Teks: Taufik Qulrahman Sekertaris Komisi II DPRD kota Balikpapan.
Penasatu.com, Balikpapan — Dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian serius, terutama setelah sejumlah warga mengeluhkan kerusakan kendaraan usai mengisi bahan bakar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sayangnya, hingga kini hasil uji laboratorium yang dijanjikan Pertamina sebagai bentuk klarifikasi atas dugaan tersebut belum juga diterima oleh DPRD Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyatakan kekecewaannya atas keterlambatan penyampaian hasil tersebut. Menurutnya, transparansi dan kejelasan sangat dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat.
“Hasil uji laboratorium seharusnya sudah kami terima sejak Senin lalu. Namun hingga saat ini belum ada kabar. Ini bukan hanya soal pergantian suku cadang atau menunjuk bengkel, tetapi soal hak publik mendapatkan kejelasan,” tegas Taufik, Senin (21/4/2025).
Taufik menambahkan, meskipun banyak aduan dari masyarakat yang disampaikan secara lisan, pihaknya tetap mencatat dan berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan. Ia juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai bengkel yang akan ditunjuk untuk menangani kendaraan warga yang rusak akibat dugaan BBM oplosan.
“Belum jelas, apakah bengkelnya resmi atau swasta. Informasinya katanya sudah dibahas di DPRD Provinsi, tapi kami di Komisi II belum menerima data resmi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Taufik mengkritik lambatnya langkah Pertamina dalam merespons kasus ini, yang menurutnya berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Ia menilai, dalam situasi seperti ini Pertamina seharusnya lebih sigap memberikan penjelasan dan solusi.
“Banyak kendaraan yang rusak, bahkan ada yang baru dibeli. Ini hasil jerih payah masyarakat, dan tentu sangat merugikan. Jika masalah ini terus berlarut, wajar jika kepercayaan publik bisa luntur,” ujarnya.
Tak hanya itu, Taufik juga membuka kemungkinan untuk mendukung kehadiran produk BBM alternatif seperti Shell atau Petronas di Balikpapan, jika kualitas produk mereka terbukti lebih baik.
“Kompetisi sehat itu penting. Jika Pertamina ingin tetap dipercaya, maka harus ada perbaikan, bukan justru lamban dalam menangani aduan,” tegasnya.
Taufik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi II DPRD untuk menyiapkan langkah lanjutan apabila hasil kajian dari Pertamina tak kunjung diterima.
“Jika perlu, kami akan datangi langsung kantor Pertamina. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mendengar dan memperjuangkan suara masyarakat,” pungkasnya.(adv)
