Rabu, September 10, 2025
Beranda blog

Pelatihan Disnaker Diserbu Pendaftar, Bukti Tingginya Semangat Warga Balikpapan Tingkatkan Keterampilan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufidah, menyebutkan pihaknya kini lebih fokus pada pelatihan berbasis kompetensi.

Penasatu.com, Balikpapan — Antusiasme masyarakat Balikpapan untuk mengikuti program pelatihan kerja yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) semakin tinggi.

Bahkan, dalam beberapa jenis pelatihan yang ada, jumlah pendaftar bisa mencapai lima hingga enam kali lipat dari kuota yang tersedia.

Diwawancarai awak media, Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufidah, menyebutkan pihaknya kini lebih fokus pada pelatihan berbasis kompetensi, terutama yang mendukung sektor strategis seperti migas, pertambangan, dan konstruksi.

“Contohnya pelatihan operator alat berat. Kuotanya hanya 20 orang, tapi pendaftarnya bisa mencapai 90 orang,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

Ani menegaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat mulai dari administrasi, tes tertulis, hingga wawancara. Hal ini dilakukan agar peserta yang lolos benar-benar sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan industri.

“Tujuan kami jelas, menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing di dunia kerja,” tambahnya.

Menariknya, seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah alias gratis. Program ini menjadi salah satu cara Pemkot Balikpapan membuka peluang bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan tanpa terbebani biaya. “Semua layanan Disnaker diberikan gratis, tanpa pungutan apapun,” tegas Ani.

Tak hanya Disnaker, sejumlah OPD juga memiliki program pelatihan sesuai bidangnya. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan sertifikasi jasa konstruksi, Disparpora dengan pelatihan pemandu wisata hingga barista, serta DKUMKMP yang fokus pada pengembangan UMKM.

Menurut Ani, strategi ini penting karena Balikpapan tidak memiliki dinas pertambangan, sehingga pelatihan kompetensi diprioritaskan untuk sektor dengan peluang kerja luas dan diminati masyarakat.

“Harapan kami, pelatihan ini dapat menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Balikpapan, baik di level lokal maupun nasional,” pungkasnya.(*)

Hauling Batu Bara Gunakan Jalan Umum Diduga Kembali Beroperasi di Kariangau, Dishub Turun Tangan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengaku pihaknya sudah menempatkan anggota begitu mendapat laporan.

Penasatu.com, Balikpapan – Isu hauling batu bara yang menggunakan jalan umum kembali mencuat di Balikpapan. Sejumlah warga di kawasan Kariangau melaporkan adanya truk besar yang melintas, diduga membawa muatan batu bara.

Diwawancarai awak media, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengaku pihaknya sudah mendapat laporan serupa. Bahkan, atas arahan Wali Kota Balikpapan dalam hal ini H Rahmad Mas’ud SE, pihaknya sempat menurunkan tim pemantau pada bulan lalu selama hampir sepekan.

“Kami sudah tempatkan anggota untuk melakukan pemantauan, hasilnya nihil,” jelas Fadli, Rabu (10/9/2025).

Namun, aduan warga terus berdatangan. Mereka menyebut aktivitas itu tidak terjadi setiap hari, melainkan pada waktu-waktu tertentu.

“Warga melaporkan masih ada truk yang melintas, tapi tidak bisa dipastikan muatannya batu bara atau bukan,” tambah Fadli.

Fadli menambahkan, pihaknya berencana melakukan pemantauan ulang selama tiga hingga lima hari ke depan. Jika terbukti, laporan akan diteruskan ke kepolisian, sebab Jalan Kariangau berstatus jalan provinsi.

“Penindakan hanya bisa dilakukan polisi. Kalau memang terbukti hauling, itu jelas pelanggaran,” tegasnya.

Masih Fadli, larangan adanya aktifitas batubara di kota Balikpapan ini sendiri telah tertuang dalam Perda 10 Tahun 2012, yang menyatakan angkutan batu bara tidak boleh melewati jalan umum dan wajib menggunakan jalur khusus.

“Perda kita sudah jelas, aturannya sudah melarang. Kalau masih ada aktivitas muatan batu bara di jalan, kita akan tindak,” tegasnya.

