Teks foto: Staf khusus Presiden, Grace Natali dan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik saat kegiatan FGD Pembahasan Isu IKN di Balikpapan.(Ist)
Balikpapan,Penasatu.com – Pembahasan Isu isu strategis terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digelar dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Staf khusus Presiden, Grace Natali dan dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik yang berlangsung di Hotel Swissbel Balikpapan, Rabu 17 Juli 1024 lalu juga diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Dikutip dari web.balikpapan.go.id, Selasa (23/7/2024) Pemkot yang diwakili, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Neny Dwi Winahyu menyebutkan, sejumlah isu yang dibahas antara lain progres pembangunan IKN, yang disampaikan oleh Otorita IKN.
“Yang mana saat ini adalah pembangunan fase pertama dan ditargetkan selesai 2024 atau 2025,” ungkap Neny.
Lanjutnya, selain itu juga ada pemaparan Pj Gubernur Kalimantan Timur, terkait kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah mitra IKN.
“Dimana kita (Kaltim) memperoleh dampak yang luar biasa terkait dengan pertumbuhan ekonomi sejak ditetapkannya IKN di provinsi Kalimantan Timur,” terang Neny.
Stafsus Presiden, selain mendengarkan kesiapan Otorita IKN, provinsi dan daerah kabupaten/kota mitra juga mendengarkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul sebagai dampak pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
“Yang jelas kita sangat mendukung pembangunan IKN. Terutama keberlanjutannya sampai ke fase-fase berikutnya,” tuturnya.
Apalagi saat ini Pemerintah Kota Balikpapan sedang menyusun dua dokumen penting terkait perencanaan pembangunan hingga 20 tahun ke depan, seperti revisi RT RW Kota Balikpapan dari tahun 2024 hingga 2043 dan RPJPD 2025 hingga 2045.
“Dan isu strategis dalam kedua dokumen tersebut adalah kesiapan kota Balikpapan sebagai daerah mitra dan super hub ekonomi IKN,” bebernya.
Dirinya mengungkapkan bahwa Balikpapan, siap menjadi mitra dan maju bersama IKN. Sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara IKN dengan Kota Balikpapan.
“Artinya kita semua sudah sinkron. Juga kita sebagai daerah mitra memiliki perlakuan khusus, baik dari sisi perencanaan, pembangunan maupun anggaran untuk pelaksanaan pembangunan,” tutup Neny.*
