Teks: Anggota Komisi II DPRD Balikpapan,Fadilah.
Balikpapan, 12 Februari 2025 – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga, LSM Lidik Pro, Dinas Perdagangan, dan Bagian Perekonomian Kota Balikpapan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.
Fadilah, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, menyoroti kenaikan harga gas elpiji 3 kg yang mencapai Rp50.000 lebih di beberapa wilayah. Ia mendesak PT Pertamina Patra Niaga agar melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan dan pengecer.
“Seharusnya Pertamina turun ke lapangan bersama masyarakat untuk mengidentifikasi pangkalan atau pengecer yang menjual elpiji 3 kg dengan harga tinggi,” tegas Fadilah.
Fadilah juga mempertanyakan efektivitas sanksi yang dijanjikan PT Pertamina Patra Niaga terhadap pangkalan nakal. Ia mengklaim bahwa tidak ada pangkalan yang ditutup meski ditemukan pelanggaran.
“Katanya izinnya akan ditutup, tapi sampai sekarang tidak ada yang ditutup. Ini terkesan ada pembiaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fadilah menduga adanya praktik pengurangan distribusi elpiji oleh pangkalan, di mana sebagian disalurkan ke pengecer untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi.
“Distribusi harus diawasi lebih ketat. Jangan sampai hanya setengah yang disalurkan ke masyarakat, sementara sisanya dijual ke pengecer,” tutupnya.
Komisi II DPRD Balikpapan meminta PT Pertamina Patra Niaga segera memperbaiki pengawasan distribusi agar harga elpiji 3 kg tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak membebani masyarakat.
