Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat menerima aspirasi Masyarakat PPU dan menjelaskan upaya Pemkab PPU perihal kelangkaan Gas LPG di Masyarakat.(ist)
Penajam, Penasatu.com – Kelangkaan LPG, khususnya untuk ukuran 3 Kg di kawasan Penajam Paser Utara menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) khususnya Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun.
Ini disampaikan Pj Bupati PPU saat puluhan masyarakat datang ke dan berkumpul di Halaman Kantor Bupati PPU dalam mengutarakan aspirasi kegelisahan warga PPU akibat kelangkaan Gas LPG di tengah masyarakat, Kamis 11 Januari 2024. Kemarin.
Dimana Makmur Marbun menyampaikan terkait persoalan kelangkaan gas bersubsidi di Kabupaten PPU, bahwa dirinya tidak tinggal diam.
Bahkan diketahui dalam beberapa hari terakhir telah, Pj Bupati telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah agen dan pangkalan LPG untuk melihat langsung ketersediaan LPG, serta memastikan tidak adanya penimbunan dan harga tetap stabil sampai kepada masyarakat.
Dan selanjutnya, Makmur juga telah memanggil Pertamina, dan dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan dan para pimpinan agen penyalur LPG yang berada di PPU.
Saya saat itu meminta agar kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan. Kami dari pemda bahkan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu,” ujar Makmur.
Makmur Marbun juga mengungkapkan, kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Benuo Taka lantaran diduga sebagian pasokan gas LPG 3 kg PPU dijual ke Kabupaten Paser.
Ini dikarenakan harga gas LPG di Kabupaten Paser lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg yang ditetapkan Pemkab PPU.
“Gas LPG 3 kg banyak yang lari ke Paser karena harganya lebih mahal. Saya berjanji, masalah ini akan saya benahi,” tegasnya.
Disampaikan Makmur Marbun, Makmur bahwa pemerintah daerah akan mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pemakaian gas LPG 3 kg terus mengalami peningkatan. Namun, tidak ada penambahan kuota gas LPG 3 kg.
“Sekarang PPU tidak boleh lagi disamakan dengan kondisi dulu, setelah adanya pembangunan IKN maka kuotanya harus ditambah,” tandasnya.
Sementara, Ibrahim Koordinator lapangan (Korlap) aksi ini mengatakan bahwa, keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas LPG. Dia menjelaskan, selama ini tabung gas 3 kg sangat sulit ditemui masyarakat PPU.
“Kasihan Masyarakat mencari sejak pagi sampai malam tapi tak bisa menemukan Gas LPG.” Apabila ada ,harga pun sangat tinggi, yaitu bisa 35 ribu sampai 50 ribu rupiah. Padahal ya biasanya cuma 25 ribu rupiah,” ungkapnya.
Dirinya menyampaikan kekecewaannya bahwa pemerintah daerah hanya melakukan sidak, tetapi tidak ada solusi nyata di lapangan.
”Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. LPG langka itu seolah ada pembiaran, saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak,” tuturnya kecewa.
Harga gas LPG yang dinaikkan oleh pengecer itu, kata Ibrahim karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
“Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi,” ungkapnya.(*)
Sumber: diskominfo.penajamkab.go.id
