Teks: Reses yang digelar oleh Anggota DPRD Balikpapan Dapil Utara, Halili Adinegara,
Penasatu.com, Balikpapan — Persoalan banjir di kawasan Wonorejo, Kelurahan Gunung Samarinda, masih jadi keluhan utama warga. Hal ini terungkap dalam reses yang digelar oleh Anggota DPRD Balikpapan Dapil Utara, Halili Adinegara, di kediamannya, Selasa (22/4/2025) sore.
Sekitar 200 warga RT 51 dan sekitarnya hadir, menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Meskipun pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan, dan kebersihan di wilayah tersebut terbilang sudah memadai, problem klasik banjir belum juga menemukan titik terang.
Halili mengakui, sejak awal menjabat ia memang memberi perhatian khusus pada masalah banjir, terutama di tiga RT yang cukup rawan: RT 34, RT 51, dan RT 56. Ketiga wilayah ini berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh tujuh RT lain yang air limbahnya bermuara ke sana.
“Wilayah ini dari dulu rawan banjir, sejak tahun 2000. Dulu hanya genangi jalan besar, sekarang sudah masuk sampai lingkungan rumah warga,” ucap Halili di depan warga.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, Halili bahkan menghadirkan langsung Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto, ke acara reses. Salah satu hambatan yang dihadapi, menurut Halili, adalah lahan milik pribadi yang belum bisa digunakan sebagai jalur drainase.
“Masalahnya lahan itu masih milik pribadi, kami enggak bisa paksakan. Kami harap pemilik bisa terbuka hatinya, karena ini demi kepentingan banyak orang. Kalau bisa dibuka, insyaallah RT 34, 51, dan 56 bisa bebas banjir,” jelas politisi PKB ini.
Salah satu opsi yang tengah disiapkan pemerintah adalah pembuatan sodetan saluran air alternatif yang akan melintasi RT 35 dan RT 34, dengan panjang sekitar 300 sampai 400 meter, menuju saluran pembuangan utama di Sungai Ampal.
“Kalau warga RT 35 setuju, sodetan bisa segera dikerjakan. Mulainya dari Pos Kamling RT 51, dan biayanya enggak terlalu besar, sekitar Rp7-8 miliar,” tambah Halili.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan memerlukan kerjasama dan kesadaran semua pihak, terutama pemilik lahan yang terdampak rencana pembangunan drainase.
“Ini soal kepentingan bersama, butuh dukungan semua pihak agar persoalan banjir ini bisa tuntas,” tutupnya.(adv)
