Teks: Fauzi Adi Firmansyah, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Penasatu.com, Balikpapan – Maraknya pertumbuhan warung sembako tradisional di wilayah Balikpapan mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Selain perizinan, dukungan bagi usaha kecil dan pengawasan pajak menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pasar tradisional dan modern.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan bahwa aspek legalitas harus menjadi prioritas bagi pelaku usaha. Ia menegaskan, selama warung sembako dan ritel modern beroperasi sesuai izin, keberadaannya tidak menjadi masalah.
“Selama mereka memiliki izin resmi dan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak ada yang perlu dipersoalkan,” ujar Adi, Kamis (30/1/2025).
Menurutnya, kota ini memiliki dua jenis pusat perbelanjaan, yakni pasar modern yang tempatnya lebih baik dan tertata rapi, serta pasar tradisional seperti warung sembako dan toko kelontong.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, pihaknya berencana melakukan inspeksi lapangan guna mengecek kelengkapan izin usaha para pedagang.
Ia juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk lebih aktif dalam mendukung keberlangsungan warung kelontong, termasuk dengan memberikan akses modal usaha.
Beberapa daerah, kata Adi, telah mendapatkan bantuan kredit tanpa agunan bagi pelaku usaha kecil, dan pihaknya ingin memastikan program ini bisa diperluas.
“Kami ingin sektor UMKM mendapatkan akses modal yang lebih mudah, termasuk kredit tanpa agunan,” katanya.
Selain itu, Adi juga mengakui bahwa pengawasan terhadap kontribusi pasar tradisional dan modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) untuk memastikan optimalisasi pajak dari sektor ini.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kebersihan di pasar tradisional agar bisa lebih kompetitif dibandingkan ritel modern.
“Selagi mereka bisa memenuhi standar kebersihan yang baik, daya saing mereka akan meningkat. Namun, ini butuh kesadaran dari para pedagang dan dukungan dari pemerintah,” tutupnya.(*)
