Teks foto: Juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi saat menyerahkan naskah pandangan umum Nota penjelasan Wali Nota Balikpapan pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyoroti sejumlah hal penting atas Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Balikpapan, Rabu (20/8/2025).
Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.
Menurut Puryadi, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan wujud adaptasi pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD harus dilandasi semangat sinergi, keterbukaan, dan kesamaan tujuan. DPRD bukan hanya lembaga legislasi dan pengawasan, tapi juga representasi suara rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberi manfaat optimal,” ujarnya.
Fraksi NasDem menekankan perlunya strategi inovatif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Puryadi menilai potensi ekonomi kreatif, pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah masih bisa digarap lebih maksimal. Namun, ia mengingatkan agar target pendapatan tidak dibuat terlalu ambisius tanpa kesiapan sistem dan SDM.
“Realisasi PAD semester pertama tahun ini masih di bawah 50 persen. Itu indikator lemahnya kinerja perangkat daerah. Kami minta Wali Kota melakukan evaluasi menyeluruh dan memberi punishment kepada OPD yang tidak mampu memacu kinerjanya,” tegasnya.
Selain soal pendapatan, Fraksi NasDem juga menyoroti tingginya ketergantungan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113,26 miliar.
“SiLPA bukan sumber pembiayaan ideal jangka panjang. Pemanfaatannya harus bersifat darurat dan benar-benar terarah,” kata Puryadi.
Dalam kesempatan itu, Fraksi NasDem juga menyampaikan beberapa catatan penting kepada Wali Kota, di antaranya terkait antisipasi kelangkaan beras, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, penanganan banjir, pengadaan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan, hingga pembenahan Pasar Pandan Sari yang semakin kumuh.
Fraksi NasDem juga menyinggung kondisi pelabuhan speedboat milik Pemkot di Baru Tengah yang dinilai memprihatinkan, serta pengelolaan sampah yang belum sesuai aturan.
“Perubahan APBD 2025 harus menjadi momentum memperkuat fondasi keuangan daerah, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Itu semua demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota layak huni dan masyarakatnya sejahtera,” pungkas Puryadi.(*/adv)
