DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakat KUA PPAS 2026, RSUD Balikpapan Timur Masuk Prioritas

Penulis

-

Agustus 13, 2025

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menetapkan langkah strategis untuk pembangunan daerah melalui penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan ini juga mencakup persetujuan bersama pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur.

Rapat paripurna ke-25 masa sidang III tahun sidang 2024–2025 ini digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Rabu (13/8/2025), dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suherman dan Muhammad Taqwa. Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, SE turut hadir bersama 30 anggota dewan lainnya.

Alwi menegaskan, penandatanganan KUA-PPAS merupakan bentuk kepatuhan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kesepakatan ini menjadi pintu masuk penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2026, yang nantinya menentukan arah kebijakan pembangunan kota,” ujarnya.

Alwi menambakan, kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan organisasi perangkat daerah.

Dimana telah menetapkan, Pendapatan daerah sebesar Rp3,8 triliun lebih, Belanja daerah Rp4,2 triliun lebih, Pembiayaan daerah sebear Rp450 miliar.

Sementara itu, pembangunan RSUD Balikpapan Timur disepakati menggunakan skema kontrak tahun jamak selama tiga tahun anggaran dengan nilai Rp273 miliar lebih.

“Rumah sakit ini adalah kebutuhan mendesak warga di wilayah timur kota. Ini bukan hanya proyek fisik, tapi investasi untuk pelayanan kesehatan yang lebih merata,” tegas Alwi.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengawal implementasi KUA-PPAS 2026 agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Kepercayaan publik adalah hal yang harus kita jaga,” pungkasnya.(*/adv)

Muhammad Najib: Kesepakatan KUA-PPAS 2026 Harus Jawab Kebutuhan Nyata Masyarakat

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 13, 2025

0

Teks foto: Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib.

Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 8, Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Rabu (13/8/2025).

Kesepakatan ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD 2026, yang akan menentukan prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah pada tahun mendatang.

Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan tersebut harus benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

“Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan,” tegas Najib.

Najib menambahkan, dalam paripurna hari ini juga menetapkan persetujuan bersama terhadap pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur.

Najib menyebut, agenda tersebut adalah momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.

“Pembangunan harus memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Najib menekankan pentingnya transparansi di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyajikan data pendukung secara rinci dan terbuka, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak boleh bekerja dalam ruang gelap. Data harus jelas, terbuka, dan bisa diuji. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik akan terjaga,” tambahnya.

Ia berharap, proses penyusunan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar sektor.

“Kalau semua pihak terlibat, hasilnya akan lebih tepat guna bagi masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.(*/adv)

Gebyar UMKM 2025 Wujudkan UMKM Balikpapan Naik Kelas

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy.

Penasatu.com, Balikpapan – Gebyar UMKM 2025 yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan secara resmi telah di buka Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud SE, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 12–14 Agustus 2025 mendatang, ini menjadi ajang tahunan untuk mempromosikan produk lokal sekaligus memperkuat jaringan usaha di Kota Minyak.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy, mengatakan Gebyar UMKM tahun ini mengusung tema “Wirausaha Tumbuh, UMKM Tangguh, Indonesia Maju”.

“Tujuannya adalah mewujudkan UMKM naik kelas, berdaya, kreatif, dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya saat membuka acara.

Tahun ini, sebanyak 48 UMKM ikut berpartisipasi, baik di area pameran yang ada di indoor maupun outdoor. Produk yang ditampilkan mencakup komoditi pangan, kerajinan tangan, hingga produk kreatif khas Balikpapan.

Selain pameran, panitia juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung seperti lomba pesta rasa Balikpapan, lomba E-sport yang diikuti 635 peserta, Live Sale, Fashion Show, hingga talk show bersama pelaku usaha dan mitra perusahaan.

Heruressandy menambahkan, hingga Juli 2025 DKUMKMP telah memfasilitasi 17 sertifikat batik mark, 225 sertifikat halal, 346 sertifikat merek, dan 60 kartu BPJS bagi pelaku UMKM.

