Kamis, Agustus 7, 2025
Beranda blog

Soroti Minimnya perolehan Retribusi Parkir, Laisa: Evaluasi Sistem Kerja Juru Parkir Binaan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah.

Penasatu.com, Balikpapan – Minimnya pendapatan dari sektor retribusi parkir di Kota Balikpapan menjadi sorotan tajam Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah, Rabu (6/8/2025).

Ia menilai potensi parkir di kota ini cukup besar, namun belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Laisa, salah satu penyebab lemahnya pemasukan parkir adalah tidak optimalnya penggunaan karcis parkir oleh para Juru Parkir (Jukir) yang merupakan binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan.

“Jukir binaan itu sudah dibekali karcis parkir, tapi di lapangan banyak yang tidak menggunakannya. Seharusnya karcis itu diberikan kepada pengguna kendaraan yang membayar parkir agar penerimaan daerah bisa maksimal,” ujarnya kepada awak media.

Politisi perempuan ini juga mengimbau kepada masyarakat Balikpapan yang menggunakan jasa parkir di lokasi-lokasi resmi, agar selalu meminta karcis parkir dari petugas.

“Kalau parkirnya di titik yang memang ada jukir binaan Dishub, warga berhak minta karcis. Itu untuk memastikan uang parkir masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi,” tegas Laisa.

Lebih lanjut, ia mendorong Dishub Balikpapan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja jukir binaan. Evaluasi ini dinilai penting agar pengelolaan retribusi parkir lebih transparan dan berdampak nyata pada pendapatan kota.

Sebagai solusi, Laisa mengusulkan agar Dishub menerapkan sistem yang lebih terstruktur. Misalnya, dengan menjual bendel karcis kepada jukir binaan dengan harga tertentu.

“Dishub bisa tetapkan harga bendel. Misalnya satu bendel untuk kendaraan roda dua (R2) dijual seharga Rp100 ribu, dan Rp150 ribu untuk roda empat (R4). Karcis itu hanya berlaku dua hari, jadi jukir wajib menyerahkannya ke warga sampai karcisnya habis,” jelasnya.

Dengan skema itu, menurutnya, pendapatan bisa lebih terukur. Ia memberikan contoh: jika satu bendel berisi 100 lembar karcis untuk R2 dengan tarif parkir Rp2.000 per kendaraan, maka total pendapatan adalah Rp200 ribu. Artinya, jukir masih mendapatkan penghasilan sebesar Rp50 ribu dari selisihnya.

“Ini akan memaksa jukir untuk benar-benar menyerahkan karcis ke pengguna. Selain adil, pendapatan juga bisa dihitung dan masuk akal,” tutupnya.(*/adv)

Heboh Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT RI ke 80 di Balikpapan, Zulkifli: Pemkot Masih Ambil Langkah Persuasif

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli.

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akhirnya menyikapi terkait fenomena pengibaran bendera bertema One Piece, yang belakangan ini menjadi perbincangan dan bahkan memicu perdebatan di tengah masyarakat.

Asisten I Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, menyampaikan bahwa Pemkot saat ini tengah memantau secara aktif seluruh wilayah kota untuk merespons kejadian tersebut dengan pendekatan yang bijak dan tidak represif.

“Kami memonitor seluruh wilayah, terutama karena fenomena ini sempat memicu silang pendapat hingga konflik kecil di masyarakat. Maka dari itu, kami pantau,” ujar Zulkifli saat ditemui di Kantor Pemkot Balikpapan, Rabu (6/8/2025).

Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan langkah persuasif, terutama jika pengibaran bendera itu dilakukan menjelang atau saat perayaan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus.

“Kalau ditemukan ada pengibaran bendera One Piece, kami akan minta secara baik-baik agar diturunkan. Karena sejatinya, tidak ada makna khusus dari bendera tersebut dalam konteks kenegaraan. Kita tidak ingin suasana perayaan 17-an tercampur dengan simbol yang tidak relevan,” jelasnya.

Dalam penelusurannya, Pemkot telah menemukan kasus pengibaran bendera bajak laut dari anime populer tersebut.

