Foto: Saat Galang Nusantara, Ketua KNPI Balikpapan hasil Musda Bersama menyerahkan surat penolakan Pelantikan KNPI Versi Andre Afrizal melalui Bagian Hukum Pemkot Balikpapan.
BALIKPAPAN , penasatu.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Musyawarah Daerah (Musda) Bersama mendatangi Polda Kaltim untuk bersurat terkait dualisme DPD KNPI Kota Balikpapan.
Dalam isi surat itu, DPD KNPI Balikpapan pimpinan Galang Nusantara menolak rencana pelantikan KNPI Balikpapan versi Andre Afrizal tanggal 27 Maret 2022 ke depan, yang digelar di Aula Graha KNPI Balikpapan.
“Pelantikan KNPI Kota Balikpapan tidak mempunyai legalitas, dalam hal ini Kemenkumham,” kata Ketua KNPI Balikpapan, Galang Nusantara, Kamis (24/3/2022).
“Karena kita ketahui Kemenkumham itu hanya ada dua dan dua-duanya turun kepada kami. Jadi jika ada KNPI lainnya bisa dipastikan tidak memiliki legalitas jadi kita menolak pelantikan itu,” sambung Galang Nusantara.
Galang juga mempertanyakan rencana kehadiran Wali Kota Balikpapan sebagai representasi dari orang tua para pemuda Balikpapan.
“Apabila Wali Kota menghadiri pelantikan itu maka bisa dipastikan Wali Kota dalam hal ini bapak pemuda Balikpapan berada dalam posisi yang salah dan sangat-sangat jelas menciderai netralitasnya,” katanya.
Ketua KNPI Balikpapan versi Musda Bersama itu mencontohkan dualisme KNPI yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Pasalnya, Bupati Kutim kemudian mengeluarkan surat untuk mengosongkan Kantor KNPI Kutim sebagai wujud netralitas pemerintah. Agar tidak ada klaim dari salah satu kubu yang bersiteru.
“Sangat miris jika pak Wali Kota Balikpapan yang sangat kita hormati ini hadir dalam pelantikan KNPI lainnya yang tidak mempunyai legalitas,” ungkap Galang.
Surat penolakan pelantikan yang dilayangkan ke Polda Kaltim juga ditembuskan ke Polresta Balikpapan dan Pemkot Balikpapan.
“Kita pastikan bahwa ini adalah Surat terakhir kami untuk Pemkot Balikpapan, karena cukup tiga kali kita melakukan upaya-upaya persuasif dan tidak ditanggapi oleh Pemkot Balikpapan,” tegasnya.
Galang memastikan tak lagi akan berkoordinasi dengan Pemkot Balikpapan karena tiga surat yang dilayangkan belum pernah mendapat tanggapan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Selain itu ia menegaskan, jika tetap dilakukan pelantikan yang digelar di Aula Graha Pemuda KNPI sebagai aset Pemkot Balikpapan. Maka DPD KNPI Balikpapan versi Musda bersama ini akan melakukan aksi demonstrasi menolak pelantikan tersebut.
Galang: ‘Karena Tidak Netral, Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi di depan Graha KNPI Balikpapan itu tanggung jawab Pemkot Balikpapan’
“Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi di depan Graha KNPI Balikpapan itu, maka Pemkot bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut karena tidak bersikap netral dalam posisi ini,” tegas Galang Nusantara.
“Kami juga telah melayangkan surat pemberitahuan ke kepolisian untuk menggelar aksi saat pelantikan nanti. Seluruh pengurus dan OKP akan terlibat dalam aksi itu,” pungkasnya.
