Balikpapan, Penasatu com – Proyek multiyears Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Balikpapan bernilai 136 Miliar yang digadang gadang merupakan proyek andalan dari Walikota Balikpapan H.Rahmad Mas’ud dalam mengatasi permasalahan Banjir di kota Beriman (Bersih Indah Aman dan Nyaman) sebutan kota Balikpapan, khususnya di kawasan sepanjang Jalan MT Haryono menjadi amburadul, penuh debu dan timbulkan bau anyir yang disebabkan pelaksana proyek (pemenang tender) yakni PT Fahreza Duta Perkasa (FDP) tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.
Hanya menyisakan beberapa bulan dalam menutup tahun 2023 proyek Multiyears yang bernilai Ratusan Miliar dari APBD kota Balikpapan tersebut tak kunjung selesai, khususnya yang dikerjakan pada sepanjang simpang Beler sampai Pelita Motor Jaya. Bahkan justru semakin semrawut dan menyengsarakan warga masyarakat yang melintas serta warga dan para pemilik usaha terdampak yang berada di sepanjang kawasan tersebut.
Pasalnya, apa yang dijanjikan pihak kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang dikeluhkan warga terdampak tak semuanya berjalan sesuai rencana, apalagi mengingat beberapa pekerjaan yang dijanjikan selalu saja meleset.
Sampai saat ini, hanya “Liur Basi” atau bisa diartikan “omong kosong” yang disampaikan pihak FDP pada saat beberapa kali pertemuan. Dimana pembahasan masih tentang alasan alasan dan janji janji bahwa proyek akan dikerjakan secepatnya.
Misal saat pertemuan dengan warga beberapa waktu lalu, apa yang menjadi keluhan warga masyarakat terdampak hanya dijawab akan di kerjakan secepatnya, namun ucapan itu tak pernah terbukti sesuai yang dijanjikan.
Keluhan yang datang dari warga dan para pemilik usaha dikawasan cluster MT Haryono ini hanya dijawab dengan “ya akan kita kerjakan secepatnya” namun tidak ada realisasi nyata dari ucapan tersebut.
Juga janji saat pertemuan di Rumah Makan Wong Solo beberapa waktu lalu, dimana pihak FDP langsung melalui Cahyadi memastikan dalam dua minggu akan menyelesaikan beberapa ruas jembatan yang dikeruk untuk segera dikerjakan sehingga bisa dipergunakan para pengusaha dalam menyambut pelanggannya, namun sampai waktu yang sudah disepakti ternyata semua hanya omong kosong.
Salah satu permasalahan kecil saja, yaitu masalah lubang pembuangan (Tali Air) yang seharusnya dibuat agar air kotor (limbah ) yang dihasilkan warga masyarakat bisa tersalurkan kedalam parit yang nantinnya akan ditutup tersebut ternyata juga tak ada realisasinya.
Apa yang diminta warga sampai saat ini tak pernah dikerjakan. Apa jadinya nanti bila tidak ada tali airnya, mau dikemanakan air kotor yang dihasilkan warga dari pengelola ruko ataupun yang berdomisili di sepanjang jalan tersebut.
Atas tidak selesainya janji ini, warga pada Senin (12/9) kemarin kembali meminta pihak FDP dan Dinas PU kota Balikpapan datang lagi untuk menjelaskan apa yang sudah dijanjikan dua minggu yang lalu. Tapi justru malah FDP melalui Cahyadi kembali berjanji akan menyelesaikan dalam satu minggu kedepan. Dan Kepala Dinas PU yang ditunggu akan datang menemui warga sampai acara selasai tak muncul. Hanya diwakilkan staf saja.
Dan anehnya lagi, belum selesai persoalan yang ada, pihak FDP saat ini malah memindahkan alat alatnya ketempat lain. Dimana para pekerjanya diarahkan untuk menggali parit dan menebang pohon yang ada di depan Telkom. Alasanya untuk mempercepat pekerjaan.
Hal ini membuat pihak konsultan agak kecewa, Siti Fatimah selaku tenaga ahli dari MK Yaoda Karya yang merupakan konsultan proyek DAS Ampal pun merasa kecewa dengan tingkah polah kontraktor proyek ini. Pasalnya kata dia, pelaksana proyek ini tak bisa mau mendengarkan saran dari konsultan.
Minta RDP ke Dewan
Banyak hal yang sudah dilakukan warga masyarakat terdampak, tapi semua seperti menemui jalan buntu. Misal surat warga untuk meminta kepada DPRD agar memediasi warga dan para pemilik usaha terdampak dengan Kontraktor melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dikirimkan langsung koordinator cluster MT Haryono ,Alfian pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 11.45 dan diterima staf di lantai 2 Gedung DPRD Balikpapan bernama Gladys. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan.
Bahkan, warga juga terus berkoordinasi langsung dengan pihak terkait dalam hal ini DPU kota Balikpapan, namun sampai saat ini belum ada dampak segnifikan. Karena dari beberapa kali dilakukan pertemuan antara warga dan pihak FDP belakangan ini dari DPU kota Balikpapan tidak pernah dihadiri langsung Kadis PU namun hanya mengirimkan utusan atau staf sehingga dianggap tidak bisa mengambil keputusan.(eds)
