Diperpanjang 180 Hari Lagi, Komisi IV DPRD Balikpapan Pastikan Pembangunan RS Sayang Ibu Terus Berjalan

Penulis

-

Februari 25, 2025

Teks: Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat.

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memastikan bahwa pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu di Balikpapan Barat masih terus berjalan.

Kontrak kerja PT Abdi Tekindo Perkasa, selaku kontraktor, telah diperpanjang selama 180 hari setelah sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2024.

Teka: Gasali, Ketua Komisi IV DPRD kota Balikpapan.

“Pembangunan RS Sayang Ibu menelan anggaran Rp106 miliar, dan kontraknya diperpanjang hingga Juni 2025. Kontraktor wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan yang ada,” ujar Gasali saat diwawancarai awak media, Selasa (25/2/2025).

Ia menegaskan bahwa jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai batas waktu yang diberikan, maka akan ada konsekuensi tegas.

“Jika sampai Juni 2025 proyek ini belum juga selesai, maka kontraknya akan diputus, dan perusahaan akan masuk daftar hitam (blacklist),” tegasnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan terus melakukan pemantauan terhadap progres pembangunan dan berharap kontraktor dapat memanfaatkan waktu tambahan dengan baik.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, saat ini pembangunan masih berlangsung dengan tahap pemancangan.

Dalam waktu dekat, Komisi IV berencana turun ke lapangan untuk melihat langsung perkembangan proyek.

“Kami tetap optimis proyek ini bisa selesai sesuai jadwal karena keberadaan rumah sakit ini sangat dinantikan masyarakat Balikpapan,” pungkas Gasali.(*)

Komisi IV DPRD Balikpapan Gelar RDP Bahas Kekurangan Guru dan Fasilitas Sekolah di SDN 012 dan SMPN 26

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Teks: Gasali, Ketua Komisi IV DPRD kota Balikpapan.

Penasatu.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite SD Negeri 012 dan SMP Negeri 26, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan, Selasa (25/2/2025).

Rapat ini membahas kekurangan tenaga pengajar serta fasilitas sekolah yang belum memadai di SDN 012 dan SMPN 26 yang berlokasi di Perum Regency, Balikpapan Selatan.

RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Gasali, didampingi anggota Komisi IV, Hj. Yusdiana dan H. Riyan Indra Saputra.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan sekolah menyampaikan keluhan terkait minimnya tenaga pengajar serta sarana dan prasarana (sarpras) yang belum layak. Mereka berharap permasalahan ini segera mendapat solusi.

Menanggapi hal ini, Disdikbud dan BKPSDM Balikpapan menyampaikan bahwa tenaga pengajar dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus seleksi tahun ini telah dipersiapkan untuk ditempatkan di kedua sekolah tersebut.

“Saat ini jumlah tenaga pengajar masih terbatas, hanya ada empat orang karena baru empat ruang belajar yang digunakan. Guru-guru tersebut juga bukan guru tetap, melainkan guru bantu atau guru dari sekolah lain yang diperbantukan,” ujar Gasali.

Sementara itu, terkait sarpras yang masih kurang, Disdikbud Balikpapan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan tahun ini.

“Insyaallah tahun ini ada penambahan tenaga pengajar di SDN 012 dan SMPN 26, dan BKPSDM memastikan jumlahnya akan sangat memadai,” tambahnya.

“Kami berharap BKPSDM benar-benar mengawasi proses pengadaan guru, mengingat tahun ini masih ada dua sekolah lain yang juga membutuhkan tenaga pengajar tambahan,” pungkasnya.(*)

DPRD Balikpapan Imbau Pengusaha Hotel di Balikpapan Untuk Tertib Administrasi

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Teks: Danang Eko Susanto Ketua Komisi I DPRD kota Balikpapan.

Balikpapan, Penasatu.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan agar pelaku usaha perhotelan segera mengurus izin usaha yang telah habis masa berlakunya.

Hal ini disampaikan Danang saat diwawancarai oleh sejumlah awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2025).

Ia menekankan bahwa para pengusaha hotel di Balikpapan seharusnya memiliki kesadaran untuk segera memperpanjang izin usaha mereka sebelum masa berlakunya habis.

“Seharusnya pengusaha perhotelan di Balikpapan sadar, jika izinnya sudah habis, maka segera diurus,” ujar Danang.

Ia juga mengakui bahwa luasnya wilayah Balikpapan membuat pemantauan terhadap perizinan hotel menjadi cukup sulit.

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Balikpapan siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan hotel-hotel yang izinnya telah kedaluwarsa.