Sebelumnya, warga Graha Indah sempat mengunggah video truk tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dan tanpa penutup bak yang diduga bermuatan batu bara melintas di Jalan Projakal, Minggu (7/9/2025) malam.

Bahkam, video yang di unggah warga tersebut viral di sejumlah Sosial Media (Sosmed) dan menuai beragam komentar dari Netizen.(*/adv)

Gerai GPM Polsek Balikpapan Utara Salurkan 1 Ton Beras Murah

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan– Polresta Balikpapan terus berkomitmen dalam giat program Gerakan Pangna Murah (GPM) , hal.ini terlihat melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar jajaran Polsek Balikpapan Utara dengan menyalurkan beras murah merek SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden RI untuk mengatasi kelangkaan beras.

Kegiatan yang digelar di Gerai GPM Polsek Balikpapan Utara itu berhasil menjual 200 sak beras isi 5 kg atau setara 1.000 kg, tanpa sisa stok.

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menyampaikan kegiatan ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga memberi dampak positif terhadap terciptanya situasi kota yang semakin kondusif.

Dalam pesan Kamtibmas nya, Ipda Sangidun juga mengingatkan: Warga diimbau saling mengingatkan dan bersama menjaga lingkungan tetap kondusif.

Masyarakat diminta mewaspadai provokasi, baik melalui media sosial maupun secara langsung, yang dapat mengganggu ketertiban.

Jika menemukan hal yang meresahkan, warga dipersilakan melapor melalui Call Center Polresta Balikpapan 110.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjaga stabilitas di Kota Balikpapan,” pungkasnya.(humas)

Warga RT 36 Perum BDS 2 Punya Ketua RT Baru, Ustadz Subhan Terpilih Secara Aklamasi

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Dari kiri, Suciono Plt RT 36, Ustadz Subhan, Ketua RT 36 terpilih, Hendra, Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungainangka, M Yunus , Ketua Panitia pemilihan RT 36 dan Sutejo Ketua RT 36 masa bakti 2021-2024.

Penasatu.com, Balikpapan – Ustadz Subhan resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua RT 36 Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) 2, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Penyerahan stempel jabatan dilakukan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Nangka, Hendra, mewakili Lurah Sungai Nangka, bertempat di kediaman Sutejo, Jalan Merak II Blok C1 Nomor 5, pada Selasa (9/9/2025).

Ketua panitia pemilihan RT 36, M Yunus mengatakan bahwa, Ustadz Subhan, yang juga merupakan imam Masjid Al Hidayah Perum BDS 2 terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal pada saat pelaksanaan verifikasi oleh panitia pemilihan RT 36.

“Pasalnya, dari sebelas orang bakal calon (balon) ketua rt yang diusulkan warga, sepuluh lainnya sepakat mengundurkan diri secara serentak saat verifikasi sebagai bentuk dukungan kepada dirinya, sehingga proses pemilihan berlangsung aklamasi,” tuturnya.

Sementara dalam sambutannya usai menerima stempel, Ustadz Subhan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diamanatkan warga.kepada dirinya.

“Terima kasih, insyaallah amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya. Namun, untuk menjalankan tugas ini tentu saya tidak bisa sendiri, melainkan butuh partisipasi semua warga,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa untuk lingkungan yang baik tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua rt semata, tapi butuh partisipasi semua warga.

Dengan terpilihnya Ustadz Subhan, maka kekosongan ketua rt 36 dikarenakan pengunduran diri ketua terdahulu, maka dirinya akan menjadi ketua rt ketiga yang terpilih di wilayah RT 36 dan akan mengemban tugas untuk masa bakti 2025–2030.(efs)

ORARI Balikpapan Terima Kunjungan Ditbinmas Polda Kaltim

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kasubdit Bin Polmas Ditbinmas Polda Kaltim, AKBP Windia Nugraha, SH., MH, foto bersama pengurus ORARI Lokal Balikpapan

Penasatu.com, Balikpapan – Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Balikpapan menerima kunjungan Direktorat Binmas (Ditbinmas) Polda Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan sambang dan penyuluhan kepada organisasi masyarakat (ormas), Selasa (9/9/2025).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kasubdit Bin Polmas Ditbinmas Polda Kaltim, AKBP Windia Nugraha, SH., MH, berlangsung di Sekretariat ORARI Lokal Balikpapan, Jalan Telaga Sari 1, Gunung Pasir Balikpapan Kota.

