Teks: Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina.
Penasatu.com, Balikpapan – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk memperkuat budaya antikorupsi kembali ditegaskan lewat kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Melalui Inspektorat Kota, Pemkot menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Balikpapan, Kamis (12/6/2025).
Diwawancarai awak media, Kepala Inspektorat Balikpapan, Silvia Rahmadina, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai fondasi membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif di lingkungan birokrasi.
“SPI bukan sekadar survei tahunan. Ini bagian dari strategi nasional untuk menjaga ekosistem antikorupsi. Semua OPD harus memahami peran penting mereka,” ujarnya.
Saat ini, tahapan SPI 2025 memasuki fase pembaruan data responden. Silvi karib disapa menggarisbawahi bahwa validitas data menjadi krusial demi hasil survei yang kredibel.
Ia juga mengingatkan pengalaman tahun lalu, saat banyak responden enggan berpartisipasi karena salah paham.
“Beberapa responden menolak karena mengira ini survei abal-abal. Padahal ini murni program resmi dari KPK,” tegasnya.
Survei ini melibatkan tiga jenis responden yakni aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Balikpapan, masyarakat pengguna layanan publik, serta para ahli dari lembaga independen seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman.
Ketiganya dinilai memberikan sudut pandang yang saling melengkapidari kultur internal, kualitas pelayanan, hingga potensi kerawanan korupsi. Dan kota Balikpapan sendiri sudah mengikuti SPI sejak 2021. Hasilnya menunjukkan tren positif.
“Awalnya kita berada di kategori rentan. Tapi perlahan meningkat. Tahun lalu kita sudah di level ‘terjaga’,” ungkap Silvi.
Tahun ini, Pemkot bahkan memperkenalkan klasifikasi baru bernama Level ANGEL, singkatan dari Active Guardian of Integrity.
Lima OPD dinilai telah mencapai level ini, diantaranya Bappeda Litbang, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Namun tidak semua OPD bisa berbangga. Masih ada 12 OPD di kategori ‘Noble’ (waspada) dan sisanya tertinggal di posisi ‘Growing’ (rentan). Dirinya pun tidak menutup mata terhadap kelemahan yang ada.
“Masih banyak OPD yang minim sosialisasi antikorupsi. Bahkan ketika ditanya, banyak yang mengklaim tidak pernah terima gratifikasi. Tapi laporan masyarakat menunjukkan fakta berbeda,” terangnya.
Tak hanya menyasar internal, Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan mitra eksternal.
“Percuma internalnya kuat kalau pihak ketiganya justru rawan. Kita perlu membangun ekosistem integritas yang solid dari hulu ke hilir,” imbuhnya.
Salah satu hal yang juga ditekankan dalam sosialisasi ini adalah perlunya penyebarluasan nilai-nilai integritas hingga ke seluruh lapisan, termasuk staf pelaksana, tenaga honorer, bahkan petugas kebersihan.
“Semua adalah bagian dari sistem. Kalau tidak diberi pemahaman, mereka bisa jadi titik lemah,” tambahnya.
Survei SPI 2025 dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. Silvi berharap partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah akan membawa Balikpapan naik kelas dalam peta integritas nasional.
“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang komitmen kolektif. Kita ingin Balikpapan dikenal sebagai kota bersih dan transparan. Bukan hasil kerja satu-dua orang, tapi kerja bersama,” pungkasnya.(*/adv)
