Teks foto: Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Masud.
Penasatu.com, Samarinda – Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada pembahasan awal RAPBD 2026 tercatat turun drastis 66,39 persen, menyebabkan postur anggaran harus dikoreksi dari sebelumnya Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun. Kendati demikian, DPRD Kaltim memastikan tiga sektor utama—pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar—tidak akan terkena pemangkasan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut penurunan tajam pendapatan transfer menjadi tantangan besar dalam penyusunan fiskal 2026. Ia menegaskan perlunya kehati-hatian DPRD dan Pemprov dalam merumuskan ulang anggaran agar tetap seimbang.
“Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna ke-44, Sabtu (29/11/2025).
Hasanuddin menekankan bahwa pemangkasan anggaran tetap harus dilakukan secara selektif tanpa mengganggu layanan publik. Karena itu, Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kaltim kini menghitung ulang proporsi belanja agar revisi berjalan efisien dan berdampak.
“Revisi anggaran bukan hanya memotong, tetapi memastikan setiap rupiah memiliki dampak jelas. Program yang tidak mendesak harus ditunda,” tegasnya.
Ia juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kompensasi turunnya pendapatan transfer. Menurutnya, masih terdapat potensi dari pajak daerah, retribusi, dan sektor ekonomi baru yang bisa digarap tanpa membebani pelaku usaha.
Di sisi lain, Hasanuddin mengingatkan pentingnya transparansi selama proses koreksi anggaran, agar masyarakat mengetahui arah kebijakan fiskal daerah di tengah tekanan pendapatan.
“Fiskal kita memang sedang menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Itu prinsip kami,” pungkasnya.(*/natmed.id)
