Foto, Bupati Kubar memberikan arahan saat rapat awal LKPD kabupaten Kubar bersama BPK RI perwakilan Kaltim.( dok, Diskominfo Kubar)
SENDAWAR, Tim Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dijadwalkan akan melakukan audit pendahuluan di kabupaten Kutai Barat (Kubar). Ada tiga aspek yang utama dalam audit oleh BPK kali ini, yaitu Pertanggungjawaban keuangan, kepatuhan terhadap perundang undangan serta kewajarannya.
Untuk itu Pemerintah Kutai Barat (Pemkab Kubar) yang dipimpin langsung Bupati Kubar FX Yapan didampingi Sekertaris Daerah dan kepala OPD menggelar rapat awal dengan BPK RI perwakilan Kaltim berkaitan pelaksanaan audit pendahuluan terhadap LKPD pemerintah kabupaten Kutai Barat yang di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (3/2/22).
Tim BPK RI perwakilan Kalimantan Timur yang akan melakukan audit pendahuluan selama lebih kurang 30 hari terdiri dari 4 orang, adapun jadwal audit bagi setiap OPD akan dijadwalkankan bersama tim pendamping yang terdiri dari inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat (BKAD) dalam melakukan audit, ada 3 asepk utama yang akan dilakukan penilaian oleh tim seperti pertanggung jawaban keuangan, kepatuhan terhadap perundang–undangan serta kewajaranya.
Bupati Kutai Barat FX.Yapan dalam sambutannya mengatakan, peran dan tujuan LKPD adalah untuk menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Beber Bupati, LKPD ini memiliki karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan yaitu relevan, handal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami serta mampu memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan manajerial.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait ingin melakukan pengelolaan serta pemanfaatan pendapatan daerah dengan lebih baik serta efisien yang kedepannya, yang dilakukan secara transparan atas pelaporan pertanggung jawabannya, beber Yapan.
Pemerintah Daerah pun telah melakukan upaya agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bersih yang didasari dengan adanya komitmen, sinergitas dari seluruh satuan kerja perangkat daerah. Bahkan dalam setiap kesempatan saya senantiasa menyampaikan agar setiap program pembangunan dirumuskan atas dasar kebutuhan publik bukan kepentingan dan saya tidak pernah melakukan intervensi, tegasnya.
Masih kata Bupati Kutai Barat, harapannya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD Kutai Barat ini nantinya kami akan memperoleh banyak masukan dan arahan terhadap penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan kearah yang lebih baik.
Sehingga hal ini akan dapat dijadikan acuan atas kinerja seluruh aparat pemerintah dan tata kelola keuangan yang lebih berkualitas. “Tentu saja doa dan harapan saya selaku Kepala Daerah adalah apa yang telah kita lakukan bersama ini dapat menghasilkan capaian berupa prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya,” pungkas Bupati Kubar dua Periode ini.(**)
sumber: Diskominfo Kubar.
