MUI Kota Balikpapan Deklarasi Tolak Lesbi, Gay, Biseksual dan LGBT.
Penasatu.com, Balikpapan — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan Tahun 2025 yang di gelar di Balroom Hotel Grand Tiga Mustika resmi telah di buka, Sabtu (9/8/2025).
Kegiatan ini menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat peran sebagai pelindung, pelayan umat, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga moral dan kondusivitas kota.
Mengusung tema “Penguatan Peran MUI sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah, dan Shadiqul Hukumah dalam Menyongsong Balikpapan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Religius dan Berdaya Saing”, Rakerda ini menjadi ajang evaluasi program kerja sekaligus pemantapan langkah ke depan.
Rakerda kali ini dihadiri langsung, Ketua MUI Provinsi Kaltim, KH Muhammad Rasyid, Ketua MUI Kota Balikpapan, Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri, Ketua PCNU Kota Balikpapan, KH Muslih Umar, Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud dalam hal ini diwakili, Kepala Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Arif Fadillah dan sejumlah pengurus MUI Balikpapan.
Sebelum membuka Rakerda terlebih dulu dilakukan deklarasi penolakan keras terhadap kelompok Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang ada di Balikpapan.
Diwawancarai awak media, Habib Mahdar karib disapa menegaskan bahwa tantangan sosial di kota ini kian kompleks. Maraknya fenomena LGBT dan prostitusi menjadi perhatian serius.
“Para tokoh masyarakat perlu turun tangan memberikan pengarahan. Orang tua harus lebih waspada, menjaga anak-anak dari pengaruh negatif yang ada di sekitar,” ujarnya mengingatkan.
Habib Mahdar menekankan, meski MUI tidak memiliki kewenangan penindakan, upaya pencegahan akan terus digencarkan melalui edukasi publik.
Program sosialisasi ke sekolah-sekolah serta pertemuan rutin di pondok pesantren menjadi salah satu langkah strategis.
“Kami adalah mitra pemerintah. Penanganan masalah ini harus dilakukan bersama-sama. Jika dibiarkan, akan sulit diatasi di masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, H Rahmad Mas’ud SE melalui sambutan yang dibacakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Balikpapan, Arif Fadillah, mengapresiasi Rakerda ini sebagai forum penting memperkuat peran MUI.
“MUI adalah penyejuk umat, pelurus arah, sekaligus pengawal moralitas bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi, peran ini semakin vital,” tutur Arif.
Ia berharap Rakerda 2025 menjadi momentum memperkokoh sinergi MUI dan pemerintah dalam membangun Balikpapan sebagai kota religius yang berdaya saing, terlebih menjelang perannya sebagai penyangga IKN.
“Kami berharap ini menjadi momentum mempererat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan MUI,” pungkasnya.(*)
