Penasatu.com, Balikpapan – Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, dan Demokrat menilai kinerja Pemerintah Kota Balikpapan sepanjang tahun anggaran 2024 belum berjalan optimal.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Balikpapan, Senin (21/4/2025), terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota.
Juru bicara fraksi, Taufik Qul Rahman, menegaskan banyak persoalan mendasar yang belum tertangani dengan baik, mulai dari lemahnya pengawasan, ketidakcermatan anggaran, hingga diskriminasi dalam penegakan aturan.
Fraksi gabungan mencatat 27 poin penting, termasuk rendahnya kontribusi BUMD ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), lambannya penanganan banjir, serta lemahnya penegakan izin perumahan dan lingkungan.
Selain itu, fraksi juga mendesak perbaikan data masyarakat miskin agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap Perumda Tirta Manuntung yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan air bersih.
“Pemerintah tidak boleh alergi kritik. Evaluasi ini demi mendorong pelayanan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat,” tegas Taufik.(adv)