Sehingga dalam pembukaan kali ini, pihaknya juga menyerahkan secara simbolis tiga sertifikat halal, tiga sertifikat merek, enam kartu BPJS bagi pekerja rentan, serta enam kartu UMKM binaan.

“Kegiatan ini juga mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan menjadi bagian dari peringatan Hari UMKM Nasional pada 22 Agustus mendatang,” jelasnya.

Ia berharap Gebyar UMKM menjadi agenda rutin tahunan yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kota.

“Semoga Gebyar UMKM 2025 membawa dampak positif, memperluas pasar, membuka lapangan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” pungkasnya.(*)

Ketua Komisi II Apresiasi Gebyar UMKM 2025, Ajang Penting untuk Pelaku Usaha Lokal

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah foto bersama salah satu pelaku UMKM.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengapresiasi pelaksanaan Gebyar UMKM 2025 yang berlangsung di BSCC Dome mulai 12 hingga 14 Agustus 2025 mendatang.

Diwawancarai awak media, Selasa (12/8/2025). Adi karib disapa menuturkan, meski baru pertama kali menghadiri kegiatan yang ternyata sudah rutin digelar selama empat tahun terakhir, politisi partai Golkar menilai ajang ini menjadi wadah penting bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

Biasanya, Gebyar UMKM dilaksanakan di kawasan BSB. Namun, tahun ini kegiatan dipindahkan ke BSCC Dome karena keterbatasan anggaran.

Menurut Adi, perubahan lokasi ini justru memberikan keuntungan karena jumlah peserta yang terlibat dapat lebih banyak.

“Kalau di BSB, hanya beberapa UMKM yang bisa ikut. Tapi di sini tadi saya tanya, ada 48 UMKM yang berpartisipasi. Ini perkembangan yang bagus,” ujar Adi.

Meski demikian, Adi menyoroti pentingnya perluasan informasi kepada masyarakat agar kegiatan ini dapat diikuti oleh lebih banyak pelaku usaha, termasuk yang belum memiliki izin resmi.

“Harapan kami, ke depan informasinya bisa disebarluaskan secara lebih luas. Jangan hanya mereka yang sudah punya izin, tapi UMKM yang belum berizin pun dilibatkan supaya acara lebih meriah,” tegasnya.

Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan anggaran daerah, Adi memastikan pihaknya akan terus memberikan dukungan dari sisi penganggaran agar Gebyar UMKM bisa dilaksanakan kembali tahun depan dengan skala yang lebih besar.

“Kami dukung dari segi anggaran. Semoga tahun depan lebih meriah dan melibatkan semua UMKM,” katanya.

Namun, Adi juga memberikan masukan terkait tingkat keramaian acara yang menurutnya masih di bawah ekspektasi.

“Kalau di Dome biasanya macet kalau ada acara besar. Tapi tadi saya lihat tidak terlalu ramai. Harapannya, tahun depan bisa dibuat lebih menarik agar masyarakat berbondong-bondong datang,” ungkapnya.

Menutup komentarnya, Adi mengaku terkejut karena baru mengetahui keberadaan ajang ini meski sudah berlangsung selama empat tahun.

“Saya sendiri baru tahu dua hari sebelum acara, padahal ini sudah rutin diadakan. Ke depan, sosialisasinya harus lebih gencar,” pungkasnya.(*)

Gebyar UMKM 2025 Balikpapan Dibuka Wali Kota Rahmad Mas’ud

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE., ME, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah mewakili Ketua DPRD Balikpapan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat pembukaan Gebyar UMKM 2025.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi membuka Gebyar UMKM 2025 yang mengusung tema “Wirausaha Tumbuh, UMKM Tangguh, Indonesia Maju” di BSCC Dome, Selasa (12/8/2025).

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 Agustus 2025, dan diikuti 48 kelompok UMKM binaan, 30 stan di area indoor dan 18 stan di outdoor.

