Teks foto, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, saat membacakan tanggapan Walikota Balikpapan atas Pandangan umum Fraksi DPRD terhadap pelaksanaan Raperda APBD 2024.
Penasatu.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dalam sidang paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Kamis (10/7/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud SE menyampaikan jawaban resmi terhadap sorotan legislatif. Hadir pula 27 anggota dewan dan rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman.
Dalam jawabannya, Bagus menuturkan bahwa emerintah kota mengapresiasi saran Fraksi Golkar soal pentingnya koordinasi lintas instansi. Ditekankan bahwa sinergi antar-OPD dan pengelola anggaran menjadi kunci efektivitas pembangunan daerah.
Terkait masukan Fraksi NasDem mengenai Penerimaan Murid Baru (SPMB), Pemkot menyatakan SPMB 2025 dilaksanakan sesuai regulasi nasional, dengan melibatkan banyak OPD dan membuka posko pengaduan di Ombudsman. Selain itu, Pemkot juga menggratiskan biaya masuk di 13 sekolah swasta.
Pemkot juga menanggapi sorotan soal rendahnya realisasi belanja sosial (65,76%), tingginya SILPA 2024 (Rp614,74 miliar), hingga masalah pelayanan air bersih. Dijelaskan, faktor-faktor teknis seperti gagal lelang, efisiensi, dan dampak El Nino menjadi penyebab utama sejumlah kendala.
Fraksi PDIP menyoroti rekomendasi BPK yang baru ditindaklanjuti 79,41%. Pemkot berjanji akan menuntaskan sisa rekomendasi pada semester II 2025. Untuk sektor pendidikan, kekurangan guru akan diatasi melalui rekrutmen Kontrak Kerja Individu (KKI).
Terkait drainase, Pemkot menegaskan pengendalian banjir DAS Ampal tetap menjadi prioritas meski terkendala besarnya biaya pembebasan lahan yang diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun.
Sementara untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, berbagai program revitalisasi, pelatihan, dan digitalisasi terus didorong.
Berbagai fraksi juga menyoroti persoalan pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), realisasi PAD, serta dampak pembangunan IKN.
Pemerintah menegaskan semua masukan akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan menuju pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak langsung pada masyarakat.(*/adv)