“Sudah ada. Salah satunya ditemukan di sebuah mobil pickup yang sedang bergerak. Setelah ditanya, motifnya hanya ikut-ikutan. Tidak ada niat provokatif atau apa pun,” terang Zulkifli.

Ia menambahkan bahwa pendekatan akan dilakukan secara bertahap. Bila permintaan tidak diindahkan, Pemkot akan berkoordinasi dengan ketua RT dan tokoh masyarakat.

“Kalau tetap bandel, ya kita kerja sama dengan Ketua RT, tokoh masyarakat. Tapi tetap dengan cara persuasif,” tegasnya.

Zulkifli menyebut fenomena ini bukan murni lahir dari masyarakat Balikpapan, melainkan efek viral dari media sosial dan tren nasional. Menurutnya, sebagian masyarakat menganggap bendera tersebut sebagai simbol kebebasan, padahal konteksnya perlu dipertimbangkan.

“Ada yang bilang itu simbol kebebasan. Tapi saya bilang, di dunia ini tidak ada yang benar-benar bebas. Di negara maju sekalipun, aturan itu lebih ketat. Bahkan di surga pun ada larangan,” ujarnya dengan nada serius.

Zulkifli mengajak masyarakat Balikpapan untuk menjaga kekhidmatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak teralihkan oleh tren simbol yang tidak relevan.

“Saat masyarakat sedang ramai merayakan 17 Agustus, mengibarkan merah putih dan umbul-umbul, sebaiknya tidak usah mengibarkan bendera yang tidak ada kaitannya dengan semangat kemerdekaan,” pungkasnya.(*/adv)

Kasus Stunting Meningkat, Kadiskes Balikpapan: Program Sudah Berjalan, Namun Akan Dievaluasi Kembali

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto:; Kepala DKK Balikpapan, Alwiati.

Penasatu.com, Balikpapan – Kasus stunting di Kota Balikpapan terus menunjukkan tren kenaikan. Padahal, sejumlah program intervensi telah digulirkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak tersebut.

“Anak-anak yang stunting justru makin bertambah. Padahal seluruh program kami sudah berjalan. Saya sedang evaluasi,” ujar Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Pernyataan Alwiati ini menandai keprihatinan sekaligus kegelisahan, karena upaya yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu akar masalah yang disebutkannya adalah pola konsumsi dan pengasuhan anak di rumah.

Kata Alwiati, pihaknya telah menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama tiga bulan bagi balita dengan indikasi kurang gizi. Tapi setelah itu, lanjutnya, tanggung jawab kembali ke keluarga. Dan di titik inilah sering muncul masalah.

“Begitu masa PMT selesai, makanan anak kembali jadi urusan keluarga. Tapi sayangnya, banyak orang tua yang belum paham cara memberi makan yang benar. Pola asuhnya belum sesuai,” jelas Alwiati.

Tak hanya PMT, berbagai upaya edukatif juga telah dilakukan: mulai dari kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui, hingga pelatihan MPASI bagi bayi usia 6 bulan ke atas. Namun hasil di lapangan tak seindah harapan.

“Kami tidak mungkin pantau ribuan anak 24 jam sehari. Ini kan bukan seperti CCTV. Jadi memang perlu dukungan penuh dari keluarga,” tegasnya.

Data Dinkes menunjukkan, prevalensi stunting di Balikpapan saat ini mencapai 24,8 persen dari total sekitar 107.000 bayi dan balita. Artinya, hampir 1 dari 4 anak di kota ini mengalami gangguan tumbuh kembang.

Lebih mencemaskan lagi, tingkat kunjungan Posyandu hanya sekitar 40 persen. Artinya, sebagian besar orang tua tidak rutin membawa anaknya ke Posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya.

“Kalau anak-anak tidak dibawa ke Posyandu, bagaimana kita bisa tahu mereka sehat atau tidak? Ini menjadi hambatan besar dalam pencegahan stunting,” ucapnya prihatin.

Sebagai solusi, DKK Balikpapan akan mulai menerapkan pendekatan jemput bola. Tim kesehatan akan turun langsung ke lingkungan warga, terutama di kawasan yang tercatat memiliki angka stunting tinggi.