“Jika memang ada hotel yang izinnya sudah tidak berlaku, Komisi I akan turun ke lapangan untuk melakukan sidak,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari dinas terkait mengenai hotel mana saja yang izin usahanya sudah habis.

Namun, ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Kami akan turun langsung untuk memeriksa perizinan hotel-hotel yang sudah tidak aktif dan segera berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Perizinan Balikpapan,” akunya.

Selain itu, pihaknya di Komisi I akan melakukan inspeksi terkait perizinan Kost-Kostan yang beralih fungsi menjadi sebuah penginapan, seperti OYO.

“Kita akan pastikan juga, kost-kostan di Balikpapan yang sudah beralih fungsi jadi penginapan, seperti OYO gitu. Mereka harus memiliki izin yang lengkap,” pungkasnya. (*)

DPRD Kabupaten Pekalongan Belajar Strategi Peningkatan PAD ke Balikpapan

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2). Rombongan ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, di ruang Komisi I DPRD Balikpapan, Selasa (25/2/2025).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kholis Jazuli, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk belajar dari Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan.

“Kami ingin menggali ilmu dan mencari referensi agar bisa mengembangkan daerah kami. Balikpapan memiliki PAD dan APBD yang tinggi, sehingga layak dijadikan contoh,” ujar Kholis.

Dalam kunjungan ini, mereka juga membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta strategi pengelolaan keuangan daerah.

Kholis menyoroti perbedaan signifikan antara APBD Kota Balikpapan, yang mencapai Rp4 triliun lebih, dengan Kabupaten Pekalongan yang hanya sekitar Rp2,3 triliun.

“PAD Balikpapan mencapai Rp2 triliun, sementara di daerah kami baru sekitar Rp400 miliar. Kami ingin mengetahui sumber-sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Meskipun Kabupaten Pekalongan tidak memiliki sektor pertambangan seperti Balikpapan, mereka berencana untuk lebih menggali potensi pajak dan retribusi daerah, termasuk pajak hotel, restoran, serta retribusi lainnya.

“Kami berharap dari kunjungan ini, kami bisa belajar dan menerapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan PAD. Kami akan membahas hasil kunjungan ini dengan instansi terkait seperti BKAD dan dinas pendapatan daerah,” tutup Kholis.(*)

Ketua Komite IV DPR RI Soroti Minimnya Dana Bagi Hasil SDA untuk Kaltim

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Ketua Komite IV DPR RI, Ahmad Nawardi, menyoroti minimnya Pendapatan Negara dari Pengelolaan Sumber Daya Alam (PNDP) yang dikembalikan ke Kalimantan Timur (Kaltim) dibandingkan dengan kontribusinya ke pemerintah pusat.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, Selasa (25/2/2025), di mana ia menilai terjadi ketimpangan besar antara pendapatan yang disetorkan Kaltim dan dana yang diterima kembali oleh daerah.

“Bayangkan, Kaltim menyumbang Rp20 triliun ke pusat, tetapi hanya menerima Rp3,14 triliun. Ini tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Nawardi.

Ia menekankan bahwa skema pembagian PNDP saat ini masih jauh dari adil. Untuk itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 agar porsi pendapatan yang dikembalikan ke daerah penghasil bisa lebih besar.

“Kalau pembagian PNDP bisa lebih proporsional, APBD Kaltim juga akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain sektor minyak dan gas, Nawardi juga menyoroti besarnya kontribusi Kaltim dari sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, untuk bersinergi memperjuangkan hak Kaltim.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kaltim masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar, terutama untuk menopang keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

DPR RI, lanjut Nawardi, akan mengawal revisi regulasi ini melalui berbagai tahapan, termasuk dialog dengan pemerintah pusat dan uji publik. Ia berharap peningkatan dana bagi hasil PNDP bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Kami ingin ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, sehingga kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dapat dikurangi,” pungkasnya.(*)

Jalan di Depan SDN 022 Balikpapan Berlubang, DPRD Minta Perbaikan Segera

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Yono Suherman : Kondisi jalan ini sangat membahayakan, terutama bagi pengendara motor.

Penasatu.com, Balikpapan – Kondisi jalan di depan SDN 022, Kelurahan Gunung Sari Ilir, yang berbatasan dengan Kelurahan Telagasari, menuai perhatian.

Setelah proyek perbaikan drainase rampung, permukaan jalan justru menjadi bergelombang dan berisiko bagi pengguna jalan, terutama pengendara motor.

Teks: Yono Suherman, Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi tersebut.

