Teks: Ketua KPK bersama Kapolri dihadapan awak media.
Jakarta, Penasatu.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri, Selasa (7/1/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Mabes Polri ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memberantas korupsi yang melibatkan pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Kami berharap sinergi ini dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi di semua lini. Salah satu fokusnya adalah memperkuat peran Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan,” ujar Setyo.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan IPK sebagai indikator persepsi nasional dan internasional terhadap integritas sistem Indonesia.
“IPK bukan hanya tanggung jawab KPK, melainkan tugas bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut,” tambahnya.
Komitmen Polri dalam Pemberantasan Korupsi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama ini, menepis kekhawatiran akan tumpang tindih tugas antara KPK dan Kortas Tipikor Polri.
“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat kolaborasi antara Polri dan KPK. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kapolri.
Ia juga menyampaikan rencana pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan Polri guna memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab.
“Dengan MoU yang diperbarui, kita dapat memastikan kerja sama di lapangan lebih efektif dan terarah,” tegasnya.
Langkah Awal Menuju Kolaborasi Lebih Erat
Audiensi ini menjadi titik awal dari rencana besar yang melibatkan pertemuan formal dan informal untuk memperkuat koordinasi. Kapolri percaya bahwa dengan kepemimpinan baru di KPK, sinergi kedua institusi akan memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
“Sinergi ini bukan hanya kolaborasi antar lembaga, tetapi juga jawaban atas harapan rakyat untuk sistem hukum yang lebih transparan dan efektif,” tutupnya.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang menekankan pentingnya penguatan pencegahan dan penindakan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(*/humas)