“Kami harus datangi satu per satu. Tidak bisa lagi menunggu mereka datang ke kita,” tambahnya.

Alwiati menekankan bahwa peran keluarga sangat krusial dalam menekan angka stunting. Tanpa keterlibatan aktif dari orang tua, semua program pemerintah tak akan berdampak besar.

“Kami mohon kerja samanya. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena kurang makan atau salah pola asuh,” pungkasnya.(*)

Dorong Pemberian Insentif untuk Kader Posyandu, Hj Iim : Mereka Ujung Tombak Kesehatan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim, S.Pd.

Penasatu.com, Balikpapan — Di balik suksesnya program pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dasar, peran para kader posyandu sering kali luput dari perhatian.

Kader posyandu bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa pamrih, dan tanpa imbalan yang memadai. Melihat kondisi ini, DPRD Kota Balikpapan pun angkat suara.

Diwawancarai awak media, Rabu (6/8/2025) Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim, S.Pd menegaskan pentingnya pemerintah daerah memberikan insentif kepada para kader posyandu sebagai bentuk apresiasi nyata atas kontribusi mereka.

Menurut politisi wanita partai PKS ini, para kader selama ini bekerja secara sukarela, namun tanggung jawab yang diemban tidaklah ringan.

“Kita berupaya mengajukan insentif bagi kader posyandu. Mudah-mudahan anggarannya mencukupi. Mereka saja semangat tanpa insentif, apalagi kalau diberi insentif dan apresiasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD telah menyampaikan usulan ini kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan terus mendorong agar wacana ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan bisa diimplementasikan.

“Sudah kami usulkan ke OPD. Komisi IV terus mendorong hal-hal seperti ini karena kami melihat langsung peran besar kader di lapangan,” tambahnya.

Menurut Hj. Iim, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program promotif dan preventif di bidang kesehatan. Mereka tidak hanya menimbang balita dan mencatat perkembangan gizi, tapi juga menjadi penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Kader-kader ini layak mendapat perhatian dan dukungan yang layak,” tegasnya.

“Komitmen kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang pro-kesehatan masyarakat, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas layanan, tapi juga demi menjaga semangat para kader agar terus berkontribusi optimal dalam pembangunan kesehatan di Balikpapan,” pungkasnya.(*/adv)

Dishub Balikpapan Evaluasi Jukir Binaan, Siapkan Tiga Skema Baru Pengelolaan Parkir

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman.

Penasatu.com, Balikpapan — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan saat ini tengah mengevaluasi sistem pengelolaan juru parkir (jukir) binaan.

Langkah ini dilakukan menyusul upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran dan menertibkan praktik parkir liar yang masih marak di sejumlah kawasan.

Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Fatturahman, mengatakan pihaknya sedang melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan UPTD Parkir terkait peran serta jukir binaan dalam skema pengelolaan parkir yang akan datang.

“Kami sedang melakukan evaluasi terhadap pola jukir binaan. Ke depan, kami rencanakan ada tiga skema baru pengelolaan parkir di Balikpapan,” ujar Fadli kepada awak media, Selasa (5/8/2025).

Fadli menjelaskan, skema pertama adalah kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola beberapa rute dan kantong parkir. Dalam skema ini, pihak ketiga akan menyediakan sarana prasarana (sarpras), perlengkapan jukir, dan mengelola operasional di lapangan. Pemerintah kota nantinya hanya tinggal menerima kontribusi tetap dari mitra pengelola tersebut.

“Dengan sistem pihak ketiga, pemerintah bisa lebih efisien karena tidak lagi membiayai langsung operasional jukir. Fokus kami adalah berapa besar kontribusi yang bisa masuk ke PAD,” jelasnya.

Skema kedua adalah penerapan sistem parking gate berbasis cashless (non-tunai) di sejumlah titik strategis. Untuk tahap awal, Dishub telah menyiapkan instalasi parking gate di tiga lokasi, yakni Stadion Batakan, Dome Balikpapan, dan kawasan Gunung Kesenian.

