikpapan – Kabar gembira bagi para marbot masjid dan mushola di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan program Umroh Gratis yang akan memberangkatkan marbot secara bertahap selama lima tahun ke depan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Balikpapan, Arif Fadillah, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian para marbot dalam merawat dan memakmurkan rumah ibadah.

“Program ini dari Pemprov Kaltim, khusus untuk marbot masjid dan mushola. Tidak semua langsung berangkat sekaligus, tapi akan bertahap selama kurang lebih lima tahun,” ujarnya usai menghadiri Rakerda MUI Kota Balikpapan di Hotel Grand Tiga Mustika, Sabtu (9/8/2025).

Selain kesempatan umroh gratis, marbot yang masuk program ini juga akan menerima insentif sebesar Rp500 ribu per bulan dari Pemprov Kaltim. “Insentif ini sebagai bentuk penghargaan untuk mereka,” jelas Arif.

Untuk mengikuti program ini, marbot harus berstatus warga Balikpapan dan memiliki KTP setempat minimal tiga tahun. Pendaftaran dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Balikpapan, yang kemudian mengusulkan data ke Pemprov Kaltim.

“Bagi marbot yang belum terdaftar, silakan mendaftarkan diri ke Kemenag dengan membawa data lengkap. Tanpa data, kami tidak bisa mengusulkan,” tegasnya.

Di Balikpapan, terdapat sekitar 500 masjid dan mushola. Jumlah peserta yang diberangkatkan setiap tahun akan ditentukan langsung oleh Pemprov Kaltim.

“Harapan kami semua marbot nantinya mendapatkan giliran. Program ini diharapkan tidak hanya memberi penghargaan, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus menjaga dan memakmurkan rumah ibadah di Kota Balikpapan,” pungkas Arif.(*/adv)

Soroti Kelangkaan Beras Premium, Komisi II DPRD Balikpapan Siap Sidak ke Distributor dan Pasar

0

Teks foto: Anggota Komisi II, Japar Sidi.

Penasatu.com, Balikpapan – Kelangkaan beras premium di sejumlah pasar tradisional dan modern di Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD Kota Balikpapan.

Diwawancarai awak media, Jumat (8/8/2025) Anggota Komisi II, Japar Sidik, menilai permasalahan ini bukan karena krisis produksi, melainkan akibat kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, khususnya pada rantai distribusi.

“Kemarin kami sempat membahas ini di internal komisi. Memang terlihat ada beberapa kemasan beras premium yang tidak tersedia di pasaran. Kemungkinan ini juga merupakan imbas dari persoalan sebelumnya, seperti kasus beras oplosan. Dampaknya, distribusi beras ke sejumlah wilayah menjadi tersendat,” ungkapnya

Menurut Japar Sidik, stok beras sebenarnya masih ada, namun ketersediaannya menurun di sejumlah titik penjualan. Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pihaknya berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke distributor dan pasar.

“Nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Ketua Komisi dan rekan-rekan lainnya di Komisi II. Kita akan agendakan survei lapangan atau sidak untuk melihat langsung kondisi distribusi dan stok beras di pasar-pasar,” akunya.

Japar Sidik menegaskan bahwa beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat harus dijamin ketersediaannya. Ia mengingatkan, kelangkaan beras bisa memicu keresahan jika tidak segera diantisipasi.

“Kita harus prihatin karena ini menyangkut kebutuhan dasar. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Kami juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi bersama,” tutupnya.(*/adv)

Dewan Dorong Pemkot Kembangkan Potensi Olahan Hasil Laut Balikpapan

0

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil laut sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat.

Potensi ini mencakup berbagai produk, mulai dari hasil laut segar hingga olahan bernilai tambah yang dapat dipasarkan secara lokal maupun diekspor.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah saat diwaaancarai awak media, Jumat (8/8/2025) mengatakan bahwa hasil laut yang dimiliki kota Balikpapan cukup beragam dan memiliki daya saing.

“Produk olahan hasil laut kita sangat variatif, mulai dari ikan asap, abon, kerupuk, hingga berbagai olahan yang tahan lama. Selain itu, Balikpapan juga dikenal sebagai eksportir produk laut segar seperti ikan, kepiting, udang, dan lobster,” ujarnya.

Politisi partai Golkar yang karib disapa Adi ini mendorong pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) untuk memberikan dukungan nyata kepada para pelaku usaha di sektor ini.

“Kami mendorong pemerintah agar memberikan fasilitas, pelatihan, dan dukungan pemasaran bagi pengusaha yang bergerak di bidang olahan hasil laut. Potensi ini jangan sampai hanya berjalan di tempat,” tegasnya.

