Balikpapan, Penasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memberlakukan layanan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis per 1 Oktober 2021 lalu. Dimana program BPJS Kesehatan gratis merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud.
Meski sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya, permasalahan BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis tersebut masih terus terjadi.
“Soal BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham dan tidak mengerti,” ucap Parlindungan Sihotang anggota Komisi IV DPRD Balikpapan saat diruang kerjanya, Selasa (10/5/2022).
Parlin mengatakan dirinya hampir setiap hari mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Bahkan aduan tersebut dimana masyarakat tidak paham tentang cara mendapatkan fasilitas kesehatan Kelas 3 gratis di Balikpapan.
“Jadi ada warga yang sudah masuk dirumah sakit, namun mengeluh lantaran tidak memiliki BPJS Kesehatan. Bahkan ada juga warga yang saat ingin masuk kerumah sakit, meskipun memiliki BPJS Kesehatan tapi mengaku sebagai pasien umum, lantaran takut tunggakan yang dimiliki akan ditagih terlebih dahulu. Artinya disini ada informasi yang tidak sampai di masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Parlin menambahkan, dalam soal Anggaran pembiayaan program BPJS Kesehatan gratis di ibaratkan “Gunung Es” yang siap mencair. Pasalnya akan banyak masyarakat yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan Kelas 3 gratis ini.
“Kalau soal anggaran, dipastikan akan terus membengkak, karena banyak warga yang ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis, karena kita tidak mungkin membatasi masyarakat yang mampu untuk beralih ke Kelas 3 untuk mendapatkan fasiltas kesehatan gratis. Artinya akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan,” terangnya.
Parlin meminta agar ada perhatian khusus yang dilakukan Pemkot Balikpapan, sehingga kedepan bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kalau PAD Balikpapan masih seperti ini dikhawatirkan akan menyebabkan defisit anggaran.
“Kalau PAD kita masih seperti ini, ini sama seperti buah Simalakama. Kalau BPJS Kesehatan terus dilanjutkan dengan asumsi mengorbankan yang lain atau kita stop BPJS Kesehatan gratis untuk kesejahteraan yang lebih baik lagi,” tutupnya.(*)