“Jika parking gate bisa berjalan optimal, akan menjadi sumber retribusi yang transparan dan modern. Target kami bulan September sistem ini mulai dioperasikan,” katanya.

Sementara skema ketiga tetap melibatkan jukir binaan yang saat ini masih aktif. Namun, Dishub akan melakukan pembinaan lebih lanjut serta sinkronisasi antara lokasi parkir, kantong parkir, dan kewajiban dari pelaku usaha untuk menyediakan lahan parkir sendiri.

“Saat ini ada jukir binaan yang aktif dan ada yang tidak. Ini jadi fokus pembinaan kami agar ke depan lebih tertib dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Selain pembenahan sistem parkir, Fadli juga menegaskan bahwa Dishub tengah menyiapkan satgas khusus untuk penertiban parkir liar, terutama di kawasan MT Haryono dan pusat-pusat bisnis lainnya.

“Parkir liar masih jadi persoalan utama. Satgas akan mulai bergerak bulan Agustus ini, dan kami targetkan optimal beroperasi pada September,” pungkasnya.(*/adv)

Polresta Balikpapan dan Bulog Salurkan Beras SPHP Harga Terjangkau

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Penasatu.com, Balikpapan – Dalam upaya menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, Polresta Balikpapan bersama Bulog dan Satgas Pangan kembali menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Selasa (5/8/2025).

Penyaluran dilakukan di halaman Dome BSCC Balikpapan dalam bentuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan menyediakan ratusan karung beras SPHP jenis premium. Harga beras dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp13.000 per kilogram atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram.

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah, Polri, Bhayangkari, dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin akses masyarakat terhadap bahan pokok.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah bersama Polri dan Bhayangkari untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujar Kombes Anton.

Penyaluran beras SPHP ini juga didukung penuh oleh berbagai satuan di lingkungan Polresta, seperti Satuan Intelkam, Satreskrim, Bagian SDM, serta Humas Polresta. Bhayangkari Cabang Balikpapan juga turut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebelumnya, Bulog juga telah menyalurkan 8,5 ton beras SPHP melalui PT Pos dan menambahkan 11 ton lagi dari gudang Bulog untuk wilayah Balikpapan, dengan total distribusi mencapai sekitar 19,5 ton untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menambahkan bahwa masyarakat masih dapat membeli beras SPHP melalui Stan UMKM Polri–Bhayangkari yang tersedia di lokasi terbuka.

“Kami mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau untuk datang langsung ke stan kami di halaman Dome BSCC. Stan akan tersedia hingga 9 Agustus 2025, dan selanjutnya akan dibuka juga di berbagai fasum (fasilitas umum) seputar Kota Balikpapan,” terang Sangidun.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Puluhan karung beras telah tersalurkan, dan kegiatan serupa akan terus digelar guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok harian masyarakat secara berkelanjutan.(*)

Komisi II DPRD Balikpapan Dukung Kerja Sama Pemkot dan PT Arsari untuk Atasi Krisis Air Bersih

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah.

Penasatu.com, Balikpapan — Krisis air bersih yang masih melanda sejumlah wilayah di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Hadirnya kerja sama antara Pemkot Balikpapan dan PT Arsari Tirta Perdana menjadi harapan besar dalam pemenuhan air bersih bagi warga kota Balikpapan kedepannya.

Kerja sama yang dilakukan Pemkot Balikpapan tersebut, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Balikpapan.

Diwawancarai awak media ini, Senin (4/8/2025). Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

“Kerja sama ini adalah salah satu ikhtiar strategis yang kami dukung penuh. Air bersih adalah kebutuhan vital, dan saat ini Balikpapan masih mengalami keterbatasan pasokan. Dengan kerja sama ini, kita berharap ada solusi jangka panjang yang bisa menjangkau seluruh masyarakat,” ujar politisi Golkar yang karib disapa Adi.

Adi menjelaskan bahwa keterbatasan sumber air di Balikpapan mendorong pemerintah untuk mencari alternatif dari berbagai sumber, termasuk potensi aliran air dari luar kota seperti Sungai Mahakam dan kawasan Embung Aji Raden.

