Teks: Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina.

Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memperkuat budaya antikorupsi kembali ditegaskan lewat kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui Inspektorat Kota, Pemkot menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Diwawancarai awak media, Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai fondasi membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif di lingkungan birokrasi.

“SPI bukan sekadar survei tahunan. Ini bagian dari strategi nasional untuk menjaga ekosistem antikorupsi. Semua OPD harus memahami peran penting mereka,” ujarnya.

Saat ini, tahapan SPI 2025 memasuki fase pembaruan data responden. Silvi karib disapa menggarisbawahi bahwa validitas data menjadi krusial demi hasil survei yang kredibel.

Ia juga mengingatkan pengalaman tahun lalu, saat banyak responden enggan berpartisipasi karena salah paham.

“Beberapa responden menolak karena mengira ini survei abal-abal. Padahal ini murni program resmi dari KPK,” tegasnya.

Survei ini melibatkan tiga jenis responden yakni aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Balikpapan, masyarakat pengguna layanan publik, serta para ahli dari lembaga independen seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman.

Ketiganya dinilai memberikan sudut pandang yang saling melengkapidari kultur internal, kualitas pelayanan, hingga potensi kerawanan korupsi. Dan kota Balikpapan sendiri sudah mengikuti SPI sejak 2021. Hasilnya menunjukkan tren positif.

“Awalnya kita berada di kategori rentan. Tapi perlahan meningkat. Tahun lalu kita sudah di level ‘terjaga’,” ungkap Silvi.

Tahun ini, Pemkot bahkan memperkenalkan klasifikasi baru bernama Level ANGEL, singkatan dari Active Guardian of Integrity.

Lima OPD dinilai telah mencapai level ini, diantaranya Bappeda Litbang, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Namun tidak semua OPD bisa berbangga. Masih ada 12 OPD di kategori ‘Noble’ (waspada) dan sisanya tertinggal di posisi ‘Growing’ (rentan). Dirinya pun tidak menutup mata terhadap kelemahan yang ada.

“Masih banyak OPD yang minim sosialisasi antikorupsi. Bahkan ketika ditanya, banyak yang mengklaim tidak pernah terima gratifikasi. Tapi laporan masyarakat menunjukkan fakta berbeda,” terangnya.

Tak hanya menyasar internal, Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan mitra eksternal.

“Percuma internalnya kuat kalau pihak ketiganya justru rawan. Kita perlu membangun ekosistem integritas yang solid dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

Salah satu hal yang juga ditekankan dalam sosialisasi ini adalah perlunya penyebarluasan nilai-nilai integritas hingga ke seluruh lapisan, termasuk staf pelaksana, tenaga honorer, bahkan petugas kebersihan.

“Semua adalah bagian dari sistem. Kalau tidak diberi pemahaman, mereka bisa jadi titik lemah,” tambahnya.

Survei SPI 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. Silvi berharap partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah akan membawa Balikpapan naik kelas dalam peta integritas nasional.

“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang komitmen kolektif. Kita ingin Balikpapan dikenal sebagai kota bersih dan transparan. Bukan hasil kerja satu-dua orang, tapi kerja bersama,” pungkasnya.(*/adv)

Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) yang berlangsung di Aula kantor Pemkot Balikpapan, Kamis (12/6/2025) menjelaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah konkret.

Mulai dari pembentukan Forum Anak di Enam Kecamatan dan 34 Kelurahan, hingga penyelenggaraan rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pemkot juga membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak serta mendirikan dua Unit Layanan Perlindungan Khusus. Ini sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang komprehensif,” ujar Bagus.

Sementara itu, di bidang kesehatan kata Bagus, fasilitas persalinan semakin ramah anak, dengan 98,5 persen persalinan pada 2023 dilakukan di fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan larangan iklan rokok di jalan utama sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan sehat bagi anak.

“Keberhasilan KLA bukan soal penghargaan, dengan atau tanpa penilaian, kami tetap berkomitmen menjadikan Balikpapan kota yang aman dan membahagiakan untuk anak-anak,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Asisten Deputi Verifikator Lapangan, Muhammad Ihsan, mengapresiasi langkah Pemkot yang dinilai telah menjalankan evaluasi KLA secara mandiri dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dijalankan secara menyeluruh, sesuai regulasi nasional.

“Jika seluruh pihak bersinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar ramah anak,” ujarnya.

Ihsan menjelaskan, KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA.

Dimana di dalam peraturan tersebut, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan KLA di wilayahnya masing-masing.

Masih Ihsan, terdapat 24 indikator penilaian KLA yang terbagi dalam lima klaster substansi dan satu kelembagaan. Yang mana dalam cluster tersebut mencakup, Hak Sipil dan Kebebasan Anak, seperti kepemilikan akta kelahiran gratis dan akses informasi yang ramah anak.

Kemudian, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dengan penekanan pada peran keluarga sebagai pelindung utama anak serta penyediaan pusat pembelajaran keluarga di setiap kota/kabupaten.

Selanjutnya, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, termasuk pelayanan kesehatan ramah anak, imunisasi lengkap, dan fasilitas publik yang aman bagi anak.

Serta, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, yang memastikan seluruh anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan kegiatan positif di luar sekolah.

Dan, Perlindungan Khusus, bagi anak-anak dalam kategori rentan seperti disabilitas, korban kekerasan, atau anak dalam situasi darurat.

“Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Oleh karena itu, seluruh infrastruktur dan kebijakan harus menjamin hak-hak tersebut,” pungkasnya. (*/adv)