Kegiatan dihadiri langsung Ketua ORARI Lokal Balikpapan, Eddy Supardy (YC7VBX) beserta jajaran pengurus dan anggota. Acara dikemas dalam suasana penuh keakraban dengan dialog interaktif yang membahas berbagai persoalan hukum di masyarakat.

Dalam sambutannya, AKBP Windia Nugraha menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan anggota ORARI Balikpapan atas partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan silaturahmi antara masyarakat dengan Polri. Dan jangan takut untuk melaporkan apabila ada sesuatu permasalahan yang janggal di masyakarat kepada Polisi.

“Terima kasih kepada pengurus ORARI Balikpapan dan seluruh anggota. Laporkan apabila sesuatu yang dirasa bisa merusak kondusifitas dilingkungan kita kepada Polisi. Dan semoga kegiatan ini dapat semakin meningkatkan hubungan baik antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua ORARI Lokal Balikpapan, Eddy Supardy, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ditbinmas Polda Kaltim.

“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Semoga menjadi awal yang baik dan berkesinambungan, sehingga kerja sama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan,” ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya ORARI Balikpapan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Beriman.(eds)

RDP Bersama Komisi II, FPPI Balikpapan Suarakan Keberatan atas Kenaikan PBB

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Koordinator Komisi II Budiono yang juga. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, saat hadir di RDP antara FPPI dan Komisi II DPRD Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima audiensi Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (8/9/2025).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi FPPI untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menyuarakan tuntutan terkait transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, dengan dihadiri Kepala BPPDRD, Idham, serta sejumlah perwakilan OPD seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kelautan, serta Bagian Ekonomi Setda Balikpapan.

Ketua DPD FPPI Kaltim, S. Wahyu, menilai kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2025 tidak masuk akal dan hanya menambah beban warga.

“Untuk melunasi pajak tanah satu kapling saja, bisa berutang sampai 10 tahun, dan belum tentu lunas. Bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan kondisi seperti ini?” tegas Wahyu di hadapan anggota dewan.

Tak hanya soal pajak, FPPI juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang dianggap tidak transparan. Wahyu menyebut masih ada pemangkasan anggaran tanpa penjelasan terbuka.

Ia pun menyinggung bantuan pemerintah untuk petani dan nelayan yang dinilai tidak berjalan maksimal. “Kami ini juga rakyat, juga pembayar pajak. Tapi saat Musrenbang, suara kami tidak pernah dilibatkan. Anehnya, kalau urusan pungutan pajak, kami selalu dicari,” ucap Wahyu dengan nada kecewa.

Menanggapi desakan tersebut, Koordinator Komisi II sekaligus Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 saat ini sudah ditunda.

“Pak Wali Kota sudah menyampaikan langsung, kenaikan PBB-P2 hanya penyesuaian. Sekarang ditunda, artinya tidak ada kenaikan,” jelasnya.

Budiono juga menekankan bahwa APBD Kota Balikpapan bersifat transparan dan dapat diakses publik. “Mulai dari Renstra, KUA-PPAS, pembahasan di komisi, hingga finalisasi di Badan Anggaran, semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Menurutnya, proses penyusunan APBD juga berlandaskan visi-misi Wali Kota serta masukan dari Musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan, sementara anggota DPRD menyalurkan aspirasi masyarakat melalui reses.(*/adv)

Pemkot Balikpapan dan Kanwil Kumham Bentuk Pos Bantuan Hukum di Setiap Kelurahan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Asisten I Tata Pemerintahan Setda Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan program Posbakum sejalan dengan perubahan paradigma hukum nasional yang kini lebih menekankan pada penerapan restorative justice.

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kumham) Kalimantan Timur (Kaltim) bersepakat memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat Kelurahan.

Salah satunya melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Kelompok Sadar Hukum Masyarakat (Kadarkum).

Asisten I Tata Pemerintahan Setda Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan program ini sejalan dengan perubahan paradigma hukum nasional yang kini lebih menekankan pada penerapan restorative justice.

“Posbakum akan dibentuk di seluruh kelurahan sebagai wadah penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Jadi tidak semua masalah harus langsung dibawa ke pengadilan, tapi bisa diselesaikan secara damai melalui mediasi,” jelas Zulkifli, Senin (8/9/2025).