“Kami harap program dari pemerintah pusat, seperti suplai dari Sungai Mahakam, bisa terealisasi pada 2026. Ini penting untuk mengurangi defisit air bersih di Balikpapan yang semakin terasa, terutama karena pertumbuhan penduduk dan kawasan perumahan baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adi menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur pendukung, seperti peremajaan jaringan perpipaan agar distribusi air lebih efisien dan minim kebocoran.

“Selain menambah sumber air, penggantian pipa-pipa lama juga harus dilakukan. Jangan sampai air sudah diproduksi dengan baik tapi bocor sebelum sampai ke warga. Maka, pemkot juga perlu fokus pada rehabilitasi jaringan distribusi air bersih,” katanya.

Adi juga menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh seluruh kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih.

“Kami di DPRD sangat mendukung program wali kota dalam penyediaan air bersih. Ini menyangkut kualitas hidup warga, apalagi Balikpapan kini menjadi magnet bagi pendatang baru. Maka ketersediaan air bersih harus bisa mengikuti pertumbuhan kota,” tegasnya.(*/adv)

Raperda RPJMD 2025-2029 Disetujui DPRD Balikpapan, Muhaimin: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Masuk Program Prioritas

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teka foto: Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin.MT

Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyambut baik persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin ST, menegaskan bahwa setelah mendapat persetujuan DPRD, tahapan selanjutnya adalah pengajuan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan evaluasi dan persetujuan Gubernur.

“Usulan Raperda RPJMD tahun 2025–2029 sudah disetujui DPRD. Selanjutnya tinggal diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Setelah itu baru bisa ditetapkan sebagai Perda,” jelas Muhaimin usai mengikuti rapat paripurna.

Menurut Muhaimin, RPJMD ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan selama lima tahun ke depan, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra OPD dan Renja.

“Isi dalam RPJMD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah kota, mulai dari Renstra, Rencana Kerja (Renja), hingga kebijakan lintas sektor lainnya. Ini merupakan penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih,” tambahnya.

Terkait substansi RPJMD, Muhaimin menegaskan bahwa program prioritas tetap mengacu pada sembilan agenda utama pembangunan yang telah dicanangkan kepala daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah.

Namun, salah satu sorotan penting yang juga disampaikan fraksi-fraksi adalah perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur dan berkelanjutan.

“Yang ditekankan oleh fraksi-fraksi tadi adalah bagaimana PAD kita bisa meningkat. Karena PAD ini berhubungan langsung dengan kapasitas pembiayaan daerah. Maka proyeksi PAD lima tahun ke depan harus berdasarkan analisis yang matang,” ujar Muhaimin.

Ia berharap dengan dukungan penuh dari DPRD, seluruh target yang tertuang dalam RPJMD bisa dijalankan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

“Kami optimis, dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, seluruh program pembangunan dalam lima tahun ke depan bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tutup Muhaimin.(*/adv)

Budiono Soroti Stunting, Jalan Lingkungan dan Krisis Air yang Masih Terjadi di Balikpapan

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono.

Penasatu.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Rapat yang berlangsung di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Alwi Al Qadri dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin ST yang mewakili Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud SE.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya untuk menetapkan rancangan RPJMD sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, saat diwawancarai awak media usai paripurna, Senin (4/8/2025) menyampaikan beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah tingginya angka stunting di Balikpapan. Budiono menekankan pentingnya kerja kolektif antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka tersebut secara drastis dalam lima tahun ke depan.

“Angka stunting kita masih tinggi. Harapan kami, dalam lima tahun mendatang bisa ditekan hingga nol. Seluruh OPD terkait harus serius dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Budiono.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan di lingkungan pemukiman. Budiono menilai, pengaspalan jalan yang dilakukan selama ini belum optimal dan perlu perbaikan agar lebih tahan lama.

“Sering kali hanya dilakukan cor-coran atau tambalan tipis, yang akhirnya rusak lagi dalam dua tahun. Harusnya diaspal secara menyeluruh, walau tipis tapi berkualitas, supaya awet,” katanya.