Ia juga menyambut baik langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang memfasilitasi kemudahan ekspor langsung atau “direct call” dari Balikpapan.

“Dulu pengusaha lokal hanya mengirimkan ikan dan produk perikanan ke luar daerah. Sekarang, dengan adanya ekspor langsung dari Balikpapan, mereka bisa bersaing lebih luas di pasar global,” jelasnya.(*adv)

Balikpapan Barat Gempur Stunting, Dua Kelurahan Jadi Fokus Utama

0

Teks foto: Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri.

Penasatu.com, Balikpalan – Kecamatan Balikpapan Barat sedang berpacu melawan waktu untuk menekan angka stunting yang belakangan ini cenderung meningkat.

Diwawancarai awak media di kantor DPRD Balikpapan, Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, kasus stunting tercatat naik di dua kelurahan, yakni Margasari dan Baru Tengah.

“Memang beberapa bulan terakhir sempat terjadi peningkatan kasus stunting di dua kelurahan itu. Namun, kami langsung bergerak bersama pimpinan puskesmas lewat program Gempur Stunting,” ujarnya belum lama ini.

Program Gempur Stunting menjadi langkah inovatif yang melibatkan pemerintah kecamatan, puskesmas, dan masyarakat.

Fokusnya adalah mengedukasi, memantau, serta memastikan anak-anak dan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, dengan pendekatan langsung ke lapangan.

Erwin menjelaskan, penyebab stunting umumnya berasal dari kurangnya pemahaman gizi, terutama pada pasangan muda.

“Stunting itu terjadi karena kekurangan gizi. Mayoritas kasus terjadi pada pasangan muda yang mungkin belum memahami pentingnya asupan nutrisi. Maka kami ajak mereka rutin periksa kehamilan dan kesehatan anak di posyandu atau puskesmas,” jelasnya.

Selain imbauan dan pemeriksaan rutin, pihak kecamatan juga menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu contoh terlihat di Kelurahan Kariangau, di mana pemerintah setempat bekerja sama dengan perusahaan untuk membagikan telur dan minuman bergizi setiap hari kepada anak-anak dan ibu hamil.

“Pemberian telur dan minuman bergizi seperti kacang hijau lebih bermanfaat daripada makanan instan yang kurang nutrisi. Harapannya, ini bisa menurunkan angka stunting secara bertahap,” tegasnya.

Meski pihak kecamatan tidak menyalurkan langsung makanan tambahan, kolaborasi dengan puskesmas dan pihak swasta menjadi kunci keberhasilan program ini.

Erwin mengaku optimistis, dengan langkah terpadu dan dukungan semua pihak, Balikpapan Barat dapat keluar dari daftar wilayah dengan angka stunting tinggi.(*/adv)

Trotoar di Lapangan Foni Direvitalisasi, Irma: Model Adopsi Konsep Taman Bekapai

0

Teks foto: Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiw..i

Penasatu.com, Balikpapan – Wajah trotoar di Jalan Letjen Suprapto, Balikpapan Barat bersiap berubah dan semakin cantik.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) sedang menggarap proyek revitalisasi yang tak hanya mengutamakan estetika, tetapi juga memperbaiki infrastruktur pendukung di bawahnya.

Pekerjaan yang dimulai sejak bulan Mei 2025 lalu, ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember mendatang.

Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiwi saat diwawancarai awak media belum lama ini, menyebutkan bahwa pembangunan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pejalan kaki sekaligus menata utilitas kota.

“Selain memperindah tampilan trotoar, di bawahnya juga disiapkan saluran drainase dan jalur untuk utilitas seperti kabel listrik serta pipa milik PDAM,” jelas Irma.

Menurutnya, konsep trotoar akan mengadopsi model yang sudah diterapkan di Taman Bekapai, Balikpapan Kota.

“Rencananya akan dibuat seperti yang di Gedung Parkir Klandasan dan Taman Bekapai. Yang jelas konsepnya serupa,” tambahnya.

Revitalisasi dilakukan di sisi kiri dan kanan jalan, termasuk area depan Bank Mandiri. Panjang dan lebar trotoar disesuaikan dengan kondisi ruang di tiap titik dan anggaran yang digelontorkan pun cukup besar.

“Anggaran kontraknya lebih dari Rp3 miliar, saya tidak hafal jumlah pastinya, tapi memang di atas Rp3 miliar,” ungkap Irma.

Salah satu tantangan proyek ini adalah keberadaan tiang-tiang utilitas di sepanjang jalur trotoar. Irma mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk pembongkaran atau penataan ulang.

“Kami akan lihat kemungkinan penataan supaya tidak mengganggu estetika,” ujarnya.

