Teks foto, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri.Sp
Penasatu.com, Balikpapan — Maraknya isu “titipan” dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi sorotan serius di Kota Balikpapan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa praktik semacam itu harus dihentikan demi menjaga integritas dunia pendidikan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Senin (7/7/2025).
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, yang lebih dulu menyuarakan pentingnya sistem penerimaan yang adil dan transparan.
“Saya sangat mendukung langkah Pak Wali. SPMB ini bukan ruang untuk intervensi atau permainan oknum. Jangan ada lagi titipan-titipan, apalagi dari pejabat,” tegas Alwi.
Menurutnya, sistem seleksi masuk sekolah negeri harus memberi ruang bagi semua anak untuk bersaing secara jujur dan terbuka. Budaya titipan dianggap hanya akan menciptakan ketimpangan dan merusak mentalitas masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, lama-lama orang tua merasa biasa saja menyuruh anaknya masuk sekolah lewat jalur belakang. Ini tidak sehat,” ujarnya.
Alwi juga mengajak para orang tua untuk ikut berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif, agar anak-anak lebih siap bersaing berdasarkan kemampuan, bukan koneksi.
“Masuk sekolah negeri itu harus sesuai jalurnya. Jangan lagi pakai cara-cara tidak sah,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik kecurangan harus ditindak tegas, termasuk jika melibatkan oknum guru atau staf sekolah.
“Kalau ada yang terbukti main mata, harus diberikan sanksi. Kita tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan rusak,” katanya.
Ia pun berharap, pada tahun-tahun mendatang, proses SPMB di Balikpapan dapat berlangsung lebih bersih, adil, dan bebas dari tekanan atau titipan pihak manapun.
“Saya berharap di tahun mendatang proses penerimaan anak didik bisa lebih bersih tanpa ada praktik titipan,” pungkasnya. (*/adv)
