Keterangan foto, Hery Sunaryo Ketua Format kota Balikpapan,.(ist)
Oleh: Hery Sunaryo
(Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi, FORMAT)
Balikpapan, Penasatu.com – Kekosongan jabatan Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan sejak wafatnya almarhum Thohari Azis selaku wakil wali kota terpilih yang hingga saat ini belum ada penggantinya menjadi sorotan Ketua Forum Masyarakat untuk Transparansi (Format) Hery Sunaryo.
Hery yang berprofesi advokat itu menilai, jabatan Wawali masih kosong lantaran lambatnya kinerja Pansus Wawali di DPRD Kota Balikpapan.
Pansus Wawali sudah terbentuk 4 bulan baru menyelesaikan tatib. Itu pun tatib lama yang disahkan, No 1 tahun 2020, harusnya kalau tatib yang lama yang dipakai, tentu tidak perlu memakan waktu lama sampai berbulan-bulan.
Karena makin lama pansus ini bekerja makin banyak anggaran dihabiskan, Jangan sampai ada anggapan masyarakat, pansus pilwawali ini dijadikan ladang mendapatkan tambahan penghasilan seperti uang perjalanan dinas, honor uang rapat lobi-lobi dan lain-lain, apa lagi masih banyak persoalan atau tugas DPRD yang butuh energy untuk diselesaikan,
Semisal beberapa waktu lalu saat pembahasan APBD-P 2022, target PAD kita tidak tercapai lantaran ada kesalahan dalam menentukan target pendapatan, yang semula ditetapkan di APBD murni sebesar Rp 850 miliar dan tiba-tiba dalam pembahasan APBD-P bukannya naik malah turun menjadi Rp. 785 miliar. Tentu hal ini membuat masyarakat terkejut karena terjadinya penurunan PAD sampai puluhan miliar, yang harusnya naik.
Tentu bisa diduga terjadi kejahatan didalam menentukan target PAD Kota Balikpapan, anehnya ketua dan anggota DPRD kita melihat turunnya target pendapatan PAD kota Balikpapan hanya diam saja, bahkan menganggap persoalan turunnya PAD seolah hal biasa yang tidak perlu disuarakan, dan tidak perlu dipublikasikan kemasyarakat, inikan aneh, ada apa dengan ketua dan anggota DPRD kota Balikpapan ?
Persoalan lain misal, tentang pendidikan bahwa setiap tahun saat penerimaan siswa baru selalu masyarakat ribut karena khawatir anaknya tidak sekolah, persoalannya lulusan SD Ke SMP tidak berbanding lurus dengan daya tampung sekolah, karena kota Balikpapan kekurangan ruang kelas
Problem nya sangat jelas kita kekurangan ruang kelas baru, kok solusinya malah pengadaan baju seragam sekolah? nilai anggarannya pun sangat luar biasa besar Rp 22 Miliar, padahal jika kita menambah ruang kelas 50 ruangan dibagi 6 kecamatan maka tiap kecamatan 9 ruangan,
Kalau ditiap kecamatan ada 3 sekolah SMP maka satu sekolah menambah 3 ruangan saja, dengan estimasi satu ruangan sebesar Rp 200 JT maka kita hanya butuh anggaran sebesar Rp. 10 Miliar, maka tiap tahun tidak akan ada lagi ribut- ribut masalah penerimaan siswa baru
Tetapi anehnya DPRD kita malah menyetujui usulan Walikota untuk pengadaan baju seragam sekolah, inikan jelas aneh,? ga nyambung antara persoalan dan solusinya, kebutuhan yang prioritas adalah ruang kelas malah solusinya baju seragam sekolah?
Dan parahnya sampai saat ini baju seragam tersebut juga tidak teralisasi, banyak masyarakat yang menunggu karena sudah terpublikasi besar – besaran baju seragam gratis, yang anehnya DPRD kita tidak mampu menolak usulan tersebut dan hanya bisa menyetujui tanpa ada kritikan sedikit pun terhadap usulan pengadaan seragam ini, tentu ini menjadi tanda tanya dimasyarakat ada apa dengan Ketua dan anggota DPRD kita?
Banyak dugaan, DPRD kita diam karena adanya kepentingan politik dalam menentukan wakil walikota Balikpapan, sehingga banyak dugaan masyarakat bahwa bungkamnya anggota DPRD kota Balikpapan terhadap persoalan pembangunan Kota Balikpapan berkaitan erat dengan adanya sandiwara politik pemilihan Wawali kota Balikpapan.
“Kekosongan Wakil Walikota Balikpapan dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, sangat riskan karena dalam UU 10/2016 Pasal 201 menyebutkan pemilihan serentak kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November 2024,
Artinya dari perhitungan waktu yang ada saat ini sudah sangat singkat,” kata Hery, kepada awak media, lewat pesan WhatsApp (WA).
Beberapa hari ini masyarakat Balikpapan juga dikagetkan dengan Statemen partai Golkar yang mengusung Risty sebagai calon wakil walikota Balikpapan,
Jelas Ini menandakan Rachmad Mas’ud selaku ketua Golkar dan selaku Walikota lebih memilih Risty dari pada Budiono, atau nama yang lainnya,
“Dalam mekanisme pemilihan semua partai pengusung punya hak menyampaikan calon, dan sudah ramai di media hampir semua partai pengusung telah melakukan konsolidasi dan telah menyampaikan calonnya masing-masing secara terbuka di media,” katanya.
Menurutnya, dari nama-nama yang telah diusulkan oleh koalisi partai pengusung kemudian diserahkan kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dipilih dua nama bakal calon. melalui Wali Kota, setelah itu dua nama bakal calon disampaikan kepada DPRD sesuai Pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam melakukan lobi politik proses pemilihan di DPRD seharusnya tidak terlalu alot jika pansus pemilihan Wawali bekerja serius dan bergerak cepat karena proses pemilihan tersebut melalui mekanisme musyawarah dan mufakat atau mekanisme lain yang disepakati oleh partai koalisi pengusung.
“Proses tersebut bisa cepat ataupun lambat, semuanya tergantung pada kinerja Pansus pemilihan Wawali oleh DPRD Balikpapan,
Apalagi Golkar sendiri sudah mengajukan nama Risty sebagai calon wakil walikota, ini jelas menandakan bahwa Rachmad Mas’ud selaku walikota lebih memilih Risty daripada Budi atau yang lainnya
Jika partai pendukung koalisi sudah menyepakati dua orang semisal Risty dan Budiono atau nama yang lainnya maka disampaikan ke DPRD melalui Wali Kota. Kemudian diparipurnakan oleh DPRD Balikpapan yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang kemudian Gubernur mengajukan ke Kemendagri untuk ditetapkan usulan tersebut,” ujarnya.
Ia berharap semoga sandiwara politik dalam proses pemilihan Wawali kota Balikpapan bisa cepat terselesaikan, mengingat masih banyak persoalan pembangunan kota Balikpapan yang membutuhkan energy untuk diselesaikan, pungkasnya.
penulis: eds.
