Teks: Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh,S.Sos.ME bersama Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin.MT
Balikpapan, Penasatu.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk membahas berbagai proyek infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kota ini, Senin (6/1/2024).
Rapat yang berlangsung di Balai Kota Balikpapan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, S.Sos., M.E., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, serta pejabat terkait dari Pemkot Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan perwakilan BPKAD.
Proyek Strategis yang Dibahas
Beberapa proyek infrastruktur utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain:
- Pembangunan Costal Road
- Proyek ini bertujuan mengatasi kemacetan lalu lintas, terutama di jalur penghubung pelabuhan dan tol Manggar.
- Diharapkan menjadi solusi efektif untuk mendukung pergerakan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Fly Over Muara Rapak
Dirancang untuk mengurai kemacetan di salah satu simpul lalu lintas terpadat di Balikpapan.
- Jembatan Sumber Kariangau
Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung transportasi logistik.
- Pelebaran Jalan Sepinggan–Manggar
Bagian dari program pelebaran jalur strategis untuk memperlancar akses ke Balikpapan Timur dan wilayah sekitar.
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Untuk meningkatkan layanan air bersih bagi warga Balikpapan.
- Pengalihan Lahan Puskib
Pembahasan mengenai rencana pengalihan aset dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota untuk mendukung pembangunan.
Komitmen dan Tantangan
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek infrastruktur strategis di Balikpapan berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proyek seperti costal road sangat penting untuk mengatasi kemacetan dan mendukung peran Balikpapan sebagai penyangga IKN,” ujar Abdulloh.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan seperti pembebasan lahan dan kajian teknis harus diselesaikan terlebih dahulu.
Pelaksanaan Secara Bertahap
Proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan teknis. Beberapa program, seperti pelebaran jalan Sepinggan–Manggar, sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, namun pelaksanaannya diperkirakan rampung pada 2026.
Abdulloh menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk mengatasi kendala teknis serta memastikan proyek selesai tepat waktu.
“Semua pihak harus bekerja sama agar proses pembebasan lahan, kajian teknis, dan pembangunan berjalan lancar. Kami optimistis hasilnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Pentingnya Balikpapan sebagai Kota Strategis
Sebagai kota penyangga IKN Nusantara, Balikpapan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pembangunan regional. Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas demi meningkatkan daya tarik investasi dan kualitas hidup warga.
“Kami akan terus mengawal setiap tahap pembangunan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya,” tutup Abdulloh.
RDP ini menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis di Balikpapan berjalan sesuai rencana. Dengan dukungan semua pihak, kota ini diharapkan semakin siap menghadapi perannya sebagai pintu gerbang IKN Nusantara. (*)