“Kondisi jalan ini sangat membahayakan, terutama bagi pengendara motor. Jika tidak berhati-hati, mereka bisa kehilangan kendali dan terjatuh,” kata Yono saat ditemui di kantor DPRD Balikpalan, Selasa (25/2/2025).

Ia mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama karena beberapa bagian jalan tidak beraturan dan rawan menyebabkan kecelakaan, terlebih jika dilalui dengan kecepatan tinggi.

Menurutnya, jalan tersebut sudah seharusnya diaspal ulang agar kembali rata dan aman untuk dilintasi. Ia pun akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan agar perbaikan segera dilakukan.

“Kita akan berkoordinasi dengan Dinas PU agar jalan ini segera diperbaiki demi keselamatan pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan,” tegasnya.

“Kami berharap pemerintah kota segera mengambil tindakan agar masalah ini tidak berlarut-larut, karena ini sangat membahayakan. Kota ingin masyarakat dapat kembali menggunakan jalan dengan aman dan nyaman,” tutupnya. (*)

Wakil Wali Kota Balikpapan Apresiasi Keberhasilan Pemilu 2024

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam suksesnya Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pemberian Penghargaan kepada Instansi Terkait atas Partisipasinya dalam Mensukseskan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan di Grand Senyiur Hotel, Senin malam, 24 Februari 2025.

Bagus menegaskan bahwa kesuksesan pemilu merupakan hasil dari sinergi kuat antara berbagai lembaga dan masyarakat, yang menjadikan Balikpapan sebagai kota dengan iklim demokrasi yang matang.

“Pemilu legislatif dan pemilukada 2024 adalah proses panjang yang berhasil dilalui tanpa insiden yang mengganggu stabilitas kota. Ini adalah prestasi bersama yang tak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam menjaga suasana damai di tengah perbedaan politik. Bagus juga memberikan apresiasi khusus kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang melibatkan Polres, Kodim, Kodam, Polda, dan instansi lainnya.

“Balikpapan dikenal sebagai barometer kondusifitas di Kalimantan Timur. Meski ada perbedaan pilihan politik, warga tetap mengutamakan persatuan setelah hasil pemilu ditetapkan,” tuturnya.

Selain itu, ia menyoroti tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang mencerminkan kesadaran politik warga Balikpapan. Bersama Wali Kota Rahmad Mas’ud, Bagus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh warga yang antusias datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bagus menekankan pentingnya mempertahankan semangat partisipasi ini untuk masa mendatang. “Meski Balikpapan telah menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi, tantangan ke depan tetap ada. Kami berkomitmen melanjutkan dan memperluas manfaat program-program yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, KPU Balikpapan menyerahkan penghargaan kepada berbagai instansi, termasuk Pemerintah Kota, DPRD, Polres, Kodim, Danlanal, Danlanud, Kejaksaan Negeri, dan Lapas. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menciptakan pemilu yang damai dan tertib.

Bagus mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh pihak untuk terus merawat semangat persatuan. “Pemilu bukan sekadar ajang politik, tetapi cermin kedewasaan berdemokrasi. Mari kita pertahankan sinergi ini agar Balikpapan terus menjadi contoh harmoni dan keberlanjutan,” pungkasnya.(*)

DPRD Balikpapan Hadapi Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Kegiatan Terancam Dikurangi

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Teks: Ketua DPRD kota Balikpapan, Alwi Alqadri saat bersama awak media di suatu kegiatan.

Penasatu.com, Balikpapan – Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat turut berdampak pada anggaran DPRD Kota Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membahas dampak kebijakan ini bersama unsur pimpinan DPRD.

“Kami masih membahas pemangkasan anggaran ini. Kemungkinan besar, hal ini akan berdampak pada anggaran kegiatan DPRD Balikpapan,” ujar Alwi dalam wawancara dengan awak media, Selasa (25/2/2025).

Salah satu kegiatan yang akan terdampak adalah Dialog Warga, di mana porsi kegiatan ini dipastikan mengalami pengurangan. Selain itu, kajian-kajian yang menjadi bagian dari agenda DPRD juga akan terkena dampaknya.

“Dialog Warga dan kajian-kajian akan dikurangi, tetapi kami masih mendiskusikan sejauh mana pengurangan tersebut,” jelasnya.

Hingga saat ini, Alwi mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang akan dipangkas. Ia memperkirakan dalam satu hingga dua minggu ke depan akan ada kejelasan terkait angka pasti pemotongan anggaran tersebut.

