Teks foto: Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri pimpin Paripurna ke 22 masa Sidang 2024-2025.
Penasatu.com, Balikpapan — DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna ke-22 masa sidang 2024–2025, Jumat (1/8/2025).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat digelar di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Balikpapan, Muhaimin, serta 28 anggota dewan dari total 45 orang.
Dalam sambutannya, Alwi menyampaikan apresiasinya atas partisipasi semua pihak dalam tahapan pembahasan RPJMD yang sangat strategis ini.
“Rapat ini merupakan bagian dari proses penting dalam menyusun arah pembangunan kota lima tahun ke depan. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, hari ini kita mendengarkan tanggapan dari pihak eksekutif,” ucap Alwi.
Dikatakan Alwi, secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam RPJMD 2025–2029. Namun demikian, sejumlah catatan kritis turut disampaikan untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota.
Beberapa poin yang ditekankan oleh fraksi-fraksi DPRD Balikpapan antara lain:
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam pemenuhan sarana pendidikan dan kesehatan.
- Ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Fraksi meminta Pemerintah Kota lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan daerah.
- Pembangunan infrastruktur jalan dan sistem drainase perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan banjir.
- Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Fraksi menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja BUMD dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Skala prioritas program pembangunan harus lebih tajam, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Terakhir, fraksi juga menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi inklusif, guna mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial.
“Harapan kami, RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang menjawab tantangan dan kebutuhan riil warga Balikpapan,” tutup Alwi.(*/adv)
