Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan bersama sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dinas terkait di Lingkup Pemerintah Kota ( Pemkot) Balikpapan menggelar sosialisasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pandan Sari, Kecamatan Balikpapan Barat. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta memberikan ruang legal bagi PKL di Kawsan pasar pandan sari agar tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi ruang publik.
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Balikpapan, Yosef Gunawan, menekankan bahwa kegiatan ini bukan semata penertiban saja, melainkan juga wadah dialog antara pemerintah dan pedagang. “Kami berada disini berdiskusi dan berupaya serta berkeinginan agar pedagang masuk ke dalam pasar guna berjualan secara resmi tanpa biaya sewa,” ujarnya.
Pihak UPT Pasar Pandan Sari menyampaikan bahwa meskipun lantai 1 telah penuh oleh sekitar 400 pedagang, masih tersedia 281 petak llagi yang berada di lantai 2 dan 300 petak di lantai 3 yang dapat diakses dengan syarat mudah, yakni membawa identitas Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kota Balikpapan.
Semwntara didapati dari pengakuan sejumlah PKL, diketahui mereka hanya membayar iuran kebersihan dan sebagian tidak mengetahui status lahan yang mereka gunakan. Perwakilan Dinas Perhubungan menambahkan bahwa keberadaan PKL di luar pasar turut menyebabkan kemacetan akibat parkir sembarangan.
Beberapa pedagang menyatakan kesediaannya untuk pindah ke dalam pasar dengan catatan proses penataan dilakukan secara adil dan transparan. Keluhan terkait adanya oknum yang mengklaim kepemilikan petak kosong juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Dari kegiatan tersebut diperoleh kesepakatan dan Sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama bahwa penataan PKL akan berjalan dengan pendekatan persuasif dan partisipatif agar seluruh pihak dapat menerima solusi yang adil dan berkelanjutan.(*/adv)