Terkait dengan sektor sumber daya manusia, Budiono mengingatkan pentingnya mutasi dan promosi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis pada kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai.

“Kami menyoroti ada penempatan ASN yang kurang tepat. Misalnya, ada yang berlatar belakang guru tapi ditempatkan di posisi yang tidak relevan. Mutasi sebaiknya dilakukan sesuai regulasi melalui pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tegasnya.

Budiono juga menyampaikan keluhan warga terkait kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di wilayah Balikpapan Barat. Ia mengatakan telah menerima pesan dari warga yang mengeluhkan minimnya distribusi air bersih di daerah dataran tinggi.

“Saya mendapat laporan dari warga Balikpapan Barat bahwa air sulit naik ke wilayah-wilayah tinggi. Salah satu solusinya bisa dengan menambah booster atau pompa agar distribusi lebih merata,” jelas Budiono.

Ia juga menambahkan bahwa pembenahan infrastruktur jaringan pipa, termasuk mengatasi kebocoran, menjadi prioritas. Tahun depan, pemerintah kota merencanakan pembebasan lahan di kawasan Haji Raden untuk menambah kapasitas pasokan air bersih.

“Kami dorong agar tahun depan ada peningkatan pasokan air melalui pembebasan lahan baru. Ini penting untuk memperkuat ketahanan air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan,” tutupnya.(*/adv)

DPRD Balikpapan Siap Fasilitasi Keluhan Nelayan Terkait Dugaan Pencemaran Laut

Penulis
Eddy Bpn
-
0

Teks foto: Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Penasatu.com, Balikpapan — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, merespons keluhan dari Gabungan Nelayan Balikpapan (Ganeba) terkait dugaan pencemaran laut akibat aktivitas tongkang batubara.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap menjembatani aspirasi para nelayan, asalkan laporan disampaikan secara resmi.

Hal ini disampaikan Alwi saat diwawancarai usai memimpin rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (4/8/2025).

“Walaupun ada keluhan yang kami dengar, saya berharap para nelayan bisa melapor secara resmi ke kantor DPRD. Kalau hanya melalui media atau katanya, kami kesulitan untuk mengambil langkah konkret,” tegas Alwi.

Ia mengatakan bahwa DPRD terbuka untuk menindaklanjuti persoalan ini, termasuk dengan memanggil perusahaan-perusahaan batubara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bahkan turun langsung ke lapangan jika dibutuhkan.

“Kalau ada laporan resmi, kita bisa panggil pihak perusahaan, kita bisa adakan RDP, bahkan kita bisa cek langsung ke lapangan. Tapi harus ada surat masuk. Kami tidak ingin menindaklanjuti informasi yang belum jelas sumbernya,” ujarnya.

Alwi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak lingkungan dari tumpahan batubara yang mencemari laut dan mengganggu mata pencaharian para nelayan. Ia menduga tumpahan bisa terjadi karena muatan tongkang yang melebihi kapasitas.

“Kemungkinan bukan dibuang, tapi tumpah karena muatan tongkang yang berlebihan. Ini juga harus kita peringatkan agar ke depan jangan memaksakan kapasitas, karena kalau tumpah kiri kanan, ya pasti merusak ekosistem laut,” jelasnya.

Alwi juga mengajak media untuk membantu menjembatani komunikasi antara nelayan dan DPRD, terutama jika ada nelayan yang kesulitan menyampaikan laporan secara langsung.

“Kalau teman-teman media punya kontak dari asosiasi nelayan, tolong disampaikan ke kami. DPRD siap menerima dan menjembatani, tapi tentu kami butuh data yang valid agar bisa bertindak,” tuturnya.

Alwi berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya para nelayan, agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Kita ingin ada penyelesaian yang win-win solution. Tapi semuanya harus dimulai dari laporan resmi. Kalau ada bukti video, foto, atau dokumen silakan disertakan agar kami bisa bekerja lebih efektif,” tutup Alwi.(*/adv)

123...1,003Halaman 1 dari 1,003

Follow us on Instagram @penasatu_online

PICKS EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI POPULER

©