Untuk tahap ini, sambung Irma, trotoar akan difokuskan sebagai jalur pejalan kaki tanpa tambahan fasilitas lain.

“Sementara hanya untuk perbaikan dan keperluan pejalan kaki. Belum ada rencana penambahan tempat duduk atau elemen lain,” pungkasnya.(*)

Kapolresta Balikpapan Ulang Tahun ke 47, Jajaran Beri Kejutan di Mapolresta

0

Penasatu.com, Balikpapan – Suasana penuh kebersamaan dan rasa syukur mewarnai perayaan ulang tahun Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, SH, SIK, MSi, yang ke-47 pada Jumat (8/8/2025). Seluruh jajaran personel Polresta Balikpapan turut serta dalam perayaan sederhana namun penuh makna tersebut.

Acara dimulai dengan sambutan nyanyian lagu ulang tahun saat Kapolresta memasuki lobi Mapolresta Balikpapan. Selanjutnya dilakukan prosesi peniupan lilin kue ulang tahun, pembacaan doa, dan pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng pertama diserahkan kepada Wakapolresta Balikpapan, AKBP Hendrik EB, SH, SIK, sebagai simbol rasa hormat.

Selain itu, potongan kue ulang tahun juga diberikan oleh Kasium kepada Kapolresta sebagai ungkapan selamat dan doa dari keluarga besar Polresta Balikpapan.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, kemudian silaturahmi dan sarapan pagi bersama. Perayaan ini dihadiri oleh para pejabat utama Polresta, Kapolsek jajaran, staf, perwakilan media, hingga petugas Rutan Balikpapan.

Suasana keakraban tampak jelas sepanjang kegiatan, mencerminkan kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin erat di lingkungan Polresta Balikpapan.(*)

Banyak Pengembang Belum Serahkan Lahan TPU ke Pemkot Balikpapan

0

Teks foto: Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin.

Penasatu.com, Balikpapan – Ratusan pengembang perumahan di Kota Balikpapan diduga belum menunaikan kewajiban mereka untuk menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) kepada Pemerintah Kota.

Padahal, sesuai ketentuan, setiap pengembang wajib menyediakan 2 persen (%) dari total luas pengembangan perumahan untuk TPU sebagai bagian dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, saat diwawancarai oleh media ini, Kamis (7/8/2025).

“Sampai hari ini masih banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban lahan TPU itu ke kami. Padahal itu bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pengembang. Kami terus melakukan pemantauan dan tidak bosan-bosan meminta mereka agar segera menyerahkan lahannya,” ujarnya.

Rafiuddin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 20 hektare di kawasan Balikpapan Timur sebagai lokasi baru untuk TPU. Lahan ini akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum pengganti, mengingat banyak TPU yang sudah penuh di wilayah lain.

“Kami sudah siapkan lahan sekitar 20 hektare di Balikpapan Timur. Itu akan dijadikan TPU baru. Jadi, kami minta pengembang segera serahkan kewajiban mereka agar pengelolaan TPU ini bisa kita tata dengan baik,” ungkapnya.

Rafiuddin mengakui bahwa memang sudah ada beberapa pengembang yang akan menyerahkan lahan TPU sesuai ketentuan. Namun, sebagian besar lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi, terutama terkait legalitas lahan di Kantor Pertanahan.

“Informasi terakhir yang kami terima, beberapa pengembang sedang mengurus legalitas tanahnya di pertanahan. Jadi prosesnya masih berjalan, dan kami pantau terus karena ini nantinya akan menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan akan lahan TPU semakin mendesak, mengingat banyak TPU eksisting di Balikpapan yang sudah tidak lagi bisa digunakan karena penuh.

“Beberapa TPU kita saat ini sudah tutup karena kapasitasnya penuh. Kalau kewajiban ini tidak segera dipenuhi, tentu ke depan akan menjadi persoalan baru bagi kota kita,” tegas Rafiuddin.

Rafiuddin juga menjelaskan bahwa lahan TPU tidak harus berada dalam kawasan pengembangan perumahan. Sesuai aturan, pengembang boleh menyediakan lahan di luar kawasan perumahan yang dikembangkan, asalkan memenuhi syarat.

“Sesuai ketentuan, 2 persen lahan harus disediakan untuk TPU, bisa di luar kawasan pengembangan. Ini sudah menjadi standar wajib yang harus dipenuhi,” katanya.

Melalui tim pengawasan (Sport Team), Disperkim terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan para pengembang agar kewajiban ini bisa segera direalisasikan.

“Kami minta kerja sama dan komitmen dari para pengembang. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kepentingan publik jangka panjang,” pungkasnya.(*/adv)