Melalui Posbakum, warga akan difasilitasi mediator atau paralegal yang berasal dari tokoh masyarakat setempat, seperti ketua RT, pengurus LPM, tokoh agama, maupun tokoh adat. Mereka akan diberi pelatihan khusus agar memahami mekanisme dasar penyelesaian masalah hukum.

“Personel Posbakum tidak harus berlatar belakang sarjana hukum atau pengacara. Yang penting punya pengalaman menjadi penengah dalam konflik masyarakat. Nanti peran mereka akan diperkuat lewat pelatihan dari Kanwil Kumham,” tambahnya.

Zulkifli menyebut, hingga saat ini Posbakum sudah dibentuk di 10 kelurahan melalui bagian hukum Pemkot Balikpapan. Ke depan, masih ada 24 kelurahan lagi yang akan melengkapi, bersamaan dengan pembentukan kelompok Kadarkum.

“Setiap kelurahan akan memiliki minimal tiga personel Posbakum dan sekitar 15 orang anggota kelompok sadar hukum. Bahkan disarankan agar personel Posbakum direkrut dari anggota kelompok sadar hukum supaya programnya nyambung,” terangnya.

Menurut Zul, dengan adanya program ini, Pemkot Balikpapan berharap permasalahan hukum di masyarakat, baik perdata maupun pidana ringan, bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien tanpa harus menumpuk di pengadilan.

“Langkah ini adalah upaya memperkuat budaya hukum di tingkat akar rumput sekaligus mendukung visi nasional dalam penerapan keadilan restoratif,” pungkas Zulkifli.(*)

Realisasi Pembangunan Pemkot Balikpapan Capai 62 Persen hingga Agustus 2025

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Balikpapan, Adry Yulius, menyampaikan bahwa capaian 42 persen untuk keuangan dan 62 persen untuk capaian fisik masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penasatu.com, Balikpapan — Hingga akhir Agustus 2025 kemarin, realisasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tercatat mencapai 42 persen untuk keuangan dan 62 persen untuk capaian fisik.

Data tersebut dihimpun dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana program pembangunan tahun ini.

Diwawancarai awak media, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setda Balikpapan, Adry Yulius, menyampaikan bahwa capaian tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Meski ada beberapa OPD yang pencapaiannya belum maksimal, secara umum progres serapan anggaran berjalan sesuai jadwal.

“Total rencana anggaran tahun 2025 sekitar Rp4,6 triliun. Sampai Agustus, realisasi keuangan berada di angka 42 persen, sementara fisiknya 62 persen. Ini masih sesuai tracking target yang sudah disepakati,” jelas Adry, Senin (8/9/2025).

Dari 36 OPD, belum ada yang mencapai 90 persen lebih. Namun Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 86 persen. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menembus 76 persen.

“Secara umum semua OPD bekerja sesuai target masing-masing. Hanya saja beberapa program memang baru terealisasi maksimal di triwulan keempat karena jadwal lelang dan pelaksanaan fisik yang memang direncanakan di akhir tahun,” tambahnya.

Adry tidak menampik adanya sejumlah kendala teknis yang memengaruhi percepatan penyerapan anggaran. Salah satunya terkait proses lelang dan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan fisik. Selain itu, faktor cuaca juga kerap memengaruhi progres pembangunan.

“Biasanya kendala muncul dari kontraktor, baik soal tenaga kerja maupun penyediaan material. Faktor cuaca juga bisa memengaruhi, tapi sejauh ini kondisinya masih normal,” ungkapnya.

Masih Adry, dengan sisa waktu empat bulan hingga akhir tahun, dirinya optimis penyerapan anggaran bisa tercapai sesuai rencana.

Ia meminta OPD untuk lebih intens melakukan monitoring di lapangan agar pekerjaan fisik bisa diselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas.

“Prinsipnya jangan buru-buru tapi tetap sesuai standar. Pengawasan dari OPD dan supervisi kontraktor harus berjalan maksimal supaya pekerjaan bisa rampung tepat waktu dan sesuai kualitas yang diharapkan,” tegasnya.(*/adv)

Revitalisasi Pasar Inpres Dimulai 2026, Pedagang Minta Suara Mereka Didengar

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar :Proyek revitalisasi pasar Inpres ini akan menata kembali kawasan seluas 1,5 hektare yang selama ini menjadi pusat aktivitas lebih dari 450 pedagang.

