Teks: Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, H. Danang Eko Susanto
Penasatu.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Senin (16/6/2025), di ruang Komisi I DPRD Balikpapan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, H. Danang Eko Susanto, didampingi Wakil Ketua Simon Sulean serta sejumlah anggota Komisi I lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti lemahnya koneksi internet di lingkungan pemerintahan yang dinilai berdampak pada kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi I menekankan pentingnya infrastruktur jaringan yang andal untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.
“Internet ini sangat vital agar OPD bisa bekerja maksimal. Jangan sampai lagi ada keluhan soal jaringan lambat,” ujar Danang.
Diskominfo Balikpapan melalui Kepala Dinasnya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya meningkatkan kapasitas bandwidth jaringan. Untuk mendukung upaya tersebut, Diskominfo juga berharap adanya tambahan anggaran dari DPRD.
Namun demikian, Danang menyebut pihaknya masih menimbang usulan tersebut dengan melihat kondisi penyerapan anggaran yang belum optimal.
“Kalau kita tambah anggaran di perubahan nanti tapi tidak terserap, bisa jadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” jelasnya.
Danang juga menyoroti pentingnya peningkatan jaringan internet di sektor pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), karena banyak program pendidikan yang bergantung pada kelancaran akses digital.
Sementara dalam sesi RDP bersama BKPSDM, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). BKPSDM melaporkan bahwa proses rekrutmen tahap pertama tahun ini telah selesai dan tahap kedua akan segera dimulai dengan kuota lebih dari 630 formasi.
Komisi I mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja, terutama menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kecamatan dan kelurahan yang menunjukkan masih adanya kekurangan SDM, khususnya di tingkat kelurahan.
“Kami minta dibuatkan aturan, bahkan Perda, agar pelayanan di kelurahan bisa lebih maksimal. Karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik,” tegas Danang.
RDP ini menjadi bagian dari upaya Komisi I dalam mengawal pelayanan publik yang efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan. (*/adv)
