Teks: Aminuddin, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan.
Aminuddin: Pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah atau DPRD saja.
Penasatu.com, Balikpapan – Jumlah lulusan SD di Balikpapan terus bertambah setiap tahun, tapi daya tampung sekolah negeri belum mampu mengimbangi. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, menyoroti hal ini sebagai masalah serius yang perlu segera ditangani.
“Tahun ini ada sekitar 16 ribu lulusan SD, tapi SMP negeri kita hanya bisa menampung 6 ribu siswa. Itu artinya, ada 9 ribu anak yang harus mencari alternatif lain,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).
Menurut Aminuddin, kondisi ini memaksa banyak orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta, meski sebagian besar berharap bisa masuk sekolah negeri. Sebagai solusi jangka pendek, ia mendorong adanya penyetaraan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, agar siswa tetap mendapatkan pendidikan yang setara.
Namun untuk jangka panjang, Aminuddin menilai pembangunan SMP baru adalah langkah yang tak bisa ditunda. “Idealnya, setiap tahun harus ada satu SMP baru yang dibangun. Tapi kita sadar, APBD kita terbatas,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim bisa memberikan dukungan lebih melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu). Terlebih, saat ini banyak tokoh asal Balikpapan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan provinsi, seperti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
“Ini momentum bagus bagi Wali Kota Balikpapan untuk memperkuat komunikasi dengan provinsi,” tambahnya.
Aminuddin juga mengajak dunia usaha untuk ikut terlibat. Ia menilai banyaknya perusahaan besar di Balikpapan bisa dimanfaatkan melalui program CSR untuk pembangunan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, hingga sarana penunjang lainnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. “Kita tidak boleh hanya fokus di pusat kota. Wilayah seperti Balikpapan Barat, Utara, dan Timur juga butuh perhatian,” tegasnya.
Soal pemerataan pendidikan, Aminuddin menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk menghindari praktik tidak sehat saat PPDB berlangsung. Ia juga mendorong agar program beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta terus diperluas.
“Kalau belum semua bisa masuk sekolah negeri, kita pastikan mereka tetap bisa sekolah tanpa terbebani biaya,” kata dia.
Di akhir wawancara, Aminuddin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam menjaga dan mengawasi kebijakan pendidikan di Balikpapan.
“Pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah atau DPRD saja. Karena pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia,” pungkasnya.(Adv)
