Penasatu.com, Balikpapan – PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menerima kunjungan kerja lapangan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh H. Abdulloh, S.Sos selaku Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 di Kantor PT Kaltim Kariangau Terminal, Balikpapan.
Agenda kunjungan difokuskan pada monitoring lapangan infrastruktur ruas Jalan Karang Joang – Kaltim Kariangau Terminal yang merupakan akses utama kegiatan logistik di Balikpapan serta menjadi jalur penunjang konektivitas menuju Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), UPTD PUPR-PERA Kaltim, serta jajaran manajemen PT Kaltim Kariangau Terminal.
Direktur PT KKT, Enriany Muis, dalam paparannya menyampaikan profil perusahaan serta kondisi akses jalan menuju pelabuhan. Jalan poros Samarinda–KKT sepanjang ±13 km saat ini berstatus jalan nasional sejak 2022, namun mengalami kerusakan yang berdampak pada kelancaran transportasi logistik serta menimbulkan risiko bagi keselamatan pengguna jalan. PT KKT telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBPJN, namun program perbaikan jalan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2025.
Perwakilan BBPJN yang hadir menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan ruas jalan Kariangau masih terkendala proses penganggaran, meskipun desain teknis (DED) telah diajukan untuk alokasi tahun 2026. Perbaikan menyeluruh diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar dengan spesifikasi rigid pavement.
Dalam diskusi, Komisi III DPRD Kaltim menekankan bahwa jalan menuju KKT merupakan infrastruktur vital bagi kegiatan logistik dan industri di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar BBPJN segera menyampaikan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Komisi III sebagai dasar untuk memperjuangkan percepatan pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H. Abdulloh, S.Sos, menegaskan bahwa jalan Kariangau harus menjadi salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2026. Selain itu, opsi koordinasi lintas lembaga juga diusulkan, baik melalui dukungan anggaran pusat maupun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
PT Kaltim Kariangau Terminal menyambut baik kunjungan lapangan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan badan usaha dalam mendorong keberlanjutan infrastruktur yang mendukung konektivitas pelabuhan dan pengembangan wilayah.(*)