Pembukaan acara dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, SE., ME, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah mewakili Ketua DPRD Balikpapan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud mengaku bangga dengan terselenggaranya ajang ini yang menjadi wadah pemberdayaan pelaku UMKM.

“Gebyar UMKM 2025 diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat jejaring bisnis, dan mempromosikan produk buatan lokal. Ini sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” ujarnya.

Rahmad menambahkan, Balikpapan kini memiliki lebih dari 87.000 unit usaha yang tersebar di 17 sektor. Ia ingin para pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada sektor pangan, tetapi juga mengembangkan kerajinan lokal dengan sentuhan inovasi.

“Produk kerajinan kita punya potensi besar, apalagi jika dikemas secara kreatif. Target kita, UMKM Balikpapan bisa bersaing hingga ke pasar internasional,” tegasnya.

Masih Rahmad, pelaksanaan Gebyar UMKM 2025 juga menjadi momentum strategis untuk mendorong UMKM naik kelas, berdaya saing, dan berbasis kreativitas lokal.

Sementara itu, Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heruressandy menyampaikam terima kasih atas dukungan Pemkot Balikpapan.

Pelaksanaan Gebayar UMKM 2025 ini berutujuan untuk mewujudkan UMKM naik kelas dan berdaya saing dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, serta menggali kolaborasi multi stakeholder dalam rangka pengembangan UMKM di Balikpapan.

“Kami berharapa dengan hadirnya Gebyar UMKM ini dapat mengembangkan ekonomi bagi pelaku UMKM di Balikpapan,” tutupnya.(*/adv)

Pertahankan KLA Kategori Utama, Heria Prisni: Balikpapan Terus Kembangkan RBRA di 34 Kelurahan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisni.

Penasatu.com, Balikpapan – Predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama berhasil dipertahankan Balikpapan selama dua tahun berturut-turut, termasuk pada 2025 ini.

Namun, untuk naik ke kategori tertinggi, Paripurna, Pemerintah Kota (Pemkot) mengakui masih banyak tantangan yang harus ditaklukkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisni, menyebut salah satu syarat KLA Paripurna adalah nihilnya kasus kekerasan terhadap anak, serta fasilitas publik yang sepenuhnya aman dan ramah anak.

“Kalau Paripurna itu syaratnya sangat ketat. Misalnya nol kasus kekerasan terhadap anak, anak-anak bisa bepergian atau bersekolah dengan aman tanpa diantar, dan sarana pendukungnya lengkap. Sarana kita memang belum semuanya siap,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Salah satu pekerjaan besar adalah pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Meski sudah ada di beberapa titik, Heria menegaskan seluruh fasilitas harus memenuhi standar nasional agar benar-benar aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Target kami membangun ruang bermain di 34 kelurahan dan 6 kecamatan dalam lima tahun. Tapi ini bergantung pada ketersediaan anggaran setiap tahun,” jelasnya.

Saat ini, baru ada tiga lokasi RBRA yang terbangun melalui pendanaan pemerintah: di Puspoyudo, Islamic Center, dan Taman Bekapai. Ke depan, fasilitas ini diharapkan tersebar merata di seluruh wilayah.

Selain RBRA, Heria menyoroti perlunya sinergi lintas sektor untuk memperluas sekolah ramah anak, menciptakan kawasan sehat tanpa rokok (KSTR), menurunkan angka kekerasan, serta menyediakan transportasi publik yang aman bagi anak.

“KLA Paripurna bukan hanya tugas DP3AKB. Ini tanggung jawab bersama pemerintah, DPRD, masyarakat, hingga dunia usaha. Kami optimistis, tapi butuh waktu, komitmen, dan kerja sama semua pihak,” pungkasnya.(*/adv)

Pelajari Strategi Peningkatan PAD, DPRD Kabupaten Sinjai Sambangi DPRD Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan untuk mempelajari strategi pengelolaan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selasa (12/8/2025).

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Andi Jusman, didampingi sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi III.

Kedatangan rombongan DPRD Sinjai disambut Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, Ketua Komisi III H. Yusri, serta anggota Komisi III lainnya diruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan.

Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Andi Jusman, menjelaskan bahwa pihaknya sengaja memilih Balikpapan sebagai tujuan studi karena keberhasilan kota ini dalam mengelola keuangan daerah.

“Kami melihat perkembangan Kota Balikpapan cukup bagus, terutama dalam pengelolaan anggaran dan besarnya PAD yang dimiliki. Di Sinjai, PAD kami masih relatif kecil, sekitar Rp100 miliar per tahun, sedangkan di Balikpapan mencapai lebih dari Rp1 triliun. Ini perbedaan yang signifikan,” ujarnya.

Menurut Andi, kondisi geografis Sinjai sebenarnya mirip dengan Balikpapan karena memiliki laut, daratan, dan pegunungan. Namun, struktur ekonominya berbeda.

“Di Sinjai, sektor pertanian dan kelautan masih dominan, sedangkan Balikpapan lebih ke sektor jasa. Kami ingin belajar bagaimana strategi mereka meningkatkan PAD dari potensi yang dimiliki,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyambut baik kunjungan ini. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Balikpapan meningkatkan PAD tidak lepas dari optimalisasi sektor jasa, perhotelan, perdagangan, serta pengelolaan sumber daya secara terukur.

“Kami memaksimalkan potensi daerah dengan perencanaan anggaran yang matang dan pengelolaan PAD yang transparan. Sektor jasa memang menjadi tulang punggung Balikpapan, tapi kuncinya ada pada pengaturan dan inovasi kebijakan,” kata Yono.

Yono menambahkan, selama berdiskusi, DPRD Sinjai juga memaparkan besarnya porsi belanja pegawai di APBD mereka yang mencapai sekitar 75 persen, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas.

“Itu sebabnya mereka ingin mengadopsi strategi Balikpapan dalam mengalokasikan anggaran dan meningkatkan PAD. Harapannya, sektor seperti pariwisata, UMKM, dan pengelolaan pesisir bisa lebih berkontribusi pada keuangan daerah mereka,” pungkas Yono.(*/adv)

M.Najib Dorong Pemasangan Papan Nama Tapal Batas di Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib.

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota segera melengkapi papan nama tapal batas antar RT, kelurahan, hingga kecamatan.

Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah penetapan wilayah sekaligus mencegah sengketa lahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa keberadaan papan nama tapal batas akan menjadi penanda yang jelas bagi masyarakat.

“Pemasangan nama tapal batas antar kecamatan, kelurahan, dan RT bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sekaligus menandai batas wilayah. Ini juga bisa memuat informasi lain yang relevan,” ujar Najib saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Senin (11/8/2025) kemarin.

Najib mengungkapkan, sebagian papan nama sudah terpasang di wilayah Balikpapan Utara. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari permasalahan lahan yang kerap muncul, terutama antara Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

“Kita sudah pasang sebagian di Balikpapan Utara. Ini terbukti bisa mengurangi potensi konflik batas lahan di masyarakat,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama camat dan lurah bisa menganggarkan pemasangan papan nama tapal batas secara menyeluruh di semua wilayah.

“Jangan setengah-setengah. Kalau bisa seluruh wilayah punya papan batas yang jelas. Ini untuk kebaikan bersama,” tegasnya.(*/adv)

Pastikan Pembangunan Gedung DPRD Sesuai Target, Wakil Walikota Turun ke Lapangan

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 12, 2025

0

Teks foto: Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo

Penasatu.com, Balikpapan – Proses pembangunan Gedung DPRD Kota Balikpapan Tahap III terus dikebut.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan proyek yang mencakup Gedung A, B, dan C, sekaligus memastikan pengerjaan berjalan sesuai target dan standar keselamatan kerja.

Dalam kunjungan lapangan, Selasa (12/8/2025), Bagus mengapresiasi progres yang dicapai kontraktor.

Ia mengatakan, Gedung B dan C sudah memasuki tahap pemasangan interior, sedangkan Gedung A masih tahap arsitektur, namun pemasangan interior akan dikerjakan menyusul rampungnya pengerjaan Gedung A.

