Teks foto: Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvi Rahmadina.
Penasatu.com, Balikpapan — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Melalui ajang Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2025, pemkot memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang dinilai unggul dalam penerapan pengawasan internal.
Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (7/8/2025), turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran Inspektorat Daerah. Tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga sejak penghargaan tersebut pertama kali diperkenalkan.
Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvi Rahmadina dalam sambutannya menjelaskan bahwa terdapat penyegaran dalam sistem penilaian tahun ini. Salah satunya adalah peniadaan indikator hasil pemeriksaan sebagai dasar penilaian, yang sebelumnya menjadi komponen utama.
“Perubahan ini kami lakukan untuk menjunjung asas keadilan, karena tidak semua OPD mendapat pengawasan menyeluruh setiap tahunnya,” ujar Silvi dalam sambutannya.
Menurutnya, fokus penilaian tahun ini dialihkan ke aspek profesionalisme dan akuntabilitas internal. Komposisi indikator terdiri dari nilai akuntabilitas kinerja internal sebesar 35 persen, manajemen risiko dan pengendalian internal 30 persen, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 25 persen, serta profesionalisme jasmani aparatur sebesar 10 persen.
Penilaian juga dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan besaran anggaran yang dikelola OPD. Untuk kategori anggaran di atas Rp100 miliar, nominasi diberikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah.
Sedangkan untuk kategori anggaran Rp30–100 miliar, masuk dalam nominasi antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3), Kecamatan Balikpapan Utara, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Kategori ketiga, dengan anggaran di bawah Rp30 miliar, meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Pengembangan dan Pengelolaan SDM (BPPSDM).
Silvi juga menyampaikan bahwa sejumlah OPD menunjukkan kinerja pengawasan yang konsisten berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPPD.
Tak hanya institusi, penghargaan khusus juga diberikan kepada individu. Tahun ini, auditor Herawati dinobatkan sebagai auditor terbaik 2025.
“Penghargaan ini tidak hanya sekadar bentuk apresiasi, tapi juga dorongan agar budaya pengawasan tumbuh kuat dalam setiap lini pemerintahan,” kata Silvi menegaskan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang membuka acara tersebut dalam sesi Rapat Koordinasi Pengawasan, menekankan pentingnya pengawasan sebagai benteng terakhir dari integritas pemerintahan.
“Pengawasan bukan hanya tugas Inspektorat, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unit kerja. Kita semua adalah bagian dari sistem pengendalian yang saling terhubung,” ucap Bagus.
Ia mengingatkan bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan terbagi menjadi tiga lini pertahanan. Lini pertama dan kedua berada di tangan langsung kepala OPD, sedangkan Inspektorat berfungsi sebagai lini ketiga, atau pengawasan terakhir.
Tak hanya itu, Bagus juga mengajak seluruh pimpinan OPD untuk menanamkan budaya sadar risiko di setiap unit kerja. Menurutnya, kepemimpinan risiko sangat penting untuk mencapai target strategis.
“Setiap kepala OPD harus memiliki kemampuan menyusun kerangka kerja manajemen risiko yang tepat, dan memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif,” tegasnya.(*/adv)