“Bisa saja beberapa kegiatan DPRD, termasuk perjalanan dinas, juga dikurangi. Namun, kepastiannya masih dalam pembahasan,” tambahnya.

Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, meskipun pemangkasan anggaran ini tentu berpengaruh pada kegiatan kedewanan.

“Kami patuh dan taat terhadap aturan. Kalau memang harus dikurangi, ya, kami harus menerimanya,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penentuan item kegiatan yang akan dikurangi bukan keputusan DPRD Balikpapan, melainkan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat.

“Jadi, pengurangan ini bukan keputusan kami, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat,” tutupnya.(*)

Situasi Sudah Kondusif, Kodam VI/Mlw Tegaskan Kejadian di Tarakan Merupakan Kesalahpahaman

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Teks: Kapendam VI/Mulawarman, Kolonel Kav Kristiyanto, S.Sos.,

Penasatu.com, TARAKAN – Kodam VI/Mulawarman menegaskan bahwa kejadian yang melibatkan beberapa anggota Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP di Tarakan pada Senin malam, 24 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WITA, merupakan kesalahpahaman semata. Saat ini, situasi di Kota Tarakan tetap aman dan kondusif.

Kodam VI/Mulawarman bersama Korem 092/Mrl dan Brigif 24/BC telah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini secara profesional. Seluruh pihak, termasuk jajaran Polres Tarakan, telah berkoordinasi dan melaksanakan mediasi guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

Sejak kejadian, Danyonif 613/Rja sebagai satuan induk telah menggelar apel luar biasa dan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat. Selain itu, Dansat Brimob Polda Kaltara, Danrem 092/Mrl, Danbrig 24/BC, serta Dandim 0907/ Tarakan telah melaksanakan koordinasi intensif guna menjaga soliditas TNI-Polri di wilayah Kalimantan Utara.

Kapendam VI/Mlw, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa kejadian ini bukan merupakan peristiwa yang disengaja ataupun bersifat institusional. “Ini murni kesalahpahaman antar individu, bukan masalah antar institusi. TNI dan Polri tetap solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara, termasuk Kota Tarakan,” tegasnya.

Pangdam VI/Mlw terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaian yang baik dan menjaga suasana tetap kondusif. Langkah-langkah yang diambil juga bertujuan agar informasi yang berkembang tetap sesuai dengan fakta di lapangan.

Saat ini, seluruh personel yang terlibat dalam Bantuan Penugasan (BP) telah dikonsolidasikan dan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando serta komitmen dalam menjaga disiplin prajurit.

Kapendam VI/Mulawarman menegaskan bahwa kejadian ini tidak mempengaruhi sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Utara. Kapendam juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga suasana yang kondusif.

Pendam VI/Mlw.

Ketua DPRD Balikpapan Dorong Pasar Murah dan Program Penukaran Gas Jelang Ramadan

Penulis

Eddy Bpn

-

Februari 25, 2025

0

Penasatu.com, Balikpapan – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan pokok masyarakat cenderung meningkat signifikan. Untuk mengatasi beban ekonomi ini, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan pentingnya penyelenggaraan pasar murah guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau.

Teks: Ketua DPRD kota Balikpapan Alwi Alqadrie.

Menurut Alwi, Rabu (25/2/2025) pola konsumsi masyarakat selama Ramadan meningkat drastis dibandingkan bulan-bulan biasa, sehingga kehadiran pasar murah bisa menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli warga.

“Biasanya, pengeluaran rumah tangga meningkat hingga dua kali lipat saat Ramadan. Jika pasar murah rutin diadakan, masyarakat Kota Balikpapan pasti akan sangat terbantu,” ujar Alwi.

Selain fokus pada stabilitas harga bahan pokok, Alwi juga menginisiasi kerja sama dengan Kota Aminah dalam program penukaran gas LPG. Program ini memungkinkan warga menukar dua tabung gas melon 3 kg dengan satu tabung gas pink 5 kg tanpa biaya tambahan.

Program tersebut disambut baik oleh masyarakat, mengingat kelangkaan gas LPG 3 kg yang sering terjadi di beberapa wilayah. Alwi menilai program ini sebagai solusi konkret untuk mengatasi kesulitan warga dalam mendapatkan gas subsidi.

“Saya sangat mendukung program ini. Saat ini, gas 3 kg cukup sulit ditemukan, jadi jika ada opsi penukaran tanpa biaya tambahan, tentu ini sangat membantu,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah kota terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, untuk memastikan stok gas dan bahan pokok tetap aman serta harga tetap stabil menjelang hari raya.(*)

penasatu.com