Teks: Taufik Qulrahman, Sekertaris Komisi II DPRD kota Balikpapan.
Penasatu.com, Balikpapan — Keresahan masyarakat Balikpapan terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Turbo mendapat respons cepat dari Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman.
Ditemui awak media, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Taufik Putra Kilat ini mengungkapkan bahwa dirinya langsung menghubungi pihak PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta klarifikasi mengenai penyebab kelangkaan BBM non-subsidi dalam beberapa hari terakhir.
“Saya tadi sudah menghubungi pihak PT Pertamina Patra Niaga, dan mereka mengatakan bahwa stok BBM menipis. Pasokan BBM untuk Balikpapan saat ini diambil dari Samarinda. Itu penjelasan dari pihak Pertamina,” ujar Taufik.
Ia mengaku heran dengan kondisi ini. Menurutnya, di saat BBM jenis Pertamax langka, hanya Pertalite yang tersedia di SPBU. Namun pembelian Pertalite saat ini diwajibkan menggunakan barcode atau aplikasi, yang dinilai menyulitkan masyarakat karena proses pendaftaran tidak mudah.
“Dengan manajemen Pertamina sekarang, semuanya sudah tidak jelas,” kritiknya.
Taufik juga menyoroti ironi yang terjadi di Balikpapan sebagai kota pengolahan minyak, namun justru masyarakatnya yang sering menghadapi persoalan distribusi energi.
“Ini hanya terjadi di Balikpapan. Kata pihak Pertamina, pasokan diambil dari Samarinda. Itu langsung disampaikan kepada saya melalui sambungan telepon,” ungkapnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak diam menghadapi persoalan ini. Menurutnya, kelangkaan Pertamax menambah panjang daftar persoalan distribusi energi di Balikpapan, mulai dari gas elpiji 3 kg, dugaan BBM oplosan yang belum tuntas, hingga janji layanan bengkel gratis yang belum terealisasi.
“Masyarakat tidak boleh hanya diam. Ini sudah menyangkut kepentingan banyak orang,” tegasnya.
Taufik juga mempertanyakan peran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya Bagian Perekonomian dan Dinas Perdagangan (Disdag), yang dinilainya belum terlihat mengambil langkah tegas meskipun kelangkaan sudah berlangsung selama tiga hari.
“Sebenarnya ini tanggung jawab mereka untuk merespons. Kami di DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, saya langsung menghubungi Pertamina untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” pungkasnya. (*/adv)
