Balikpapan, Penasatu.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Regency, Balikpapan Selatan beberapa waktu lalu.
Proyek pembangunan sekolah terpadu tersebut dikerjakan oleh PT Sarjis menggunakan anggaran APBD Balikpapan.
Saat ditemui awak media, Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan dari Partai NasDem, Parlindungan Sihotang mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke sekolah terpadu di Regency ini untuk memastikan progres pekerjaannya, apakah sesuai dengan laporan yang diberikan.
“Setelah kami sidak ternyata apa yang disampaikan tidak sesuai, antara laporan data dengan fakta di lapangan,” ucap Perlindungan saat ditemui di depan ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (22/8/2023).
Parlindungan mengaku kecewa dengan proyek pembangunan tersebut, karena bagaimana pun komisi IV bertanggung jawab untuk tercapainya progres pekerjaan, agar tahun depan sekolah ini bisa difungsikan.
Mengingat sudah ada beberapa kelas yang dititipkan di sekolah lain, jika tahun depan sekolah ini tidak selesai pasti akan bermasalah.
“Harapan kami dinas pendidikan selaku penanggung jawab anggaran bisa memanggil kontraktor dan konsultan,” aku anggota DPRD kota Balikpapan Dapil Balikpapan Selatan ini.
Lanjutnya, kalaupun mungkin diberikan surat peringatan kedua harusnya diberikan, karena anggaran yang digunakan ini melalui APBD Balikpapan bukan dari investor.
Sementara dari progresnya mereka sudah melakukan penagihan DP 15 persen, ditambah pengajuan 37 persen dan 5 persen refensi sehingga totalnya 42 persen mereka sudah menagih.
“Sedangkan progres dilapangan masih dibawah 40 persen, nah ini sudah kami sampaikan dilapangan agar progres mereka bulan Desember sesuai,” imbuhnya.
Ditanya apakah mereka mencapai target, ia mengaku was-was dengan kondisi di lapangan. Kecuali mereka memiliki teknologi lain, karena mungkin saja kontraktor dan konsultan mengebut pekerjaan di saat waktu tertentu.
Kalau secara teknis pekerjaan dilapangan, pihaknya juga ketemu dengan para pekerja dan mengeluh jika sudah hampir 1 bulan gaji tidak dibayar.
“Nah itu juga yang menjadi keprihatinan kami, karena pekerja berpengaruh besar terhadap progres di lapangan. Kalau hak mereka tidak dibayar, bagaimana mereka mau bekerja dengan maksimal,” tegasnya.
Komisi IV DPRD menyarankan Dinas Pendidikan agar memanggil kontraktor dan konsultan, meski sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan. Ia minta supaya progres reportnya tidak menunggu di Desember, tetapi bulan ini mereka harus dipanggil lagi.
“Hal itu untuk ceklist progres-progres apa yang masih belum terselesaikan. Jika masih, harusnya ada surat peringatan, jangan ada pembiaran,” tuturnya. (*)