“Targetnya akhir tahun semua rampung. Setelah itu tinggal penempatan furnitur dan penyelesaian interior Gedung A,” ujarnya.

Ia juga memuji penerapan keselamatan kerja di lokasi proyek. Seluruh pekerja terlihat menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti rompi, helm, dan sepatu bot, yang dinilainya mencerminkan keseriusan kontraktor menjaga keselamatan.

“Penggunaan APD ini menunjukkan kontraktor serius menjaga keselamatan para pekerja,” tegasnya.

Meski secara umum pembangunan berjalan baik, Bagus memberikan catatan khusus pada ballroom dan ruang rapat paripurna di Gedung C yang memerlukan penguatan rangka plafon.

Hal ini penting agar tidak ada penurunan atau perubahan bentuk plafon di kemudian hari. Ia juga mengingatkan pemasangan keramik granit dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah goresan atau kerusakan sebelum serah terima pekerjaan.

Selain itu, perhatian diarahkan pada pemasangan pagar yang menghadap laut. Potensi abrasi akibat pasang air laut disebutnya perlu diantisipasi sejak dini, termasuk dengan mempertimbangkan pembangunan breakwater atau pemecah gelombang.

Pembangunan tahap ini menelan anggaran Rp13 miliar, mencakup pekerjaan arsitektur namun belum termasuk interior. Bagus berharap kontraktor dapat mempercepat proses agar pada awal 2026, gedung baru DPRD sudah bisa digunakan.

“Secara garis besar pekerjaan sudah bagus dan kebersihan lokasi terjaga. Tinggal memastikan catatan teknis segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(*/adv)

Warga Grand City Kesulitan Shalat, DPRD Desak Pengembang Bangun Masjid

Penulis

Eddy Bpn

-

Agustus 11, 2025

0

Teks foto: Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono

Penasatu.com, – Ratusan rumah dan deretan ruko telah berdiri megah di area komplek Perumahan Grand City Balikpapan, pusat komersial yang sudah semakin ramai di kunjungi warga Balikpapan ini kini dikeluhkan lantaran tidak adanya rumah ibadah bagi umat muslim yang akan melaksanakan ibadah. Karena memang belum sarana ibadah berupa Masjid yang di bangun oleh pihak pengembang.

Kondisi ini memicu keluhan warga, baik penghuni perumahan maupun pengunjung area komersial tersebut. Mereka mengaku harus berjalan atau berkendara cukup jauh hanya untuk menunaikan Shalat.

“Kalau waktu shalat tiba, kami bingung harus ke mana. Masjid terdekat jaraknya lumayan jauh, apalagi kalau lagi ramai,” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Menyikapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa pengembang dalam hal ini PT Sinar Mas Wisesa wajib segera membangun masjid sebagai bagian dari fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang memang menjadi tanggung jawabnya.

“Ruko dan perumahan sudah menjamur di sana, tapi warga yang ingin salat harus menempuh jarak cukup jauh. Pengembang harus segera membangun masjid,” tegas Budiono, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, kebutuhan tempat ibadah di Grand City sudah sangat mendesak, terutama karena kawasan ini juga menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga.

“Banyak anak muda yang beraktivitas di sana. Ketika waktu salat, termasuk shalat Jumat, mereka kesulitan mencari masjid. Ini kebutuhan yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Budiono juga menyoroti bahwa fasilitas umum lain, seperti jalan, taman, prasarana sarana utilitas (PSU), hingga gereja, sudah terbangun di kawasan tersebut.

“Kenapa yang lain bisa dibangun, tapi masjid belum ada kejelasannya? Masjid adalah unsur penting yang harus dipenuhi pengembang,” tambahnya.

“Kami (DPRD) mendesak pihak pengembang untuk segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan ibadah warga Grand City terpenuhi dan tidak lagi menjadi keluhan yang berlarut-larut,” pungkas Budiono.(*/adv)

penasatu.com