Teks foto: Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita Latif: Kami akan memantau secara rutin. Jangan sampai ada penyimpangan, baik dari sisi kualitas maupun jadwal.
Penasatu.com, Balikpapan – Pembangunan jembatan atas air di Balikpapan Barat menjadi salah satu proyek prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam memperkuat konektivitas kawasan pesisir.
Jembatan sepanjang 100 meter yang menelan anggaran Rp21,7 miliar ini diharapkan mampu membuka akses baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Diwawancarai awak media, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita Latif, menjelaskan proyek ini merupakan kelanjutan pembangunan jembatan hingga ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telaga Mas, yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan.
Menurutnya, keberadaan jembatan akan memberi dampak signifikan terhadap kehidupan warga, terutama yang ada di perumahan atas air.
“Pekerjaan ini merupakan lanjutan pembangunan jembatan atas air sampai ke TPI. Harapannya, setelah rampung, warga pesisir semakin mudah beraktivitas, baik untuk pendidikan, transportasi, maupun kegiatan ekonomi sehari-hari,” ungkap Rita, Senin (15/9/2025).
Rita menambahkan, manfaat jembatan tidak hanya soal mempersingkat jarak tempuh, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan akses yang lebih baik, mobilitas warga menuju sekolah, pasar, maupun fasilitas kesehatan akan lebih lancar. “Akses yang cepat tentu akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat pesisir,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, Rita optimistis jembatan ini akan memperkuat kegiatan di sektor perikanan. Kawasan TPI disebut membutuhkan konektivitas yang lancar agar distribusi hasil laut lebih efisien.
“Kalau aksesnya baik, harga ikan bisa lebih kompetitif karena distribusi lebih mudah. Nelayan dan pedagang tentu akan lebih terbantu,” tambahnya.
Rita menambahkan, proyek ini dikerjakan oleh PT Azka Jaya Konstruksi dengan PT Widya Aika sebagai konsultan perencana. Pihaknya memastikan pengawasan ketat agar pekerjaan sesuai standar teknis dan selesai tepat waktu.
“Kami akan memantau secara rutin. Jangan sampai ada penyimpangan, baik dari sisi kualitas maupun jadwal. Proyek ini harus betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik,” tegas Rita.(*/adv)
