PENASATU.COM, BALIKPAPAN – Keinginan agar ditiadakannya pemberlakuan penghentian kegiatan masyarakat dihari Sabtu dan Minggu bukan hanya saja datang dari Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos.
Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD lainnya, salah satunya Taufik Qul Rahman atau yang karib disapa Taufik Putra Kilat, Kamis (11/2/2021).
Kepada awak media ini, Taufik menuturkan jika sebaiknya penghentian kegiatan masyarakat dihari Sabtu dan Minggu tidak perlu dilakukan lagi.
Pasalnya, kebijakan tersebut sangat merugikan pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Balikpapan.
Disampaikan Taufik yang juga merupakan Ketua LPM Baru Ilir, Balikpapan Barat (Balbar) jika dampak kebijakan yang diambil sangat menyusahkan dan membuat pertukaran jual beli dimasyarakat berkurang.
“Jika daya beli dimasyarakat berkurang, tentu PAD Balikpapan akan ikut terdampak dan tidak akan mencapai target,” jelasnya.
Taufik meminta agar Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan covid-19 Balikpapan dapat merapatkan kembali kebijakan penghentian kegiatan Sabtu dan Minggu di masyarakat.
“Kita minta Gugus Tugas merapatkan kembali.. saya minta kebijakan Sabtu-Minggu itu ditiadakan, yang tetap kita berlakukan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti biasa, hanya saja harus lebih di perketat penerapan Protokol Kesehatannya,” terangnya.
Selain itu, Taufik juga menyoroti pemberlakuan penghentian kegiatan masyarakat yang hanya tajam bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil, sedangkan kan bagi mega proyek RDMP Pertamina yang ada di kilang milik PT Pertamina masih saja terus beroperasi.
Padahal, menurut dirinya penyumbang terbanyak kasus positif di kota Balikpapan berasal dari pekerja yang bekerja di mega proyek milik RDMP Pertamina.
“Percuma saja pedagang kecil ditutup, kemudian RDMP Pertamina masih bekerja. Padahal kita ketahui pedagang makanan yang ada disekitar proyek masih saja buka dan pekerja yang makan disana pun malah berkerumun dan berkumpul,” jelasnya.
“Ini perlu menjadi catatan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, jangan sampai ada pemikiran dimasyarakat, jika pemerintah tebang pilih dalam menjalankan instruksi gubernur dan penerapan aturan,” tegasnya.(*)
Wartawan : Riel Bagas
Editor : Penasatu.com
