Yoakhim Yohanes Jehati, anggota Fraksi Golkar DPRD Manggarai.(foto.Ist)
penasatu.com, Manggarai – Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) dan Dinas Pariwisata Manggarai, NTT belum tahu persis soal kunjungan wisatawan menggunakan helikopter ke destinasi wisata kebanggaan Manggarai, Kampung Adat Wae Rebo, 28 Oktober 2020 lalu.
Kendati demikian sebagai pemilik otoritas, kedua lembaga tersebut belum ada tindakan apa-apa terkait kunjungan helikopter tersebut.
Menanggapi respon dari BOPLF dan Dispar Manggarai, anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Partai Golkar, Yoakhim Yohanes Jehati kepada media menilai, bahwa kedua lembaga tersebut sedang melakukan pembohongan terhadap publik.
“Tidak bisa mereka lepaskan itu ke masyarakat adat Wae Rebo, apakah Wae Rebo selama ini bukan destinasi wisata yang tercatat? Ataukah Wae Rebo bukan bagian dari tanggung jawab pemkab manggarai dan BOPLF? Aneh.
Pernyataan tersebut adalah bentuk pembohongan pada publik dan mencari jalan aman,” ujar Yoakhim Jehati, ketua DPC Partai Golkar Manggarai melalui pesan WhatsApp, Selasa, 5 Januari 2020.
Yoakhim meminta terhadap persoalan lemahnya respon dan tanggung jawab BOPLF dan Dispar Manggarai agar kedua pejabat dalam lembaga tersebut untuk mengundurkan diri.
“Kalau tidak bisa urus lagi itu pariwisata, silahkan undur diri,” tegasnya.
Dikatakan Yoakhim, kunjungan wisatawan ke Wae Rebo dengan menggunakan helikopter adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena Wae Rebo adalah destinasi wisata alam yang menawarkan keberanekaragam kekayaan alam sekitarnya. Keunikan Wae Rebo selama ini terletak pada masyarakat setempat yang menjaga keasliannya. Ia pun meminta BOPLF dan Dispar untuk bersikap tegas.
Karena itu, kita minta Dispar Manggarai dan BOPLF untuk mengambil sikap tegas terhadap pelaku perjalanan itu dan menelusuri maksud dan tujuan mereka menggunakan helikopter.
Gubernur dan pejabat lainnya saja selama ini mendatangi Wae Rebo dengan menggunakan aturan main yang ada selama ini.
Siapa sih mereka yang datang dengan heli itu? Atau apa tujuan mereka? Karena itu wajib hukumnya Dispar dan BOP bertanggung jawab penuh terhadap kehadiran heli itu,” kata Yoakhim.
Tak hanya itu Fraksi Partai Golkar juga meminta pertanggungjawaban dari Dinas Pariwisata Manggarai.
“Fraksi Golkar DPRD Manggarai akan meminta pertanggungjawaban dari Dispar Manggarai. Mereka tidak bisa lepas tangan dan tidak bisa menjelaskan ke publik manggarai bahwa mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya tugasnya Dinas mencari tahu,” tegas Yoakhim.
Laporan : Yhono Hande