Penasatu.com, Balikpapan — Wajah Pasar Inpres di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, bakal berubah total. Pemerintah Kota Balikpapan berencana merevitalisasi pasar legendaris itu mulai Tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp45 miliar yang diambil dari APBD.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan proyek ini akan menata kembali kawasan seluas 1,5 hektare yang selama ini menjadi pusat aktivitas lebih dari 450 pedagang.

Dua zona utamapasar penampungan dan pasar kerajinan akan disulap menjadi area niaga modern yang lebih nyaman.

“Pasar Inpres sudah lama dikenal sebagai ikon belanja tradisional, bukan hanya bagi warga lokal tapi juga wisatawan. Karena itu Wali Kota ingin menjadikannya pusat kerajinan dan niaga yang lebih tertata,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Masih Haemusri, Disdag Balikpapan memastikan suara pedagang tidak akan diabaikan, dimana dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED), perwakilan pedagang bakal ikut terlibat untuk menyampaikan kebutuhan mereka, mulai dari lahan parkir, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga desain kios.

“Ini penting supaya hasilnya sesuai harapan. Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar pedagang betul-betul dilibatkan,” jelas Haemusri.

Meski begitu kata Haemusri, rencana ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang terdampak belum menemukan titik temu. Pemerintah siap membangun, namun pedagang masih terbelah soal lokasi yang paling strategis.

“Yang terpenting aksesnya mudah untuk pedagang maupun pembeli. Namun memang masih ada perbedaan pendapat di internal pedagang,” tambahnya.

Lebih dari sekadar penataan fisik, revitalisasi ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata Balikpapan.

Pasar Inpres selama ini dikenal sebagai pusat oleh-oleh khas, mulai dari manik-manik Dayak, kain tenun, batu akik, hingga makanan tradisional.

“Balikpapan sering jadi tuan rumah event nasional. Pasar Inpres harus bisa tampil sebagai etalase budaya lokal dan destinasi wisata belanja khas kota ini,” pungkas Haemusri.(*/adv)

Mulai September Hingga Oktober DLH Balikpapan Gelar Operasi Yustisi Sampah, Pelanggar Bisa Didenda hingga Rp5 Juta

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan bahwa tahun ini menjadi momen penting karena sanksi bagi pelanggar mulai diterapkan secara penuh.

Penasatu.com, Balikpapan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mulai menggelar Operasi Yustisi Sampah sepanjang September hingga Oktober 2025.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Diwawancarai awak media, Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan bahwa tahun ini menjadi momen penting karena sanksi bagi pelanggar mulai diterapkan secara penuh.

“Tahun lalu masih berupa teguran dan edukasi. Namun, sejak 2025 penegakan hukum sudah berlaku sesuai perda,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Dirman karib disapa menambahkan, dalam perda tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diwajibkan memilah sampah sejak dari sumbernya baik di rumah tangga, restoran, kafe, maupun perkantoran.

Lanjut Dirman, sampah yang tidak dipilah terlebih dahulu dilarang langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Selama operasi yustisi ini nantinya DLH juga menyiapkan sanksi berjenjang mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga denda administratif.

Kemudian, untuk pelanggaran berat, seperti membuang sampah lebih dari satu meter kubik di TPS atau membuang ke sungai dan saluran drainase, pelaku dapat dikenakan denda hingga Rp5 juta atau kurungan maksimal tiga bulan.

Selain penegakan aturan, DLH merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir.

Namun, Dirman tidak menampik adanya keterbatasan tenaga kebersihan. Saat ini, hanya sekitar 500 petugas yang bertugas menjaga kebersihan kota.

Karena itu, ia mengajak peran serta masyarakat melalui RT, kelurahan, hingga komunitas lingkungan untuk ikut mengawasi.

“Partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan. Harapannya, kesadaran kolektif terbentuk sehingga permasalahan sampah bisa dikendalikan sejak dari sumbernya,” pungkasnya.(*/adv)

123...1,017Halaman 1 dari 1,017

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©