Balikpapan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Balikpapan, Jumat (21/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Koordinator aksi, Tion, menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai dapat memangkas anggaran untuk sektor pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami melihat kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat. Mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis bukanlah prioritas utama. Program ini justru membebani APBN dan mengorbankan sektor-sektor yang lebih mendesak,” ujar Tion.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritik kabinet Koalisi Indonesia Maju yang dinilai terlalu gemuk dengan banyaknya penambahan posisi menteri dan staf khusus. Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran tidak sejalan dengan jumlah pejabat yang terus bertambah.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, turun langsung menemui massa aksi. Ia menyampaikan permintaan maaf karena pimpinan DPRD sedang bertugas di luar kota, tetapi menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan memastikan suara mereka didengar. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami,” kata Simon.
Ia juga mengimbau agar aksi tetap berlangsung damai dan kondusif.
Meski sudah mendapatkan tanggapan dari DPRD, aksi sempat memanas ketika mahasiswa berusaha memasuki gedung DPRD. Namun, petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi tanpa insiden yang berarti.
Mahasiswa berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.(*)
