PENASATU.com, TENGGARONG -Sebagai sarana untuk koordinasi dan arahan dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kutai Kartanegara tahun 2019, agar dapat berjalan dengan baik, Kantor Pertanahan Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA, di hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Senin (29/4).
Kepala Kantor Pertanahan Kukar Farid Hidayat dalam laporannya mengatakan, rakor diikuti 70 peserta terdiri dari, Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional wilayah Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, Pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kukar, konsultan GTRA dan serta undangan lainnya. “Diharapkan Rakor ini dapat terwudnya koordinasi dan sinergitas tim GTRA Kukar,” ujarnya.
Dikatakannya, rakor sebagai upaya mencapai tujuan reformasi agraria, diantaranya mengurangi ketimpangan dan penguasaan pemilik tanah, menciptakan sumber kemakmuran masyarakat, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan. kemudian, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja.
Sementara Sekretaris Daerah Kukar H Sunggono saat membuka Rakor itu menyampaikan, bahwa Pemkab Kukar berupaya melakukan proses pembangunan dengan memperkuat kapasitas masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih berkeadilan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut menurutnya, Pemkab Kukar telah menetapkan kebijakan umum pembangunan tahun 2016-2021 adalah penguatan sektor terbarukan sebagai penopang perekonomian Kukar pada masa yang akan datang, dalam hal ini pertanian dan pariwisata. Dengan strategi pembangunannya adalah penguatan pembangunan ekonomi sektoral dan potensi kewilayahan secara terintegrasi. Dalam artian pembangunan saat ini harus memenuhi prinsip keterpaduan pembangunan sektor unggulan dan lokasi potesial, sehingga akan terbangun suatu skema pembangunan yang terintegrasi dalam perspektif hulu-hilir yang saling terkait di Kukar.
“Berdasarkan atas uraian tersebut, maka bersama ini saya berpesan agar reforma agraria di Kukar harus dijalankan secara sinergi dengan arah kebijakan pembangunan Kukar, mengingat pembangunan pertanian dan pariwisata perlu dukungan legalitas lahan yang teradministrasi dengan baik, agar komitmen penguatan sektor terbarukan ini benar-benar dapat berjalan dengan lancar tanpa terjadi konflik sosial, yang berakibat pada terhambatnya pencapaian pembangunan di Kukar,” ujarnya, saat membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah.
Masih kata Sunggono , rapat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya dalam bekerja berpegang pada data yang valid dan aktual. Kemudian, memperkuat akses dan pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan dan ketepatan dalam penyediaan data analisis sebagai bahan perumusan rekomendasi yang bertanggung jawab. Selanjutya, menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada seluruh stakeholders, khususnya kepada aparat desa dan kelurahan, masyarakat dan dunia usaha.
“Serta jaga integritas dan komitmen yang kuat untuk bekerja dan membangun Kutai Kartanegara yang lebih baik,” pesannya.*
Sumber : Humas Kukar
Oleh : medsi09
Editor : pena1
