Penasatu.com, Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menjadi salah satu pengisi acara pada sesi Talkshow Pesta Rakyat Kaltim (PRK) 2025.
Talkshow bertajuk “Sinergis Membangun Komunikasi untuk Kaltim Lebih Baik” mempertemukan pemerintah daerah dengan insan media sebagai bentuk kolaborasi untuk membangun komunikasi yang lebih efektif.
Acara yang dipandu oleh Nichita Heryananda Putri ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain:
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal,
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Abdurrahman Amin,
Plt Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim, Wiwid Marhaendra Wijaya,
Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim, Ardi Wiriya Kusuma.
Komitmen untuk Pers yang Profesional
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah dan pers. Sebagai badan publik, Pemprov Kaltim memerlukan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan pers untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.
Faisal juga menekankan perlunya peningkatan kompetensi dan etika wartawan.
“Ketika media tumbuh subur, harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan etika. Kami mendukung agar organisasi media menjadi semakin profesional,” ujar Faisal.
Ia juga menyosialisasikan draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang sedang dirancang. Pergub ini bertujuan memperkuat regulasi kerja sama antara Pemprov Kaltim dan perusahaan pers, memberikan dasar hukum untuk pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik.
Pandangan Insan Pers
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, mengapresiasi dukungan Pemprov Kaltim terhadap dunia pers, terutama dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan kerja sama strategis yang membantu keberlangsungan bisnis media.
Ia juga menyoroti Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kaltim yang telah menempati posisi teratas secara nasional selama tiga tahun terakhir. Namun, ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers tidak hanya soal kebebasan wartawan mencari berita, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang beragam, informatif, dan edukatif sesuai kebutuhannya.
“Percuma IKP baik kalau info yang diterima masyarakat itu-itu saja. Jenis berita harus beragam. Itulah esensi kemerdekaan pers,” tegas Rahman.
Membangun Komunikasi untuk Kaltim yang Lebih Baik
Diskusi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin berkualitas, transparan, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara keseluruhan.(*/diskominfo.kaltimprov.go.id)
